Pembangunan Infrastruktur Dasar Busel Bakal Digenjot

Peliput : Amirul

BATAUGA, BP – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu melakukan evaluasi terhadap perkembangan daerah otonomi baru termasuk Kabupaten Buton Selatan (Busel). Hal ini menjadi acuan bagi pemerintah setempat untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dasar pada tahun depan.

Sekda Busel La Siambo mengatakan, di APBD-P 2018 sudah ada beberapa perencanaan pembangunan, diantaranya perencanaan pembangunan kantor Bupati, DPRD dan tujuh SKPD serta pembangunan RSUD yang representatif. Namun pemerintah daerah lebih fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, sebagai akses dasar kebutuhan masyarakat. Tujuan pembangunan infrastruktur jalan untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi

“Tahun 2018 di APBD-Perubahan kita akan melakukan perencanaan pembangunan. Diharapkan tahun 2019 sudah eksen pembangunannya secara bertahap,” kata Siambo saat ditemui beberapa waktu lalu

Pemkab Busel juga sudah mengusulkan Raperda terkait dasar hukum pungutan untuk PAD. Bahkan DPRD Busel telah sepakat serta mendukung percepatan pembentukan beberapa Raperda berkaitan retribusi untuk peningkatan PAD.

“Salah satu syarat dalam evaluasi DOB itu masih masih minimnya PAD,” ujarnya.

Upaya memacu kinerja, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Busel bersama DPRD, secara bersama-sama kembali menyetujui penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) beberapa waktu lalu

Dua Perda yang baru saja ditetapkan itu adalah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Busel tahun anggaran 2017.

Kabag Hukum Setkab Busel, Hermanto SH menjelaskan, pada 18 Juli 2018 lalu, 5 (lima) Perda juga ditetapkan oleh Pemkab Busel dan DPRD. Penetapan tersebut telah mendapatkan nomor registrasi dari Pemprov Sultra.

“Perda tersebut seperti, Hari Jadi Pemkab Buton Selatan, Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bangunan Gedung, Penanaman Modal, Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan, dan Pendirian Perusahaan Umum Daerah Kanturu Molagina,” tukasnya.(*)




As Tamrin Resmikan Baubau Expo – Semangati Masyarakat Bangun Daerah

Peliput: Gustam Editor: Hasrin Ilmi

BAUBAU, BP – Semangat HUT Kota Baubau (Baubau Expo) ke 17 sebagai daerah otonom dituangkan Walikota Baubau Dr H AS Tamrin MH dalam bentuk semangat membangun daerah.

Dalam sambutannya, saat membuka resmi Baubau Expo di Panggung Kotamara, kamis malam (11/10), AS Tamrin mengajak masyarakat untuk ambil andil dalam membangun daerah. Dikatakannya, peran masyarakat dalam mebangun daerah sangat penting.

“Mari bersama kita tingkatkan ekonomi melalui Baubau Expo ini. Ini merupakan momentum pembaharuan semangat bersama dalam membangun Kota Baubau kedepannya,” katanya.

Orang nomor satu di Kota Baubau itu menitip pesan kepada masyarakatnya, untuk terus membangun citra positif guna menjadikan Kota Baubau terkenal di daerah lain.

“Saya menitip pesan kepada masyarakat Kota Baubau, mari kita membangun citra positif di lingkungan kota kita ini,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Doktor Ilmu Pemerintahan itu juga mengucapkan terima kasih kepada samua pihak yang telah mensukseskan Baubau Expo.

“Atas nama pemerintah, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak instansi yang telah bekerjasama menyelenggarakan Baubau Expo ini,” haturnya.

Pantauan media ini, turut hadir Wakil Walikota Tual dan sejumlah pimpinan SKPD dan instansi vertikal lingkup Pemerintah Kota Baubau.

Ribuan masyarakat nampak memadati alun-alun Kotamara guna menyaksikan secara langsung pembukaan Baubau Expo dengan menampilkan artis ibu kota Jenita Janet. (*)




Pemda dan DPRD Busel Bahas Sembilan Raperda

 

Peliput : Amirul

BATAUGA,BP-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Buton Selatan menggelar sidang paripurna guna membahas sembilan
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), di Gedung Lamaindo, Selasa
(9/10)

Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Busel Pomili Womal
didapingi Wakil Ketua II DPRD Busel Aliadi, dari pihak Pemda dipimpin
oleh Asisten III Setkab Busel,La Asari serta dihadiri sejumlah anggota
DPRD dan kepala SKPD serta pejabat eselon III.

