Air Terjun Samparona di Bosowa Sepi Pengunjung

 
Peliput: Zul – Editor: Fardhyn JS

BATAUGA, BP – Air Terjun Samparona di Bosowa, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan menawarkan keindahan alamnya yang begitu asri. Meski menyuguhkan pemandangan indah air terjun Samparona itu sepi pengunjung.

Salah seorang pengunjung La Rusli, menyebut air terjun Samparona masih alami dan kurang dipromosikan. Itulah yang salah satu penyebab kurangnya pengunjung yang datang.

Selain itu, Air Terjun samparona bisa lebih indah lagi jika, pemerintah setempat ikut berkontribusi dalam meningkatkan potensi wisata yang ada. Juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Buton Selatan.

“Pemerintah dan warga harus menjaga potensi wisata air terjun Samparona, hal ini untuk kepentingan bersama,” harapnya.

Hal senada juga dikatakan warga setempat, La Ode Hara, kata dia wisatawan yang berkunjung banyak berasal dari Kota Baubau dan akhir-akhir ini pengunjung air terjun semakin sedikit.
“Untuk pengunjung kisaran 20 bahkan lebih bila hari minggu, hari ini karena bulan Ramadan sehingga pengunjung sepi, untuk memarkir kendaraan roda dua dan empat biasanya di Bascem” ujarnya.(#)




Hindari Penipuan Status Calon Pengantin

Kemenag Busel Gandeng Discapilduk
Peliput : Amirul
BATAUGA,BP-Kementerian Agama kabupaten Buton Selatan menduga telah terjadi penipuan status calon pengantin, guna menghambat laju penipuan status tersebut maka akan menggandeng kerjasama dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton Selatan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan Drs La Rija MPdi melalui kepala Seksi Bimbingan masyarakat Islam Muhammad Ilham Ibnu Wahid S. Sos.I mengatakan saat ini nomor Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) itu sangat penting, bahkan sudah terintegrasi dengan berbagai macam sistem pemerintahan
Di Kantor Kementerian Agama Busel telah memiliki aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang suah terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sehingga memudahkan aparatur Kemenag Busel dilapangan untuk mengecek status calon pengantin belum menikah atau telah menikah sebelumnya

“Jadi sekarang semakin sulit bagi kita mengecek status bersangkutan, apakah masih bujang atau sudah menikah, karena data dari SIMKAH itu sudah terintegrasi dengan SIAP. yang menjadi persoalan adalah, ada beberapa masyarakat, atau beberapa oknum yang setelah menikah tidak mencatatkan atau tidak melaporkan perkawinannya itu untuk mendapatkan kartu keluarga dan perubahan status KTP dari belum kawin menjadi kawin,” Muhammad Ilham, di gedung Lamaindo beberapa waktu lalu dalam kegiatan sosialisasi kependudukan

Lanjutnya, ditingkat pusat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama telah melakukan kerjasama terkait integrasi SIAP dan SIMKAH. Untuk itu dari Kementerian Agama Busel mencoba menawarkan kerjasama dengan Discapilduk sehingga persoalan-persoalan yang muncul ditengah-tengah masyarakat dapat diatasi

“kami tawarkan kalau bisa ada MoU, perubahan status KTP dan pengurusan KK itu difasilitasi oleh teman-teman dari kantor urusan agama yang kemudian melaporkan ke catatan sipil sehingga mereka (calon pengantin atau pengantin) dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk mendapatkan perubahan status KTP dan pengurusan KK itu bersamaan dengan keluarnya buku nikah,” ucap Muhammad Ilham
Ditambahkannya, tujuan kegiatan itu agar mempercepat pencatatan keluarga dalam SIAP sekaligus menghambat terjadinya penipuan status calon pengantin

“Jangan sampai yang bersangkutan sudah menikah tetapi belum diubah status di KTPnya, yang kemudian pergi menikah lagi ditempat lain dan kalau dicek di SIMKAH statusnya belum kawin. Ini menghindari persoalan-persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat,” tukasnya
Sementara Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Busel Nadir, berterima kasih atas tawarannya antara Kemenag Busel dan Discapilduk membuat MoU sehingga kegiatan pencatatan data atau statsu kependudukan masyarakat dapat terdata dengan valid

