SULTRA, BP— Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperketat langkah perlindungan anak jalanan setelah insiden tabrak lari yang menewaskan seorang anak pencari nafkah di perempatan lampu merah PLN Kota Kendari. Peristiwa itu kembali menyoroti kerentanan anak-anak yang bekerja di jalanan dan menjadi momentum evaluasi sistem perlindungan sosial daerah. “Tragedi Tabrak Lari di Kendari Dorong Reformasi Besar Penanganan Anak Jalanan, Gubernur ASR Perketat Perlindungan Anak Jalanan,”
Kasus tersebut melibatkan seorang anak yang sehari-hari membantu ekonomi keluarganya dengan berjualan di jalan raya. Lokasi kejadian yang merupakan kawasan padat lalu lintas menambah risiko yang selama ini dihadapi para pekerja anak di pusat kota.
Sebagai respon cepat, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menawarkan pekerjaan outsourcing kepada orang tua korban agar keluarga tersebut memiliki penghasilan tetap. Upaya ini dirancang sebagai langkah untuk mencegah anak-anak kembali turun ke jalan sebagai tulang punggung keluarga.
“Saya tidak ingin ada lagi anak yang harus mempertaruhkan nyawanya di jalanan hanya untuk mencari nafkah,” ujar Gubernur saat mengunjungi keluarga korban, Jumat (6/2/2025). Ia menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyediakan lapangan kerja yang lebih aman bagi warga rentan.
Inisiatif tersebut kemudian diperluas dengan rencana koordinasi bersama Pemerintah Kota Kendari. Kedua pemerintah berkomitmen memperketat pendataan dan penertiban anak jalanan sekaligus mencari solusi pekerjaan bagi orang tua atau pengemis yang masih memiliki kemampuan bekerja.
Menurut Gubernur, penanganan tidak boleh berfokus pada penertiban semata. “Masalah ini harus diselesaikan dari akarnya, yakni faktor ekonomi keluarga,” katanya. Ia menambahkan bahwa pemberdayaan melalui pekerjaan outsourcing adalah salah satu solusi realistis.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara tengah menyiapkan skema pelatihan terintegrasi untuk menekan jumlah anak jalanan di wilayah perkotaan. Program tersebut mencakup pembinaan psikososial, pemberdayaan keluarga, dan pemenuhan hak-hak dasar anak.
Kepala Dinas Sosial menjelaskan bahwa pihaknya akan mengaktifkan kembali rumah singgah sebagai pusat rehabilitasi sosial. “Kami memastikan anak-anak yang terjaring tidak hanya diamankan sementara. Mereka akan mendapat pendampingan hingga siap kembali bersekolah atau mengikuti pelatihan vokasi,” ujarnya pada Kamis (12/2/2026).
Rumah singgah itu nantinya berfungsi sebagai titik awal pemulihan anak-anak sebelum diarahkan ke jalur pendidikan atau keterampilan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memutus siklus pekerja anak yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan di banyak daerah Indonesia.
Secara nasional, data historis menunjukkan bahwa fenomena anak jalanan telah menjadi persoalan sejak era 1980-an ketika urbanisasi besar-besaran mulai terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Jumlah anak jalanan sempat mencapai lebih dari 232.000 pada awal 2000-an berdasarkan catatan Kementerian Sosial.
Dalam konteks global, masalah serupa juga terjadi di negara-negara berkembang, termasuk India, Brasil, dan Filipina. UNICEF mencatat bahwa ratusan ribu anak di kawasan Asia Tenggara bekerja di jalan raya, menghadapi risiko kecelakaan, eksploitasi, hingga kekerasan fisik.
baca juga:
- Pemprov Sultra Gelar Apel dan Aksi Bersih Kota Dukung Indonesia Asri, Aksi Bersih Kota Serentak di Tiga…
- Dukung Indonesia Asri, Pemprov Sultra Bersih-Bersih Kota Kendari Libatkan TNI, Polri, ASN hingga Pelajar
Langkah yang ditempuh Pemprov Sultra kini menjadi bagian dari tren global yang menekankan pendekatan perlindungan anak berbasis keluarga. Program pemberdayaan ekonomi dinilai sebagai cara paling efektif untuk mengurangi angka pekerja anak dalam jangka panjang.
