Aliansi Masyarakat Desa Koreo Onawa Tolak Mekanisme Pemilihan BPD Secara Musyawarah

  • Gelar Aksi Damai

WAKATOBI, BP – Aliansi Masyarakat Desa Koroe Onowa melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Wakatobi, Selasa, (03/12). Guna, menyikapi persoalan mekanisme Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diselenggarakan 26 November lalu, melalui proses pemilihan secara langsung.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Emen La Huda menolak hasil pemilihan BPD tersebut. Pasalnya ia menilai mekanisme pemilihan BPD di Desa Koreo Onowa Kabupaten Wakatobi tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 10 tahun 2019.

Menurutnya, dengan memperhatikan isi rekomendasi panitia pemilihan dan panitia pengarah pemilihan anggota BPD Kabupaten Wakatobi pada tanggal 7 Oktober 2019 nomor 204/03/X/2019 sebagai pemenang pemilihan, hal ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan ketidak mampuan panitia pemilihan dan panitia pengarah.

” Karena tidak mampu menyelesaikan amanat pasal 59 ayat satu Perbub nomor 10 tahun 2019 tentang BPD, sebagai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Anggota BPD waktu 30 hari terhitung sejak penetapan calon pemenang,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Desa Kabupaten Wakatobi melalui Kabid Pemberdayaan Desa Sarimu mengatakan, Perbub Nomor 10 Tahun 2019 sangatlah jelas, terdapat dua mekanisme yang di izinkan untuk dilaksanakan pemilihan BPD, yang pertama adalah pemilihan secara langsung dan pemilihan secara musyawarah. Dari perjalanan itu, setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan sehingga disepakati bersama pemilihan dilakukan secara musyawarah.

“ Namun dalam perjalanannya, mekanisme itu tidak dijalankan. Sehingga dianggap itu tidak memenuhi unsur, setelah ada gugatan itu semua dibahas dalam forum kabupaten sehingga ada sebuah rekomendasi itu harus diulang, karena dianggap itu tidak mewakili apa yang telah diamanatkan oleh aturan.” ungkapnya.

Menaggapi hal itu, Bapak Samudu yang merupakan salah satu peserta aksi mengatakan, bila membaca rekomendasi yang telah dikeluarkan, itu sangat membias jauh. Katanya ada masalah makanya dilakukan pemilihan secara langsung, namun masalahnya dimana?.

” Penyelesaian perselisihan sengketa jangka waktu 30 hari terhitung setelah penetapan calon pemenang dengan tahapan sebagai berikut, 7 hari pertama di pihak desa oleh pemerintah desa. Kemudian 7 hari ditingkat kecamatan dan 16 hari ditingkat kabupaten. Dan persoalannya kok di desa ngak ada masalah, di Kabupaten ada? harusnya bila ada laporan maka dikomunikasikan ke Desa dulu, kita ikuti perintah aturan ini,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Camat Wangi-Wangi Sahibudin SPd mengungkapkan, dengan terlaksananya pemilihan BPD di Desa Koroe Onawa melalui cara musyawarah, ia menyampaikan agar pelaksanaannya dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Perpub.

“ Mengapa saya sampaikan begitu, karena Desa Koroe Onowa merupakan satu-satunya Desa se-Wakatobi yang melaksanakan mekanisme itu, karena kalo tidak dilaksanakan tahapannya ini rawan, rawannya terutama didalam hal penetapan tokoh yang akan memilih nanti,” tangkasnya.

Peliput: Zul Ps

Pin It on Pinterest