Kata Nadir, sebelumnya Discapilduk melalui Sekda Busel telah mengirim surat ke Kantor Kementerian Agama Busel beberapa waktu lalu untuk diberikan informasi tentang masyarakat yang statusnya sudah kawin tetapi kesulitan mendapatkan itu. Dari data base Kepala Keluarga (KK) di discapilduk Busel tercatat ada 23.891 KK yang terdiri dari kurang lebih 4000 KK perempuan dan 19.000 KK laki-laki

“Akan tetapi dalam jumlah ini masih banyak penduduk kita yang sudah melakukan perkawianan tetapi belum melaporkan status perkawinannya, ini kesulitan kita maka memang perlu antara kemenag Busel dan Discapilduk melakukan kerjasama,” katanya

Dari data Organisiasi Pengurusan Perempuan Kepala Kelaurga, masih banyak warga Buton Selatan yang sudah berkumpul bersama-sama (menikah siri) bahkan sudah memiliki anak tetapi statusnya belum mendapatkan pengakuan dari negara. Misalnya memiliki Kartu Keluarga, begitula status anaknya

“ini juga menyulitkan kami untuk menerbitkan. Bahkan kita telah telah menfasilitasi beberapa Kepala Keluarga yang sudah berkumpul bersama belum surat nikah itu untuk mengadakan sidang Isbat dan saat itu juga kami terbitkan Kartu Keluarga. Namun memang masih banyak yang belum melaporkan status dari belum kawin menjadi kawin,” katanya

Ditambahkannya, Discapilduk Busel akan sangat berterima kasih jika MoU ini direncanakan untuk dilanjutkan tetapkan

“Syaratnya untuk mendapatkan Kartu keluarga dan perubahan status KTP yakni yang bersangkutan harus menyertakan kartu keluarga orang tuanya lak-laki, Kartu Keluarga dari perempuan sehingga kita bisa terbitkan sekaligus tiga dokumen, perubahan KK dari orantua laki-laki, perubahan KK dari orang tua perempuan dan KK baru yang bersangkutan, sekaligus merubah status KTPnya,” tukasnya




Permendagri Nomor 45 Tahun 2011, Dinilai Terbit Secara Sepihak

-Polemik Pulau Kawia-kawi

 

Peliput : Amirul

BATAUGA,BP-Terbitnya Peraturan Dalam Negeri (Permedagri) nomor 45 tahun 2011 tentang wilayah administrasi pulau Kakabia, Kabupaten Selayar dinilai terbit secara sepihak.

Kuasa hukum Kabupaten Buton Selatan Imam Ridho Angga Yuwono SH mengatakan penerbitan Pemendagri nomor 45 tahun 2011 tentang wilayah administrasi pulau Kakabia masuk pada batas wilayah Kabupaten Selayar diduga tanpa koordinasi atau sinkronisiasi dengan kementerian terkait, misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintaha Propinsi Sultra.

Kata Imam Ridho, didalam penelusuran data-data tentang wilayah administrasi pulau kakabia atau Kawi-kawia ditemukan fakta bahwa peta rupa bumi digital indonesia lembar 2209 dengan nama peta Bugi yang dikeluarkan Bakorsultanal tahun 1997 adalah merujuk pada pulau
Batutasa menggambarkan pulau Kawi-Kawia masuk pada wilayah Kecamatan Sampolawa, begitu juga peta Wacuata, hanya peta ini belum dipublis.

Kemudian sejak Bupati Buton nomor 578 tahun 2005 tentang tentang petetapan pulau Liwu Tongkidi menjadi wilayah konservasi laut daerah menggambarkan pulau kawi-kawia masuk dalam adminitrasi kabupatwen Buton.

“Penetapan Liwu Tongkidi menjadi kawasan konservasi daerah (KKD) dan saat ini menjadi KKD Kabupaten Buton Selatan, sementara penetapan KKD Kabupaten Selayar berdasarkan SK Bupati nomor 03A tahun 2009 Pulau Kawi-Kawia atau Kakabia tidak masuk pada kawasan konsevasi daerah kepulaun Selayar, tetapi masuk pada KKD Buton,” tuturnya

Lanjutnya, riskan jika dilihat bahwa Kabupaten Selayar bersikukuh, pulau Kawi-kawia atau kakabia masuk pada wilayah administrasinya. Kata Iman Ridho, pada pembakuan pulau-pulau, pulau Kawi-kawia masuk di kecamatan batuatas dan sduah diverifikasi pada tahun 2012 di Kementerian Kelautan dan Perikanan masuk pada wilayah pesisir dan
daerah terluar.

