Kementerian Minta Pemda Buton Tangani Stunting Secara Konvergensi

PASARWAJO, BP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton diminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasionl (Bappenas) untuk percepatan pencegahan stunting secara kovergensi.

Hal itu dikatakan Tenaga Ahli Kebijakan Gizi Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Kementerian PPN/Bappenas Andi Irfandji dan Tenaga Ahli Kebijakan Publik INEY Program 1000 hari HPK Bangda Kemendagri Novel Abdul Gafur dalam kunjungannya belum lama ini.

Dalam pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting, Pemkab melaksanakan dan memanfaatkan hasil 8 aksi konvergensi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pelaksanaan intervensi gizi pencegahan/penurunan stunting terintegrasi.

Novel menegaskan kepada Pemkab untuk selalu mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan kepada kecamatan/kelurahan dan pemerintah desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data.

“Pencegahan stunting sangat penting ditanggulangi secara bersama-sama. Penaggulangan itu harus dilakukan dengan cara intervensi terintegrasi melalui program konvergensi pencegahan dan penanganan stunting,” kata Novel dalam Kunjungan Daerah Terpadu Pelaksanaan Konvergensi Program dan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten Buton.

Sementara itu, Andi Irfanji lebih menekankan pada kegiatan Analisa situasi, menyusun rencana kegiatan, rembuk stunting, membuat Perbub, pembangunan manusia, manajemen data, pengukuran dan publikasi serta mereview kinerja tahunan bagi para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“OPD yang terkait pencegahan stunting harus mengidentifikasi sebaran stunting, cakupan intervensi, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan saat ini untuk memahami permasalahan rendahnya integrasi intervensi gizi prioritas pada sasaran rumah tangga 1000 HPK,” pungkasnya.

Menurut dia rembuk stunting juga penting dilakukan. Sebab, rembuk merupakan wadah untuk menyampaikan hasil analisis situasi, mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting serta membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di kabupaten/kota.

Peliput : Asmaddin

Pin It on Pinterest