Kesembilan Raperda Busel yang dibahas dalam sidang paripurna DPRD
Busel tersebut yakni pajak hiburan, retribusi pelayanan kesehatan,
retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD, retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan, retribusi parkir, retribusi pelabuhan,
retribusi ujikendaraan, retribusi tempat pelelangan dan retribusi
tempat rekreasi dan olahraga.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Busel, Muh Al Ikhsan mengatakan
dengan dibahasnya yang kemudian melahirkan Perda yang dapat diterapkan
di Buton Selatan. Itu merupakan upaya Pemkab Busel guna meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

“Diharapkan dapat menutupi kebutuhan pengeluaran daerah sehingga
mengurangi sifat ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat.
Disisi lain juga untuk penetapan tarif pajak,” ucapnya

Dikatakannya, sembilan Raperda tersebut usai dibahas dan ditetapkan
yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat Busel. “Setelah sudah
ditetapkan dan kemdian disosialisasikan kepada masyarakat Busel,
dimasa depan, dengan meningkatnya PAD sejalan dengan laju percepatan
pembangunan,” tukasnya

Asisten III Setkab Busel, La Asari mengatakan, kesembilan Raperda
tersebut merupakan langkah strategis Pemda Busel dalam mendorong laju
percepatan ekonomi masyarakat

Kesembilan Raperda yang telah diserahkan akan di bahas secara maraton
antara Pemkab dan DPRD yang dijadwalkan sejak 9 hingga 12 Oktober 2018

“Didalam pembahasan yang alot tentu akan ada sejumlah masukan dan
catatan serta saran yang nantinya untuk menambah referensi
kesempurnaan Raperda sebelum ke Pemprov Sultra untuk dievaluasi,”
ucapnya

Alasan penerbitan Raperda itu, langkah strategis guna mendorong laju
pembangunan, pertumbuhan ekonomi ditengah-tengah masyarakat. Karena
pajak dan retribusi arahnya ditujukan guna peningkatan mutu pelayanan
dan fasilitas kepada masyarakat umum.

“Penetapan tarif pajak dan retribusi juga adalah kewenangan diskresi
pemerintah daerah, tentu sesuai dengan kondisi daerah serta kemampuan
masyarakatnya, bahkan dalam penyusunan mekanisme kebijakan pemungutan
pajak dan retribusi bersifat akomodatif sehingga dapat efektif didalam
penerapatan ditengah-tengah masyarakat kita,” tukasnya (*)




Warga Blokade Jalan Poros Bandar Batauga

Kontraktor Diminta Selesaikan Pengaspalan

Peliput: Amirul

BATAUGA, BP – Jalan Poros Bandar Batauga diblokade warga setempat menggunakan batu kapur dan kayu balok. Pasalnya kurang lebih 98 meter panjang jalan belum tuntas diaspal oleh CV Mega Cipta Mandiri.

Blokade jalan yang sering dilalui oleh truk pasir tersebut dilakukan menyusul keluhan masyarakat yang setiap harinya menghirup debu. Bukan hanya itu kekesalan warga memblokade jalan akibatt pernyataan kontraktor seakan tidak ingin melanjutkan sisa pengasapalan jalan tersebut karena telah mencukupi volumenya pengaspalan

Lurah Bandar Batauga Wa Ode Zahara mengatakan pembicaraan kontraktor kurang nyaman didengar oleh warga. Bahkan seakan-akan menantang masyarakat untuk tidak akan menyelesaikan sisa pengaspalan dengan alasan sudah mencukupi volume pengaspalan

“Kemarin itu dia (kontraktor) bahasanya seperti itu kepada masyarakat, agak menantang. Katanya koutanya hanya sebatas itu saja, bahkan jika ada warga yang merasa keberatan dengan pekerjaannya dipersilahkan melapor,” tutur Wa Ode Zahara saat ditemui dikantor Kelurahan, Selasa (09/10).