“Mereka berdalih (pihak Kabupaten Selayar, bahwa Pulau kawi-kawia itu tidak masuk pada wilayah adminitrasi kabupaten Buton, sementara Perda nomor 1 tahun 2014 tertanggal 14 Januari (sebelum UU pembentukan Buton Selatan) Rencana Tata Ruang Wilayah Buton, pulau Kawi-Kawia masuk didalam wilayah Buton. Ini jelas,” katanya

Menurutnya, terbitnya Permendagri nomor 45 tahun 2011 tentang wilayah administrasi pulau Kakabia atau kawi-Kawia diduga dikeluarkan secara sepihak tanpa adanya koordinasi beberapa lembaga pemerintah terkait, hal itu juga dibuktikan dengan pihak Pemerintah Propinsi Sultra yakni Gubernur Sultra bersurat ke Kemendagri guna mempertanyakan terbitnya
Permendagri tersebut.

“Pemerintah Propinsi Sultra saat itu tidak mengetahui ketika ditetapkan, jelas ini tidak ada sinkronisasi, kesepakatan antara kepulauan Selayar atau Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara, tetapi kemudian dimunculkan
Pemendagri nomor 45 tahun 2011 ini. Artinya diduga keluarnya Pemendari ini tanpa sepengetahuan siapapun dan ketika dimunculkan UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan tidak dipertimbangkan,nah bagaimana posisi Pemendagri itu, kalau kacamata hukum Undang-undang lebih tinggi dari pada Permendagri” tukasnya. (*)




KPK Tetapkan Bupati Buton Selatan Sebagai Tersangka

JAKARTA,BP-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan status Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat menjadi tersangka.

Dikutip dari CNN Indonesia, KPK menetapkannya setelah mendapat beberapa barang bukti termasuk uang sebesar Rp409 juta.

“Meningkatkan status pemeriksaan, dengan dua orang tersangka sebagai diduga penerima yaitu AFH dan sebagai diduga pemberi TK sebagai kontraktor swasta,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers, Kamis (24/5).

Selain Agus Feisal Hidayat, KPK juga menetapkan TK alias Tony Kongres merupakan kontraktor swasta sebagai tersangka. Dia diduga membantu Agus dalam menjalani aksinya. Tony berperan sebagai koordinator dan pengepul dana ke Agus. Agus diduga menerima uang Rp409 juta dari kontraktor berkaitan proyek-proyek di daerah yang ia pimpin.
Penetapan Agus Feisal Hidayat dan Tony Kongres adalah lanjutan penyidikan KPK terhadap dugaan korupsi di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK mencokok 11 orang, tujuh di antaranya di bawa ke Jakarta untuk dimintai keterangan lebih jauh. Jumlah itu mengerucut kepada Agus dan Tony sebagai tersangka.

Selain uang tunai Rp409 juta yang ditemukan dalam beberapa pecahan rupiah, penyidik KPK juga mendapatkan barang bukti berupa buku tabungan, barang elektronik, catatan proyek Kabupaten Buton Selatan, dan seperangkat alat kampanye salah satu calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara.

Agus sebagai penerima uang terancam terjerat Pasal 12 ayat huruf a atau b, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tipikor. Sementara Tony yang diduga berperan sebagai pemberi terancam kena jerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31/2009 tentang Tipikor.(***)




Rujab dan Ruang Kerja Bupati Busel Disegel KPK

Laporan: Hasrin Ilmi
BATAUGA,BP-Buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim satgas KPK terhadap Bupati Busel Agus feisal Hidayat rabu(23/05) sekitar pukul 17.00 wita, tim KPK menyegel rumah jabatan dan ruang kerja bupati. Penyegelan ini dilakukan untuk pengembangan kasus OTT.
Pantauan Baubau Post, selain rumah rujab dan ruang kerja bupati, ruang kerja Bendahara Sekretariat Kabupaten Buton Selatan, Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan ruangan kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupten Buton Selatan juga ikut disegel.

