Peliput : Amirul
BATAUGA,BP-Kuasa hukum Paslon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan nomor urut dua Muhammad Faizal-Wa Ode Hasniawati atau Faham, Arifin Albadra menilai tindakan aparat telah anarkis didalam mengawal aksi massa yang berunjukrasa di KPU Buton Selatan, Rabu, (22/02)

Arifin Albadra SH mengatakan kronologis kejadian hingga terjadi kericuhan antara aparat kepolisian dan massa simpatisan paslon nomor urut dua di depan kantor KPU Buton Selatan,Batauga.Kata dia, awalnya puluhan massa datang hanya untuk menyampaikan berbagai dugaan kecurangan didalam proses Pilkada Buton Selatan. Salah satunya, dugaan kasus pemalsuan ijazah SMP oleh Wakil Bupati dari paslon nomor urut tiga.

Namun baru sekitar dua menit didepan kantor KPU Busel, tiba-tiba terjadi aksi dorong hingga massa melempar kemasan air mineral kearah aparat. Hingga aparat bertindak anarkis dengan membalas lemparan kemasan air mineral tersebut dengan tembakan air mata.

“Kami akui memang ada yang melempar aqua kearah aparat, tetapi kenapa harus dibalas dengan gas air mata dan peluru hampa hingga ada yang luka parah dan dilarikan ke RSUD Baubau,” kata Arifin Albadra. saat jumpa perss di ke Posko Faham usai kericuhan terjadi, Rabu (22/2)

Dikatakannya, sikap aparat keamanan sudah mencederai demokrasi yang dijunjung tinggi di negara ini, khususnya di Buton Selatan. Kata dia, tindakan aparat sudah sangat terkesan brutal dan sewenang-wenang.
“Sudah terjadi kematian demokrasi. Aksi aparat yang sudah tidak manusiawi lagi dan sewenang-wenang hingga perlu ditindaklanjuti,” tegasnya.

Menurut Arifin Albara, sikap anarkis aparat didalam mengawal aksi unjukrasa massa simpatisan paslon Faham, sebagai kuasa hukum paslon Faham bakal dilaporkan ke Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Pusat. Mempersoalkan tindak-tindakan aparat sudah keluar dari Protap yang semestinya dijalankan oleh aparat keamanan.

“Dalam waktu dekat soal ini akan di laporkan hingga ke Irwarsum Pusat secara tersendiri dan Saya harap kasus tindakan anarkis aparat di Buton Selatan menjadi perhatian Kapolri,” ucapnya.

Lanjutnya, tindakan aparat didalam mengawal jalannya demokrasi bukan menyelesaikan masalah malah akan melebarkan masalah. Menurutnya keberpihakan kepolisian sudah sangat jelas. Kata dia, tindakan aparat hingga memgeluarkan gas air mata dan memburu dan membubarkan massa paslon Faham adalah bukan persoalan negara didalam keadaan perang tetapi aksi itu adalah suara rakyat.

“Aksi itu suara hati nurani rakyat. kalau mereka mempertanyakan di KPU, atau Panwaslu dalam ini wajar, tentang Suket, penggelembungan suara dan ijazah palsu serta lainnya tetali kenapa polisi bersikap sebegitu hebatnya. Itu saya kira adalah pelanggaran HAM dan harus akan tempuh jalur hukum,” tegasnya.

Ditambahkannya, didalam aksi anarkis aparat kepolisian, kata Arifin beberapa orang yang menjadi korban salah satunya terkena peluru gas air mata hingga bagian pipi korban terluka parah dan saat ini sementara dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Baubau.

“Ada lima orang, satu orang luka parah terkena peluruh gas air mata hingga pipinya luka parah itu dilontarkan secara mendatar. selebihnya luka-luka,” tambahnya.

Menurutnya, undang-undang kepolisian itu memang harus direviu kembali terkait rekrutmen polisi karena tindakan yang dilakukan saat aksi unjukrasa massa paslon Faham, memperlakukan masyarakat sudah diluar kemanusiaan.

“Jadi undang-undang polisi dan rekrutman polisi perlu direviu kembali, itu bukan begini, mereka bukan tentara, Mereka ini adalah aparat sipil yang dipersenjatai, mereka ini bukan tentara piur murni, mereka bukan polisi zaman dulu sebelum pisah dari TNI,” jelasnya.

Sambungnya, Kata Arifin, yang jelas dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan ke Mabes Polri aksi anarkis aparat. Kenapa langsung diMabes, Arifin menilai kondisi di Buton sudah tidak steril.