Pertanyaan warga kata Zahara, jika pengaspalan jalan di Bandar Batauga hanya sebatas itu, kenapa titik nol pengasapalan tidak dimulai dari atas yang bersambung dengan jalan poros Batauga tetapi dari bawah

“Kata kontraktor kepada masyarakat pada saat itu bahwa kesalahan dari perencanaan,” ucap Zahara

Ditambahkannya, sejak awal, pihak kontraktor tidak memiliki iktikad baik. Jika ada, pasti telah memberikan informasi terkait pekerjaannya kepada masyarakat, paling tidak berkomunikasi dengan pihak kelurahan yang kemudian diteruskan kepada masyakarat, tetapi itu tidak dilakukan

“Jangan selembar kertas atau berkomunikasi, pamit saja tidak. Jadi kita mau tahu dimana volume pengasapalan sampai dimana, nanti sudah meresahkan masyarakat. Saya pikir dihentikan pekerjaan sehari untuk dilanjutkan kembali tetapi hingga saat ini pengasapalan belum dilanjutkan, sementara warga menginginkan sisa pengaspalan itu diselesaikan secepatnya sehingga tidak meresahkan masyarakat akibat debu,” tukasnya

Sementara PPK pekerjaan pengaspalan jalan Bandar Batauga dari Dinas PUPR Buton Selatan, Sahril mengatakan sisa pengasapalan sepanjang kurang lebih 98 meter itu tetap akan diselesaikan oleh pihak kontraktor.

Lanjutnya, permasalah belum dilanjutkannya sisa pengaspalan jalan itu karena pihak kontraktor melakukan DO aspal tidak cukup hingga menyisakan kurang lebih 98 meter yang belum diaspal. Intinya tetap harus diselesaikan pekerjaan pengasapalan itu hingga tuntas sesuai
kontrak

“Jadi pihak kontraktor yang mengaspal jalan di Bandar Batauga ini meminjam alat berat perusahaan lain, jadi pada saat pengasapal jalan itu, mereka DO aspal tidak cukup, sementara alat berat pada saat itu juga harus dipakai ditempat lain, setelah dialihkan ke lokasi lain
maka mereka harus menunggu antri kembali untuk menggunakan alat berat itu guna menyelesaikan pekerjaannya,” tutur Sahril

Sementara, soal penyataan kontraktor kepada masyarakat Bandar Batauga bahwa volume pengaspalan sudah tuntas dan seakan tidak lagi dilanjutkan sisa pengasapalan, bahkan menyalahkan perencanaan yang tidak matang, kata Sahril, penyataan itu salah, karena perencanaan sudah tuntas digarap

“Kalau perencanaan sudah dihitung, lebar dan panjangnya, jadi tidak ada masalah dengan perencanaan, karena tidak direncanakan baru kemarin
tetapi sudah lama dan tuntas,” ucapnya

Kata Sahril, pekerjaan pengasapalan di Bandar Batauga menelan anggaran melalui APBD kurang lebih Rp 700 juta, perusahaan yang mengerjakannya CV Mega Cipta Mandiri dan progres pekerjaannya kurang lebih 85 persen, sementara baru uang muka yang diterima pihak perusahaan. Jadi jika sisa pekerjaan pengasapalan itu tidak dilanjutkan, sementara dalam
kontrak kerja harus tuntas maka pihaknya tidak akan mengakomodir pengurusan hingga selesai

“Nanti dilihat jika pekerjaan mereka tidak tuntas,” katanya

Ia menambahkan, agar masyarakat Bandar Batauga bersabar dan dipastikan sisa jalan Bandar Batauga itu akan diaspal, karena itu merupakan kewajiban pihak kontraktor untuk menyelesaikannya dan hanya menunggu antrian alat berat saja (*)




Penggunaan Dana Desa, Puluhan Desa di Busel Belum Setor Realisasi

 

Peliput : Amirul

BATAUGA, BP- Kurang lebih setengah dari desa yang ada di Kabupaten Buton Selatan belum menyetor realisasi pembangunan dan konsolidasi DD tahap satu dan dua.Dari 60 desa yang ada baru 30 desa yang memberikan laporan realisasi penggunaan DD.

