Peliput: Zul Ps — Editor: Hasrin Ilmi

WANGI-WANGI, BP – Sekertaris Daerah (Sekda) Wakatobi sebut anggaran percepatan penaganan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Wakatobi sebesar Rp 75 Milyar hanyalah asumsi saja. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadi pemotongan anggaran sebanyak Rp 11 Milyar dalam perbulannya.

Suasana Rapat RDP bersama Pemda Wakatobi dan DPRD Wakatobi

Hal tersebut diungkap Sekda Wakatobi La Jumadin dihadapan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wakatobi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan di ruang sidang DPRD beberapa waktu lalu.

Dalam RDp tersebut, salah satu anggota DPRD Wakatobi Erniawati Rasyd meminta agar dihadirkannya laporan maupun catatan untuk diberikan kepada pihak DPRD sebagai bahan dasar untuk dilakukannya pengawasan, seperti bantuan-bantuan yang bersumber dari APBD Wakatobi, APBD Propinsi dan APBN Pusat.

“Saya kira tadi sudah dimintakan untuk laporan baik catatan, bantuan dari propinsi atau dari APBD yang Rp 75 Milyar itu, mungkin bisa dibuatkan DPA tersendiri agar dewan menerima itu dulu, sehingga bisa menilai sampai dimana, sesuai DPA yang di ajukan.” Ujarnya.

Hal tersebut langsung mendapat tanggapan serius dari Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Sekda Wakatobi La Jumadin. Dikatakannya anggaran Rp 75 M tersebut merupakan asumsi sehingga tidak terdapat adanya pemotongan anggaran.

“Sayakan sudah bilang pada rapat awal kemarin Rp 75 Milyar itu adalah asumsi. Belanja Barang dan Jasa dan belanja Modal, Dimana saat asumsi itu terjadi anggarannya kan belum ada..!!! Hanya kita menutup celah jangan sampai anggaran kita terpotong 35 persen dari APBD dan Dana Transfer. Begitu bu, makanya saya bilang hitung-hitungngannya bukan seperti itu. Ada Refokusing di Dinas terkait dan ada Relokasi Di Bantuan Tak Terduga (BTT) sebagai dari cadangan kita.” Katanya.

Lanjutnya, sehingga informasi yang diterima berdasarkan pernyataan Erniawati bahwa Anggaran Rp 75 Milyar untuk anggaran percepatan penanganan Covid-19 tersebut sangat besar merupakan presepsi dan anggapan yang salah. Sehingga hal tersebut perlu diluruskan.

“ Makanya kita optimis bahwa pada saat perubahan anggaran kita suit kembali semuanya masih bisa kembali karena di Revokusing di OPD, maka direfokusing di OPD belanja dapat dilakukan di OPDnya masing-masing, Karena ketika kita Revokusing dan realokasi dan penyesuaian Anggaran tanpa melalui rapat paripurna, kan kemarin begitu. Untuk menutup celah, jangan sampai anggaran APBD kita dipotong 11 Milyar perbulan dan Alhamdulillah kita lakukan semua ini,” tangkasnya.(*)

By admin

Pin It on Pinterest