SULTRA, BP— Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat langkah kolektif dengan mendorong pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia ASRI di seluruh kabupaten/kota sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia pada 2 Februari 2026. Gerakan ini menjadi momentum memperkuat budaya bersih, tertib, dan disiplin yang selama ini menjadi persoalan mendasar di berbagai daerah. “Sultra Perkuat Indonesia ASRI sebagai Gerakan Bersih Terpadu dan Berkelanjutan Tindaklanjuti Instruksi Presiden,”
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Andi Sumangerukka yang meminta seluruh kepala daerah, instansi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjadikan Indonesia ASRI sebagai agenda bersama, bukan kegiatan seremonial semata. “Gerakan ini harus nyata, terukur, dan dilakukan bersama-sama. Tidak boleh berhenti di seremoni,” ujarnya.
Penerapan Indonesia ASRI mengharuskan pelaksanaan kerja bakti atau kurvei dua kali sepekan—setiap Selasa dan Jumat—di seluruh wilayah. Aturan ini dibangun untuk memastikan konsistensi gerakan, sekaligus menata ruang publik agar lebih bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Aksi bersih lingkungan bukan hal baru di Indonesia. Gerakan seperti “Kerja Bakti Nasional” pada era 1980-an hingga kampanye “Indonesia Bersih” 2015 pernah menjadi simbol kebersamaan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Secara global, praktik serupa juga dilakukan di Jepang melalui budaya gotong-royong sekolah dan komunitas, serta di Singapura melalui kebijakan penegakan kebersihan berbasis sanksi dan edukasi.
Dalam konteks Sultra, Indonesia ASRI kini diarahkan menjadi gerakan yang lebih terstruktur. Penataan kabel semrawut, pembersihan sampah, serta penertiban baliho, reklame, dan papan reklame (billboard) menjadi sasaran utama. “Kita ingin wajah kota tertata. Tidak boleh lagi ada kabel bergelantungan atau baliho yang tidak teratur,” kata Gubernur.
Gerakan ini juga menyasar penataan aset strategis milik Pemerintah Provinsi, seperti kawasan eks MTQ, tempat pelelangan ikan (TPI), kolam retensi, ruang terbuka hijau di sekitar Kantor Gubernur, eks Kantor Koperasi Kemaraya, terminal, kawasan water sport eks Kafe Segitiga Teluk, hingga eks Kantor KPU di Jalan Wayong.
Selain wilayah tersebut, sejumlah titik prioritas lainnya meliputi Pasar Sentral, Kali Kadia, dan Lapangan Benua-Benua. Penataan dilakukan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota Kendari untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. “Koordinasi harus kuat agar tidak ada tumpang tindih atau pengerjaan yang terulang,” ujar salah satu pejabat pemerintah provinsi.
Gerakan Indonesia ASRI juga diperluas ke sektor pendidikan melalui pembinaan siswa bersama TNI-Polri untuk mencegah tawuran, kenakalan remaja, dan penyalahgunaan narkoba. Pembinaan karakter ini terinspirasi dari praktik nasional dan internasional yang menekankan pendidikan disiplin sejak usia sekolah.
Setiap perangkat daerah diwajibkan melakukan pengarahan internal sebelum terjun ke lapangan. Gubernur meminta agar seluruh sarana dan prasarana dipastikan siap sehingga pelaksanaan kurvei berjalan lancar. Langkah ini sekaligus mengukur efektivitas OPD dalam mengelola wilayah kerja masing-masing.
Dalam perspektif nasional, upaya menciptakan kota bersih dan tertib merupakan bagian dari target pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan nomor 11 tentang “Kota dan Permukiman Berkelanjutan”. Banyak negara mendorong program serupa, termasuk Korea Selatan yang sukses menekan volume sampah rumah tangga melalui gerakan volume-based waste fee system.
baca juga:
- Gubernur Sultra ASR Dorong Transformasi Birokrasi Digital untuk Layanan Transparan
- Sultra Percepat E-Government, Gubernur ASR Tegaskan Reformasi Tak Bisa Ditunda
Di Bumi Anoa, Indonesia ASRI diharapkan menjadi simbol komitmen jangka panjang, bukan respons sesaat terhadap instruksi pusat. Gubernur menegaskan gerakan ini harus menjadi budaya sosial. “Kebersihan dan ketertiban itu bukan program pemerintah saja. Itu harus menjadi karakter masyarakat Sultra,” tegasnya.
