DKP Busel : Percepatan SKPT Mesti ‘Dikeroyok’

Peliput : Amirul

BATAUGA,BP-Pemerintah Kabupaten
Buton Selatan telah menetapkan sektor
kelautan dan perikanan merupakan
prioritas pembangunan daerah.

Hal itu sejalan dengan visi misi awal
pasangan Agus Faisal Hidayat dan La Ode
Arusani (Agusani) dalam kampanye
sebelum menjadi Bupati dan Wakil Bupati
Buton Selatan (Busel) defenitif, bahwa potensi
kelautan dan perikanan Buton Selatan
sebagai penopang utama untuk
mensejahterakan masyarakat . Hasilnya, saat ini Buton Selatan telah
mendapat persejutuan dukungan
pemerintah pusat hingga ditetapkan
sebagai lokasi Sentra Kelauatan dan
Perikanan Terpadu (SKPT), sesuai Keputusan Menteri
Kelauatan dan Perikanan nomor 51/2016.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H.
La Ode Taatlan SH mengatakan untuk
mempercepat pembangunan pendukung
SKPT di Buton Selatan, bukan hanya
tugas Dinas Perikanan dan Kelautan
(DKP) Busel, tetapi menjadi perhatian
bersama Oganisasi Pemerintah Daerah
(OPD) lingkup Busel, terkait untuk
mensinkronkan programnya dalam
memberi dukungannya.

“Dalam waktu dekat ini DKP akan
melakukan rapat sosialisasi dengan OPD
terkait tentang dukungan percepatan
pembangunan SKPT di Busel,” ucap
Taatlan saat ditemui belum lama ini

.

Dengan, diadakannya rapat sosialisasi
SKPT lintas OPD lingkup Busel, bertujuan
untuk menyamakan pemahaman,
mengetahui tugas dan fungsi OPD, serta
memberi dukungan penuh dalam
menggenjot laju pembangunan SKPT di
Buton Selatan.

“Kami mengimbau OPD terkait tentang
pelaksanaan dukungan percepatan SKPT
agar kita keroyok atau kerja bersama,
SKPT sejalan dengan visi misi awal Bupati
dan Wakil Bupati Buton Selatan,
bagaimana potensi kekayaan laut kita
menjadi penopang kesejahteraan bagi
masyarakat,” imbaunya

Sebelumnya untuk mendukung
pelaksanaan SKPT, Pemerintah Buton
Selatan telah menyiapkan lahan seluas
100 hektar yang tersebar di 4 titik lokasi
strategis yakni, Sampolawa, Siompu,
Kadatua, dan Sampolawa

Untuk wilayah Sampolawa, lahan yang
disiapkan oleh pemerintah daerah telah
terbangun lokasi Tempat Pelelangan Ikan
(TPI) dan pabrik es balok dengan
kapasitas 10 ton perhari. Kemudian PDAM
telah membangun jaringan pipa air bersih
diseluruh wilayah Busel yang
juga menjadi sarana dan prasana
pendukung percepatan SKPT

.

Kata Taatlan, untuk dukungan percepatan
SKPT, pihaknya akan membentuk tim-tim
ahli membuat masterplan secara detail.
Kemudian mensingkronkan program-
program daerah, propinsi hingga pusat. Ia
menargetkan dukungan percepatan SKPT
ini akan tuntas dibahas dalam waktu
dekat sehingga di bulan Juni tahun ini
program SKPT sudah berjalan

“Insya Allah, target kita bulan Juni sudah
eksen,” katanya

Ditambahkannya, potensi kekayaan hasil
laut Buton Selatan sangat besar, saat ini
tinggal menunggu dukungan fiskal
pemerintah pusat.(*)




Pasar Bandar Batauga akan Dibangun Ruang Es Balok

Peliput : Amirul
BATAUGA, BP– Aktifitas dagang di lokasi pasar, tidak akan terlepas dari ketersediaan es balok di lokasi pasar tersebut, pasalnya keberadaan es balok sangat berguna untuk menjaga kualitas bahan yang diperdagangkan tetap terjamin, khususnya barang dagangan yang mudah layu. Untuk itu Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Buton Selatan berencana akan membangun sebuah ruang khusus sebagai tempat penyimpanan es balok di Pasar Bandar Batauga.

Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Mz Amril Tamim saat ditemui beberapa waktu lalu, mengatakan pembangunan ruang penyimpanan es balok sebagai sarana pendukung Pasar Bandar Batauga akan dibangun tahun ini.

“Insya Allah kita siapkan bangun tahun ini di Pasar Bandar Batauga,”ucap Amril Tamim.

Dikatakan, sarana dan prasana kebutuhan pasar harus dipenuhi, salah satunya ruang penyimpanan balok-balok es untuk kebutuhan pelaku pasar seperti, para pedagang ikan. Mendekatkan sarana prasana tersebut di area pasar berguna untuk mempermudah para pelaku pasar dalam menjaga kualitas jualannya khususnya para pedagang ikan.

” Karena jelas pedagang ikan dan es balok tidak bisa dipisahkan, maka harus tersedia di pasar setiap harinya

,” ungkapnya.

Lanjutnya, saat ini pemerintah daerah telah memiliki Pabrik es balok yang beroperasi di Desa Todombulu, yang dibangun dari anggaran APBN bantuan Kementerian Perdagangan. Kapasitas produksinya perharinya sekitar 10 ton, atau kurang lebih 400 balok es untuk memenuhi kebutuhan nelayan

“Kalau dihitung perhari kebutuhan nelayan akan es balok hanya 300 balok perhari, jadi sisanya ini akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pelaku pasar,” ucapnya
Lanjut, sebagian es balok itu akan didrop ke pasar-pasar guna memenuhi kebutuhan pelaku pasar khussnya penjual ikan. Dan kata Amril , pihaknya akan mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana mobilisasi es balok di tahun 2019 ini.
“Mendekatkan es balon ini kepada pelaku pasar wajib dilakukan, seberapa banyak yang akan disalurkan ke pasar-pasar akan dihitung sesuai kebutuhan karena hitunganya es balok harus habis dalam sehari,” tuturnya

Ditambahkannya, namun sebelum itu terlaksana, sarana prasana pendukung seperti ruang penyimpanan es balok di pasar Bandar Batauga, harus terbangun dan ini menjadi tugas pemerintah daerah. (*)




Bawaslu Busel, Inginkan Peran Aktif masyarakat Awasi Pemilu

Peliput : Amirul

BATAUGA,BP- Keterlibatan masyarakat untuk ikut bersama-sama mengawasi jalannya tahapan Pemilu di wilayahnya sesuai aturan, merupakan salah satu Indikator dasar keberhasilan Pemilu yang demokratis di Kabupaten Buton Selatan (Busel). Sehingga Bawaslu Kabupaten Busel inginkan agar seluruh masyarakat ikut berperan dalam pengawasan Pelaksanaan Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu Buton Selatan Mahyudin saat ditemui beberapa waktu lalu, mengatakan tugas Bawaslu adalah mengawasi setiap tahapan Pemilu agar berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang belaku, Namun ketika adanya tindak kecurangan, atau hal lainnya selain dari temuan pihaknya, juga berasal dari temuan atau informasi masyarakat.

“Jadi tidak luput dari peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu,” ucap Mahyudin saat ditemui belum lama ini,” kata Mahyudin.

Dikatakan, partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendorong Pemilu yang lebih baik. Pasalnya untuk langkah pencegahan dan pengawalan Pemilu yang demokratis, membutuhkan kerja sosial dari masyarakat, pasalnya proses kritis yang obyektif dan penghimpunan data lapangan, terkadang tidak terjangkau oleh pengawas lapangan.

Untuk itu, Mahyudin mengimbau masyarakat menemukan adanya pelanggaran pemilu agar segera melaporkan kepihaknya yang berada di tiap kelurahan dan desa. Dan jika laporan masyarakat itu belum memenuhi syarat formil dan materil, maka laporan itu akan menjadi informasi awal pihaknya untuk melakukankan penelusuran lebih lanjut.