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa/Kelurahan DPMD
Busel, Abdul Mutalib mengatakan syarat pencairan DD tahap III, jika
laporan realisasi pembangunan dan konsolidasi penggunaan DD seluruh
desa se-Busel mulai dari tahap I dan tahap II telah rampung disetor

Jadwal penyetoran laporan realisasi DD tahap I dan II tersebut dimulai
sejak bulan Agustus hingga Desember 2018. Kata Abdul Mutalib, sejak
dari waktu yang dijadwalkan hingga saat ini baru 50 persen dari jumlah
desa se-Busel yang menyetor atau masih ada 30 desa belum menyetor
laporan realisasi karena kendala teknis

“Salah satu kendalanya, mungkin masih ada proyek didesa yang sementera
berjalan dan belum selesai pengerjaannya,” tutur Mutalib

Lanjutnya, penegasan penyetoran laporan realisasi penggunaan anggaran
DD ke para kepala desa telah dilakukan melalui fasilitator pendamping
desa. Mereka mendampingi kepala desa dalam urusan administrasi

“Adapun kepala desa tidak tahu nanti para fasilitator yang memberikan
fasilitasi, kita sudah komunikasikan dengan tenaga ahli pendamping
desa,” katanya

Kata dia, walau rentan waktu masih panjang hingga Desember tetapi
pihaknya penegasan kepada para kepala desa yang belum menyetor, agar
secepatnya melakukan penyetoran laporan realisasi anggaran DD tahap I
dan II di bulan Oktober

“Saat ini anggaran tahap III masih dikas umum negara, pencairan tahap
III setelah realisasi penggunaan anggaran tahap I dan II diupload,”
ucapnya

Mekanisme pencairannya, kata Mutalib DD tahap III anggarannya masih
tersimpan di kas umum negara, mencairkannya setelah tahap I dan II
diupload, setelah itu anggaran tahap II akan ditranfer ke KPPN dan
KPPN akan memberikan informasi ke Pemkab kemudian anggaran tahap III
itu ditranfer kerekening Daerah lalu kemudian ke rekening desa

Ditambahkannya, laporan realisasi pembangunan dan konsolidasi
pengguanaan anggaran DD tahap I dan II tidak mesti 100 persen,
syaratnya minimal hanya 70 persen realisasi penggunaannya

“Jika sudah mencapai itu atau minimal 70 persen sudah bisa
dilaporkan,” tukasnya (*)




Awal 2019, Pasar Modern di Busel Sudah Ditempati

 
Peliput : Amirul

BATAUGA, BP – Awal tahun 2019 mendatang, pasar modern di Kabupaten Buton Selatan sudah dapat ditempati. Pasalnya saat ini dua bangunan pasar sudah lama rampung pengerjaannya.

Selain bangunan pasar, akses jalan dari kelurahan Bandar Batauga menuju pasar modern yang tembus di perbatasan kelurahan Lakambau sedikit lagi rampung.

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Busel Amril Tamim mengungkapkan, para penjual di Pasar Laompo masih enggan berpindah ke pasar baru tersebut. Alasannya, belum adanya fasilitas jalan yang memadai, begitupula belum adanya fasiltas air dan listriknya

“Hasil survey seperti itu, tetapi saat ini masalah itu telah dituntaskan oleh pemerintah daerah baik akses jalan yang saat ini sudah lebar dan hampir rampung, begitu juga fasiltas air dan listrik sudah terpasang,” tutur Amril Tamim beberapa waktu lalu

Menurutnya, pasar Laompo yang dibangun saat masih bergabung dengan Buton sudah tidak layak lagi, telah rusak. Bahkan aktifitas jual beli dipasar tersebut telah menggangu pejalan kaki dan pengguna jalan karena sudah menjual ditepi jalan

“Kondisi Pasar Laompo sudah tidak layak, pelaku pasar harus rela berpanas-panasan, apalagi jika hujan, maka dari itu Kementerian Perdagangan menggelontorkan dana hingga miliaran untuk membangun pasar di bandar Batauga yang presentatif sehingga pelaku pasar dapat melakukan aktifitasnya dengan nyaman,” ucapnya

Lanjut, ia juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan guna menata konsentrasi angkutan umum untuk singgah kepasar sebelum melanjutkan perjalannya ke Sampolawa atau ke Lapandewa. Begitu juga pasar di Todombulu Sampolawa akan difungsikan ditahun depan, karena fasiltas pendukungnya telah rampung

“Pasar Todombulu fasiltas pendukung seperti air dan litrik sudah masuk, ada kantor, musholah serta toilet telah memadai. Arus angkutan umum juga akan diatur untuk singgah kesitu,” tutupnya. (*)




Dinsos Gelar Sarasehan Keserasian Sosial di Desa Gunung Sejuk

 

