BAUBAU, DT – Upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar kembali menjadi fokus Pemerintah Kota Baubau melalui TP PKK, yang tahun ini menetapkan penguatan posyandu dan pendampingan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai prioritas utama. Agenda tersebut dibahas dalam rapat penyusunan program kerja Tim Pembina Posyandu (TPP) di Kantor DP3A, Jumat (30/01/2026). “TP PKK Dorong Legalitas Posyandu untuk Tingkatkan Mutu dan Sinkron dengan Kebijakan Nasional”
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis awal tahun yang dimaksudkan untuk memastikan seluruh posyandu memiliki fondasi kelembagaan yang kuat. Program ini dianggap penting karena posyandu selama ini menjadi layanan kesehatan terdepan bagi ibu dan anak, sekaligus pusat edukasi kesehatan masyarakat.
Para peserta rapat terdiri dari jajaran pengurus TPP, perwakilan kecamatan, serta instansi teknis terkait. Mereka menyusun agenda kerja secara sistematis agar pelaksanaan SPM kesehatan dapat berjalan sesuai kebutuhan wilayah Baubau.
Ketua TP PKK Kota Baubau, Hj Sitti Aryati Yusran, menegaskan bahwa 168 posyandu yang tersebar di seluruh wilayah kota harus diperkuat secara kelembagaan melalui penyelarasan SK Kelompok Kerja Operasional (SKPP) tingkat kecamatan dan kelurahan. “Konsolidasi ini bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi pondasi pelayanan kesehatan yang lebih efektif,” ujarnya.
Selain penguatan struktur, TP PKK juga menargetkan 43 posyandu lokus sebagai sasaran revitalisasi sarana dan prasarana. Revitalisasi mencakup pembenahan fisik bangunan, pengadaan meja, kursi, hingga alat kesehatan. Program tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan nasional yang sebelumnya diinisiasi Kementerian Kesehatan pada 2019 untuk mempercepat peningkatan kualitas posyandu di seluruh Indonesia.
Hj Sitti Aryati Yusran juga menegaskan bahwa pihaknya memberi perhatian besar pada peningkatan kapasitas kader. Pelatihan bagi enam kader SPM di setiap posyandu dinilai penting agar pelayanan kesehatan lebih terukur. “Kader adalah ujung tombak layanan. Karena itu, peningkatan kapasitas harus menjadi agenda berkelanjutan,” katanya.
Dalam aspek digitalisasi, TP PKK Baubau menindaklanjuti pengembangan sistem E-Posyandu sebagai bagian dari modernisasi pelaporan kesehatan masyarakat. Pemerintah kota juga tengah menjajaki kemitraan dengan perguruan tinggi untuk membangun sistem database kesehatan yang real-time dan akurat.
Upaya digitalisasi ini sejalan dengan perkembangan global, di mana lembaga kesehatan internasional seperti WHO pada tahun 2021 menekankan pentingnya digital health record dalam meningkatkan respons layanan dasar masyarakat. Integrasi data dianggap sebagai langkah penting untuk mempercepat deteksi kasus kesehatan dan memudahkan intervensi pemerintah.
Di sisi anggaran operasional, Pemkot Baubau memastikan dukungan pembiayaan untuk honorarium minimal 10 kader di setiap posyandu. Fasilitasi biaya operasional lainnya juga disiapkan agar kegiatan posyandu dapat berjalan tanpa hambatan administratif.
Legalitas posyandu turut menjadi perhatian. TP PKK menargetkan seluruh posyandu resmi terdaftar di Kemendagri. “Legalitas ini krusial agar koordinasi pusat dan daerah berjalan linier dan fasilitas bantuan pemerintah dapat tersalurkan dengan tepat,” tutur Ketua TP PKK.
baca juga:
- Capaian UHC 85 Persen, Walikota Baubau H Yusran Fahim Digganjar Penghargaan Nasional UHC Award…
- Kecamatan Betoambari Dominasi Kasus DBD, Dinkes Baubau Minta Warga Perketat Kebersihan Usai Kasus DBD Naik Jadi 16
Posyandu sendiri telah menjadi bagian penting dari sejarah pelayanan kesehatan Indonesia sejak pembentukannya pada dekade 1980-an sebagai model pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Sistem ini bahkan menjadi rujukan beberapa negara berkembang, termasuk Filipina dan Nepal, dalam membangun layanan kesehatan komunitas.