Dan jika masyarakat menemukan kecurangan oleh pihak penyelenggara, maka masyarakat jangan takut untuk memberikan informasi itu ke Bawaslu. Jika laporan tersebut cukup memenuhi syarat materil dan formil, maka Bawaslu akan menindak lanjutinya hingga ke DKPP.

Mahyudi berharap pemilu yang tinggal beberapa bulan ini berjalan dengan aman dan tertib, selain itu, masyarakat sedapat mungkin menyalurkan hak pilihnya (*)




Maksimalkan Dana Desa,Polres Buton Ajak Kades Bagun Desa Sesuai UU

Peliput: Prasertio M

BATAUGA, BP- Hindari penyalahgunaan Dana Desa, Polres Buton dibawah Komando AKBP Andi Herman SIk, mengajak para kepala desa diseluruh wilayah Kabupaten Buton Selatan (Busel) untuk memaksimalkan penggunaan Dana Desa (DD), dan melakukan inovasi dalam pembangunan desa.

Kapolres Buton AKBP Andi Herman SIk saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi media pembekalan dana desa diwilayah Kabupaten Busel, Jumat (01/02) mengajak seluruh kepala desa diwilayah Kabupaten Buton Selatan, untuk terus berinovasi membangun desa sesuai dengan amanat undang undang nomor 6 tahun 2015 tentang Desa.

“Sejak digulirkan pada tahun 2015, sampai dengan saat ini jumlah dana desa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, oleh karena itu diharapkan para kepala desa dapat terus berinovasi melakukan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa” ujar Andi Herman.

Dikatakan, dana desa tiap tahunnya terus meningkat, sehingga penggunaan untuk membangun desa di Kabupaten Buton Selatan juga harus meningkat, dan yang memberi dampak positif khususnya kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

Acara sosialisasi media pembekalan dana desa ini diselenggarakan oleh Dinas PMD Kabupaten Buton Selatan, bekerjasama dengan Polres Buton. Sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Polres Buton menghadirkan pihak dari Polda Sultra.

” Narasumber dari Ditbinmas Polda Sultra, dimaksudkan sebagai upaya preemtif dan preventif guna mencegah penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukan dan penyelewengan anggaran,” tutupnya.




Hari ini,Pelaku Pasar Laompo Direlokasi ke Pasar Bandar Batauga

Peliput : Amirul
BATAUGA,BP- Satu persatu lapak-lapak pedagang pasar di Pasar Laompo sejak Senin (28/1) mulai membongkar sendiri untuk pindah ke Pasar Bandar Batauga yang lebih nyaman, modern dan presentatif dalam melakukan aktifitas berdagang

. Tepatnya hari ini, Jumat (01/02) setelah ditunda beberapa kali, para Pedagang Pasar Lamompo cukup antusias pindah ke Pasar Bandar Batauga guna menempati los-los dan kios yang telah tersedia. Pasar Bandar Batauga memiliki 156 los dan 35 kios.

Kondisi pasar lama yang didiami pedagang itu sudah tidak layak untuk ditempati berjualan, telihat kumuh dan tidak tertata dengan baik, bahkan telah menggangu pengguna jalan. Yang direlokasi merupakan pedagang aktif di pasar laompo dan beberapa pedagang di tepi jalan di seputar batauga dan telah terdata oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Buton Selatan.
Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Mz Amril Tamim saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, mengatakan Pasar Laompo yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Buton itu sudah tidak layak, terlihat kumuh bahkan aktifitas jual beli telah menggangu pengguna jalan poros Batauga

“Kita ini sudah Kabupaten tersendiri yakni Buton Selatan, Pemerintah Daerah telah membuatkan pasar yang lebih nyaman, modern. Maka sudah sepantasnya masyarakat kita berubah, sehingga putar ekonomi masyarakat akan lebih baik,” ucap Amril Tamim.

Menurutnya, kapasitas Pasar Bandar Batauga yang hanya memiliki 156 los dan 35 kios, tidak cukup menampung antusias pelaku pasar se-Busel yang ingin mendapatkan tempat berdagang. Pasalnya Pasar Bandar Batauga sejak awal dibangun, diprioritaskan kepada pelaku Pasar Laompo aktif. Ada ruang kosong untuk membangun lapak-lapak, namun perlu diatur sehinga tertata dengan baik

.