Peliput : Amirul

BATAUGA,BP – Dinas Sosial Buton Selatan melalui Forum Keserasian Sosial
Desa Gunung Sejuk menggelar kegiatan Sarasehan Keserasian Sosial,
Selasa (02/10)

Kegiatan dengan tema mengaktifkan pranatan sosial dan kearifan lokal
melalui gotong royong sebagai uapaya pencegahan konflik, digelar di
aula Desa Gunung Sejuk, Kecamatan Sampolawa, Buton Selatan

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kapolsek Sampolawa Iptu Silfanus
Solo SH, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Busel, La
Hasifu SST, MSi, Kepala Desa Gunung Sejuk, perwakilan Camat Sampolawa
Rahmat, tokoh masyarakat, tokoh adat serta tokoh pemuda

Kabid Perlidungan dan Jaminan Sosial Dinsos Busel, La Hasifu
mengatakan kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam mengaktifkan
kembali pranata sosial atau kelembagaan sosial ditengah-tengah
masyarakat dalam upaya mencegah konflik

“Keserasian sosial ini menciptakan kembali sikap gotong royong
ditengah-tengah masyarakat sebagai modal persatuan dan kesatuan yang
telah dianut dan menjadi kearifan lokal dalam pembangunan daerah,”
ucap Hasifu

Kegiatan ini juga memiliki anggaran dari Kemensos dan telah disepakati
oleh masyarakat Desa Gunung Sejuk melalui musyawarah adat diusulkan
untuk merehab fasiltas umum yakni bangunan Baruga

“Hanya sayang tidak ada upah kerja dalam melakukan kegiatan ini. Jadi
masyarakat Desa Gunung Sejuk dituntut menjalankan kekompakan,
membangun kerjasama yang merupakan bagian dari gotong-royong yang
telah menjadi kebiasaan dan kearifan lokal masyatakat,” tuturnya

Hasifu yakni masyarakat Gunung Sejuk dan desa tetangga Lipu Mangau
yang juga masih satu rumpun memiliki nilai budaya dan kearifan lokal
berbeda dari desa lain, contoh dengan hadirnya Baruga yang awalnya
dibangun dan lahir atas inisiatif masyarakat merupakan simbol sukses
masyarakat dalam menjaga sikap gotong royong yang sudah menjadi
kebiasaan

“Dengan gotong royong akan menghilangkan praduka dan pandangan
berbeda,” ucapnya

Ia berharap dalam kegiatan merehab Baruga, Ketua Forum Keserasian
Sosial Desa Gunung Sejuk agar transparan dalam mengelola anggaran
yang menjadi harapan masyarakat sehingga lebih mempererat kebersamaan
serta menjaga kearifan lokal yang telah dibangun bersama

Sementara Ketua Forum Keserasian Sosial Desa Gunung Sejuk, Hamlin S.Pd
mengatakan anggaran yang dikucurkan untuk kegiatan ini sebesar Rp 150
juta. Melalui proses musyawarah adat, tokoh adat beserta masyarakat
mengusulkan dan sepakat untuk memperbaiki bangunan Baruga adat Desa
Gunung Sejuk

“Salah satu alasan dipilihnya merehab Baruga, kurang mendapat
perhatian baik dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD)
karena dana itu terbatas , makanya kami mencari pendanaan lain dan
dikeserasian sosial ada,” ucapnya

Lanjutnya, bangunan Baruga merupakan tempat fasilitas umum bagi
masyarakat setempat dan memiliki banyak fungsi, salah satunya sebagai
balai pertemuan adat ketika ada persoalan-persoalan hadir
ditengah-tengah masyarakat

Hamlin berharap, kegiatan tersebut dapat berkesinambungan dalam upaya
melestarikan kearifan lokal, menjaga gotong royong dan kebersamaan
masyarakat
” Kami berharap kegiatan ini tetap berkelanjutan, kedepan kita usulkan
lagi pembenahan-pembenahan yang lain dengan tujuan gotong royong,”
tukasnya. (*)

================================================

Ketgam : Tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Gunung Sejuk berfoto
bersama Muspika dalam kegiatan Sarasehan Keserasian Sosial, di aula
desa setempat




Pembangunan Infrastruktur Dasar Busel Bakal Digenjot

 

Peliput : Amirul

BATAUGA, BP – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu melakukan evaluasi terhadap perkembangan daerah otonomi baru termasuk Kabupaten Buton Selatan (Busel). Hal ini menjadi acuan bagi pemerintah setempat untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dasar pada tahun depan.