Melalui konsolidasi program yang lebih terarah, TP PKK Kota Baubau berharap penguatan posyandu dan pendampingan 6 SPM kesehatan tahun 2026 dapat meningkatkan pemerataan akses kesehatan serta menjadikan masyarakat Baubau semakin sehat dan sejahtera.(*)
baca berita lainnya:
Pemerintah Baubau Dorong Transformasi Kesehatan Tanpa Pengecualian, dr. Frederik: Semua Program Kesehatan Wajib Berjalan
ByFirman
Jan 31, 2026
Pemerintah Baubau Dorong Transformasi Kesehatan Tanpa Pengecualian dr. Frederik Semua Program Kesehatan Wajib Berjalan
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau, dr. Frederik Tangke Allo, yang menilai bahwa setiap program memiliki keterkaitan langsung dalam membentuk kualitas hidup masyarakat. Karena itu, menurutnya, semua program wajib diprioritaskan secara berimbang.
Menurut dr. Frederik, berbagai program yang dijalankan saat ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Mulai dari program kesehatan ibu dan anak, imunisasi, penanganan penyakit menular, hingga penguatan layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas.
Ia menambahkan, sinergi tersebut juga dipengaruhi oleh dukungan Pemerintah Kota Baubau yang terus mendorong peningkatan layanan kesehatan hingga lapisan masyarakat terbawah. Tanpa dukungan tersebut, program lintas bidang sulit mencapai sasaran yang ditetapkan.
“Semua program punya peran. Kalau satu saja terhambat, maka rangkaian program lainnya juga terdampak,” ujar dr. Frederik dalam wawancara di ruang kerjanya, Jumat (30/1/2026).
Dinkes Baubau, kata dia, terus mengoptimalkan pelaksanaan program nasional seperti kesehatan gratis, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), makan bergizi gratis, serta layanan preventif untuk mencegah peningkatan kasus penyakit menular dan tidak menular.
Ia menjelaskan bahwa program gizi ibu hamil dan anak menjadi salah satu aspek penting karena berkaitan dengan pencegahan stunting yang masih menjadi persoalan nasional. Baubau pun memiliki tanggung jawab untuk menurunkan angka stunting sebagai bagian dari target Indonesia.
“Kalau gizi ibu hamil tidak diperhatikan, itu berdampak pada bayi dan masa tumbuh kembang anak. Jadi program harus dijalankan bersama-sama,” jelasnya.
Dalam konteks historis, Indonesia telah melalui berbagai fase tantangan kesehatan, mulai dari tingginya angka kematian ibu pada era 1970-an, epidemi gizi buruk di beberapa daerah pada 1990-an, hingga penurunan signifikan kasus penyakit menular seperti polio yang dinyatakan tereliminasi pada 2014. Transformasi kesehatan terus berlanjut dengan fokus pada percepatan penanganan stunting dan penguatan layanan primer.
Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan sangat bergantung pada kesinambungan program lintas sektor. Negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan telah membuktikan bahwa investasi pada layanan kesehatan primer sejak masa kehamilan hingga lanjut usia memiliki dampak langsung pada kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Dr. Frederik menilai pola tersebut sejalan dengan kebijakan kesehatan di Kota Baubau yang melihat kesehatan dalam satu siklus kehidupan, mulai dari remaja, calon ibu, ibu hamil, bayi, anak usia sekolah, dewasa, hingga lansia. Setiap fase, katanya, memiliki intervensi yang dirancang untuk mencegah risiko jangka panjang.
baca juga:
- Kejari dan Pemkot Baubau Bersinergi Dukung Anti Kecurangan Program JKN
- Kejari dan Pemkot Baubau Bersinergi Dukung Anti Kecurangan Program JKN
“Ini bukan soal fisik saja, tapi kualitas hidup secara menyeluruh. Kesehatan berjalan dari satu fase ke fase berikutnya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa rangkaian program yang dijalankan Dinkes Baubau menjadi fondasi penting dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045. Tujuan besarnya ialah membentuk generasi yang terbebas dari stunting, berdaya saing, dan mampu menopang pembangunan jangka panjang.
“Targetnya jelas, tidak boleh ada lagi stunting karena kekurangan gizi. Kita ingin menciptakan generasi emas dari Kota Baubau,” tutupnya.(*)