Dewan Ajak Pengujuk Rasa Demo Besar-Besaran, Kritisi RAPBD Busel 2019

Peliput: Amirul

BATAUGA, BP– Anggota DPRD Buton Selatan (Busel) dari Partai Nasdem La Ode Ashadin mengajak kepada massa pengujuk rasa yang tergabung dalam beberapa elemen untuk kritisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Busel 2019.

Ajakan membedah isi RAPBD Busel 2019 itu ditujukan kepada pengunjuk rasa dari elemen GMNI Baubau, PMII Buton dan Pospera yang hadir menyuarakan aspirasinya di kantor DPRD Busel, Senin (10/12).

Ashadin menilai sebagian poin yang tertuang dalam RAPBD Busel 2019 tidak mendesak berpihak untuk masyarakat, maka harus dikritisi dengan pergerakan elemen mahasiswa.

“Saya ingin ada demo besar-besaran ketika setelah membaca baik-baik apa yang ada disitu kita punya RAPBD 2019, saya ingin ada demo seperti hari ini,” tegasnya.

Di hadapan pengunjuk rasa yang berada dalam ruang rapat DPRD Busel, Ashadin mengungkapkan bahwa yang mengkritisi poin-poin dalam pembahasan RAPBD Busel 2019 yang dianggap tidak penting untuk masyarakat Busel adalah dirinya dan tiga anggota lainnya (La Ode Amal, Joemi dan Pomili Womal).

“Siapa yang menentang RAPBD 2019, orang-orang ini, kami berempat. Bukan menentang tetapi kami mengkritisi hal-hal atau poin-poin yang tidak mendesak untuk Busel,” tegasnya.

Dia berharap, elemen yang menyuarakan aspirasinya di kantor DPRD Busel agar datang kembali untuk berdemo dengan mendatangkan massa yang lebih besar dalam rangka mengkritisi lebih detail poin-poin yang tertuang dalam RAPBD Busel 2019.

“Jadi semangat adik-adik adalah semangat kami juga disini,” tutupnya. (*)




Tidak Etis, Ruang Rapat Dewan Busel Jadi Tempat Karaoke Staf Setwan

Peliput: Amirul

BATAUGA, BP – Ruang rapat anggota DPRD Buton Selatan dijadikan tempat karaoke beberapa staf sekretariat dewan (Setwan). Kegiatan staf sekretariat dewan itu sering terulang dan terjadi pembiaran tanpa ada teguran dari pihak internal DPRD Busel.

Hal itu menjadi salah satu yang disuarakan oleh puluhan mahasiswa dari GMNI Baubau, PMII Buton serta Pospera Busel di Kantor DPRD Busel, Senin (10/12).

Herman selaku Korlap aksi, menyebutkan ulah oknum staf Setwan DPRD Busel menggunakan ruang rapat menjadi tempat olah vokal tidak etis. Pasalnya ruang rapat tersebut merupakan sarana untuk
menentukan arah masa depan.

“Sungguh ironis memang, ruang yang seharusnya untuk merumuskan arah masa depan Busel dicederai dengan aksi sejumlah oknum staf Sekretariat Dewan, sungguh tidak etis dan kami sangat mengecam hal itu,” tegas Herman di ruang rapat DPRD Busel.

Dikatakannya, kejadian tersebut sebenarnya sudah terjadi beberapa kali, dan pekan lalu terulang lagi. Kegiatan ini tampak lazim dilakukan dan ada motif pembiaran karena tanpa ada teguran dari baik
dari Sekwan maupun anggota DPRD Busel.

“Alasannya, karena mereka capek bekerja dan melakukan itu sebagai refresing, Kelakukan ini sangat tidak etis,” tuturnya.

Sementara Kasubag Perundang-undangan La Ode Abas mengakui hal tersebut dilakukan oleh stafnya. Ia memohon maaf atas perbuatan tersebut dan tidak akan terulang kembali.

“Iya, pekan lalu, beberapa staf kami seusai bekerja melakukan refresing dengan memutar musik, kami memohon maaf dan tidak terulang lagi,” ucapnya.

Begitu pula Wakil Ketua I, Pomili Womal mengutuk perbuatan itu dan akan menegur staf setwan agar tidak lagi mengulang perbuatan itu dengan menggunakan ruang dewan sebagai tempat olah vokal. Apa yang dilakukan oleh staf setwan dewan telah mencederai institusi yang terhormat ini di mata masyarakat.

