Peliput: Amirul

BATAUGA, BP – Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan nomor urut tiga Agus Feisal Hidayat – H La Ode Arusani resmi menyerahkan dokumen visi misinya langsung ke hadapan Pj Bupati Buton Selatan Dr Ir OMN Ilah Ladamay MS, di Kantor Bupati Buton Selatan pada Jumat (20/1).

Kandidat Calon Bupati Buton Selatan, Agus Feisal Hidayat mengatakan, penyerahan visi misi paslon nomor urut tiga ini kepada Pj Bupati Buton Selatan agar diketahui oleh Pemerintah Busel, dan bisa menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD jika terpilih menjadi Bupati definitif.

“Kami melakukan hal ini lebih dulu dari kandidat lain, dan kenapa kami memilih hari Jumat, karena pandangan kami hari Jumat bagi umat Islam itu adalah berkah dan ada keberkatan,” tukas Agus Feisal Hidayat saat ditemui usai menyerahkan visi misinya.

Terpisah, Pj Bupati Buton Selatan Dr Ir OMN Ilah Ladamay MS menjelaskan, visi misi pasangan calon yang diatur dalam peraturan pemerintah dijelaskan apabila terpilih maka visi misi paslon tersebut bakal menjadi dokumen resmi daerah bahkan jika melihat dalam Undang-Undang Nomor 25 dalam tata cara penyusunan RPJMD yang berdasarkan visi misi, yakni menyebutkan Kepala Bappeda menyusun draft rancangan RPJMD yang kemudian diserahkan ke SKPD untuk merancang renstra SKPD, dan draft renstra dikembalikan untuk menyusun final draft RPJMD, sesudah itu di Musyawarahkan dalam Murembang kemudian ditetapkan dalam perda lalu SKPD menetapkan renstra SKPD.

“Jadi kami sebagai pemerintah akan memintah visi misi semua kandidat untuk kita siapkan. Jadi kita pemerintah ini atau birokrasi merupakan mesin. Mesin birokrasi inilah akan bekerja siapapun bupati terpilihnya. Namun didalam proses-proses ini kita juga harus memperhitungkan, proses siklus perencanaan anggaran,” ucap Ilah Ladamay saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (20/1).

Dikatakannya, jika proses Pilkada pada Februari mendatang berjalan dengan baik yang sesuai dengan harapan dan prosedur, maka pada April sudah bisa dilakukan pelantikan bupati definitif.

“Jadi kita sudah mempersiapkan masing-masing visi misi kandidat untuk dipersiapkan menjadi RPJMD-nya, jadi kita tidak akan gabung-gabung, tidak akan campur-campur berdasarkan visi misinya maka kita harapkan tiga bulan sudah harus selesai,” katanya.

Lanjutnya, jika perhitungan tiga bulan sudah harus selesai sesudah pelantikan, maka Pemkab Busel sudah bisa melakukan perubahan APBD berdasarkan RPJMD yang baru.

Dalam hal ini, jika Pilkada Busel 2017 berjalan dengan lancar, maka Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sudah mulai masuk bekerja dengan norman dengan menggunakan RPJMD Bupati terpilih.

“Yang terjadi ini hanyalah proses percepatan, maka proses mekanisme roda pemerintahan tetap berjalan tidak tunggu-tunggu. Katakanlah RPJMD ada dualisme, apakah kita pake perencanaan yang lama atau kita sudah masuk pada perencanaan yang baru dari 2017 sampai 2022?. Jika 2017 ini belum pakai RPJMD yang baru, maka RPJMD yang baru itu bisa jadi berjalan pada tahun 2018,” tuturnya.

Kembali kepada soal waktu penyerahan dokumen visi misi yang dilakukan oleh Paslon Agus Feisal Hidayat-H La Ode Arusani, Bupati berpendapat bahwa itu tergantung para kandidat, karena surat Pemkab Busel kepada masing-masing kandidat untuk menyerahkan visi misinya kepada Pemkab Busel sudah diedarkan.

“Tergantung kandidat, penyerahannya macam-macam berdasarkan selera masing-masing kandidat. Karena kami secara resmi telah menyurat kepada kandidat untuk meminta dalam rangka mempersiapkan penyusunan RPJMD, ada yang menyerahkan di poskonya,ada yang kita tunggu sesudah debat kandidat untuk diserahkan dan ada yang datang untuk menyerahkan sendiri dan itu tidak masalah,” katanya.

Ditambahkannya, cara-cara penyerahan dokumen visi misi ke Pemkab Busel, sesuai style masing-masing kandidat. Seperti visi dan misi paslon ada yang dijemput, ada juga sesudah debat visi misi baru diberikan, dimana hal itu terserah masing-masing kandidat. Namun hal tersebut jangan dijadikan pro-kontra dan persepsi macam-macam terhadap pemerintah.

“Kita harapkan tidak ada prokontra dan persepsi macam-macam terhadap pemerintah, karena apa yang dilakukan kandidat telah diatur sesuai mekanisme yang ada,” pungkasnya.(*)

Pin It on Pinterest