“Penyegelan dilakukan sejak kemarin oleh KPK,”kata salah seorang Pol PP yang berjaga.
Sebelum diberangkatkan di jakarta kamis pagi (24/05) sekitar pukul 06.00 wita via pesawat di Bandara bentoamabri, Agus Feisal hidayat dan beberap orang yang ikut ditangkap masih diamankan di gedung Satreskrim Polres Baubau untuk dilakukan pemeriksaan awal.

Setelah diperiksa maraton di Mapolres Baubau bupati Busel dan beberapa orang yang diamnakan langsung diterbangkan di jakarta di gedung KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.(***)




Buton Selatan Berduka

Laporan: Hasrin Ilmi

Buton Selatan (Busel) berduka, mungkin inilah kata yang menggambarkan kondisi daerah otonom pemekaran Kabupeten Buton ini. Disaat lagi gencarnya membangun ketertinggalan pembangunan sebagai daerah baru malah Bupatinya Agus Feisal Hidayat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyuapan.

Berita ini sontak menjadi viral baik di media sosial maupun ditengah masyarakat menjdi buah bibir. Sungguh ironis memang, disaat masih bernostalgia menjabat Bupati Busel selama satu tahun satu hari bukan prestasi yang didapatkan malah sebuah bencana bagi daerah.

Tim Satgas KPK yang menangkap langsung di rujab Bupati Busel di Batauga rabu (23/05) sekitar pukul 17.00 wita langsung menggelandang orang nomor satu di Busel tersebut di Mapolres Baubau untuk pemeriksaan awal sebelum di berangkatkan di jakarta. Dalam OTT tersebut, tim KPK juga menggeladang sejumlah orang yang ikut teratangkap dalam operasi tersebut tercatat sebanyak 9 orang terdiri dari pengusaha, ajudan, sopir pribadi, pns, kontraktor dan satu orang konsultan politik.
Setelah pemeriksaan awal rampung di Mapolres Baubau semua terperiksa termasuk Bupati Busel Agus Feisal Hidayat langsung di berangkatakan ke jakarta untuk pememriksaan lanjutan.

Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua termasuk semua pemimpin yang ada di daerah agar selalu berhati hati dalam melangkah. Sebagai pemimpin yang bertanggungjawab terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat harusnya mampu menjaga diri dan tidak terjebak dalam situasi yang bisa mencelakaan diri dan daerah.

Untuk dikehui dalam operasi tangkap tangan tersebut sedikitnya uang Rp 400 juta diamankan. Selain itu, rujab Bupati Buton Selatan langsung disegel oleh KPK dengan penjagaan ketat aparat keamanan.

Kita tunggu saja episode berikutnya bagaiman hasil pememriksaan lanjutan di komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun sebagai putra daerah kita turut prihatin dengan kondisi yang menimpa pemimpin muda hasil pilihan masyarakat Busel di pilkada serentak beberap tahun lalu. Harapan masyarakat, kondisi ini tidak membuat Busel terpuruk namun menjadi sprit bersama agar menjadi pengalaman terbaik sehingga cita-cita menjadi daerah terdeapan dengan potensi wisata terbaik bisa terwujud. (***)




Polemik Pulau Kawi-Kawia Terus Berlanjut di MK

 

Peliput : Amirul

Batauga,BP-Gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) kasus polemik pulau Kawi-Kawia antara Kabupaten Buton Selatan Vs Kabupaten Selatan masuk pada sidang ke empat, hari ini Senin (21/1) yakni mendengarkan keterangan dari pihak pemerintah pusat.

Kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, Imam Ridho Angga Yumono SH membenarkan jika proses dari gugatan kabupaten Selayar terkait pulau Kawi-Kawia dengan nomor gugatan di MK 24/PUU-XVI/2018 tentang UU nomor 16 tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Selatan telah masuk pada sidang keempat.

“Jadi tanggal 21 Mei, kasus ini masuk pada sidang keemapat dengan agenda sidang yakni mendengarkan keterangan dari pihak pemerintah pusat,” ucap Iman Ridho Angga Yuwono saat dtemui belum lama ini.