“Memang tidak patut, dan saya kecam ruangan ini sebagai ruang refresing, ruang ini adalah tempat kerja dan mulai hari ini kita tidak akan kehendaki untuk berlanjut hal semacam itu,” tegasnya. (*)




Mulai Hari Ini SKB Busel Digelar

Peliput : Amirul

BATAUGA, BP- Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Kabupaten Buton Selatan (Busel) mulai hari ini Senin (10/12), hingga dua hari ke depan digelar di Gedung Maedani Kota Baubau.

Plt Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Busel La Ode Firman Hamzah, mengatakan ada 768 peserta CPNS Busel mengikuti ujian CAT SKB. Jumlah
tersebut merupakan hasil dari peserta yang lolos Passing Grade dan hasil akumulasi sesuai Permenpan-RB nomor 61 tahun 2018. Para peserta akan memperebutkan 428 formasi kouta jabatan guru, tenaga medis dan teknis.

“Sesuai jadwal SKB Busel mulai 10 hingga 12 Desember, lokasinya masih di aula gedung Maedani Baubau, menggunakan sistem CAT BKN, masing-masing empat sesi ujian,” kata Firman Hamzah saat dikonfirmasi belum lama ini.

Jika merujuk pada PermenPAN nomor 37 tahun 2018, ada sebanyak 43 peserta yang lolos tes SKD, sementara sesuai PemenPAN nomor 61 tahun 2018 berdasarkan perengkingan sebanyak 725 peserta yang lolos.

Lanjutnya, ada 66 kouta formasi jabatan yang kosong akibat tidak ada pelamar dan tidak ada yang memenuhi standar nilai perengkingan. Sebagian besar kursi jabatan yang kosong itu adalah dokter, guru dan tenaga teknis lainya.

“66 formasi jabatan ini sudah dipastikan tidak ada orangnya, karena tidak mencukupi nilai, baik Passing Grade maupun tidak mencapai nilai standar perengkingan akumulasi total 255, sesuai PermenPAN nomor 61 tahun 2018 tentang optimalisasi pemenuhan kebutuhan formasi PNS,” jelasnya.

Kata dia, logikanya jika hanya satu orang yang memenuhi nilai standar 255 pada formasi di suatu lokasi penempatan, maka hanya dia sendiri yang mengikuti SKB, tetapi jika lebih dari satu peserta maka sesuai mekanisme maka tiga kalinya jumlah formasi. Begitupun yang lulus Passing Grade SKD akan bersaing sesama mereka pada formasi di suatu
lokasi penempatan pada jabatan yang dilamar.

“Pada sistem penilaian SKB sudah diatur dalam PermenPAN. Sistem ujianya pun menggunakan sistem CAT BKN. Dengan total akumulasi perelahan nilai SKD 40 persen dan SKB 60 persen,” tukasnya. (*)




Dispar Busel Bakal Gelar Seven Distrik

Peliput: Amirul

BATAUGA, BP– Menggenjot promosi di sektor pariwisata, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Buton Selatan (Busel) di awal tahun depan akan menggelar Seven Distrik. Kegiatan ini merupakan promosi budaya yang akan dilakukan di setiap kecamatan di Busel.

Kabupaten Busel memiliki tujuh kecamatan, tiga kecamatan di wilayah daratan dan empat kecamatan lainnya di wilayah kepulauan. Kegiatan ini digelar untuk mengangkat dan mempromosikan potensi keberagaman budaya, adat istiadat, kuliner, destinasi wisata alam dan lainnya di masing-masing kecamatan.

“Rencananya dimulai di bulan Februari, Seven Distrik dimulai dari Kecamatan Lapandewa untuk wilayah daratan,” terang Plt Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Drs Zamaluddin Mpd saat ditemui di ruangannya, Kamis (6/12).

Sementara untuk kecamatan di wilayah kepulauan, jadwalnya akan disesuaikan dengan kondisi cuaca. Dilaksanakan jika kondisi ombak di laut memungkinkan.

Seven Distrik diklaim sebagai fondasi awal untuk mengangkat dan mempromosikan potensi destinasi wisata di Busel. Selain itu kata Zamaluddin, pihaknya juga akan lebih mudah melakukan identifikasi wilayah yang akan menjadi destinasi unggulan.

