BAUBAU, BP – Pemerintah Kota Baubau menggelar kerja bakti massal di berbagai titik pada Jumat (13/02/2026) sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan Nasional Indonesia Asri. Aksi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya kebersihan dan mitigasi persoalan lingkungan yang terus menjadi isu nasional dan global. “Aksi Bersih Kota Baubau Serentak Ditinjau Langsung Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah, Wujudkan Komitmen Indonesia Asri,”
Gerakan ini berlangsung serentak di sejumlah kawasan kota, mulai dari Pasar Pasar Wameo hingga lingkungan Benteng Benteng Keraton Buton serta wilayah Sulaa di Kecamatan Betoambari. Seluruh area dipantau langsung oleh Wakil Wali Kota Wa Ode Hamsinah Bolu yang memastikan kegiatan berjalan masif dan terorganisasi.
Kegiatan tersebut tidak hanya diikuti oleh jajaran organisasi perangkat daerah, tetapi juga melibatkan personel TNI, Polri, dan Batalyon Raja Wakaaka. Kehadiran unsur lintas institusi dinilai penting untuk memperkuat semangat gotong royong sebagai identitas budaya Indonesia.
Wakil Wali Kota Wa Ode Hamsinah Bolu menegaskan bahwa kerja bakti merupakan implementasi nyata dari instruksi pemerintah pusat terkait gerakan kebersihan nasional. “Kami ingin memastikan bahwa Baubau selalu berada di garis terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Aksi bersih-bersih tahun ini juga difokuskan pada kawasan prioritas, termasuk Masjid Islamic Center Baubau dan wilayah Pasar Wameo. OPD yang terlibat di lokasi tersebut antara lain Dinas Kominfo, PUPR, Sekretariat DPRD, Dinas Perikanan, Dikmudora, Bapas Baubau, dan pemerintah kelurahan.
Di sisi lain, wilayah Melai dan Sulaa diarahkan untuk pembersihan drainase serta pengangkatan tumpukan sampah. Kedua area tersebut dipilih karena memiliki intensitas permasalahan lingkungan yang lebih tinggi dibanding wilayah lainnya.
Hamsinah menambahkan bahwa gerakan kebersihan bukan hanya program sesaat, melainkan agenda berkelanjutan. “Kebersihan adalah budaya. Itu harus dimulai dari rumah kita sendiri,” katanya menekankan peran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Ia juga meminta perangkat RT dan RW menjadi penggerak utama dalam menumbuhkan kesadaran warga. “RT dan RW adalah ujung tombak edukasi lingkungan. Perannya sangat vital,” tutur Hamsinah.
Secara historis, gerakan kebersihan massal telah menjadi bagian dari budaya nasional. Pada era 1980-an, Indonesia pernah dikenal dengan program Jumat Bersih sebagai bentuk kedisiplinan kolektif warga. Di tingkat global, kampanye seperti World Clean Up Day yang melibatkan lebih dari 150 negara juga menunjukkan betapa pentingnya aksi komunitas dalam menyelamatkan lingkungan.
baca juga:
- Pemkot Baubau Evaluasi 12 PPPK Paruh Waktu Yang Gugur Karena Administrasi
- Wali Kota H Yusran Fahim Dorong Inovasi Pelayanan Digital Usai Kukuhkan RT/RW se Kota Baubau
Pemkot Baubau berharap aksi ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan urban sekaligus menjadi bagian dari kontribusi nasional terhadap target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin terkait kota berkelanjutan.
Melalui kerja bakti massal ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya menjadikan Baubau sebagai kota yang bersih, sehat, dan resilien terhadap tantangan lingkungan di masa depan.(*)
Galeri Foto
baca berita lainnya:
Baubau Intensif Konsultasi ke KKP untuk Percepatan Pembangunan Pesisir, Tiga Lokasi Baru Diusulkan Baubau Jadi Kampung Nelayan 2026
ByPrasetio Miliyardi
Feb 12, 2026
Baubau Intensif Konsultasi ke KKP untuk Percepatan Pembangunan Pesisir, Tiga Lokasi Baru Diusulkan Baubau Jadi Kampung Nelayan 2026
Pembahasan mengenai permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) menjadi agenda yang pertama kali dibahas dalam kunjungan itu. Dinas Perikanan bersama unsur DPRD Baubau menemui Direktur Perencanaan Ruang Perairan, Abdi Tunggal Priyanto, S.Si., M.T., M.Sc., Ph.D, guna meminta kejelasan atas permohonan izin PT Salsa Resort.
