BUTON SELATAN, BP – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menegaskan komitmennya memperkuat layanan Posyandu melalui Rapat Advokasi Tim Pembina Posyandu 2026 yang digelar Kamis (5/2/2026). Rapat ini dihadirkan untuk memadukan langkah lintas sektor dalam memastikan keberlanjutan layanan dasar kesehatan berbasis masyarakat. “Sinergi Lintas Sektor Didorong Pemkab Buton Selatan Perkuat Posyandu ILP,”
Pertemuan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tenaga kesehatan, Tim Pembina Posyandu lintas instansi, serta para pemangku kepentingan. Kolaborasi multipihak ini menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi Posyandu menjadi Integrasi Layanan Primer (ILP).
Plt Kepala Dinas Kesehatan Buton Selatan dr La Ode Achmad Amanah Maulana menegaskan pentingnya kesiapan daerah menghadapi perubahan layanan primer. Ia menyampaikan bahwa sejak 2023 Posyandu memainkan peran strategis dalam mendukung transformasi kesehatan nasional, terutama memperluas pelayanan promotif dan preventif.
“Posyandu merupakan layanan berbasis komunitas yang mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran,” ujarnya.
Transformasi ILP menempatkan Posyandu sebagai pusat layanan sepanjang siklus hidup, dari ibu hamil hingga lanjut usia. Model seperti ini selaras dengan arah kebijakan global yang menekankan penguatan layanan kesehatan primer sebagai fondasi pembangunan kesehatan, sebagaimana pernah dianjurkan dalam Deklarasi Alma-Ata 1978 dan Astana Declaration 2018.
Dalam konteks Buton Selatan, pelaksanaan ILP menghadapi tantangan geografis, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan. Mobilitas warga yang tinggi, keterbatasan akses transportasi, dan perbedaan budaya dinilai memengaruhi keberlangsungan layanan. “Kondisi sosial dan budaya di wilayah pesisir menuntut Posyandu lebih adaptif dan responsif,” tambah dr La Ode Achmad Amanah Maulana
Sejalan dengan hal itu, Asisten I Sekda Buton Selatan, Kaimudin, S.Ag., S.H., menekankan bahwa penguatan Posyandu tidak dapat berjalan secara sektoral. Ia menyebut bahwa sejak 2021 pemerintah telah memperkuat regulasi nasional untuk memastikan Posyandu menjadi layanan yang terintegrasi di tingkat desa dan kelurahan.
“Pelayanan dasar harus dilakukan secara kolaboratif karena Posyandu adalah layanan terdekat dengan masyarakat,” katanya.
Ketua TP PKK sekaligus Bunda Posyandu Buton Selatan, Siti Norma Adios, memberikan penegasan mengenai perlunya perubahan budaya kerja di tingkat Posyandu. Ia mengingatkan bahwa Posyandu kini memiliki peran lebih luas, termasuk mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
“Posyandu bukan hanya urusan kesehatan, tetapi bagian penting dari pemenuhan SPM secara menyeluruh,” ujarnya.
Sejarah panjang Posyandu di Indonesia sejak 1980-an memperlihatkan keberhasilan model partisipatif dalam menangani masalah gizi dan kesehatan ibu-anak. Keberhasilan ini diakui WHO sebagai salah satu inovasi kesehatan masyarakat paling efektif berbasis komunitas di Asia Tenggara. Kini, transformasi ILP mendorong Posyandu beradaptasi dengan kebutuhan pelayanan yang lebih komprehensif.
Di Buton Selatan, tercatat 130 Posyandu telah menjalankan layanan ILP, sementara 16 lainnya masih dalam tahap penyesuaian. Tantangan mencakup keterbatasan insentif dan dukungan transportasi bagi kader, terutama di kawasan kelurahan. Peran kader tetap menjadi kunci keberhasilan karena mereka berfungsi sebagai penggerak masyarakat dan penghubung dengan fasilitas kesehatan.
Rapat advokasi 2026 ini juga menegaskan pentingnya pembinaan berjenjang dari kabupaten hingga desa. Pemerintah daerah menilai penyamaan persepsi antarsektor dapat memperkuat perencanaan anggaran dan memastikan keberlanjutan kebijakan Posyandu jangka panjang.
baca juga:
- TP PKK Baubau Dorong Legalitas Posyandu untuk Tingkatkan Mutu dan Sinkron dengan Kebijakan Nasional
- Kecamatan Betoambari Dominasi Kasus DBD, Dinkes Baubau Minta Warga Perketat Kebersihan Usai Kasus DBD Naik Jadi 16
Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan keterampilan komunikasi berbasis budaya lokal menjadi rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan. Model ini sejalan dengan praktik negara-negara berkembang lainnya yang menggunakan pendekatan komunitas untuk menutup kesenjangan layanan kesehatan di daerah terpencil.
