BUTON SELATAN, BP – Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan memperketat pengawasan pemenuhan gizi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sejak 2025. Upaya ini dilakukan setelah evaluasi lapangan menemukan sejumlah menu yang masih belum memenuhi standar protein sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG). “Temuan Kekurangan Protein, Dinkes Buton Selatan Minta SPPG Perbaiki Menu MBG,”
Sebagai pelaksana teknis, petugas gizi puskesmas terus melakukan inspeksi di sekolah-sekolah guna memastikan porsi, komposisi menu, serta kecukupan gizi tiap kelompok usia terpenuhi. Pemeriksaan dilakukan secara berkala maupun acak untuk menjaga kualitas sajian makanan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan dr. La Ode Achmad Amanah Maulana, S.Ked melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Buton Selatan, Wa Ode Mahazura, S.ST., M.Kes, menegaskan bahwa kebutuhan gizi untuk setiap kelompok usia tidak bisa disamaratakan. “Kebutuhan balita, ibu hamil, dan anak sekolah berbeda. Semua harus sesuai pedoman gizi yang berlaku,” ujarnya, Selasa (3/2/2026).
Pengawasan ketat ini juga terkait dengan aspek keamanan pangan, terutama penggunaan ikan sebagai sumber protein hewani. Dinas Kesehatan mengingatkan pengelola dapur MBG agar mengacu pada standar Badan Gizi Nasional (BGN). “Ikan seperti tongkol, tuna, dan ekor kuning masih direkomendasikan, asalkan segar dan diolah dengan benar,” katanya.
Sebelum program dijalankan, seluruh penjamah makanan telah mengikuti pelatihan keamanan pangan yang difasilitasi Dinas Kesehatan. Pelatihan ini mencakup standar higienitas, cara penyimpanan bahan baku yang benar, serta teknik pengolahan yang mempertahankan nilai gizi.
Dalam evaluasi terbaru, Dinas Kesehatan menilai masih ada menu yang rendah kandungan proteinnya. Rekomendasi pun telah disampaikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menambah sumber protein nabati maupun hewani. “Protein sangat vital untuk tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu hamil,” tegas Mahazura.
Sebagai acuan, kebutuhan protein harian untuk anak PAUD/TK berada di kisaran 5 gram, SD 8–10 gram, SMP 20–23 gram, dan SMA/SMK 21–24,5 gram. Jumlah tersebut harus diimbangi dengan energi dan lemak agar tidak berlebihan pada karbohidrat. Mahazura mengingatkan bahwa konsumsi karbohidrat berlebih berpotensi memicu obesitas dan penyakit tidak menular.
Program MBG yang diterapkan secara nasional sejak 2025 merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengatasi masalah stunting. Secara historis, Indonesia pernah mengalami prevalensi stunting 37% pada 2013, angka yang kemudian berhasil diturunkan secara bertahap. Program pemberian makanan bergizi menjadi salah satu intervensi global yang juga diterapkan di negara-negara seperti Jepang dan Finlandia sejak dekade 1950-an.
Pengalaman internasional menunjukkan bahwa penyediaan makanan bergizi di sekolah dapat meningkatkan konsentrasi belajar dan menekan kasus gizi buruk. Studi dunia memperlihatkan bahwa negara dengan program makan siang sehat mengalami perbaikan pada kemampuan akademik siswa dan kesehatan jangka panjang.
Di Buton Selatan, Dinas Kesehatan memastikan koordinasi dengan SPPI, SPPG, serta puskesmas akan terus ditingkatkan untuk memastikan target nasional percepatan perbaikan gizi dapat dicapai. Pemantauan akan dilakukan tanpa jeda selama program MBG beroperasi.
Mahazura menambahkan bahwa masyarakat juga perlu terlibat dalam pengawasan, terutama dalam memastikan bahan pangan yang disuplai ke dapur MBG memenuhi standar kualitas. “Kami berharap semua pihak dapat ikut menjaga kualitas program ini demi kesehatan generasi muda,” ungkapnya.
