Iis Eliyanti Harap Satu Data Dapat Mengakselerasi Penerapan SPBE

PASARWAJO, BP – Wakil Bupati Buton Iis Eliyanti harap dengan diterapkannya sistem satu data di Indonesia dapat mengakselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kedepannya.

Hal itu diungkapkannya saat Focus Group Discussion (FGD) satu data Indonesia dan Sosialisasi Sensus Penduduk Tahun 2020, di Kantor Statistik Kabupaten Buton dan Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buton Kompleks Perkantoran Takawa, Senin (02/12).

“Penerapan satu data diharapkan dapat mengakselerasi penerapan SPBE e-government yang sedang dimatangkan persiapannya, baik aspek regulasi maupun tahapan operasionalnya,” jelas Iis.

Dikatakan, pertimbangan agar data yang diperoleh berkualitas, maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah melalui penyelenggaraan satu data indonesia, atas prioritas yang harus diselesaikan dalam pengimplementasian itu.

Pada 12 juni 2019 lalu, presiden Jokowi telah menandatangani peraturan presiden (perpres) nomor 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia. Menurut Iis, data sangat penting dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Data tersebut tidak hanya dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, namun juga dimanfaatkan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan, serta dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya,” terang Iis.

Lanjut orang nomor dua di Kabupaten Buton itu menuturkan, di era otonomi saat ini pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur berbagai aspek pembangunan, sehingga membutuhkan data dan informasi pembangunan secara komprehensif dan terpadu.

“Data yang diperlukan tidak hanya di tingkat kabupaten/kota melainkan juga sampai di tingkat wilayah terkecil,” tuturnya.

Sumber data yang diperoleh berasal dari berbagai istansi, sehingga program maupun kegiatan yang direncanakan mudah diukur dan tidak bersifat normatif.”Badan pusat untuk statistik diamanatkan menyelenggarakan statistik yang bersifat dasar yang masih mengacu pada kepentingan nasional, sedangkan untuk data sektoral yang bersifat lebih spesifik diperoleh melalui instansi-instansi terkait di daerah, keseluruhan data yang dihasilkan oleh berbagai sumber tersebut memerlukan sinergi agar dapat bermanfaat dalam perencanaan pembangunan yang optimal dan tanggap terhadap permasalahan krusial daerah,” katanya.

Untuk menghasilkan data statistik yang bermanfaat bagi pembangunan daerah tentu tidaklah mudah, itu tantangan dan hambatan dalam pengumpulan maupun pengolahan data akan selalu ada. Sehingga, melalui Perpres tadi, standar data yang berlaku lintas instansi pusat atau instansi daerah ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat atau daerah.

“Berbagai tantangan itu disebabkan data yang masih tersebar di berbagai instansi sektoral kualitasnya belum terjamin, ada kesenjangan data antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia, serta karena adanya perubahan alur data sektoral yang mengakibatkan data sektoral di tingkat provinsi dan nasional tidak lagi tersedia secara lengkap,” jelasnya.

Ia menambahakan, jika Badan pusat statistik berperan sebagai pembina data bidang statistik, baik tingkat pusat atau daerah melalui kerjasama dengan wali data di tingkat daerah yaitu dinas komunikasi, dan persandian.

Peliput : Asmaddin

Pin It on Pinterest