BUTON SELATAN, BP-Pelaksanaan manasik haji tingkat Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan resmi dimulai, menandai masuknya jemaah pada tahap pembekalan ibadah yang menjadi syarat penting sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kegiatan ini berlangsung seiring rampungnya seluruh administrasi keberangkatan jemaah pada musim haji 2026. “Manasik Tingkat Kecamatan Dimulai, Persiapan Haji Buton Selatan 2026 Kian Matang,”
Tahapan manasik tersebut diselenggarakan selama tiga hari, yakni Jumat hingga Minggu, dan dipusatkan di Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Buton Selatan. Sebanyak 25 jemaah dari empat kecamatan tercatat mengikuti agenda pembinaan tersebut, didominasi peserta dari Kecamatan Siompu Barat.
Kepala Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Buton Selatan, Hj. Nurhayati, SE, memastikan bahwa seluruh dokumen perjalanan—mulai dari paspor, BIO VISA, hingga visa Arab Saudi—telah diselesaikan tanpa hambatan. “Alhamdulillah, semua dokumen utama sudah lengkap diterima. Kini fokus kita adalah pemantapan manasik,” ujarnya.
Menurut dia, penyelesaian dokumen lebih awal merupakan langkah strategis agar jemaah dapat berkonsentrasi pada kesiapan fisik dan mental. “Kami ingin jemaah benar-benar siap menjalankan ibadah, sehingga waktu yang tersisa sebelum keberangkatan dapat dimanfaatkan untuk pembinaan,” tambahnya.
Pada hari pertama dan kedua manasik, materi pembekalan meliputi pemahaman tata cara ibadah, rukun haji, hingga simulasi perjalanan. Kegiatan ini juga melibatkan penyuluh agama setempat sebagai pemateri utama. “Manasik Kecamatan ini menjadi fondasi penting agar jemaah memahami alur ibadah secara sistematis,” tutur Nurhayati.
Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan juga turut hadir memberikan pembekalan mengenai kesehatan selama berhaji. Materi tersebut mencakup teknik menjaga stamina, pola konsumsi, hingga pencegahan kelelahan saat melaksanakan rangkaian ibadah. “Kesiapan fisik sangat menentukan kelancaran ibadah haji. Kami sampaikan edukasi kesehatan agar jemaah siap menghadapi cuaca ekstrem,” jelasnya.
Usai rangkaian manasik awal ini, Kemenhaj Buton Selatan juga menjadwalkan pelaksanaan manasik lanjutan setelah Idulfitri, dengan fokus pada praktik ibadah. “Setelah lebaran ada manasik praktik agar jemaah tidak lupa dan semakin memahami setiap tahapannya,” kata Nurhayati.
Peserta manasik berasal dari Kecamatan Sampolawa sebanyak dua orang, Kecamatan Kedatua tiga orang, Kecamatan Siompu Barat 18 orang, dan Kecamatan Siompu dua orang. Rentang usia jemaah berkisar 50–60 tahun, dengan peserta tertua berusia 72 tahun. Komposisi ini menunjukkan dominasi jemaah usia produktif-lansia ringan, yang dianggap lebih stabil dalam kesiapan fisik.
Secara historis, penyelenggaraan manasik haji merupakan praktik yang telah diterapkan Indonesia sejak awal 1970-an melalui pembinaan Departemen Agama, dan terus berkembang menjadi sistem berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten hingga tingkat kelompok. Secara internasional, Arab Saudi juga sejak 2000-an menetapkan standar edukasi jemaah bagi setiap negara untuk menekan risiko kecelakaan dan kepadatan saat puncak ibadah.
baca juga:
Pemkab Buton Selatan Susun Pola Kerja Baru, Sekda La Ode Harwanto Tegaskan Kehadiran Fisik Pekerja Paruh Waktu Tetap Prioritas untuk Percepatan Pembangunan
Penantian 11 Tahun, Akhirnya Buton Selatan Mulai Bangun Kantor Bupati pada 2026, La Ode Harwanto:Ini Program Strategis Pemerintah Busel Dibawah Kepemimpinan Bupati H Muh Adios
Manasik haji menjadi bekal wajib karena setiap musim haji selalu dihadapkan pada tantangan besar seperti cuaca ekstrem, volume jemaah, serta rute perjalanan panjang. Historis mencatat bahwa tragedi Mina tahun 1990 yang menelan lebih dari seribu korban menjadi titik balik penting dalam penguatan sistem edukasi global sebelum keberangkatan jemaah seluruh dunia.