“Karena pada Seven Distrik ini semua potensi wilayah itu akan ditampilkan,” katanya.

Pihaknya mengakui, belum sepenuhnya mengetahui keunggulan di tujuh kecamatan ini, untuk dipromosikan dan menjadi ikon Busel di masa depan.

“Kalau Rongi di Kecamatan Sampolawa kami sudah identifikasi. Desa itu memiliki benteng. Kalau budaya kesenian masih diidentifikasi,” tuturnya.

Ia berharap, dengan adanya even Seven Distrik ini, potensi-potensi keberagaman di Busel yang terpendam selama ini akan terangkat kembali ke permukaan untuk diketahui sebagai kekayaan wisata.

“Selain untuk promosi, kegiatan diharapkan akan meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat,” tukasnya. (*)




Komoditas Jambu Mete Busel Belum Digarap Serius

Peliput: Amirul

BATAUGA, BP- Potensi jambu mete di Kabupaten Buton Selatan sangat potensial untuk dikembangkan. Namun belum digarap dengan serius. Padahal, olahan jambu mete memiliki nilai jual yang tinggi baik pasar domestik, bahkan dapat diekspor ke mancanegara.

Kualitas jambu mete Busel tidak kalah dengan daerah lain. Kacang metenya cukup besar dan gurih. Nilai jualnya cukup tinggi setelah diolah sebagai produk makanan siap konsumsi.

Menurut Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Busel Amril Tamim, hasil jambu mete Busel bisa mencapai 100 ton per tahun. Namun, hasil panen petani tidak diolah menjadi produk jadi, hanya dijual dalam bentuk gelondongan, sehingga nilai jualnya masih cukup rendah.

“Kalau sudah dikacip, digoreng dan dikemas dengan label yang bagus, tentu harga bisa naik enam kali lipat,” katanya.

Dikatakan, produk jambu mete dapat menjadi produk unggulan di Busel. Maka diperlukan keseriusan pemerintah setempat untuk mengemas produk ini agar memiliki nilai jual yang tinggi.

“Ini memang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, ke depan kita fasilitasi kemasannya, termasuknya pasarnya,” ucapnya

Upaya pemerintah daerah saat ini baru sebatas menyediakan rumah kreatif yang bekerjasama dengan BNI, sebagai wadah bertanya dan solusi, baik permodalan maupun hal lain bagi masyarakat atau pengusaha home industri sehingga produk olahannya dapat dikemas dengan baik dan memberi jalan untuk dipasarkan.

“Memang sebagian masyarakat sudah membuat produk menjadi barang siap konsumsi, tetapi tidak banyak. Mereka kemas dengan bungkus plastik polos, infomasi jambu mete distiker dengan logo toko masing-masing,” ucapnya

Kedepan produk mete akan diseragamamkan dengan label Busel, bahkan diberi KTP. Dikemas dengan baik, diupayakan mendapat perizinan dari LokaPOM, sehingga dapat masuk pasar swalayan. Namun prosesnya akan dilakukan bertahap. (*)




Lelang Jabatan, Hak Bupati Memilih dari Tiga Besar

Peliput : Amirul

BATAUGA,BP– Dari 50 peserta yang mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) memperebutkan delapan kursi jabatan kosong, setelah melalui tahap demi tahap seleksi maka akan tersisa 24 peserta atau masuk dalam tiga besar. Penentuan dari tiga besar itu adalah hak Plt Bupati Busel La Ode Arusani.

Sekretaris Daerah Busel Drs La Siambo, mengatakan setelah peserta melalui tahapan tim pansel maka akan keluar tiga besar. Dari tiga besar itu akan keluar satu nama siapa yang terpilih.

“Yang terpilih diantara tiga besar itu adalah hak prerogatif Bupati,” ucap La Siambo saat ditemui belum lama ini

Lanjutnya, yang lolos tiga besar, dari nomor urut satu hingga ketiga, mereka memiliki kemampuan yang telah teruji dalam seleksi hingga lolos. Nomor urut satu bukan berarti dialah yang terpilih.