Dikatakannya, pada 11 Mei lalu terjadi sudah terjadi koordinasi dan komunikasi secara persuasif atas sengketa ini di hotel Arya Duta di Jakarta. Dalam pertemuan koordinasi itu diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui bagian Direktur Otdanya, dihadiri oleh
orang-orang dari Kemenkum HAM,dari Pemerintah Buton Selatan yakni Kabag Tapem Dafrin Rawu, Kabag Hukum dan Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat. Sementara dari pihak Kabupaten Selayar diwakili Asisten I dan Bagian pemerintahan serta dari Pemprov Sultra yakni
Kepala Biro Pemerintahan Drs Ali Akbar

“Saya turut hadir dalam pertemuan itu. Melalui Kemendagri memalui Bagian Otda, jelas meminta agar persoalan ini diselesaikan diinternal pemerintahan dulu atau penyelesaian melalui Kemendagri,” ungkapnya

Lanjutnya, langkah Kemendagri itu diterima oleh Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat dengan menyatakan kesiapannya melakukan komunikasi didalam internal pemerintahan, bahkan Bupati Busel mewakili Pemerintahan Busel akan mengunjungi Kabupaten Selayar dalam menyelesaikan persoalan ini dengan cara perundingan jika diundang oleh
pihak Pemkab Selayar.

“Jika Pemkab Selayar mengundang Bupati Busel, ia akan kesana guna melakukan langkah persuasif dengan melakukan perundingan,” katanya

Namun dalam koordinasi itu, pihak Pemkab Selayar menolak langkah itu dan bersikeras menempuh jalur hukum di MK

“Jadi disidang keempat ini, kami telah menyiapkan data-data meteril pendukung dari dari hasil investigasi bahwa pulau Kawi-kawia merupakan wilayah administrasi Kabupaten Buton Selatan,” ujarnya

Pertama, merujuk pada UU nomor 16 tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Selatan (Busel), disitu wilayah cakupan Busel diambil dari sebagaian dari wilayah Kabupaten Buton. Didalamnya ada Kecamatan Batauga, Sampolawa, Lapandewa, Batuatas, Siompu, Siompu Barat dan Kadatua

“Kemudian seperti apa itu pulau Kakawia atau pulau Kawi-kawia, berdasarkan penulusuran berawal dari Kabupaten Buton pada Kecamatan Sampolawa, kemudian tahun 1997 berdasarkan Peta Wacuata, nomor 2209 yang belum dipublis, yang menyatakan pulau Kawi-Kawia itu berada pada kecamatan Batuatas.Atas cakupan wliayah Buton itu jelas bahwa Batuatas merupakan salah satu bagian dari Sampolawa yang merupakan wilayah
administrasi Buton yang kini menjadi Kabupaten Buton Selatan,”ungkapnya

Dikatakannya, sejak Pembentukan Kabupaten Buton berdasarkan UU nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi, Pulau kawia-kawia sudah masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Buton.

“Maka jelas sejak itu Kawi-kawia merupakan wilayah administrasi kabupaten Buton dan sekarang menjadi wilayah administrasi Buton Selatan,” katanya

Ditambahkannya, pada Badan Informasi Geoparsial (BIG) ditemukan peta rupa bumi digital Indonesia lembar 2209 dengan nama peta Bugi yang berasal dari Batuatas dikeluarkan oleh Bakorsurtanaltahun 1997 didalam peta tersebut menggambarkan pulau Kawi-kawia masuk wilayah Kecamatan Sampolawa yang salah satu wilayahnya adalah Batuatas

“Pulau Kawi-kawia timur dan pulau Kawi-kawia barat. disebutkan pada wilayah Batuatas, sejak 2005 SK buoati Buton nomor 578 tahun 2005 tentang petetapan pulau Liwu Tongkidi masuk pada konservasi laut daerah menggambarkan pulau Kawi-kawia masuk dalam adminitrasi
Kabupatwen Buton,”tukasnya (*)




Memasuki Bulan Ramadhan,Pemkab Busel Bentuk Tim Safari

 

Peliput : Amirul

BATAUGA,BP- Satiu hari lagi seluruh umat muslim akan menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Untuk itu seperti agenda setiap tahunnya, memasuki bulan Ramadan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan membentuk tim safari Ramadhan.

