BAUBAU, BAUBAUPOST.COM – Persoalan perubahan desil penerima bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan ibu rumah tangga dan anggota majelis taklim Kelurahan Waruruma saat mengikuti reses masa sidang III Anggota DPRD Kota Baubau, Naslia Alu, S.Pd., Kamis (10/09). Warga meminta kejelasan mekanisme pemutakhiran data agar perubahan status penerima bantuan sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga sebenarnya. “Reses Anggota DPRD Baubau Naslia Alu Serap Aspirasi Warga Waruruma, Desil Bansos Jadi Sorotan,”
Naslia mengatakan, warga yang mengalami perubahan desil dan merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan pemutakhiran melalui pemerintah kelurahan atau pihak terkait yang menangani pendataan sosial. Menurut dia, perubahan data harus melalui proses verifikasi sehingga kondisi ekonomi keluarga dapat diperiksa kembali. “Kalau ada perubahan desil, kita bisa memohon untuk perubahan desil di kelurahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penentuan desil kini berkaitan dengan sistem pendataan sosial berbasis digital dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kondisi anggota keluarga yang masih tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK), termasuk anggota keluarga yang telah bekerja atau memiliki penghasilan, dapat memengaruhi gambaran kondisi sosial ekonomi keluarga. “Sekarang sudah online, jadi semua itu berhubung dengan NIK. Terkadang salah satu alasannya perubahan desil, anggota keluarga kita ada yang sudah bekerja, sehingga mempengaruhi seluruh anggota keluarga,” kata Naslia.
Naslia juga menyebut kondisi penghasilan anggota keluarga, termasuk anak yang memiliki gaji di atas Rp3 juta, menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pemutakhiran data. Ia turut menyinggung aktivitas belanja daring sebagai hal yang dapat muncul dalam proses penilaian data, tetapi menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat serta-merta dianggap sebagai penyebab perubahan desil tanpa konfirmasi melalui mekanisme pendataan resmi.
Persoalan akurasi data bansos tersebut berlangsung di tengah perubahan sistem nasional dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kementerian Sosial menjelaskan bahwa DTSEN menggunakan pembagian desil untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga dan datanya bersifat dinamis sehingga dapat diperbarui melalui pemerintah desa/kelurahan dan dinas sosial.
Di sisi lain, reses tidak hanya menjadi forum penyampaian keluhan, tetapi bagian dari fungsi representasi dan pengawasan anggota DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan. Aspirasi yang dihimpun dari masyarakat selanjutnya dapat menjadi bahan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk dibawa ke proses perencanaan pembangunan daerah. Secara historis, mekanisme reses telah menjadi bagian penting dalam hubungan antara lembaga legislatif dan konstituen karena anggota parlemen turun langsung ke daerah pemilihan untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
Dalam pertemuan di Waruruma, Naslia juga menyampaikan hasil aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan pada periode sebelumnya. Salah satunya pembangunan jalan setapak yang telah direalisasikan. Ia mengatakan, pembangunan tersebut diharapkan berlanjut pada Oktober–November. “Alhamdulillah, tahun kemarin dari aspirasi masyarakat, dari hasil reses, kita mendapat jalan setapak. Insya Allah ke depan bulan 10–11 kita dapat lanjutan jalan,” tuturnya.
baca juga:
- Inspektorat Busel Dampingi BPK Provinsi Audit Kinerja Dana BOS Buton Selatan, Pemeriksaan …
- Baubau Dilirik Cornhouse, Pabrik Pengolahan Mete 30 Ribu Ton Disiapkan
Selain persoalan desil bansos dan infrastruktur, warga juga menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan serta pelayanan kesehatan. Naslia menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat dalam reses menjadi bagian dari bahan perjuangan DPRD sesuai kewenangan lembaga legislatif, sekaligus sarana memastikan kebutuhan warga di tingkat kelurahan mendapat perhatian dalam proses perencanaan pembangunan Kota Baubau.(*)
baca berita lainnya:
Bupati Buton Selatan H Muh Adios Luncurkan Bantuan 30 Kg Beras bagi Warga di 70 Desa dan Kelurahan untuk Jatah Tiga Bulan Sekaligus, Bulog Baubau Pastikan Beras Gratis
Byadmin
Sep 11, 2026
Penyaluran tersebut secara resmi diluncurkan Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A. bersama Perum Bulog Cabang Baubau, Jumat (11/9/2026). Kepala Perum Bulog Cabang Baubau Ritno menjelaskan setiap penerima memperoleh beras medium sebanyak 10 kilogram per bulan sehingga jatah tiga bulan diberikan sekaligus dalam tiga karung. “Pelaksanaannya kami lakukan satu kali penyaluran sehingga penerima manfaat langsung menerima 30 kilogram atau tiga karung sekaligus,” kata Ritno.
Ritno memastikan masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Penegasan itu penting karena seluruh proses distribusi bantuan pangan merupakan bagian dari program pemerintah yang ditujukan kepada keluarga penerima manfaat. “Jadi penerima manfaat mendapatkan beras tidak dipungut biaya sepeser pun,” ujarnya.
Bupati Adios meminta pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan ikut mengawal distribusi hingga bantuan diterima warga yang tercantum sebagai penerima. Menurut dia, pengawasan diperlukan untuk mencegah kebocoran maupun penyalahgunaan data sehingga bantuan benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok sasaran. “Bantuan ini harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Tidak boleh ada kebocoran maupun penyalahgunaan data penerima,” tegas Adios.
Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga, tetapi juga diarahkan untuk menopang daya beli masyarakat. Secara nasional, program bantuan pangan beras telah berjalan sejak 2023 dengan skema 10 kilogram per keluarga penerima manfaat setiap bulan. Pada 2023, bantuan dialokasikan bagi sekitar 21,3 juta penerima selama tujuh bulan dengan total beras sekitar 1,4 juta ton, sementara pada 2024 alokasinya mencapai 22 juta penerima selama sembilan bulan.
Kebijakan semacam itu memiliki konteks lebih panjang dalam sejarah ketahanan pangan. FAO mencatat beras telah menjadi pangan pokok bagi lebih dari separuh penduduk dunia dan pada 2004 Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan International Year of Rice untuk menegaskan pentingnya komoditas tersebut bagi pangan dan pengentasan kelaparan. Dalam sejarah Indonesia dan Asia, peningkatan produksi beras sejak era Revolusi Hijau juga berperan besar dalam memperkuat ketersediaan pangan.
Di sisi pasokan, Bulog Cabang Baubau menyatakan stok beras di gudang saat ini sekitar 2.000 ton. Persediaan tersebut dinilai masih mencukupi kebutuhan wilayah layanan Bulog, termasuk mendukung penyaluran bantuan pangan. “Untuk stok kebutuhan beras di wilayah Perum Bulog masih cukup, karena kita masih mempunyai stok 2.000 ton,” ujar Ritno.
baca juga:
- Keselamatan Pelayaran Jadi Sorotan, Dishub Buton Selatan Benahi Standar Kapal …
- Cegah Kecelakaan Laut, Dishub Buton Selatan Tekankan Kelengkapan Dokumen Kapal
Bagi Busel, penyaluran bantuan tiga bulan sekaligus diharapkan meringankan beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan cakupan 70 desa dan kelurahan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan stok, tetapi juga ketepatan data, transparansi distribusi, dan pengawasan pemerintah daerah sampai ke tingkat paling bawah.(*)
Finally found a site that doesn’t lag during peak hours. The game variety is impressive and the customer support is actually helpful. Great experience so far with vn88wvn.