“Bupati tentu memiliki penilaian dan perhitungan tersendiri, mungkin dari sikap atau kelakuan, apakah ada informasi pernah narkoba, apakah bisa bekerjasama dan lainnya, semuanya kembali pada penilaian Bupati secara pribadi dan kebatinian, kira-kira siapa tepat,” ungkapnya

Setelah Bupati menentukan satu dari tiga besar itu, hasilnya akan dikirim ke Komisi ASN. Setelah mendapat persetujuan dari Komis ASN maka dilaksanakan pelantikan delapan JPTP ini, tetapi karena Bupati masih berstatus Plt maka pemerintah daerah meminta izin ke Kementerian Dalam Negeri.

“Setelah mendapat persetujuan dari Kemendagri, baru kita lantik, seperti itu prosedurnya,” tuturnya.

Ditambahkannya, pelantikan ditargetkan akan dilaksanakan 1 Januari 2019. Kedelapan JPTP yang kosong itu yakni jabatan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala BKPSDM, Sekrertaris Dewan DPRD, Kepala Dinas Nakertras, Kepala Dinas Pemananman Modal dan PTSP dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) (*)




Tingkatkan Kunjungan Wisata, Masyarakat Busel Diminta Bentuk Pokdarwis

Peliput: Amirul

BATAUGA, BP– Sebagai daerah dengan potensi pariwisata yang cukup besar, masyarakat diminta untuk kreatif dalam mengeksplor potensi wisata sesuai dengan keunikan di wilayahnya masing-masing. Jika tereksplor dengan baik, akan meningkatkan kunjungan wisatawan.

Kabid Pengendalian Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dispar Busel Yulkhaidir Mili, menuturkan potensi wisata di Buton Selatan cukup banyak dan satu persatu akan dibenahi agar menghasilkan PAD. Karena tidak dipungkiri bahwa salah satu pemasukan negara paling besar bersumber dari sektor pariwisata.

Untuk memaksimalkan potensi itu, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Busel tidak bekerja sendiri, namun peran serta keikutsertaan seluruh elemen masyarakat Busel sangat dibutuhkan.

“Harus ada partisipasi seluruh elemen masyarakat, dengan membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis), sehingga potensi masing-masing wilayah di Busel akan dieksplor oleh warga setempat, salah tujuannya Pokdawis menciptakan suasana pendesaan yang kondusif sehingga kunjungan wisata meningkat,” ungkapnya.

Dijelaskan, Pokdarwis merupakan lembaga yang didirikan warga desa yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab. Kelompok ini bergerak secara swadaya, artinya pengembangan kepariwisataan yang dilakukan di desa itu bersumber dari kekuatan desa sendiri dengan segala potensinya.

“Pelaku pariwisata di desa juga harus membangun dirinya secara swakarsa alias menciptakan pengembangan berdasar potensi kreativitas yang mereka miliki, karena merekalah yang memiliki kuasa atas pengembangan desa dengan segala sumber daya yang dimiliki,” jelasnya.

Bukan hanya itu, Pokdarwis juga berperan sebagai penggerak untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan di wilayah desa serta mewujudkan Sapta Pesona. Karena menurutnya, objek wisata akan terus berkembang jika pengunjung merasa aman, tertib, bersih, sejuk, indah dan ramah, maka suasana-suasana seperti itu hanya bisa diciptakan oleh masyarakat setempat.

“Potensi wisata di Busel ini cukup banyak, mulai dari wisata maritim, kuliner, margasatwa, sejarah, goa, ekositem, budaya, bawah laut serta adat dan istiadat masyarakat yang masih memegang teguh adat lama hingga saat ini,” pungkasnya. (*)




Pemkab Busel Kucurkan Rp 11 Miliar Danai BPJS Kesehatan Warganya

Peliput: Amirul

BATAUGA, BP– Bagi sebagian pemerintah daerah pelayanan kesehatan ke masyarakatnya belum sepenuhnya dilakukan dengan memangkas APBDnya untuk mendanai BPJS. Berbeda dengan Pemerintah Buton Selatan (Busel), dalam hal
pelayanan kesehatan bekerjasama dengan pihak BPJS tidak setengah-setengah, kurang lebih Rp 11 miliar dikucurkan dari APBD 2019 untuk mendanai BPJS masyarakatnya.