Kabag Kesra Setda Busel Zamaluddin menyatakan, Bagian Kesra sudah menyusun jadwal safari Ramadan dan tim dakwa yang akan berjalan selama Ramadhan diseluruh masjid di Busel. Bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dan silaturahmi bersama masyarakat Busel.

Dalam Safari ramadan dan dakwa ini melibatkan Bupati Busel, Wabup Busel, Sekda dan seluruh SKPD, Kementrian Agama, tokoh masyarakat dan para ustadz

Tim dakwah melibatkan para da’i, ustadz yang sudah ditunjuk Pemkab Busel ada lima orang yang akan melibatkan tim Kemenag, KUA, ada tim dari pendidikan yang bisa memberikan dakwah termasuk pejabat pemkab Busel.

“Untuk kecamatan Batuatas paling tidak sudah dibentuk tim dari kecamatan agar mengisi dakwah selama bulan Ramadhan, targetnya kita selama bulan Ramadhan ini seluruh masjid ada tim dakwah,” kata Zamaluddin saat ditemui belum lama ini

Dimomentum ramadan ini ia berharap seluruh umat muslim di Busel dapat memanfaatkan untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Ini juga sangat relevan dengan program visi dan misi Bupati Busel Beradat.

“Tujuan dari safari ramadhan ini semata-mata untuk menjalin hubungan silahturahmi antara Pemkab masyarakat yang ada di Kabupaten Busel. Selain itu kita berharap seluruh masyarakat untuk meningkatkan keimanan kepada Allah SWT,”tukasnya (*)




Peternak Batauga Kiciprat Bantuan 15 Ekor Sapi

Peliput : Amirul
BATAUGA,BP-Satu kelompok peternak di Kecamatan Batauga keciprat bantuan 15 ekor sapi. Bantuan tersebut merupakan dari pemerintah pusat untuk pengembangan ternak sapi di Buton Selatan (Busel)

Kepala Dinas Pertanian Busel, La Haruna SP MSi mengatakan tahun 2018 ini Buton Selatan mendapat program bantuan 15 ekor sapi dari pemerintah pusat.
“Program ini merupakan pilot projek atau sebagai percontohan dalam mengembangkan dan membudidayakan sapi di Buton Selatan,” ucap Haruna saat ditemui beberapa waktu lalu

Menurutnya, pengembangan dan budidaya sapi di Buton Selatan khususnya di wilayah Kecamatan Batauga berpotensi dapat meningkat, pasalnya sumber pakan ternak cukup terjangkau oleh peternak

Kedepan, jika pilot projek ini berhasil atau 15 ekor sapi ini dapat berkembangbiak dengan baik maka tidak menutup kemungkinan bantuan akan bertambah dari tahun ke tahun

Dia berharap, peternak dapat merawat dan menjaga sapi bantuan tersebut agar dapat menghasilkan anakan sapi. (*)




Empat Tahun Busel DOB, Dievaluasi Ditjen Otda

 

Peliput : Amirul

BATAUGA,BP-Buton Selatan telah memasuki tahun keempat menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) setelah memisahkan diri dari Kabupaten induknya, yakni Kabupaten Buton. Ditahun keempat Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri melalui Kasubdit Penataan Daerah Wilayah II Dit PD Otsus dan DTOB Nurbowo Edy S.IP MDev Plg bersama rombongan melakukan evaluasi DOB di Buton Selatan

“Seperti diamanatkan dalam undang-undang pembentukan daerah, setiap tahun paska mekar, daerah itu menjadi DOB maka pemerintah pusat wajib melakukan evaluasi dan pemerintah daerah wajib melaporkan capaiannya,” kata Nurbowo Edy saat ditemui di kantor Bupati Busel, Kamis (3/5)

Dikatakannya, hasil evaluasi setiap tahunnya akan menjadi menjadi bahan kajian pemerintah untuk menentukan kebijakan, bagaimana Pemerintah Propinsi memfasilitasi dan melalukan pembinaan kepada DOB, karena tujuan pembentukan otonomi daerah itu hanya satu yakni mensejahterakan masyarakatnya dan sejauh mana DOB dapat menciptakan hal itu