Dengan berlangsungnya rapat ini, Pemkab Buton Selatan berharap Posyandu tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan rutin, tetapi juga agen perubahan sosial di tingkat akar rumput. Pemerintah menegaskan bahwa modernisasi Posyandu merupakan langkah esensial untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan mempercepat pembangunan kesehatan daerah.(*)
baca berita lainnya:
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan dr. La Ode Achmad Amanah Maulana, S.Ke
Sebagai pelaksana teknis, petugas gizi puskesmas terus melakukan inspeksi di sekolah-sekolah guna memastikan porsi, komposisi menu, serta kecukupan gizi tiap kelompok usia terpenuhi. Pemeriksaan dilakukan secara berkala maupun acak untuk menjaga kualitas sajian makanan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan dr. La Ode Achmad Amanah Maulana, S.Ked melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Buton Selatan, Wa Ode Mahazura, S.ST., M.Kes, menegaskan bahwa kebutuhan gizi untuk setiap kelompok usia tidak bisa disamaratakan. “Kebutuhan balita, ibu hamil, dan anak sekolah berbeda. Semua harus sesuai pedoman gizi yang berlaku,” ujarnya, Selasa (3/2/2026).
Pengawasan ketat ini juga terkait dengan aspek keamanan pangan, terutama penggunaan ikan sebagai sumber protein hewani. Dinas Kesehatan mengingatkan pengelola dapur MBG agar mengacu pada standar Badan Gizi Nasional (BGN). “Ikan seperti tongkol, tuna, dan ekor kuning masih direkomendasikan, asalkan segar dan diolah dengan benar,” katanya.
Sebelum program dijalankan, seluruh penjamah makanan telah mengikuti pelatihan keamanan pangan yang difasilitasi Dinas Kesehatan. Pelatihan ini mencakup standar higienitas, cara penyimpanan bahan baku yang benar, serta teknik pengolahan yang mempertahankan nilai gizi.
Dalam evaluasi terbaru, Dinas Kesehatan menilai masih ada menu yang rendah kandungan proteinnya. Rekomendasi pun telah disampaikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menambah sumber protein nabati maupun hewani. “Protein sangat vital untuk tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu hamil,” tegas Mahazura.
Sebagai acuan, kebutuhan protein harian untuk anak PAUD/TK berada di kisaran 5 gram, SD 8–10 gram, SMP 20–23 gram, dan SMA/SMK 21–24,5 gram. Jumlah tersebut harus diimbangi dengan energi dan lemak agar tidak berlebihan pada karbohidrat. Mahazura mengingatkan bahwa konsumsi karbohidrat berlebih berpotensi memicu obesitas dan penyakit tidak menular.
Program MBG yang diterapkan secara nasional sejak 2025 merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengatasi masalah stunting. Secara historis, Indonesia pernah mengalami prevalensi stunting 37% pada 2013, angka yang kemudian berhasil diturunkan secara bertahap. Program pemberian makanan bergizi menjadi salah satu intervensi global yang juga diterapkan di negara-negara seperti Jepang dan Finlandia sejak dekade 1950-an.
Pengalaman internasional menunjukkan bahwa penyediaan makanan bergizi di sekolah dapat meningkatkan konsentrasi belajar dan menekan kasus gizi buruk. Studi dunia memperlihatkan bahwa negara dengan program makan siang sehat mengalami perbaikan pada kemampuan akademik siswa dan kesehatan jangka panjang.
Di Buton Selatan, Dinas Kesehatan memastikan koordinasi dengan SPPI, SPPG, serta puskesmas akan terus ditingkatkan untuk memastikan target nasional percepatan perbaikan gizi dapat dicapai. Pemantauan akan dilakukan tanpa jeda selama program MBG beroperasi.
Mahazura menambahkan bahwa masyarakat juga perlu terlibat dalam pengawasan, terutama dalam memastikan bahan pangan yang disuplai ke dapur MBG memenuhi standar kualitas. “Kami berharap semua pihak dapat ikut menjaga kualitas program ini demi kesehatan generasi muda,” ungkapnya.
baca juga:
- Pemerintah Baubau Dorong Transformasi Kesehatan Tanpa Pengecualian, dr. Frederik: Semua…
- Kecamatan Betoambari Dominasi Kasus DBD, Dinkes Baubau Minta Warga Perketat Kebersihan Usai Kasus DBD Naik Jadi 16
Dinas Kesehatan menegaskan bahwa mereka berkomitmen menjaga keberlanjutan program, termasuk peningkatan kualitas menu agar manfaat MBG dapat dirasakan oleh seluruh anak dan kelompok rentan di Kabupaten Buton Selatan.(*)