Plt Dinas Kesehatan La Ode Budiman, mengatakan pelayana BPJS dari 17 kabupaten/kota di Sultra, Buton Selatan sudah 99,6 persen Universal Health Coverege (UHC) dari batas bawah UHC hanya 95 persen, artinya seluruh masyarakat Busel sudah dilayani dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan jaminan kesehatan secara gratis ditangani APBD Busel sudah dimulai sejak 1 November 2018.

“Sebelumnya Pemerintah pusat melalui APBN sudah menalangi pelayanan kesehatan secara gratis bagi masyarakat Busel tetapi belum mengena seluruhnya maka melalui komitmen pemerintah daerah dalam pemerataan pelayanan kesehatan disubsidikanlah Rp 11 miliar dengan bekerjasama dengan pihak BPJS,” kata La Ode Budiman saat ditemui di ruangannya belum lama ini.

Budiman menjelaskan, subsidi Rp 11 miliar ke BPJS ini sebagai jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Busel secara gratis ini adalah yang memiliki nomor induk kependudukan di Busel. Pelayanan jaminan kesehatan (kartu BPJS) secara gratis ini bagi masyarakat Busel, dapat digunakan pada pelayanan medis diseluruh Indonesia yang telah bekerjasama dengan BPJS.

“Tahap pelayanan medis bagi pasien, harus terlebih dahulu mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas), jika penyakitnya komprehensif dan tidak dapat ditangani di Puskemas, maka diambil langkah rujukan. Namun jika dapat ditangani di Puskesmas maka cukup di Puskesmas saja,” tuturnya.

Disebutkan, jumlah masyarakat yang mendapatkan BPJS kurang lebih 40 persen atau 40.373 jiwa dari total penduduk Busel kurang lebih 94 ribu jiwa. Sisanya telah ditangani oleh JKN melalui dana APBN.

“Jadi seluruh masyarakat Busel ini mendapat jaminan kesehatan, baik dari dana pusat maupun daerah, dengan anggaran Rp 11 miliar dikucurkan untuk jaminan kesehatan wargnya, ini merupakan sebuah prestasi dan terobosan karena Pemkab Busel memiliki perhatian serius terhadap pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakatnya,” ucapnya.

Ia menambahkan, program jaminan kesehatan kepada masyarakat Busel secara gratis dengan bekerjasama pihak BPJS diupayakan akan terus berlanjut. (*)




Tiga Puskesmas di Busel Menunggu Hasil Penilaian Akreditasi

Peliput: Amirul

BATAUGA, BP– Sedikitnya ada tiga Puskemas di Buton Selatan akan diakreditasi tahun 2018 ini, yakni Puskesmas Siompu Barat, Siompu dan Kadatua. Hasilnya tinggal menunggu hasil penilaian pertimbangan Kementerian Kesehatan.

Plt Dinas Kesehatan La Ode Budiman, mengatakan tahun 2017 ada dua puskemas yang telah mendapat akreditasi yakni Puskesmas Batauga berstatus madya dan Puskemas Sampolawa kategori dasar. Sementara tahun ini ada tiga puskesmas yang akan ditargetkan untuk diakreditasi.

“Puskesmas Siompu Barat, Siompu dan Kadatua, ketiganya sudah dilakukan
akreditasi, saat ini tinggal menunggu penilaian dari tim apakah masuk kategori dasar atau madya, dan rencananya diumumkan serentak se-Sultra,” ucap La Ode Budiman saat ditemui di ruanganya, Senin (3/12)

Kata dia, akreditasi Puskemas ini ada tiga tahapan penilaian yakni penilaian dokumen administrasi, upaya pelayanan perorangan, upaya pelayanan masyarakat (UKP dan UKM).

“Kalau untuk dilihat dari bangunan Puskesmas, ketiga Puskemas tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 75, artinya semua ruangan-ruangan itu sudah sesuai dengan standar Permenkes,” ucapnya.

Sementara dari sisi pelayanan sumber daya manusianya, pihak Dinkes terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal. Dalam satu tahun terakhir Buton Selatan terbantu dalam sisi pelayanan dengan hadirnya program Nusantara Sehat dari Kemenkes.