Melalui koordinasi menyeluruh, Pemerintah Provinsi Sultra menargetkan terbentuknya kawasan yang aman, sehat, resik, dan indah sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan. Program ini sekaligus mempertegas arah kebijakan daerah yang berpihak pada penataan lingkungan secara terpadu dan melibatkan semua lapisan masyarakat.(*)
baca berita lainnya:
Tragedi Tabrak Lari di Kendari Dorong Reformasi Besar Penanganan Anak Jalanan, Gubernur ASR Perketat Perlindungan Anak Jalanan
ByMashuri
Feb 14, 2026
Kasus tersebut melibatkan seorang anak yang sehari-hari membantu ekonomi keluarganya dengan berjualan di jalan raya. Lokasi kejadian yang merupakan kawasan padat lalu lintas menambah risiko yang selama ini dihadapi para pekerja anak di pusat kota.
Sebagai respon cepat, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menawarkan pekerjaan outsourcing kepada orang tua korban agar keluarga tersebut memiliki penghasilan tetap. Upaya ini dirancang sebagai langkah untuk mencegah anak-anak kembali turun ke jalan sebagai tulang punggung keluarga.
“Saya tidak ingin ada lagi anak yang harus mempertaruhkan nyawanya di jalanan hanya untuk mencari nafkah,” ujar Gubernur saat mengunjungi keluarga korban, Jumat (6/2/2025). Ia menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyediakan lapangan kerja yang lebih aman bagi warga rentan.
Inisiatif tersebut kemudian diperluas dengan rencana koordinasi bersama Pemerintah Kota Kendari. Kedua pemerintah berkomitmen memperketat pendataan dan penertiban anak jalanan sekaligus mencari solusi pekerjaan bagi orang tua atau pengemis yang masih memiliki kemampuan bekerja.
Menurut Gubernur, penanganan tidak boleh berfokus pada penertiban semata. “Masalah ini harus diselesaikan dari akarnya, yakni faktor ekonomi keluarga,” katanya. Ia menambahkan bahwa pemberdayaan melalui pekerjaan outsourcing adalah salah satu solusi realistis.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara tengah menyiapkan skema pelatihan terintegrasi untuk menekan jumlah anak jalanan di wilayah perkotaan. Program tersebut mencakup pembinaan psikososial, pemberdayaan keluarga, dan pemenuhan hak-hak dasar anak.
Kepala Dinas Sosial menjelaskan bahwa pihaknya akan mengaktifkan kembali rumah singgah sebagai pusat rehabilitasi sosial. “Kami memastikan anak-anak yang terjaring tidak hanya diamankan sementara. Mereka akan mendapat pendampingan hingga siap kembali bersekolah atau mengikuti pelatihan vokasi,” ujarnya pada Kamis (12/2/2026).
Rumah singgah itu nantinya berfungsi sebagai titik awal pemulihan anak-anak sebelum diarahkan ke jalur pendidikan atau keterampilan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memutus siklus pekerja anak yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan di banyak daerah Indonesia.
Secara nasional, data historis menunjukkan bahwa fenomena anak jalanan telah menjadi persoalan sejak era 1980-an ketika urbanisasi besar-besaran mulai terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Jumlah anak jalanan sempat mencapai lebih dari 232.000 pada awal 2000-an berdasarkan catatan Kementerian Sosial.
Dalam konteks global, masalah serupa juga terjadi di negara-negara berkembang, termasuk India, Brasil, dan Filipina. UNICEF mencatat bahwa ratusan ribu anak di kawasan Asia Tenggara bekerja di jalan raya, menghadapi risiko kecelakaan, eksploitasi, hingga kekerasan fisik.
baca juga:
- Pemprov Sultra Gelar Apel dan Aksi Bersih Kota Dukung Indonesia Asri, Aksi Bersih Kota Serentak di Tiga…
- Dukung Indonesia Asri, Pemprov Sultra Bersih-Bersih Kota Kendari Libatkan TNI, Polri, ASN hingga Pelajar
Langkah yang ditempuh Pemprov Sultra kini menjadi bagian dari tren global yang menekankan pendekatan perlindungan anak berbasis keluarga. Program pemberdayaan ekonomi dinilai sebagai cara paling efektif untuk mengurangi angka pekerja anak dalam jangka panjang.
Dengan serangkaian upaya ini, pemerintah daerah berharap tragedi serupa tidak terulang. Penanganan komprehensif diyakini dapat membuka peluang bagi anak-anak untuk kembali pada hakikatnya sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa.(*)