“Pelaku pasar lainnya cukup banyak yang ingin juga mendapatkan tempat di Pasar Bandar Batauga, bahkan tiga kali lipat dari pelaku pasar Laompo ingin berjualan disitu, sebenarnya jika masih ada area kosong pasar yang cukup besar. Kenapa tidak,jika semua diakomodir,” tuturnya

Untuk sementara, kata Amril Tamim , yang terpenting semua pelaku pasar Laompo pindah ke Bandar Batauga dan diharapkan tidak ada lagi yang berdagang di Pasar Laompo, karena sesuai perencanaan daerah akan ditata menjadi ruang terbuka hijau, sehingga mempercantik wajah ibu kota kabupaten.
Lanjutnya, setelah pedagang pindah, pihaknya akan melakukan evaluasi, melihat kekurangan dan kebutuhan apa lagi yang akan disiapkan guna menunjang aktifitas pelaku pasar Bandar Batauga

. “Setelah pindah pedagang, tugas kami selesai, tidak. Tetapi ini akan terus evaluasi, jadi apa yang kurang kita mencari solusi untuk ditambah, misalnya kios insya Allah tahun ini kita tambah,”tukasnya
Diketahui, pembangunan pasar Bandar Batauga atau pasar modern yang presentatif telah menelan anggaran belanja negara (APBN) tahun 2015 kurang lebih 5 miliar, selain itu relokasi pasar hanya salah satu bagian dari rencana besar Pemerintah Daerah (Pemda). Karena kedepan, Bandar Batauga akan dibangun terminal permanen dan memiliki dermaga sebagai penghubung dari wilayah-wilayah Busel kepulauan sehingga kedepan Bandar Batauga akan
menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. (*)




Jaring Aspirasi Guru, Disdik Busel Bakal Kunjungi Setiap Sekolah

Peliput : Amirul
BATAUGA,BP-Kepala sekolah dan guru sebagai tenaga pendidik merupakan pihak terdepan dalam meningkat mutu pendidikan.
Untuk itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Buton Selatan (Busel) bakal melakukan kunjungan langsung ke setiap sekolah sebagai langkah persuasif guna mendengarkan langsung aspirasi guru, sehingga berdampak pada peningakatan mutu pendidikan di Busel
Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Busel, La Makiki saat ditemui Baubau Post beberapa waktu lalu di ruang kerjan. Kata dia kegiatan berkunjung secara persuasif guna membangun kedekatan dan keakraban bersama guru dan kepala sekolah, merupakan langkah strategis untuk melihat dan mendengarkan secara langsung aspirasi guru, sehingga dapat melahirkan kiat-kiat bersama guna meramu solusi yang tepat dalam meningkatkan mutu pendidikan
“Dalam waktu dekat, kunjungan sekolah perkecamatan yang dimulai dari wilayah daratan kemudian ke wilayah Busel kepulauan,” Kata Makiki.

Rencananya, kunjungan silaturahmi ini dimulai dari wilayah Busel daratan yakni Kecamatan Batauga, Sampolawa dan Kecamatan Lapandewa. Setelah wilayah darat selesai kemudian dilanjutkan di wilayah kepulauan. ” Hanya saja kunjungan ke wilayah Busel kepulauan harus mempertimbangan kondisi cuaca,”ucapnya

Selain itu, yang juga menjadi perhatian serius, pihaknya akan melakukan pendistribusian guru secara merata sesuai kebutuhan setiap sekolah. Utamanya di wilayah kepulauan yang sulit terjangkau seperti Batuatas yang jumlah gurunya masih sangat terbatas, karena kondisi wilayah Batuatas yang menjadi wilayah terluar, dan akses menuju ke wilayah tersebut kadang terkendala dengan ombak besar. Sehingga hal itu juga menjadi kendala guru dalam melaksanakan tugasnya.