baca juga:
- Pemerintah Baubau Dorong Transformasi Kesehatan Tanpa Pengecualian, dr. Frederik: Semua…
- Kecamatan Betoambari Dominasi Kasus DBD, Dinkes Baubau Minta Warga Perketat Kebersihan Usai Kasus DBD Naik Jadi 16
Dinas Kesehatan menegaskan bahwa mereka berkomitmen menjaga keberlanjutan program, termasuk peningkatan kualitas menu agar manfaat MBG dapat dirasakan oleh seluruh anak dan kelompok rentan di Kabupaten Buton Selatan.(*)
baca berita lainnya:
TP PKK Baubau Dorong Legalitas Posyandu untuk Tingkatkan Mutu dan Sinkron dengan Kebijakan Nasional
ByAndina Latief
Jan 31, 2026
BAUBAU, DT – Upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar kembali menjadi fokus Pemerintah Kota Baubau melalui TP PKK, yang tahun ini menetapkan penguatan posyandu dan pendampingan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai prioritas utama. Agenda tersebut dibahas dalam rapat penyusunan program kerja Tim Pembina Posyandu (TPP) di Kantor DP3A, Jumat (30/01/2026). “TP PKK Dorong Legalitas Posyandu untuk Tingkatkan Mutu dan Sinkron dengan Kebijakan Nasional”
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis awal tahun yang dimaksudkan untuk memastikan seluruh posyandu memiliki fondasi kelembagaan yang kuat. Program ini dianggap penting karena posyandu selama ini menjadi layanan kesehatan terdepan bagi ibu dan anak, sekaligus pusat edukasi kesehatan masyarakat.
Para peserta rapat terdiri dari jajaran pengurus TPP, perwakilan kecamatan, serta instansi teknis terkait. Mereka menyusun agenda kerja secara sistematis agar pelaksanaan SPM kesehatan dapat berjalan sesuai kebutuhan wilayah Baubau.
Ketua TP PKK Kota Baubau, Hj Sitti Aryati Yusran, menegaskan bahwa 168 posyandu yang tersebar di seluruh wilayah kota harus diperkuat secara kelembagaan melalui penyelarasan SK Kelompok Kerja Operasional (SKPP) tingkat kecamatan dan kelurahan. “Konsolidasi ini bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi pondasi pelayanan kesehatan yang lebih efektif,” ujarnya.
Selain penguatan struktur, TP PKK juga menargetkan 43 posyandu lokus sebagai sasaran revitalisasi sarana dan prasarana. Revitalisasi mencakup pembenahan fisik bangunan, pengadaan meja, kursi, hingga alat kesehatan. Program tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan nasional yang sebelumnya diinisiasi Kementerian Kesehatan pada 2019 untuk mempercepat peningkatan kualitas posyandu di seluruh Indonesia.
Hj Sitti Aryati Yusran juga menegaskan bahwa pihaknya memberi perhatian besar pada peningkatan kapasitas kader. Pelatihan bagi enam kader SPM di setiap posyandu dinilai penting agar pelayanan kesehatan lebih terukur. “Kader adalah ujung tombak layanan. Karena itu, peningkatan kapasitas harus menjadi agenda berkelanjutan,” katanya.
Dalam aspek digitalisasi, TP PKK Baubau menindaklanjuti pengembangan sistem E-Posyandu sebagai bagian dari modernisasi pelaporan kesehatan masyarakat. Pemerintah kota juga tengah menjajaki kemitraan dengan perguruan tinggi untuk membangun sistem database kesehatan yang real-time dan akurat.
Upaya digitalisasi ini sejalan dengan perkembangan global, di mana lembaga kesehatan internasional seperti WHO pada tahun 2021 menekankan pentingnya digital health record dalam meningkatkan respons layanan dasar masyarakat. Integrasi data dianggap sebagai langkah penting untuk mempercepat deteksi kasus kesehatan dan memudahkan intervensi pemerintah.
Di sisi anggaran operasional, Pemkot Baubau memastikan dukungan pembiayaan untuk honorarium minimal 10 kader di setiap posyandu. Fasilitasi biaya operasional lainnya juga disiapkan agar kegiatan posyandu dapat berjalan tanpa hambatan administratif.
Legalitas posyandu turut menjadi perhatian. TP PKK menargetkan seluruh posyandu resmi terdaftar di Kemendagri. “Legalitas ini krusial agar koordinasi pusat dan daerah berjalan linier dan fasilitas bantuan pemerintah dapat tersalurkan dengan tepat,” tutur Ketua TP PKK.
baca juga:
- Capaian UHC 85 Persen, Walikota Baubau H Yusran Fahim Digganjar Penghargaan Nasional UHC Award…
- Kecamatan Betoambari Dominasi Kasus DBD, Dinkes Baubau Minta Warga Perketat Kebersihan Usai Kasus DBD Naik Jadi 16
Posyandu sendiri telah menjadi bagian penting dari sejarah pelayanan kesehatan Indonesia sejak pembentukannya pada dekade 1980-an sebagai model pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Sistem ini bahkan menjadi rujukan beberapa negara berkembang, termasuk Filipina dan Nepal, dalam membangun layanan kesehatan komunitas.
Melalui konsolidasi program yang lebih terarah, TP PKK Kota Baubau berharap penguatan posyandu dan pendampingan 6 SPM kesehatan tahun 2026 dapat meningkatkan pemerataan akses kesehatan serta menjadikan masyarakat Baubau semakin sehat dan sejahtera.(*)