Pada gelombang pertama hadir tenaga medis sebanyak 17 orang yang terdiri dari dokter, perawat, tenaga gizi dan bidan, pada ke gelombang kedua ada sembilan orang tenaga medis dan gemlombang ketiga ada 24 orang

“Tenaga media dari program Nusantara Sehat menjadi salah satu kekuatan atas keterbatasan tenaga medis di Busel, dan ini sangat membantu untuk memaksimalkan kesehatan kepada masyarakat,” ucapnya

Kata dia, ditahun 2019 mendatang masih ada tiga puskesmas lagi yang akan diakreditasi yakni puskemas Batuatas, Lapandewa dan Gerak Makmur. Sementara Puskesmas Bahari masih dalam proses pengurusan untuk mendapatkan rekomendasi sehingga ditahun-tahun berikutnya mendapat akreditasi seperti puskemas lainnya.

“Sementara dalam proses pengurusan, kita upayakan sehingga Puskesmas Bahari juga akan mendapat pengakuan akreditasi,” katanya.

Ia menambahakan, dengan hadirnya Puskesmas dibeberapa wilayah di Busel akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih maksimal.

“Karena itu dari tahun ke tahun kualitas pelayanan ini menjadi target
capaian yang diharapkan dapat maksimal,” tukasnya. (*)




50 Peserta JPTP,Adu Nasib Berebut Delapan Jabatan SKPD Busel

Peliput : Amirul

BATUAGA,BP-Sedikitnya 50 peserta seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) beradu nasib berebut delapan jabatan kosong di delapan SKPD Pemkab Buton Selatan

Kedelapan JPTP yang kosong itu yakni jabatan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala BKPSDM, Sekrertaris Dewan DPRD, Kepala Dinas Nakertras, Kepala Dinas Pemananman Modal dan PTSP dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Sekretaris Daerah Busel, Drs La Siambo mengatakan pendaftar ada 50 peserta, namun yang mengkuti assesmen hanya 47 orang, sementara tiga orang peserta tidak mengikuti assesmen JPTP karena pada lelang jabatan sebelumnya ketiga peserta ini telah mengikuti tahapan tersebut

“Ketiga orang ini telah mengikuti assesment lelang jabatan sebelumnya, jadi mereka pada lelang jabatan ini pada ditahapan assesmen sudah tidak ikut, karena hasil assesmen yang lalu masih bisa dipakai, masa berlakunya dua tahun,” ucap La Siambo saat ditemui di ruangnnya, belum lama ini

Lanjutnya, tetapi diantara 47 orang yang mengikuti tahapan assesmen, ada satu orang pernah mengikuti assesmen sebelumnya, namun kali ini dia tetapi ikut untuk memperbaiki nilainya. Kata Ketua Tim Pansel JPTP Busel ini, tahapan assemen telah selesai diselenggarakan, tim assesmentnya dari institusi Polri berjumlah 26 orang, enam orang dari Mabes Polri dan 22 orang dari Polda Sultra

“Buton Selatan menggunakan assesment dari Polri, karena lebih ketat dari pada sistem LAN yang digunakan daerah lain, artinya peserta akan disaring lebih baik sehingga diharapkan menghasilkan pimpinan SKPD yang profesional dan berkualitas,” katanya

Selanjutnya, selesai tahapan assesmen, peserta akan diseleksi kembali ditingkatan Tim Pansel yang berjumlah lima orang, dua dari Birokrasi, dua dari akademisi dan satu dari tokoh masyarakat

“Sekda Ketua, Sekretaris sebenarnya dari BKPSDM karena ikut seleksi maka diambil asisten III, La Asari, dari tokoh masyarakat Alirman SH sementara dua dari akademisi yakni Dr H Andi Tendri Machmud MSi dari Unidayan dan Rektor STAIN Baubau, Dr Mohammad Tasdik SH MSi,” ucapnya

Kata mantan Kadis BPMD Busel ini, tim Pansel akan menyeleksi berkas atau menyangkut historis jabatan masing-masing peserta, yakni jabatan yang pernah dilalui baik jabatan eselon IIIb maupun eselon IIIa dan pada jabatan itu minimal dua tahun, kemudian pada jabatan fungsional minimal IIId dan kriteria lainnya yang akan diuji oleh tim Pansel. Hasil dari tahapan tim pansel ini akan melahirkan tiga peserta terbaik yang kemudian diajukan ke Bupati

“Dalam seleksi ini kami mencari bibit pimpinan yang profesional, berkualitas sehingga dapat menjalan tugas dan fungsi dengan baik,” tukasnya (*)