Peliput: Zul Ps Editor: Hasrin Ilmi

WANGI-WANGI,BP – Dinas Sosial (Dinsos) Wakatobi mempertanyakan kinerja dari Kementrian Sosial (Kemensos), pihaknya mengganggap kegaduhan terkait BST yang berasal dari Kemensos tersebut disebabkan karena tidak bekerjanya Kemensos RI.

Hal tersebut tentu memiliki alasan yang kuat, Sekertaris Dinsos Kaslan saat dikonfirmasi beberapa awak media di depan Kantor Bupati Wakatobi pada Senin (13/07) mengatakan terdapat Barcode Tahap Mei yang Off dan Tahap Juni yang On sehingga hal ini menjadi keresahan masyarakat saat ini.

Sekretaris Dinsos Wakatobi saat meberikan penjelsan kepada mahasiswa Foto Zul

“ Kami akan laporkan ke Kemensos apa dasarnya menghilangkan ini. Kenapa Barcode yang tahap dua itu di Off kan. Yang menghilangkan ini bukan Pemda Wakatobi. Bukan Dinas Sosial, ini adalah Kementrian Sosial. Ini yang akan kami kejar kesana kenapa ini sampai dihilangkan,” katanya.

Dikatakan, pihaknya telah melakukan upaya konfirmasi ke Kemensos RI, namun hingga kini belum mendapat tanggapan. Untuk itu, pihaknya bakal terus mengupayakan hingga persoalan ini mendapatkan jawaban dan solusinya.

“ Tadi malam kami konfir, kami maklumi karena malam minggu, karena sabtu minggu disana itu biar kita berkok-keok tidak dilayani. Sementara berjalan. Kami akan komunikasi, saya inikan dari tadi pagi belum ketemu sama pimpinan saya disini.”katanya.

Selain itu, anggapan Dinsos Wakatobi yang disalurkan tahap ini merupakan periode Mei, namun yang menjadi pertanyaan mengapa Barcode yang di Onkan adalah Barcode Periode Juni. Sehingga ia tetap berkomitmen masyarakat Wakatobi penerima BST masih mendapatkan bantuan satu kali yang harusnya didapati tiga kali.

Selain Barcode tahap II yang di Offkan, Kaslan menjelaskan bahwa Data Penerima BST tersebut berasal dari DTKS yang dikirimkan oleh Kemensos, pasalnya Kemensos memiliki Aplikasi Siks-NG. Kemudian data tersebut di lakukan validasi kembali oleh Dinsos Wakatobi, sehingga nama yang telah menjadi PNS, maupun Pegawai BUMN dan lainnya hilangkan sesuai persyaratan penerima BST.

“ Data itu ada disana. Ini juga yang kami herankan, di kementrian itu walaupun kami sudah verifikasi bahwa yang ini, mungkin belum jadi ASN dia di data, kemudian dia muncul itu kami langsung Validasi disitu. Kami kirim kesana, ini yang ASN, ini yang pegawai BUMN, ini yang pensiunan ASN,” jelasnya.

Lanjutnya, data yang telah diferifikasi sekitaran bulan April dan Mei 2020 oleh Dinsos Wakatobi tersebut dikirm kembali ke Kemensos namun data tersebut muncul kembali. Sehingga pihaknya menyampaika kepada PT Pos untuk tidak menyalurkan kepada ASN maupun Pegawai BUMN sesuai persyaratan.

“ Dimunculkan kembali akhirnya, kami beranggapan bahwa kementrian sosial itu bekerja atau tidak. Kenapa terjadi begitu. Kami memang pertegaskan ada kriteria itu. Tidak boleh ASN atau apa semua, makanya itu dilakukan.” tutupnya. (*)

By admin

Pin It on Pinterest