Dinsos Wakatobi Dituding Tidak Akurat Masukan Data Penerima Bantuan, Puluhan Warga Datangi Kantor Kelurahan Wandoka Selatan

Laporan: Zul PS; Editor: Ardi Toris

WANGI-WANGI,BP – Puluhan masyarakat datangi Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi guna mempertanyakan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kementrian Sosial (Kemensos) yang dianggap tidak transparan sehingga BST tersebut tersalurkan pada masyarakat yang tidak layak menerima.

Puluhan masyarakat tersebut langsung diterima di ruangan rapat kantor lurah beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu turut hadir Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Wakatobi Jamrudin, Lurah Wandoka Selatan Samsudin dan beberapa aparat gabungan keamanan dari TNI/Polri untuk mengamankan jalannya diskusi.

Dalam kesempatan itu, Harjiman yang merupakan salah satu peserta mengatakan agar masyarakat diberi pemahaman terkait alur pendataan yang benar sesuai prosedural. Serta ia juga mengklaim bahwa Data terpadu Kesejatraan Sosial (DTKS) yang diguanakan adalah DTKS tahun 2011 sehingga ditemui nama orang yang telah meninggal namun masih mendapakan BST.

“Kalau pemerintah memberikan santunan kepada masyarakat, tolong jangan jadikan masyarakat sebagai pengemis, seperti hari ini masyarakat ngotot karena merasa layak mendapatkan. Ini bukan maslah siapa yang dapat atau tidak dapat bantuan, tapi proses pendataannya agar kemudian tepat sasaran,” ujarnya, Senin (11/05/2020)

Harjiman juga menjelaskan bahwa, akibat tidak adanya trasparansi pendataan yang dilakukan oleh pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pergantian nama layak menerima BLT tersebut sehingga mengakibatkan data tersebut tidak valid dan terkesan dipaksakan.

“ Ada satu nama yang masih SMP dan memiliki KK tersendiri. Siapa yang uruskan KK? kalau bukan pemalsuan data,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinsos Wakatobi jamrudin mengatakan yang digunakan merupakan DTKS pada Kemensos, bukan dari Dinsos, Desa/Kelurahan. Kemudian Kemensos mengirimkan data sebagai calon penerima BST. Proses sebelum masuk tahap finalisasi, waktunya sedikit rapat sehingga ketika dikirim By Name By Adres (BNBA)nya sudah melakukan verifikasi ditingkat kelurahan/desa dikirim melalui sistem Kemensos SIKS-NG.

“ Setelah itu tugas kita selesai. tinggal dari kemensos yang memproses finalisasinya disana sehingga penerimanya dikembalikan lagi ke daerah. Jadi kalau ada data yang kurang akurat itu bagian dari pada aplikasi yang ada di Kementerian.” bebernya.

Menanggapi hal itu, Harjiman menyatakan bahwa baiknya Dinsos jangan mengatakan bahwa data tersebut merupakan kesalahan sistem (Aplikasi_Red) dari Kementerian. Jika terdapat kekeliruan terhadap kinerja Dinsos Wakatobi agar secara legowo mengakui dihadapan masyarakat.

“Jadi kalau ada kekeliruan tolong akui saja dihadapan masyarakat, Yang mendapatkan batuan ini khususnya di Wandoka Selatan, apakah betul-betul tepat sasaran? perlu Bapak sadari bahwa masyarakat yang hadir hari ini adalah orang-orang yang cemburu terhadap orang yang mendapat bantuan itu karena banyak yang tidak layak mendapat bantuan itu,” katanya.

Dengan adanya hal ini, Pihak Dinsos bakal menampung pembahasan ini untuk menjadi memperbaiki kinerja Dinsos sehingga kedepannya dalam pemberian bantuan dari Kemensos tepat sasaran. Kemudian, usai diskusi bersama masyarakat, Kepala Dinsos Wakatobi saat dikonfirmasi terkait DTKS yang digunakan adalah tahun 2011, pihaknya enggan berkomentar banyak.

“ Saya masih rapat dulu, saya masih rapat dulu,” singkatnya sembari bergegas meniggalkan beberapa awak media yang ingin mengetahui kebenarannya.

Terpisah, Lurah Wandoka Selatan Samsudin saat diwawancarai mengaku bahwa pihaknya telah melakukan pendataan nama tidak layak dan melakukan pengusulan pergantian nama penerima BST sesuai arahan Dinsos Wakatobi yang kerjakan selama dua hari. Setelah itu, data tersebut dikembalikan ke Dinsos. Namun setelah Dinsos memberikan kembali ke kelurahan data nama-nama penerima BST yang telah di verfikasi. Nama-nama tersebut tidak dilakukan pergantian, bahkan ada nama tambahan diluar data yang pernah diverifikasi oleh kelurahan.

“Kelurahan tidak menentukan kuota, ada sebagian konek dan ada sebagian yang tidak diusulkan namun namanya muncul sendiri. Artinya nama-namanya orang dia muncul dengan sendirinya, seperti yang sudah meninggal ini. Tanpa ususlan artinya yang kami lakukan tidak ada gunanya” tandasnya. (**)

Pin It on Pinterest