BUTON SELATAN , BAUBAUPOST.COM – Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan capaian yang menggembirakan. Hingga pertengahan Juli 2026, progres pendataan telah mencapai 56,18 persen atau sebanyak 17.124 responden, melampaui target yang ditetapkan untuk bulan pertama pelaksanaan. “Progres Sensus Ekonomi 2026 di Buton Selatan Capai 56,18 Persen, Lampaui Target Bulan Pertama,”
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton Selatan, La Ode Ikhsanuddin Hamid, SST., M.Si., mengungkapkan bahwa target pendataan pada periode 15 Juni hingga Juli 2026 sebesar 40 persen telah terlampaui. Sisa pendataan ditargetkan rampung sebelum 30 Agustus 2026.
“Alhamdulillah, hingga saat ini progres pendataan telah mencapai 56,18 persen. Angka tersebut sudah melampaui target bulan pertama yang ditetapkan sebesar 40 persen. Sisanya akan kami selesaikan hingga akhir masa pendataan pada 30 Agustus 2026,” ujar La Ode Ikhsanuddin Hamid saat diwawancara diruang kerjanya, Rabu (15/7/2026)
Menurutnya, secara umum respons masyarakat Buton Selatan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi cukup baik. Meski demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami tujuan dan manfaat sensus sehingga petugas harus memberikan penjelasan dan sosialisasi lebih intensif sebelum proses wawancara dilakukan.
“Tantangan tersebut dapat diatasi karena setelah diberikan pemahaman, masyarakat dapat menerima petugas sensus dengan baik dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan,” katanya.
La Ode Ikhsanuddin juga menjelaskan bahwa tantangan terbesar pelaksanaan Sensus Ekonomi berada di wilayah kepulauan, khususnya Pulau Batuatas. Selain kondisi geografis dengan gelombang laut yang cukup tinggi, keterbatasan jaringan internet juga menjadi kendala dalam proses pengiriman data.
Untuk mengatasi hal tersebut, petugas diarahkan melakukan unggah data pada malam hari ketika kualitas jaringan internet lebih stabil dibandingkan siang hari.
Di sisi lain, sebagian besar masyarakat di wilayah kepulauan berprofesi sebagai nelayan sehingga petugas harus menyesuaikan waktu pendataan dengan menunggu mereka kembali dari melaut agar wawancara dapat dilakukan.
Dalam pelaksanaan SE 2026, BPS Kabupaten Buton Selatan melibatkan 87 orang mitra sensus, terdiri atas 75 Petugas Pencacah Lapangan (PCL) dan 12 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) yang bertugas memastikan kualitas hasil pendataan di lapangan.
La Ode Ikhsanuddin berharap seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan pelaku ekonomi, dapat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan data yang akurat.
Menurutnya, data Sensus Ekonomi memiliki peran strategis sebagai dasar pemerintah dalam memetakan struktur perekonomian daerah sekaligus melihat kondisi sosial masyarakat. Hasil pendataan tersebut akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
baca juga:
- DPRD Buton Selatan Tuntaskan Agenda Masa Sidang Pertama, Fokus Legislasi, Awasi Pembangunan, dan Dorong Listrik …
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Serap Aspirasi Petani Saat Tinjau Lahan di Puncak Wawoangi, Kaji Usulan Jalan Tani, Sumur Bor, dan Bibit Kelapa Genjah
“Semakin baik data yang diberikan masyarakat, semakin akurat pula kebijakan yang dapat dirumuskan pemerintah, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas,” pungkasnya.(*)
baca berita lainnya:
HUT ke-12 Buton Selatan Resmi Dibuka, Bupati H Muh Adios Ajak Semua Elemen Bersinergi Bangun Daerah
ByFirman
Jul 15, 2026
Menurut Adios, meski pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran, berbagai program pembangunan tetap berjalan secara bertahap. Salah satu proyek strategis yang kini terus berproses ialah pembangunan Kantor Bupati sebagai pusat pemerintahan yang sebelumnya telah diawali dengan peletakan batu pertama.
“Alhamdulillah, dengan rahmat Allah SWT kita masih diberikan kesempatan memperingati Hari Jadi Buton Selatan ke-12. Walaupun anggaran terbatas, pembangunan tetap berjalan,” ujar Adios.
Selain Kantor Bupati, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan juga menyiapkan pembangunan sejumlah fasilitas pemerintahan lain, di antaranya Kantor DPRD, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Kantor Kepolisian Resor (Polres). Pemerintah bahkan menargetkan Polres Buton Selatan dapat berdiri pada 2027 sebagai salah satu indikator meningkatnya kapasitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita bangun sedikit demi sedikit. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Yang terpenting kita terus berusaha dan bekerja bersama demi kemajuan Buton Selatan,” katanya.
Bupati juga mengajak putra-putri Buton Selatan yang berkiprah di berbagai daerah untuk ikut memberikan gagasan, pengalaman, dan pemikiran dalam mempercepat pembangunan. Menurutnya, daerah tersebut memiliki potensi besar, terutama di sektor pariwisata dan perekonomian, yang mulai menarik minat investor untuk berinvestasi.
“Saya yakin suatu saat Buton Selatan akan menjadi daerah tujuan wisata. Potensi yang kita miliki sangat besar dan perekonomian daerah juga terus berkembang,” ungkapnya.
Adios turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi menyukseskan rangkaian HUT ke-12 Buton Selatan, di antaranya Bank Sultra, BNI, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, para kepala sekolah, organisasi perangkat daerah, serta berbagai instansi dan mitra lainnya. Seusai seremoni pembukaan, Bupati bersama Ketua TP PKK, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, dan tamu undangan mengikuti sesi foto bersama.
Secara historis, Kabupaten Buton Selatan merupakan salah satu daerah otonom baru di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 dan diresmikan pada tahun yang sama. Selama lebih dari satu dekade, pemerintah daerah terus membangun infrastruktur pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mengembangkan sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, dan ekonomi masyarakat sebagai fondasi pertumbuhan daerah.
baca juga:
- Sambut HUT ke-12 Buton Selatan, DPRD Busel Jadwalkan Rapat Paripurna Sehari Sebelum Upacara, Perkuat Sinergi …
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Serap Aspirasi Petani Saat Tinjau Lahan di Puncak Wawoangi, Kaji Usulan Jalan Tani, Sumur Bor, dan Bibit Kelapa Genjah
Di tingkat nasional, penguatan daerah otonom merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi yang mulai diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara secara global, penguatan tata kelola pemerintahan lokal menjadi salah satu agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya tujuan membangun institusi yang efektif, inklusif, dan akuntabel guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)