Sekda Busel La Siambo mengatakan, di APBD-P 2018 sudah ada beberapa perencanaan pembangunan, diantaranya perencanaan pembangunan kantor Bupati, DPRD dan tujuh SKPD serta pembangunan RSUD yang representatif. Namun pemerintah daerah lebih fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, sebagai akses dasar kebutuhan masyarakat. Tujuan pembangunan infrastruktur jalan untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi

“Tahun 2018 di APBD-Perubahan kita akan melakukan perencanaan pembangunan. Diharapkan tahun 2019 sudah eksen pembangunannya secara bertahap,” kata Siambo saat ditemui beberapa waktu lalu

Pemkab Busel juga sudah mengusulkan Raperda terkait dasar hukum pungutan untuk PAD. Bahkan DPRD Busel telah sepakat serta mendukung percepatan pembentukan beberapa Raperda berkaitan retribusi untuk peningkatan PAD.

“Salah satu syarat dalam evaluasi DOB itu masih masih minimnya PAD,” ujarnya.

Upaya memacu kinerja, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Busel bersama DPRD, secara bersama-sama kembali menyetujui penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) beberapa waktu lalu

Dua Perda yang baru saja ditetapkan itu adalah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Busel tahun anggaran 2017.

Kabag Hukum Setkab Busel, Hermanto SH menjelaskan, pada 18 Juli 2018 lalu, 5 (lima) Perda juga ditetapkan oleh Pemkab Busel dan DPRD. Penetapan tersebut telah mendapatkan nomor registrasi dari Pemprov Sultra.

“Perda tersebut seperti, Hari Jadi Pemkab Buton Selatan, Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bangunan Gedung, Penanaman Modal, Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan, dan Pendirian Perusahaan Umum Daerah Kanturu Molagina,” tukasnya.(*)




Pasar Modern Busel Sudah Dapat Ditempati Awal 2019

 

Peliput : Amirul

BATAUGA, BP – Pasar moderen Bandar Batauga Kabupaten Buton Selatan (Busel) sudah dapat digunakan masyarkat awal tahun depan. Dua bangunan pasar sudah lama rampung.

Selain bangunan pasar, akses jalan dari kelurahan Bandar Batauga menuju pasar modern yang tembus di perbatasan kelurahan Lakambau sedikit lagi rampung.

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Busel Amril Tamim mengungkapkan, para penjual di Pasar Laompo masih enggan berpindah ke pasar baru tersebut. Alasannya, belum adanya fasilitas jalan yang memadai, begitupula belum adanya fasiltas air dan listriknya

“Hasil survey seperti itu, tetapi saat ini masalah itu telah dituntaskan oleh pemerintah daerah baik akses jalan yang saat ini sudah lebar dan hampir rampung, begitu juga fasiltas air dan listrik sudah terpasang,” tutur Amril Tamim beberapa waktu lalu

Menurutnya, pasar Laompo yang dibangun saat masih bergabung dengan Buton sudah tidak layak lagi, telah rusak. Bahkan aktifitas jual beli dipasar tersebut telah menggangu pejalan kaki dan pengguna jalan karena sudah menjual ditepi jalan

“Kondisi Pasar Laompo sudah tidak layak, pelaku pasar harus rela berpanas-panasan, apalagi jika hujan, maka dari itu Kementerian Perdagangan menggelontorkan dana hingga miliaran untuk membangun pasar di bandar Batauga yang presentatif sehingga pelaku pasar dapat melakukan aktifitasnya dengan nyaman,” ucapnya

Lanjut, ia juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan guna menata konsentrasi angkutan umum untuk singgah kepasar sebelum melanjutkan perjalannya ke Sampolawa atau ke Lapandewa. Begitu juga pasar di Todombulu Sampolawa akan difungsikan ditahun depan, karena fasiltas pendukungnya telah rampung

“Pasar Todombulu fasiltas pendukung seperti air dan litrik sudah masuk, ada kantor, musholah serta toilet telah memadai. Arus angkutan umum juga akan diatur untuk singgah kesitu,” tutupnya. (*)




Pentingnya Kearsipan Sebagai Memori Kolektif Daerah

 

Peliput : Amirul

BATAUGA,BP-Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Buton Selatan menggelar sosialisasi kearsipan dalam rangka koordinasi penyelenggara kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Busel.

