- Gubernur Ali Mazi : Tidak Ada Pembangunan Sekolah Baru
Peliput : Alyakin
BAUBAU, BP – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan Musyawarah Pembangunan (Musrembang) tentang Rencana penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 di Vila Nirwana Kota baubau, Senin (20/03/2023). Salah satu pembangunan prioritas yakni rehabilitasi SMAN 1 Baubau dan SMAN 1 Pasarwajo.
Pada kesempatan itu, Gubenur Sultra, H Ali Mazi SH menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak mentri dalam negeri yang di wakili dirjen bina pembangunan daerah dan bapak mentri perencanaan pembangunan nasional (Bapenas) yang juga diwakili direktur perencanaan pengembangan projek infrrastruktur periotas nasional atas kesediannya memberikan arahan.
“Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi tenggara (Sultra) tahun 2024 ini merupakan musrembang terakhir dimasa kepemimpinan saya sebagai gubernur bersama wakil gubernur, Lukman Abunawas pada periode 2018-2023. penyelenggaraan RKPD.” kata Ali Mazi
Penyelenggaran musyawarah merupakan salah satu wujud komitmen untuk menjamin terciptanya intregitas, singkronisasi dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah. Hasil dari penyelenggaraan musrembang nantinya menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan tahunan untuk perencanaan pemerintah tahun 2024.
Orang nomor satu di sultra, H Ali Mazi memintah para OPD agar perencanan pembangunan tahun 2024 dapat disusun dengan sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan pembangunan maupun permasalahan isu strategis, target, tujuan dan sasaran pembangunan yang belum tercapai pada tahun sebelumnya dapat tercapai di tahun 2024.
“OPD harus serius dalam menyusun program kerja, program anggaran, jangan ada anggaran kita bisa mubazir, habis tahun habis anggaran, anggaran Sultra di 17 Kabupaten/Kota cuman 5,2 terliun.” katanya.
Dalam penyusunan RKPD tahun 2024 terdapat beberapa aspek yang menjadi prioritas dan isu strategis yang dapat diselesaikan , diantaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kualitas pendidikan menengah dan pelatihan kerja,
peningkatan kesehatan, inflasi ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan infrastruktur pembangunan.
“Kita juga perlu meningkatan upaya kapasitas sektor rill dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, sertta meningkatan kemamdirian dan ketahanan pangan bagi masyarakat,” katanya.
Ali Mazi juga mengakui bahwa dua tahun terakhir dimasa kepemimpinannya tidak bisa melakukan kegiatan-kegitan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur serta terjun langsung lapangan karena adanya covid 19 sehingga kebutuhan pasar mash di rasakan belum optimal sehingga pihaknya sedih dan prihatin dengan pembangunan yang ada di sulawesi tenggara.
“Artinya setelah kurang lebih empat tahun ini saya menjabat sebagai gubernur, saya ditengah ditengah pandemi cocid, memang dua tahun kita tidak bisa melakukan kegiatan kegiatan yang langsung terjun dilapangan, tapi akhir akhir ini setelah kurang lebih beberapa bulan kita telah dinyatakan bebas dari covid, tapi inflasi menyerang kita, tapi kita masih bisa melakukan peninjauan di daerah daerah.” katanya.
Dihadapan Dirjen bina pembangunan daerah mentri perencanaan pembangunan nasional (Bapenas) yang juga diwakili direktur perencanaan pengembangan projek infrrastruktur periotas nasional, Ali mazi yang juga kader partai nasdem menyampaikan telah menginstrusikan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (Disbud) Sultra untuk melakukan pendataan terhdapat sekolah-sekolah. namun bila ditemukan sekolah yang jumlah muridnya tidak sampai 10-20 atau paling banyak 100-200, maka akan siswa dan siswinya di gabungkan dengan sekolah yang layak.
lanjutnya, pihaknya didatangi guru honorer yang sekarang masuk P3K, itu kurang lebih 3775 namun belum dipastikan kualitasnya mereka tentang tata cara proses belajar mengajarnya sebab tampa SDM yangbaik dan berkualitas sehingga pendidikan yang dilaksnakan mustahil.
“Bapak dirjen atau yang mewakili tolong di suarakan di pemerintah pusat, hari ini ada proyek proyek DAK, kalau pemerintah itu sifatnya mubazir, bukan berarti kita tidak menerimah, tapi penempatannya, kita di daerah daerah di wajibkan membangun infrasruktur sekolah, khususnya SMA, SMK dan SLB. tetapi kita lupa bahwa sekolah unggulan itu sudah didirikan tahun 70, itu bangunannya sudah tidak layak huni, bahkan bangunannya dapat mencelakakan anak-anak.” katanya.
“Beberapa minggu lalu saya dilaporin oleh kepala dinas pemuda dan olahraga tentang pembangunan, ada salah satu proyek DAK, memang lahanya sudah di bebaskan tetapi untuk menurunkan gunung itu bisa memakan waktu setahun, sementara dana DAK ini kalau tidak segera diserap, kami juga akan di black dick oleh pemerintah pusat. oleh karena itu nanti saya akan bicara dengan bapak wali kota baubau bagaimana berbica tentang dana DAK ini.” katanya.
Menurutnya, gedung SMA 1 Baubau dan SMAN 1 Pasarwajo sudah tidak layak untuk di gunakan, sedangkan jumlah siswa-siswinya kurang lebih 2000. Namun diminta untuk membangun SMA di desa desa untuk mendekatkan pendidikan dengan anak-anak tapi ada yang dilipakan bahwa pembangunan hari ini bukan lagi zaman kuda gigi batu sebab semua infrastruktur jalan sudah dekat sehingga dapat menggunakan sepeda motor bahkan mobil untuk menimba ilmu pendidikan.
Pemerintah nasional oleh bapak presiden, kata dia, sudah menganggarkan 30 persen dari APBN untuk pendidikan, tapi anggaran tersebut harus dikerjakan secara profesional, tidak bisa dilalaksanakan secara gegabah sebab perencanaan tiba masa tibah akal tidak efektif atau tidak tepat sasaran.
“Sekali lagi kita mohon kepada pemerintah pusat dari Bapenas maupun dalam negeri tolong ini disuarahkan, nanti bila perlu saya menghadap pak mentri, karena ini perlu disampaikan. kalau ada petunjuk dari perintah pusat mudah mudahan ada solusi.” tandasnya.
Musrembang RKPD tahun 2024 yang diselenggarakan provinsi sultra mengankat tema Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif serta turut hadir dalam kegitan tersebut yakni Bupati dan wali kota di sultra, Forkopinda Sultra, Perwakilan DPRD Provinsi Sultra, La Ode tariala, dan Fajar Ishak DPRD, ketua KNPI sultra, Ketua Koni sultra, Sultan Buton, pihak KPU dan Bawaslu, Pimpinnan perguruan tingggi, tokoh, masyarakat, agama,pemudah dan perempuan.(*)