Peliput : Amirul

BATAUAG, BP – Agar tidak menunda-nunda waktu untuk mendorong percepatan pembangunan Buton Selatan (Busel), Bupati Busel Agus Feisal Hidayat secara tegas telah membuat tim inventarisir lahan Areal Penggunaan Lain (APL) dilahan tersebut.

Tim inventarisir ini guna mengetahui secara jelas serta detail antara hak masyarakat dan hak pemerintah, soal ganti rugi tanaman dan lainnya sehingga menghindari terjadinya gesekan sosial disaat pembangunan kantor Bupati dan DPRD Busel di lahan APL di wilayah Kelurahan Laompo

Agus Feisal mengatakan didalam proses pembangunan bangunan publik yakni kantor bupati dan kantor DPRD tidak akan mengabaikan aspirasi masyarakat karena itu berkaitan dengan persoalan kesejateraan masyarakat, yang jelas dalam proses pembangunan sarana publik akan sejalan masukan masyarakat sehingga pembangunan Busel dipercepat

” Jika terjadi adanya pelepasan semua itu punya kedudukan hukum yang kuat sehingga itu tidak bisa menjadi persoalan. Dari aspek hukum saya akan jaga itu,”kata Agus Feisal beberapa waktu lalu

Menurutnnya tim itu akan melihat lahan APL secara objektif namun tidak mengabaikan aspirasi masyarakat. Karena sebagian lahan APL untuk dua kantor itu sebesar 10 hektar yang didalamnya mengenai tanaman masyarakat yang berkebun di lokasi itu.

” Tim ini yang akan menghitung tanaman warga untuk diganti dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Jika proses ini berjalan sesuai rencana maka kantor Bupati dan DPRD Busel akan dibangun ditahun 2018,” tuturnya

Kata dia, proses itu harus dilakukan secara hati-hati sehingga tidak memuncul persoalan baru dikemudian hari. Apalagi bagi masyarakat Busel kebun merupakan salah satu usaha untuk melanjutkan kehidupan.

“Kalau penggantian tanaman masyarakata itu pemda lakukan, tapi Kalau lahan ini tidak bisa digantikan karena ini APL. Yang jelas kita tidak akan mematikan usaha masyarakat,” pungkasnya. (*)

Pin It on Pinterest