Kegiatan tersebut diikuti dari unsur seluruh OPD lingkup Pemkab Busel yang bertugas dalam kearsipan

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakan Baini Ali mengatakan tugas
kearsipan merupakan hal yang sangat penting. Dalam konteks daerah dan secara faktual dalam fenomena yang terjadi dalam kasus kearsipan dokumen, misalnya persoalan yang pernah terjadi antara Indonesia dan Malaysia yang memperebutkan pulau Ligitan dan Sipadan.

“Indonesia kalah karena arsip-arsip dan dokumen negara yang kita
miliki kurang, berbeda dengan arsip dan dokumen yang dimiliki oleh
Inggris dan Malaysia sangat memadai, akhirnya pulau itu lepas.
Disinilah letak pentingnya kearsipan,” kata Baini Ali saat ditemui
usai kegiatan di Aula Al Safitri, belum lama ini.

Dalam konteks daerah Buton Selatan ada fenomena yang terjadi terkait persoalan sengketa Pulau Kawi-Kawia antara Busel dan Kabupaten Selayar, kata Baini Ali, ketika Pemkab Busel kurang siap dengan dokumen sebagai file arsip yang tidak memadai terkait itu,
dikhawatirkan terjadi seperti kisah pulau Sipadan dan Ligitan

“Mudah-mudahan tidak terjadi, dan arsip dan dokumen masa lampau kita soal itu memadai, jadi kearsipan itu sangat penting sebagai memori kolektif dalam penunjang pembangunan daerah,” tuturnya

Persoalan lainnya, soal tapal batas yang kini terus mencuak
ditengah-tengah masayarakat. kata Baini Ali sebenarnya itu bukan
menjadi persoalan yang sangat serius jika arsip dokumen penetapan
tapal batas itu arsipnya tersimpan dengan baik

“Ketika dibutuhkan arsip-arsip masa lampau itu dibuka kembali
sewaktu-waktu ketika dibutuhkan sehingga tidak terjadi seperti ini,”
ucapnya

Lanjutnya, belum hal lain yang berkaitan di OPD-OPD, ketika
pengelolaan dan penataan kearsipan tertata dengan baik, ketika
dibutuhkan untuk menunjang pembangunan dimasa mendatang, Pemerintah daerah tidak akan kesulitan

“Sosilaisasi kearsipan ini gunanya untuk memberikan pembekalan awal kepada rekan-rekan yang bertugas di unit kearsipan masing-masing OPD termasuk kecamatan, sehingga mereka dapat memahami pentingnya arsip ini, menumbuhkan kesadaran untuk bisa melaksanakann tugasnya, mengeloal menata arsip masing-masing di OPD itu dengan baik dan ketika pimpinan membutuhkan arsip maka tidak akan kesulitan,” katanya
Mantan Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan mengatakan memang mereka yang bertugas menangani kearsipan adalah orang-orang yang tidak dianggap dan disepelekan, namun mereka yang bertugas yang menangani kearsipan merupakan tugas yang sangat penting karena menyimpan memori koletik daerah untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan dimasa depan.

“Arsip sangat penting untuk menyelamatkan orang dan daerah, menjadikan persoalan hukum ketika kearsipan tidak ditata dengan benar, apalagi tapal batas, jadi saya ingatkan teman-teman kecematan untuk menata kearsipan karena itu sangat penting,” imbaunya

Lanjutnya, jika kesulitan menyimpan dokumen-dokumen asrip daerah
tersebut, boleh diserahkan ke Dinas Kearsipan untuk kelola dan ditata
sebaik-baiknya, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan bisa diperlihatkan.

Ditambahkannya, sosialisasi kearsipan dalam rangka koordinasi OPD di Pemkab Busel ini menjadi langkah awal daerah dalam pengelolaan kearsipan, dan kedepan kegiatan ini dapat ditingkatkan lagi dengan kegiatan Bimtek terkait kerasipan, bagaimana menata, menyimpan dalam jaga waktu lama dokumen dan arsip tersebut, memberikan kode, nomor atau lainnya.

“Kedepan akan ada Bimtek soal ini, karena dengan hanya sosialisasi
mereka tidak cukup paham dan tidak maksimal saat menerapkan cara menyusun kearsipan dengan baik dalam keseharian bertugas,” tukasnya(*)