Menurut penjelasan pihak KKP, lokasi permohonan secara zonasi telah masuk area pariwisata dalam RZWP3K. Namun, kementerian menegaskan bahwa proses izin belum dapat dilanjutkan sebelum seluruh keberatan masyarakat dipertimbangkan. “Kami perlu memastikan aspek sosial dipenuhi dan tidak ada kelompok nelayan yang dirugikan,” ujar Yuli Widiarti mengutip pernyataan pejabat KKP.
Setelah agenda KKPRL, rombongan Baubau melanjutkan konsultasi terkait pengelolaan mangrove kepada Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dr. Ahmad Aris, S.P., M.Si. Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah mempercepat sertifikasi lahan mangrove di Lakologou sebagai prasyarat pengelolaan berkelanjutan.
Potensi mangrove sebagai penyerap karbon (blue carbon) turut menjadi fokus pembahasan. Secara global, blue carbon telah menjadi instrumen ekonomi hijau yang berkembang pesat sejak diperkenalkan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP15) tahun 2009. Indonesia sendiri tercatat sebagai negara dengan ekosistem mangrove terluas di dunia, sehingga peluang ekonomi karbon di Baubau dinilai selaras dengan agenda nasional. “Nilai manfaatnya bisa mencapai sekitar Rp4 juta per hektare per tahun,” jelas Yuli.
Tidak hanya bernilai ekonomi, kawasan mangrove tersebut berpotensi menjadi lokasi ekowisata. Pemerintah pusat membuka peluang kerja sama publik-swasta untuk membangun jalur tracking mangrove guna meningkatkan pendapatan daerah dan partisipasi masyarakat pesisir.
Pada bagian akhir rangkaian konsultasi, Dinas Perikanan Baubau fokus membahas pengembangan Kampung Nelayan bersama Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (PPN), Mahrus, S.St.Pi., M.Si. Dalam kesempatan ini, Baubau resmi mengusulkan tiga lokasi baru: Kelurahan Bone-Bone, Lowu-Lowu, dan Sulaa.
Usulan itu melengkapi pengajuan sebelumnya di Kelurahan Lakologou yang telah dimasukkan sejak 2025. Kampung Nelayan sendiri merupakan program pemerintah pusat yang telah berjalan sejak 2017 dengan tujuan meningkatkan kualitas permukiman pesisir dan sarana perikanan. Program serupa juga pernah sukses diterapkan di Jepang dan Korea Selatan pada dekade 1990-an untuk mendorong modernisasi desa pesisir.
Direktorat PPN memberikan apresiasi atas pengusulan tersebut, namun mengingatkan bahwa ketahanan infrastruktur menjadi prioritas utama. “Lokasi yang berada di atas perairan harus memakai konstruksi tiang pancang agar aman secara jangka panjang,” kata Yuli menyampaikan rekomendasi dari pihak KKP.
Pemerintah pusat juga memberikan batas waktu hingga 28 Februari 2026 untuk melengkapi data teknis serta desain pembangunan. Tanpa pemenuhan dokumen tersebut, usulan tidak dapat diproses lebih lanjut.
baca juga:
- Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Nilai RT/RW Adalah Fondasi Harmoni Masyarakat
- Dr Mohamad Tasdik Buka Acara Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Purna Paskibraka Kota III, Baubau Mantapkan Wawasan Kebangsaan
Sebagai tindak lanjut, Dinas Perikanan Baubau menyiapkan penyusunan dokumen teknis, pemetaan lokasi, dan berkas administrasi lainnya. Pemkot menilai sinergi dengan pemerintah pusat menjadi strategi penting dalam merespons tantangan pesisir yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim hingga tekanan ekonomi masyarakat nelayan.
Yuli menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjalankan proses secara terbuka. “Kami ingin keputusan yang diambil adil, tidak merugikan pengembang, dan tetap melindungi warga lokal,” ujarnya.
Kunjungan tersebut menandai langkah lanjutan Baubau dalam memperkuat pembangunan pesisir. Dengan adanya peluang blue carbon, pembenahan ruang laut, serta pengembangan Kampung Nelayan, pemerintah daerah berharap ada peningkatan nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memastikan kelestarian ekosistem laut.(*)