“Kita akan ke propam tapi di Buton sudah tidak steril ini barang, yang saya katakan harus sampai di Mabes Polri. Ini pukulan Kapolri khususnya, minimal pak Tito sendiri akan melihat orang-orang dibawah ini. kebrutalan mereka itu bukan protap yang bagus lingkungan Polri. Masa masyarakat melempar pakai aqua dibalas dengan senjata,” pungkasnya.

Terpisah, Waka Polres Buton Kompol Totok H menilai apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian didalam mengawal dan mengamankan aset negara yakni KPU Buton Selatan sudah sesuai Protap.

“Hingga terjadi kisruh itu hanya untuk mengamankan KPU. Menjaga dokumen negara, surat suara dan itu tugas dan tanggungjawab kami,” kata Totok H, saat ditemui Polsek Batauga.

Totok menjelaskan, sebelum kisruh. aparat diarahkan untuk menjaga gudang logistik karena massa unjukrasa sudah bergeser kearah itu. Sementara terjadi aksi dorong antar massa yang mau merensek masuk dan aparat kepolisian tetal siaga menghalau. Tidak berselang lama, ada diantara massa aksi melakukan pelemparan hingga menyulut aparat mengambil tindakan tegas untuk membubarkan massa. Aksi pembubaran massa yang mulai ricuh dengan menggunakan gas air mata.

“Mereka melempar maka otomatis aparat mengambil langkah tegas atas massa yang mulai melakukan aksi-aksi yang tidak diharapkan didalam melakukan aksi unjukrasa,” katanya.

Menurut Totok, aparat kepolisian sudah melakukan tugas dengan baik, misalnya sejak beberapa hari lalu, massa pengunjukrasa sudah sudah diberi ruang dan dikawal dengan bijak hingga menyampaikan aspirasinya ke Panwas, Discapilduk dan KPU Buton Selatan

“Dari kemarin kita sudah beri kesempatan untuk orasi, beri kesempatan untuk melapor ke Panwas, dalam artian sama-sama kita jaga hal ini dengan baik,” katanya.
Dikatakannya, terkait dengan aksi aparat didalam mengawal jalannya tahapan Pilkada dan mengamankan ast KPU Buton Selatan hingga terjadi kisruh dilapangan dan ada pihak yang melihat aksi aparat didalam mengamankan hal itu hingga dianggap sudah menyalahi Protap dan mau dilaporkan ke Mabes Polri. Kata Totok, silakan untuk menempuh jalur hukum.

“Semua ada jalur hukumnya, jadi silakan untuk melakukan pengaduan,” katanya.
Lanjutnya, langkah yang diambil untuk menenangkan bentrok tersebut, pihaknya mengamankan lima orang Koordinator Lapangan (Korlap) di Polsek Batauga. Kata dia, tanggungjawab korlap tidak mengatur jalannya aksi dengan tertib, sementara didalam pernyataan izin aksi jelas Korlap sanggup membawa aksi unjukrasa dengan tertib dan damai.

“Mereka yang membuat pemberitahuan untuk dikawal dan sanggup mematuhi aksi berjalan damai. makanya yang kami amankan sekarang adalah korlap-korlapnya. mereka sanggup menjaga ketertiban selama aksi unjukrasa ya, ketika mereka diluar konteks tersebut dengan sangat terpaksa kami ambil tindakan,” tegasnya

Didalam pengawal, katanya sedikitnya 44 personil Satuan Dalmas Polres Buton, dari Polsek lalu lintas diterjunkan 20 personil, 30 personil dari Dalmas Wakatobi. Ada Sepuluh motor dari anti tindak anarkis atau 20 personil, dan dibackup TNi dan Satpol PP.

Ditambahkannya, aparat kepolisian akan selalu siaga mengawal jalannya tahapan Pilkada hingga selesai. Terkait penambahan personil didalam mengawal tahapan pleno, pihaknya bergantung amatan intelejen. “Apakah ada imbas kejadian ini, kita mengeluarkan personil berdasarkan hasil perkiraan intelejen yang dipermatang hingga dipertajam lagi,” katanya.

Ia berharap, masyarakat agar tetap menjaga kondisi Buton Selatan tetap kondisif. Karena bukan hanya tugas TNI, Polri tetapi seluruh elemen masyarakat juga ikut menjaga keamanan dilingkungannya masing-masing.

“Saya harap masyarakat bisa ikut berpartisiapasi menjaga kondisi lingkungannya tetal aman dan kondusif,” pungkasnya (*)

Pin It on Pinterest