Dengan serangkaian upaya ini, pemerintah daerah berharap tragedi serupa tidak terulang. Penanganan komprehensif diyakini dapat membuka peluang bagi anak-anak untuk kembali pada hakikatnya sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa.(*)
baca berita lainnya:
Gubernur Sultra ASR Dorong Transformasi Birokrasi Digital untuk Layanan Transparan
ByMashuri
Feb 14, 2026
Gubernur Sultra ASR Dorong Transformasi Birokrasi Digital untuk Layanan Transparan
Simposium yang mengangkat tema “Transformasi Digital dan E-Government dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif dan Transparan” itu menjadi ruang diskusi akademik terkait tantangan tata kelola pemerintahan era digital. Gubernur hadir sebagai keynote speaker dan membawakan paparan yang menitikberatkan pada urgensi inovasi birokrasi.
Dalam pemaparannya, Andi Sumangerukka menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar tren administrasi modern, tetapi kebutuhan esensial untuk menjawab perubahan zaman. “Transformasi birokrasi dan e-government tidak bisa ditunda. Ini bagian dari cara kita beradaptasi agar pelayanan publik menjadi lebih cepat dan akuntabel,” ujarnya.
Kegiatan tersebut mendapat perhatian luas dari civitas akademika karena menghadirkan diskursus antara kebijakan daerah dan perkembangan konsep pemerintahan digital secara nasional maupun global. Ketua AIPPTM, Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si., menyebut langkah Sulawesi Tenggara sebagai contoh progresif. “Sulawesi Tenggara adalah rookie yang cepat naik kelas dalam digitalisasi pemerintahan,” katanya.
Prestasi tersebut merujuk pada capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berhasil meraih peringkat pertama nasional dalam kategori Rookie of the Year pada program Championship Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Lompatan ini dinilai signifikan, mengingat pada 2023 provinsi tersebut berada di posisi terbawah, yakni peringkat ke-34 dari 34 provinsi.
Dalam perkembangan terbarunya, Sulawesi Tenggara mampu naik ke peringkat 16 dari 38 provinsi. Peningkatan itu dinilai sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mengakselerasi digitalisasi layanan, termasuk sistem pembayaran digital, transparansi anggaran, dan integrasi administrasi publik.
Secara global, perkembangan e-government telah menjadi indikator kemajuan suatu negara. Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis UN E-Government Development Index (EGDI) pada 2003, digitalisasi pemerintahan menjadi tolok ukur modernisasi layanan publik. Negara seperti Denmark, Korea Selatan, dan Estonia kerap menjadi rujukan internasional dalam integrasi sistem digital.
Indonesia sendiri telah memulai agenda reformasi birokrasi digital sejak diterbitkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, yang kemudian diperkuat oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, kesenjangan kapasitas daerah masih menjadi tantangan berkelanjutan.
Gubernur Andi Sumangerukka dalam sambutannya menekankan aspek penting yang sering diabaikan dalam digitalisasi: kesiapan sumber daya manusia aparatur. “Kunci keberhasilan e-government bukan hanya teknologi, tetapi juga SDM. ASN harus siap berubah, berintegritas, profesional, dan mampu beradaptasi dengan teknologi,” ujarnya menegaskan.
Ia menambahkan bahwa perubahan pola pikir birokrasi harus dimulai dari pucuk pimpinan. “Kalau ingin pemerintahan yang bersih, perubahan dimulai dari kepemimpinan. Itu sebabnya saya ingin membangun sistem yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Simposium yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Kendari itu menjadi momentum penting bagi pemangku kebijakan dan akademisi memperkuat kolaborasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan digital yang responsif. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan mengenai tantangan dan strategi penguatan digitalisasi administrasi publik.
baca juga:
- Sultra Tegaskan Komitmen Sukseskan Indonesia Asri usai Presiden Prabowo Soroti Spanduk…
- Wagub Sultra Hugua Minta ASN Jadikan 2026 Sebagai Tahun Transformasi Pelayanan
Melalui paparannya, Gubernur menegaskan bahwa tujuan akhir transformasi digital adalah kesejahteraan masyarakat. “Pada dasarnya saya hanya berpikir dua hal: menyelesaikan masalah dan menyejahterakan masyarakat. Teknologi hanyalah jembatan untuk mempercepat itu,” ungkapnya.
Acara ditutup dengan penegasan bahwa transparansi dan akuntabilitas melalui sistem digital merupakan pondasi untuk menciptakan pemerintahan yang modern dan berintegritas, selaras dengan tren global menuju pemerintahan terbuka (open government).(*)