“Plt Bupati telah mengetahui informasi itu, ia berjanji akan ada transportasi laut guna mempermudah akses ke wilayah Busel kepulauan. Jika ini sudah ada, tidak alasan untuk bermalas-malasan karena alasan akses susah. Namun begitu, guru yang profesional itu dimanapun ditempatkan harus melaksanakan tanggungjawabnya guna mencerdaskan peserta didik,” tegasnya.

Ditambahkannya, dengan banyaknya calon guru yang lolos pada seleksi CPNSD ini diharapkan berimbas pada pengisian kekosongan guru disetiap sekolah di Busel, khsusnya wilayah kepulauan, selain itu diharapakan dengan ketersediaan guru itu sejalan dengan laju peningakatan mutu pendidikan di Busel.

Lanjutnya, saat ini seluruh kepala sekolah tingkat SMP di Busel telah menyatakan kesiapannya, menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) ditahun 2019, yang tahun sebelumnya hanya empat SMP mengikuti UNBK dari 29 SMP di Busel.

Berangkat dari semangat dan motivasi itu, sejumlah kepala sekolah Dasar (SD) di Busel ikut menyatakan kesanggupannya menerapkan UNBK tahun ini.

“Kepala sekolah SD juga antusias guna menerapkan UNBK , dan saya sudah laporkan dua hari lalu di Kendari agar ditambah dengan SD 23, sehingga jumlah 52. Jumlah ini masih bisa berkembang, karena tinggal mengupdate dari UNBTK ke UNBK,”terangnya

. (*)




Tumpahan CPO, Warga Majapahit Duduki Kantor Bupati Busel

 

Peliput : Amirul
BATAUGA, BP- Puluhan warga Kelurahan Majapahit menduduki kantor Bupati, akibat belum terpenuhinya permintaan warga soal penanggulangan bau menyegat yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) RT Kebari Medan Tenggara, di perairan Kelurahan Majapahit, dan Desa Lampanairi beberapa waktu lalu.
Koordinator warga Majapahit, Rizal mengatakan membuat tenda hingga bermalam di kantor Bupati Busel adalah bentuk perhatiannya kepada masyarakat yang terkena dampak polusi tumpahan CPO, yang hingga saat ini belum ditangani secara serius oleh pihak perusahaan, bahkan pihak perusahaan yang diwakili oleh Saiful telah mengingkar janjinya, yang katanya akan melakukan penanggulangi bau itu secara maksimal hari ini, tetapi kenyataannya janji itu tidak ditepati oleh pihak perusahaan

“Hingga siang ini tidak ada yang dilakukan oleh pihak perusahaan, padahal sebelumnya dalam pertemuan siang itu mereka telah berjanji akan melakukan langkah kongrit hari ini, tetapi nyata belum dilakukan, kami seolah-olah dipermainkan sementara maayarakat sudah cukup bersabar,” ucap Rizal saat ditemui di halaman kantor Bupati Busel, Rabu (30/1)
Menurutnya, pihak perusahaan terkesan mempermainkan masyarakat Majapahit bahkan Pemerintah Daerah Buton Selatan (Pemda Busel), karena sejak awal-penanggulang dampak dari tumpahan CPO itu pihak perusahaan seolah tidak serius mengurusinya. Pasalnya jika pihak perusahaan serius mengurusi tumpahan itu, mungkin masyarakat tidak akan terganggu oleh bau menyengat yang keluar dari tumpahan itu

“Kami akan tetap berkemah kantor Bupati, hingga pihak perusahaan melakukan penangganan secara serius hingga bau menyengat itu hilang, Kami menginginkan pemerintah daerah terus mendesak pihak perusahaan” tegasnya.
Sebelumnya pihak perwakilan perusahaan, Saiful didalam pertemuan dengan masyarakat yang dimediasi oleh Pemda Busel, telah menjelaskan akan melakukan penanggulang lanjutan tumpahan itu. Walau sebelumnya langkah yang diambil belum maksimal

dengan langkah penimbunan tumpahan itu saat itu, karena ide untuk menyimpan tumpahan kedalam drum tidak tercapai.
“Kami sempat berpikir simpan di dalam drum, tetapi mencari drum di Busel bahkan ke Baubau susah,”ungkapnya