“Setiap tahun kita lihat progresnya dan kita laporkan kepada

pemerintah, untuk Buton Selatan hasil evaluasinya cukup baik pemerintahannya,” ucapnya

Lanjutnya, memasuki tahun tahun keempat Buton Selatan memang tidak bisa disamakan dengan daerah otonom yang telah lama terbentuk dan sudah maju, tetapi dari sisi progres laju pembangunan dilihat dari 10 aspek capaian pemerintahanyang telah diatur dalam Permen 23 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi perkembangan DOB
yakni pengisian personil, pengisian keanggotaan DPRD, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, pembiayaan, pengalihan aset, peralatan dan dokumen, pelaksanaan penetapan batas wilayah, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, penyiapan rencana umum tata ruang wilayah; dan pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan

” Dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, kami meminta kepada Bupati untuk menyampaikan tentang pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan lain sebagaianya. Dari kunjungan dibeberapa spot kami melihat cukup menggembirakan untuk daerah yang berumur 4 tahun, sudah punya rumah sakit, puskesmas dan sekolah, semua tinggal kemampuan manajerial kepala daerah saja untuk kemudian meningkatkan dari sekarang ini dan itu menjadi bahan evaluasi kita,” tuturnya

Dari hasil pertemuan ditemukan ada beberapa yang harus dibenahi salah satunya terkait sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas. Keterbatasan ini karena pemerintah pusat masih melakukan moratorium untuk penerimaan CPNS. Pemerintah Buton Selatan dengan kondisi itu harus mensiasatinya dengan bagaimana memanfaatkan SDM yang ada dengan

meningkatkan kompetensinya

“Itu saran saya kepada Bupati tadi SDM perlu dibenahi, dari sisi bagaimana meningkatkan pendanaan atau pemasukan daerah, rekomendasi kita pemerintah daerah harus mulai kreatif mencari potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya

Sementara dari segi sarana dan prasarana pemerintahan pelayanan publik untuk sementara memanfaatkan yang ada dan itu cukup membanggakan karena Bupati cukup berkantor di bangunan yang dulunya adalah kantor kecamatan, sementara mendahulukan membangun rumah sakit dan sebagaianya.

“Artinya orientasi kepala daerah saat ini, sesuai dengan yang diharapkan yakni berorientasi pada upaya kesejahteraan dan pelayanan masyarakat,”

Dia berharap, sebuah daerah otonom ketika bercita-cita membentuk daerah yang otonom tentunya bisa bersaing dari sisi kinerja dengan daerah otonom yang sudah matang. Memasuki sebagai daerah otonom yang sudah tidak lagi baru DOB ini maka harus bisa bersaing dikancah itu secara nasional minimal regional di Sulawesi Tenggara

“Saya harap Buton Selatan bisa setara dengan daerah lain yang sudah terlebih dulu terbentuk,” ujarnya

Sementara Buton Selatan terhapus dari DOB, membutuhkan berapa tahun? kata Nurbowo sebentulnya Swap itu sudah disediakan oleh undang-undang 23 dan 32, penataan daerah itu tidak hanya pemekaraan daerah tetapi penggabungan dan penghapusan daerah otonom, tetapi mekanisme menuju kearah sana sampai sekarang belum ada instrumennya

“kita belum buat karena pertama kita tetap menata dari sisi pemekaran dulu sebenarnya secara alamiah akan terjadi, seperti di Jepang dulu itu dari 2000 sekian daerah otonom itu secara alamiah akhirnya bergabung sendiri, nah itu kita evaluasi, kan masalah otonom baru 18 tahun era otonom daerah, kita evaluasi, apakah sudah memungkinkan terjadi penggabungan itu tetapi sekarang kita tata dulu, kita perbaiki yang sudah kita bentuk. Sesuai dengan cita-cita dan tujuan masing-masing pembentukan daerahnya, semua pembentukan daerah diundang-undang hanya satu tujuannya utama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apakah itu bisa ditujukan oleh Buton Selatan, ini yang akan kita evaluasi setiap tahun,” tukasnya (*)