Peliput : Alan

LABUNGKARI, BP – Promosi Jabatan terbuka di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) sudah memasuki tahap verifikasi berkas. Sejak ditutupnya lelang jabatan untuk posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), sebanyak 58 berkas sudah masuk ke panitia seleksi lelang untuk berebut 10 kursi Kepala SKPD.

Hal ini dikatakan langsung oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan dan Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buteng, Sarifuddin Fanta saat ditemui oleh rekan media diruang kerjanya pada Senin kemarin (4/12).

“Diantara pendaftar, terdapat 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) berasal dari luar Kabupaten Buteng, yakni Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton, dan dari Provinsi Sulawesi Tenggara,” tutur Sarifuddin.

Dari 10 jabatan yang dilelang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menjadi idaman para pendaftar, yaitu 17 orang. Disusul Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) 15 orang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 13 orang, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu 11 orang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11 orang, dan Badan Pendapatan Daerah 11 orang.

Selanjutnya, Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian 8 orang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) 7 orang, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia 6 orang, dan Dinas Pekerjaan Umum 4 orang.

“Berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya, seleksi administrasi dilaksanakan 28-30 November 2017. Hasilnya kemudian diumumkan 1 Desember 2017. Namun bisa saja lewat dari tanggal tersebut, mengingat banyaknya jumlah pendaftar,” beber Sarifuddin.

Sekedar diketahui, ketentuan umumuntuk mengikuti seleksi ini yaitu berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil diutamakan yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, Memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya Pembina (IV/a), Pernah atau sedang menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Madya minimal 2 tahun, Memiliki Kualifikasi Pendidikan Minimal S1 atau DIV, Berusia setinggi-tingginya 56 tahun pada saat ditetapkan dan dilantik, Setiap unsur penilaian Sasaran Kinerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik, Tidak pernah atau tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin, baik tingkat berat maupun tingkat sedang, atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Mendapat persetujuan atau rekomendasi dari atasan langsung, Sehat jasmani dan rohani, Memiliki Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku serta Memiliki kompetensi Jabatan yang diperlukan.(*)

Pin It on Pinterest