Saiful berjanji dihadapan warga akan melakukan langkah-langkah guna menghilangkan bau tak sedap itu semaksimal mungkin.
“Besok kami akan turun lagi guna meminimalisir bau itu,” kata Saiful dihadapan warga Majapahit

Dalam pertemuan siang itu Plt Bupati La Ode Arusani sempat mewanti-wanti perwakilan perusahaan agar tidak boleh lewat seminggu penangganan tumpahan CPO itu hingga mengeluarkan bau tidak sedap, karena masyarakat sudah cukup bersabar

“Masyarakat saya ini sudah cukup bersabar jadi jangan lewat seminggu lagi, bau menyengat itu sudah harus ditanggulangi,” tegas Arusani.

Untuk diketahui, puluhan warga itu sejak Selasa malam (29/01) telah membuat tenda seadanya dari terpal, bahkan warga tersebut sempat memasang kertas bertuliskan disegel tepat didepan pintu masuk kantor Bupati Busel.

Kekesalan warga Majapahit itu hingga bermalam didepan kantor Bupati Busel, merupakan buntut dari pertemuan antara puluhan warga Majapahit dan pihak perusahaan PT Kebari Medan Tegara diwakili Saiful dan dimediasi oleh Pemerintah Daerah (pemda) Selasa siang (29/01), belum membuahkan solusi yang tepat oleh pihak perusahaan guna mengatasi bau menyengat tersebut

Dalam pertemuan itu, pengakuan pihak perusahaan bahwa telah melakukan langkah-langkah kongrit guna meminimalis bau menyegat itu dengan melakukan penimbunan tumpahan CPO, tetapi menurut warga apa yang dilakukan pihak perusahaan tidak maksimal, karena bau menyegat itu masih tetap ada bahkan baunya semakin kuat. Bahkan Saiful berjanji dihari Rabu (30/1) pihaknya akan turun kembali guna melakukan beberapa hal sehingga bau itu hilang. (*)




Transparasi Dana Desa, Kades Wajib Pasang Informasi Rincian Anggran

Peliput: Amirul

BATAUGA, BP– Hindari penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan sebagai bentuk transparasi informasi yang dapat diawasi oleh semua pihak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Buton Selatan, mewajibkan seluruh kepala desa untuk memasang rincian penggunaan Dana Desa di kantornya masing-masing.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Selatan Amrin Abdulah beberapa waktu lalu mengatakan informasi rincian penggunaan anggaran dana desa wajib disampaikan oleh seluruh kepala desa di Kabupaten Buton Selatan. Penyampaian tersebut dapat menggunakan media internet, maupun media lainnya. Untuk penyampaian menggunakan Baliho, wajib dilakukan dan di pajang oleh seluruh kepala desa.

“Salah satu bagian kecil transparansi adalah memasang baliho penggunaan dana desa,” kata Amrin Abdulah.

Dikatakan, salah satu kunci kesuksesan dalam mengelolah keuangan pemerintah desa adalah dengan cara penyampaian penggunaan anggaran secara terbuka kemasyarakat. Sehingga masyarakat juga ikut terlibat dalam mengawasi penggunaan anggran dana pemerintah desa, pasalnya melalui penyampaian penggunaan anggran dengan media baliho, masyarakat dapat secara pasti mengetahui peruntukan dana desa tersebut.

“Didalam realisasi kan dilampirkan dengan kegiatan itu mereka lakukan, rincian anggaran penggunaan desa ditampilkan, apa yang telah dibangun, bentuknya mana, di baleho semua harus terperinci, sehingga jelas masyarakat melihat,” ungkapnya.

Hingga saat ini, untuk Kecamatan Batauga, baru desa Lawela yang menyampainkan informasi penggunaan dana pemerintah dengan menggunakan media Baliho. Untuk keseluruhan desa di Buton Selatan berjumlah 60 dan tersebar di tujuh kecamatan. (*)




Bawaslu Busel : Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu

Peliput : Amirul

BATAUGA,BP– Indikator paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam tiap tahapan pemilu. Salah satunya peran masyarakat dalam hal pengawasan dan pemantauan proses Pemilu.

Ketua Bawaslu Buton Selatan Mahyudin mengatakan peran dan partisipasi masyaralat dalam mengawasi atau memantau jalannya proses kontestasi demokrasi merupakan hal yang sangat penting. Tugas utama Bawalu adalah mengawasi setiap tahapan Pemilu agar berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang belaku, Namun ketika adanya tindak kecurangan, atau hal lainnya selain dari temuan pihaknya, juga berasal dari temuan atau informasi masyarakat.

“Jadi tidak luput dari peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu,” ucap Mahyudin saat ditemui belum lama ini

Dikatakan, partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendorong Pemilu yang lebih baik. Hal itu sangat penting, karena menjadi salah satu indikator kualitas demokrasi dalam kehidupan berpolitik

Untuk langkah pencegahan dan pengawalan demokrasi membutuhkan kerja sosial dari masyarakat, karena proses kritis yang obyektif dan penghimpunan data lapangan, terkadang tidak terjangkau oleh pengawas lapangan dan Bawaslu.

Untuk itu, Mahyudin mengimbau masyatakat, jika ada pelanggaran pemilu yang ditemukan agar dilaporkan kepada Bawaslu, dan jika laporan masyarakat itu belum memenuhi syarat formil dan materil, maka laporan itu akan menjadi informasi awal kepada Bawaslu untuk melakukankan penelusuran lebih lanjut

Selanjutnya, apabila kecurangan atau manipulasi itu datangnya dari penyelenggara, maka masyarakat tidak boleh takut untuk memberikan informasi itu ke Bawaslu, dan apabila data atau laporan itu cukup syarat materil dan formil maka Bawaslu akan menindaklanjutinya hingga ke DKPP, karena sanksinya jelas

Dan jika laporan itu tidak memenuhi salah satu unsur baik formil dan materil maka Bawaslu mengembalikan kepada pelapor untuk melengkapi syarat tersebut dengan jangka waktu tiga hari, tetapi jika memang tidak juga dilengkapi laporannya, itu akan menjadi informasi awal bagi Bawaslu guna melakukan penelusuran

Mahyudi berharap pemilu yang tinggal beberapa bulan ini berjalan dengan aman dan tertib, selain itu, masyarakat sedapat mungkin menyalurkan hak pilihnya (*)




Jaminan Kesejahteraan, PT Taspen Sosialisasikan Taspen Save

Peliput: Amirul

BATAUGA,BP- PT Taspen Cabang Kendari melaksanakan kegiatan Sosialisasi Taspen Save bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Buton Selatan, Selasa (29/1) di aula gedung Lamaindo, Kecamatan Batauga

Kepala PT Taspen Cabang Kendari Revi Mutiarni mengatakan pihaknya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan amanat oleh pemerintah untuk mengelola Program Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara.

“Sampai dengan saat ini PT Taspen (Persero) mengelola 4 program yaitu Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),” ucap Revi Mutiarni

Dikatakan, Program tersebut tidak hanya diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melainkan berdasarkan PP nomor 49 Tahun 2018, pemerintah menunjuk PT Taspen sebagai satu-satunya Badan yang mengelola program jaminan sosial bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sesuai dengan pasal (75) yang tertuang pada PP 49 Tahun 2018 Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian serta Bantuan Hukum.

Selain program-program tersebut, PT Taspen terus beinovasi dengan mengeluarkan program baru guna terus meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pesertanya seperti, program Taspen Save yang dikelola oleh anak PT Taspen yakni PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life)

“Program Taspen Save ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN disaat mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dengan manfaat Top Up THT,” paparnya.

Revi menjelaskan program Taspen Save itu menjadi semacam program top up tambahan bagi THT ASN. Premi kepesertaanya minimal Rp100 ribu dan maksimal Rp 1 juta setiap bulannya. Sedangkan untuk sifat kepesertaannya sukarela bagi ASN

Ditambahkannya, dengan program Taspen Save diharapkan kesejahteraan ASN pada saat memasuki masa pensiun lebih terjamin dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Sosialisasi PT Taspen Cabang Kendari itu dihadiri oleh Asisten I Setda Busel Muslim T, dan SKPD lingkup Busel (*)