Dengan berbagai persiapan yang telah diselesaikan, Kemenhaj Buton Selatan menegaskan kesiapan jemaah tinggal memasuki tahap pendalaman materi. “Kami berharap jemaah berangkat dengan pemahaman yang matang dan menjalankan ibadah dengan tenang,” tutup Nurhayati.(*)
baca berita lainnya:
Kajian Teknis Selesai, Kantor Bupati Busel Siap Dibangun 2026, La Ode Harwanto:Ini Program Strategis Pemerintah Busel Dibawah Kepemimpinan Bupati H Muh Adios
ByFirman
Feb 4, 2026
Kajian Teknis Selesai, Kantor Bupati Busel Siap Dibangun 2026, La Ode Harwanto:Ini Program Strategis Pemerintah Busel Dibawah Kepemimpinan Bupati H Muh Adios
Keputusan tersebut muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional dan penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD). Namun pemerintah daerah menegaskan pembangunan kantor bupati tetap harus direalisasikan karena menyangkut pelayanan publik dan identitas kelembagaan pemerintahan daerah.
Sekretaris Daerah Buton Selatan, La Ode Harwanto, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan amanat strategis pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati H. Muh. Adios, S.Sos. Menurutnya, masyarakat sudah terlalu lama menunggu hadirnya kantor bupati yang layak. “Ini adalah doa masyarakat selama 11 tahun. Insya Allah 2026 kita mulai pembangunannya,” ujarnya.
Rencana pembangunan tersebut diputuskan menggunakan skema pembiayaan multiyears selama tiga tahun. Opsi ini dipilih karena kemampuan fiskal daerah yang terbatas serta kebijakan penghematan anggaran di level nasional. “Dari sisi hukum dan prosedur, semuanya sudah terpenuhi dan telah disepakati oleh seluruh anggota DPRD,” kata Harwanto.
Lokasi pembangunan ditetapkan di Laompo, Kecamatan Batauga. Penetapan tersebut bukan tanpa dasar. Undang-Undang Nomor 16 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan telah menetapkan Batauga sebagai ibu kota kabupaten. Secara geografis, wilayah itu berada pada titik strategis yang menghubungkan tujuh kecamatan di Busel.
Harwanto menambahkan bahwa penentuan lokasi sudah melalui kajian teknis oleh Dinas PUPR. Kajian itu mencakup analisis kontur tanah, kondisi geologi, hingga aspek estetika kawasan. “Yang paling penting adalah kaidah hukum sudah jelas dan kajian teknisnya kuat,” tegasnya.
Dari sisi aksesibilitas, lokasi Laompo dinilai strategis karena dekat dengan pelabuhan utama di Batauga. Akses transportasi ini mempermudah masyarakat dari wilayah kepulauan seperti Batu Atas untuk mengurus pelayanan pemerintahan. Menurut Harwanto, “Fungsi utama kantor bupati adalah pelayanan, dan lokasi ini mendukung itu.”
Penyusunan anggaran pembangunan telah dibahas sejak 2025 melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pemerintah awalnya menargetkan proyek rampung dalam dua tahun, namun revisi dilakukan untuk menyesuaikan realitas fiskal. Perpanjangan durasi pembangunan menjadi tiga tahun diharapkan membuat perencanaan lebih matang.
Secara historis, Indonesia bukan kali pertama menerapkan skema multiyears untuk pembangunan gedung pemerintahan. Kompleks Parlemen di Senayan misalnya, dibangun secara bertahap sejak 1965 hingga 1983 karena keterbatasan anggaran. Di tingkat global, Malaysia menerapkan pola serupa saat membangun pusat pemerintahan Putrajaya pada awal 1990-an yang rampung dalam beberapa tahap dan bertahun-tahun.
baca juga:
- Aris Hardian: SDI Jadi Prioritas, Kominfo–Bappeda Busel Koordinasi ke Bappenas Percepat Satu Data Indonesia
- Perikanan Jadi Andalan Baru Ketahanan Pangan Buton Selatan, Naviruddin: Akan Rintis Kerjasama Dengan Batalion Lamaindo
Pemerintah Buton Selatan berharap keberadaan kantor bupati dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat identitas kelembagaan daerah otonom. Gedung pemerintahan yang representatif, menurut banyak studi tata kelola pemerintahan global, memiliki korelasi dengan efektivitas layanan dan efisiensi birokrasi.
Dengan dimulainya pembangunan pada 2026, pemerintah daerah meminta dukungan seluruh lapisan masyarakat. “Ini proyek bersama, bukan hanya pemerintah. Kami berharap dukungan masyarakat agar pembangunan berjalan lancar,” ujar Harwanto menutup wawancara.(*)