Wakil Ketua I DPRD Busel Aliadin

  • Tidak Qorum, Sidang DPRD Busel Bukan Sidang Paripurna Keputusan Terkait Dugaan Ijazah Palsu Bupati Arusani

Peliput : Amirul — Editor: Ardi Toris

BATAUGA,BP-Anggota DPRD Buton Selatan menggelar rapat penyerahan laopran hasil penyelidikan Pansus Hak Angket DPRD Buton Selatan, dihadiri 12 anggota DPRD dan tidak memenuhi syarat qourum atau 3/4 dari jumlah keluruhan anggota DPRD Busel

Wakil Ketua I DPRD Busel Aliadin
Wakil Ketua I DPRD Busel Aliadin

Salah satu anggota Pansus Hak Angket DPRD Busel Ashadin mengatakan rapat pansus yang dilakukan tadi bersama 12 anggota DPRD adalah hanya melaporkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim pansus selama 60 hari kerja, seperti ada kunjungan lapangan disejumlah lokasi dan meminta keterangan-keterangan kepada sejumlah pihak yang terkait, yang kemudian dilaporkan, disimpulkan dan direkomendasi.

Saat ditanya apa saja point-point kesimpulan dari tim Pansus, Ashadi tidak mengetahui secara detail dan selebihnya meminta untuk dikonfirmasikan kepada pimpinan sidang yakni Aliadi

“Kalau point-point nya sama pak Alidai, karena kita sudah serahkan sama pimpinan sidang tadi, Jadi itu hanya berupa laporan hasil penyelidikan, kemudian disimpulkan serta keluar rekomendasi. Intinya kita tidak pada kapasitas pemakzulan karena apa kita seharusnya pengambilan keputusan seperti itu harus memenuhi syarat qourum yakni 3/4 dari jumlah DPRD atau minimal 15, sementara tadi yang hadir hanya 12 anggota DPRD,” ujar Ashadi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (9/9)

“Karena kita tidak qourum maka kita hanya sekedar memberikan laporan, simpulkan kemudian rekomendasi, selanjutnya ketika rekomendasi itu ditindak lanjuti oleh anggota DPRD itu sudah domainnya seluruh anggota DPRD bukan lagi domainnya anggota pansus,” lanjutnya

Kata Ashadin, penyampaian laporan hasil penyelidikan tim pansus atas dugaan ijazah palsu Bupati Buton Selatan wajib dilakukan oleh tim pansus setelah 60 hari kerja, karena jika tidak maka akan menjadi pertanyaan publik, apa hasil kerja tim Pansus selama ini.

“Wajib kita menyampaikan laporan hasil , karena tidak enak juga kita sudah bentuk pansus kemudian kita tidak memberikan laporan, nanti masyarakat pasti bertanya apa hasil kerja pansus , jadi prinsipnya kita ini hanya mengklirkan saja isu-ius yang berkembangn ini,” tuturnya

Sementara Wakil Ketua I DPRD Busel Aliadi mengatakan Pansus Hak Angket tadi hanya merekomendasikan ada dua hal rekomendasi pertama adalah pemakzulan dan kedua itu usut tuntas ke Mabes Polri.

Namun rekomendasi itu tidak memenuhi qourum karena harus 3/4 anggota DPRD dan itu tidak boleh dilakukan pemakzulan atau pemberhentian Bupati, karena undang-undang melarang untuk itu artinya pada pasal 183 itu keputusan itu diambil kalau qourum.

“Qourum itu pemberhentikan Bupati menyatakan pendapat atau angket itu harus memenuhi unsur 3/4 , kemudian pengambilan keputusan 3/4 itu sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 dipasal 97, itu menyatakan begitu artinya cukup 15 orang baru qourum, baru kita makzulkan, tetapi tadi itu tidak terpenuhi sebagi syarat qourum, jadi itu yang saya sampaikan tadi,” ucap Aliadi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon

Terkait rekomendasi kedua untuk ditindaklanjuti ,kata Aliadi bahwa pimpinan akan mengkaji kembali sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku

“Saya harus panggil ahli-ahli hukum dulu kaji itu, dan saya harus membaca aturan-aturannya, apakah bisa atau tidak dan itu kita harus melihat kembali pada perkembangan berikutnya,” tuturnya

Ia menjelaskan sidang paripurna tadi adalah sidang paripurna pengumuman bukan sidang paripurna keputusan “pemakzulan”, karena syarat qourum tidak tercapai atau hanya dihadiri 12 anggota DPRD dan itu diatur dalam undang-undang.

“Apa yang dilakukan tadi adalah bukan paripurna keputusan tetapi paripurna pengumuman, karena tidak memenuhi qourum , apa yang disayaratkan yakni 3/4 sesuai peraturan undang-undang,” jelasnya

“Jadi tadi sudah diumumkan, setelah diumumkan hasil laporan Tim Pansus maka selesai, tetapi rekomendasi yang telah disampaikan harus dikaji kembali artinya saya harus memanggil pakar hukum atau melihat lagi aturan-aturan yang sesuai,”tukasnya

Sementara 12 anggota DPRD Busel yang hadir Wakil Ketua I Aliadi. Wakil Ketua II, Pomili Womal (Demokrat), Ketua Pansus, La Hijira (Golkar), Sekretaris, La Ode Amal (Hanura), anggotanya Aswarlin (Nasdem), La Ishaka (Hanura), Lismayarti (PKS) La Nihu (Golkar), Alamin (Demokrat), La Opo (PKB), Wa Kodu (PPP), La Saali (Hanura). (*)

Nonton Video Berikut dari YouTube BaubauPost TV Channel

PPRB DEMO TUNTUT TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA COVID-19 dan MINTA KADIS KESEHATAN BUTON DICOPOT

Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda Pemerhati Rakyat Buton (PPRB), menggelar aksi demostrasi menuntut transparansi anggaran covid-19, di Perkantoran Takawa Buton, Senin (29/06).
“Kemudian dengan terpaparnya 27 Nakes menimbulkan tersumbatnya pelayanan publik terhadap masyarakat yang membutuhkan penangan medis di RSUD Buton. Maka untuk itu kami meminta kepada Bupati Buton untuk menggati Plt Dinas Kesehatan, karena kami anggap lalai dalam memerangi dan menangani covid-19 di Buton,” Ucap koordinator demonstran PPRB La Ovan Wabula.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest