Diduga Warga Lawele di Buton Membakar Mobil dan Motor Polisi

Peliput: Alyakin
PASARWAJO, BP – Diduga tidak diberikan izin untuk buat acara joget oleh pihak kepolisian, Warga Desa Lawele Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton mengamuk. Alhasil mobil dan Motor polisi terbakar.

Informasi yang dihimpun Baubau Post, diperkirakan mobil dan motor kepolisian Polres Buton terbakar pada Minggu Pukul 01.00 Wita.

Salah satu pengguna media sosial (Medsos) atau Facebook dengan nama akun, Rhose Smilee menulis distatusnya pihaknya mengatakan Tragedi di Desa Lawele semalam, Hangus Mobil dan Motor Petugas (Anggota Polres Buton-Red), Tapi Allhamdulillah masih bawah pulang Nasi Bambu.

Selain menulis status, ia juga
mengupoload vidio mobil polisi yang terbakar dan gambar mobil polisi yang terbakar di Desa Lawele, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton.

Dari tulisan distatusnya sehingga mendapatkan komentar dari teman Facebooknya Muh Yusuf Iron dengan pertanyaan kacau lagi itu acara joget?

“Iy Srnior, Tp kacaux krna nda d izinkan acara joget, akhirx mengamuk warga,” Tulis Rhose Smilee saat mengomtari Muh Yusuf Iron di akun Facebooknya Minggu (21/10).

Ketika dikonfirmasi Media ini, Rhose Smilee mengakui saat kejadian dia berada di Desa Lawele, Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton.

“Tahamburmi orang-orang dan sayapun ikutan lari,” Katanya.

Sementara itu, Kapolres Buton, AKBP Andi Herman Sik ketika dikonfirmasi Baubau Post via telponnya belum memberikan komentar terkait peristiwa itu. (*)




Pengisian Jabatan Wabup Buton, DPRD Didemo

La Ode Rafiun: Pengisian Wakil Bupati Bukan Seperti Memilih Kepala Kampung

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Buton, La Ode Rafiun Spd menyebutkan Pengisian jabatan Wakil Bupati Buton (wabup) bukan seperti memilih kepala kampung. Sebab prosesnya haru merujuk pada peraturan perundang undangan.

“Ini bukan kita pilih kepala kampung, ini kita pilih wakil bupati yang tentu ada rambu rambunya,” Tegas Ketua DPRD Buton kepada Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Permehati Daerah Kabupaten Buton (AMPDK) di Aula kantor X Bupati Buton Rabu (17/10)

DPRD mengulur ngulur waktu, Kata dia, Dewan Perwakilan Rakyat senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan sesuai dengan tentang cara pengisian jabatan wakil bupati, olehnya itu, DPRD Buton memegang payung hukum sesuai dengan tata aturannya, syarat kepentingan politik, syarat dengan kebijakan politik serta syarat dengan aspirasi masyarakat untuk mendudukan cepat wakil bupati tetapi tidak serta merta kita memaksakan suatu kehendak, mengapa, lihat bupati, serahkan semua sama DPRD Buton.

“kita sekapakat, DPRD Sepakat memperhatikan aspirasi masyarakat, bahwa untuk mempercepat proses pengisian wakil Bupati, kita sepakat kita percepat, dan dan DPRD mulai dari merubah tata tertip, DPRD Buton telah melakukan itu, setelah itu bentuk pansus, tata tertip pemelihan itu kemarin selesai,” terangnya

Selesai ini, La ode Rafiaun Spd, menjelaskan tentunya DPRD Buton menkonfirmasikan kepada Biro hukum pemeirtah Provinsi untuk ditelaah dan diteliti, setelah diteliti pemerintah provinsi, maka DPRD kembali melakukan rapat dan selanjutnya memparipurnakan tentang tata tertip pemilihan wakil Bupati.

“Itu sudah sampai disitu, Setelah selesai di paripurnakan itu, maka DPRD akan membentuk panitia seleksi lagi, panitia seleksi pemilihan wakil bupati ini titik masuk akan paripurnakan pemiliahn wakil bupati bupati itu,” Ujarnya

Selain itu, ia menambahkan jangan bilang DPRD hanya duduk karena Dewan perwakilan rakyat sudah menjalan proses dan tahapan tahapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pengisian jabatan wakil Bupati buton yang akan mendapingi Bupati Buton.

“Kinerja DPRD Buton untuk memproses Ini tetap dilakukan, digenjot dan dipercepat, tetapi tidak kemudian kita menabrak pada aturan aturan yang telah ditentukan dalam rambu rambu tata cara pemilihan ini, Kita proses cepat, tetapi tidak kemudian kita menabrak,” katanya

Untuk meyakinkan dan menenangkan pengunjuk rasa, Ketua DPD PAN di Kabupaten Buton memberikan pencerahan dengan memberikan contoh bahwa disatu daerah di seluruh indonesia belum ada pengisian jabatan wakil Bupati sama dengan pengisian jabatan wakil Bupati Buton.

“Sekarang, Siapa yang pernah melakukan pemilihan wakil bupati berdasarkan peraturan pemerintah No 12 tahun 2016, satu daerah diseluruh indonesia, belum ada. hanya di Kabupaten Buton ini, selebihnya mereka menggunakan yang belum jelas dengan payung hukumnya,” katanya

Tetapi buton, lanjutnya, sudah mampu menciptakan tata tertipnya, setelah peraturan pemerintah No 12, dia jalan, dijabarakan tata tertip dan sudah selesai, kita bentuk pansus. Sudah terpilih lagi wakil Buapti kemudian dikonsultasikan supaya tidak salah. setelah itu, Masuk panitia seleksi.

“Pantia seleksi ini kita pilihmi, setelah terpilih kita paripurnakan, kita sahkan, kita kirim ke pak Bupati baru dilanjutkan di pemerintah provinsi dan mendapatkan persetujuan dari Kemendagri baru pelantikan, insyaalah kita akan melakukan percepatan tentang pengisian jabatan wakil Bupati Buton,” Tutup

Pantauan Baubau Post, Aliansi Masyarakat Permehati Daerah Kabupaten Buton (AMPDK) mendatangi kantor x Bupati Buton yang kini dijadikan kantor sementara oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Buton dengan membawa spanduk yang bertuliskan Meminta DPRD Segerah melakukan penetapan Wakil Bupati Buton dan Meminta DPRD mendenagrkan dan mengikuti aspirasi masyarakat untuk menetpakan Ibu Iis Elianti sebagai Wakil Bupati Buton dan aksi unjuk rasa di kawal ketat dengan perlengkapan lengkap oleh anggota kepolisian Polres Buton. (*)




Enam Kades di Buton Gugat SK Bupati di PTUN Kendari

– Polemik Pilkades

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dilaksanakan pada 21 September 2018 di Kabupaten Buton tidak berjalan dengan baik. Hasil Pilkades lalu terdapat enam kepala desa (kades) yang melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari.

Gugatan tersebut mengenai Surat Keputusan (SK) Bupati Buton Nomor 225 Tahun 2018 terkait dengan penetapan waktu pelaksanaan dan desa yang akan melaksanakan Pilkades.

“Iya, gugatannya sudah saya daftarkan di PTUN Kendari dengan Nomor Perkara 32/G/2018/PTUN.Kdi pada tanggal 10 Oktober 2018,” ungkap kuasa hukum penggugat Muhammad Taufan Ahmad belum belum lama ini.

Kata dia , keberadaan SK Nomor 225 itu baru diketahui kliennya setelah di pertengahan Agustus 2018 atau tiga bulan lebih setelah SK diteken bupati Buton. Namun disisi lain pelaksanaan Pilkades sangat mepet sehingga digelar pada 21 september 2018.

“Gimana mau urus persiapan pelaksanaan Pilkades saat itu, mereka juga disibukkan dengan permintaan laporan pertangungjawaban. Ini yang membuat klien kami sangat dirugikan,” jelasnya

Menurutnya, Pilkades serentak mestinya terlebih dahulu dicermati karena terdapat beberapa kades yang masa tugasnya baru berakhir pada 2019. Sementara kliennya yang mengikuti Pilkades serentak 2018 tidak sekalipun melanggar Pasal 54 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015.

“Para penggugat, hingga saat ini masih menjabat sebagai kepala desa dan belum dinyatakan berhenti atau diberhentikan sebagai kepala desa hingga 2019 nanti. Jadi SK 225 itu harus dibatalkan,” tandasnya

Untuk diketahui, nama para kades melakukan gugatan yakni Kades Kancinaa La Ode Zainudin. Ia mengantongi SK Bupati Buton Nomor 508 Tahun 2013 bertanggal 5 Juli 2013 dan masa berakhir tugas hingga 8 Juli 2019. Kades Matawia La Sut Arif yang memiliki SK Bupati Buton Nomor 506 Tahun 2013 tertanggal 5 Juli 2013 yang masa berakhir tugasnya hingga 8 Juli 2019.

Kades Kondowa Husni Ali yang masih aktif menjabat dibuktikan dengan SK Bupati Buton Nomor 217 Tahun 2016 bertanggal 28 Maret 2016. Masa akhir tugasnya hingga 28 Maret 2019. Kades Wolowa Manjus masih kantongi SK Bupati Buton Nomor 503 Tahun 2013 tanggal 5 Juli 2013 dan masa berakhir tugas sebagai kepala desa pada 8 Juli 2019.

Kades Mega Bahari La Mothar memiliki SK Bupati Buton Nomor 502 Tahun 2013 tertanggal 5 Juli 2013 dan berakhir pada 8 Juli 2019. Kades Suka Maju Bosman memiliki SK Bupati Buton Nomor 250 Tahun 2016 tertanggal 5 April 2016 dan masa berakhir tugasnya pada 5 April 2019. (*)




Polsek Pasarwajo Buka Posko Bantuan Korban Bencana Alam Sulteng

 

Peliput : Alyakin

PASARWAJO, BP – Polsek Pasarwajo membuka posko untuk bantuan gempa dan tsunami di Palu/Donggala Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Tujuannya untuk menampung bantuan dari masyarakat khsusnya di Kabupaten Buton, sehingga dapat meringankan beban korban yang terkena musibah bencana alam.

Masyarakat Kabupaten Buton yang berniat membantu korban gempa dan tsunami di Palu/Donggala dapat dititipkan di Polsek Pasarwajo. Nantinya bantuan itu akan disalurkan melaui jalur laut dengan menggunakan kapal pelni atau via Pos.

“Untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Palu/Donggala Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), itu tujuannya,” jelas Kapolsek Pasarwajo, Iptu La Ode Made SH, Jumat (05/10).

Sejak Kamis (04/10) posko bantuan kemanusian diduka di Kantor Polsek Pasarwajo. Masyarakat Kecamatan Pasarwajo dan Kecamtan Wabula memberikan bantuan barang dan sembako seperti pakaian, popok bayi, mie instan, air minum, maupun uang.

“Kita sampaikan kepada masyarakat untuk membelanjakan dalam bentuk sembako,” ungkapnya.

Pembukaan posko kemanusian kata Made, tidak ada batasan waktu selagi masih ada niat masyarakat kabupaten Buton yang ingin memberikan bantuan.

Pihaknya mengajak masyarakat Kabupaten Buton untuk menyumbangkan sebagian rezekinya demi membantu para korban gempa yang melanda Sulteng.

“Masyarkat yang ingin menyumbang sebagian rezekinya, silakan datang di Polsek Pasarwajo, agar niat baiknya untuk membantu saudara-saudara kita dapat langsung diterima,” tutupnya. (*)




Bawaslu Warning Pemasangan Iklan di Media Massa

Harus Sesuai PKPU

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara mengimbau kepada seluruh peserta pemilu agar tidak melakukan kampanye melalui media massa sebelum tanggal 24 Maret-13 April 2019. Meski belum ditemukan pelanggaran yang dilakukan para peserta pemilu.

Hal ini dimaksudkan kepada calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Buton, DPD atau LO Calon Wakil Presiden dan Calon Presiden yang melakukan kampanye di media massa baik itu elektronik, cetak, dan media daring (online).

Ketua Bawaslu Kabupaten Buton, Maman menghimbau agar para peserta pemilu tahun 2019 mengikuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Belum ada laporan yang kami terima, tapi kami terus mengimbau kepada peserta pemilu agar mematuhi aturan yang ada,” imbuhnya

Menurutnya, aturan mengenai kampanye malalui media massa tersebut tertuang dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 12 juta.

“Iklan dimedia massa waktunya 21 hari dan berakhir sampe dibukanya masa tenang sesuai ketentuan Pasal 276 itu, kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat 1 huruf f dan g, pada huruf f,” jelasnya.

Untuk peserta pemilu yang melakukan kampanye di media sosial (Medsos), peserta pemilu wajib mendaftarkan akunnya ke KPU setempat. Jika tidak, akan dikenakan sanksi administrasi serta sanksi penghapusan akun.

Waktu pendaftaran akun itu dilakukan sehari sebelum tahapan kampanye yang dimulai pada 23 September 2018 lalu. Dijelaskan, sesuai Peraturan PKPU nomor 23 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dalam PKPU nomor 28 dan PKPU 33 tahun 2018 pasal 35 yaitu peserta pemilu dapat melakukan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e yaitu peserta pemilu dapat membuat paling banyak 10 akun untuk setiap jenis aplikasi.

“Paling banyak 10 akun untuk setiap jenis aplikasi, tapi itu kami akan koordinasikan dulu ke KPU, mengenai sanksi yang tidak mendaftarkan akun resminya yaitu sanksi administrasi saja seperti penghapusan akun,” tegasnya. (*)




Peduli Korban Tsunami, BPBD Buton Buka Posko Bantuan

 

-Manafu: Dua orang Pegawai BPBD Buton Dikirim di Palu

Peliput Alyakin

PASARWAJO, BP – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buton, membuka posko bantuan. Pembukaan Posko tersebut untuk membantu korban bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tepatnya di Daerah Palu/Donggala.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manafu ketika dikonfirmasi sejumlah awak media mengatakan, Pembukaan posko bantuan untuk membantu saudara saudara kita yang terkena musibah di Sulawesi Tengah.

“BPBD Buton itu membuka posko bantuan, untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah di Palu dan Donggala,” kata Manafu

Bantuan yang akan diberikan pada korban yang terkena bencana alam di Palu, Kata dia, Sembako, Air mineral dan Pakaian bekas.

Dikatakan, Jika ada masyarakat yang menyumbang dalam bentuk uang maka BPBD Buton akan membelanjakan dalam bentuk barang sesuai kebutuhan saudara saudara kita yang ada di Palu Sulawesi Tengah (Sulteng)

“Tapi kalo ada masyarakat yang menyumbang, maka kami akan belanjakan dalam bentuk barang, tetapi tidak diwajibkan Uang,” katanya

Dalam proses penyaluran bantuan pada korban bencana alam di Palu-Donggala Provinsi (Sulteng), Manafu menjelaskannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buton telah teroganisir dengan BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) karena di Kota Kendari ada pesawat yang akan membawahnya.

“Kita teroganisir satu yaitu di BPBD provinsi dan kalo sudah terkumpul semua, maka kita akan koordinasikan di provinsi, karena disana ada pesawat Hercules yang bisa mengangkut barang ke lokasi bencana (Palu-Donggala-Red),” katanya

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDD) Kabupaten Buton juga mengirimkan anggotanya dua orang di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk bersama sama dengan relawan lainnya untuk membantu korban bencana alam.

“Kita juga kirim dua orang anggota untuk diperbantukan disana,” tutupnya

Untuk diketahui, masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan untuk korban tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buton menerima segala bentuk bantuan dan dapat diantar langsung di Kantor BPBD tepatnya belakang kantor Bupati Lama.




Perpustakaan Cinta Baca Buka Cabang Baru di Buton

 

Peliput: Arianto W

PASARWAJO, BP – Perpustakaan Cinta Baca cabang Baubau, bakal meresmikan dua posko baca di Kabupaten Buton. Guna, mendekatkan masyarakat pada sumber reverensi penunjang ilmu pengetahuan.

Koordinator lapangan (Korlap) Taman Baca Pasarwajo, Yustar Sidabone saat dikonfirmasi Baubau Post, Senin (01/10), mengatakan sebelumnya jumlah posko yang tersebar dilingkup wilayah Buton Induk sebanyak tujuh posko. Akan tetapi saat ini sudah berkurang tiga, sehingga menjadi empat posko.

“Sebenarnya ada tujuh, namun karena tiga posko lain tidak bisa mengelolah posko baca dengan baik, maka saya tutup saja,” jelasnya.

Untuk itu, mewakili kepala perpustakaan taman baca Baubau, ia kembali membuka dua posko baca di dua Kecamatan, yakni Pasarwajo dan Lasalimu Selatan. Namun saat ini belum dapat diresmikan, karena masih ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi salah satunya dengan membagi formulir persetujuan masyarakat minimal 100 orang.

“Kita harus menyebarkam formulir persetujuan masyarakat akan pengadaan posko baca. Sekarang sudah mencapai 30 orang,” ungkapnya.

Dikatakannya, tanggapan masyarakat setempat sangat positif dan mendukung pengadaan posko baca itu. Sebab, sumber reverensi yang disediakan tidak hanya untuk anak usia dini melainkan juga untuk kalangan remaja.

“Rata-rata mereka mendukung karena sumber reverensi yang disiapkan juga dapat digunakan oleh masyarakat dewasa,” tutupnya (#)




Sempat Terbengkalai, Program Dedikasi Anak Kini Berjalan Kembali

 

Peliput: Arianto W

PASARWAJO, BP – Perpustakaan Cinta Baca Baubau kembali membuka program Adopsi Sekolah dan Kelompok Belajar Keluarga (KBK). Sebelumnya sempat terbengkalai karena kurangnya anggota pengelola.

Kepala Perpustakaan Cinta Baca Baubau, Yudi, melalui Korlap Taman Baca Pasarwajo, Yustar Sidabone saat dikonfirmasi Baubau Post, Senin (01/10), mengatakan pihak perpustakaan sempat menyelengarakan program dedikasi untuk meningkatkan minat baca anak, salah satunya Kelompok Belajar Keluarga (KBK) dan Adopsi Sekolah. Namun karena dibatasi jumlah anggota pengelolah posko masing-masing wilayah, maka program itu terpaksan diberhentikan.

“Kami perna jalankan program Adopsi sekolah, dan KBK, namun tidak berjalan lagi karena kurang anggota,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya akan kembali menjalankan beberapa program terkait. Guna, menyediakan kebutuhan anak dalam mengasah kemampuan membaca dan memperoleh pengetahuan baru melalui sumber reverensi buku umum. Selain itu, ditambahkan dengan pengantar motivasi sehingga anak-anak dapat terinspirasi dan terdorong untuk meningkatkan minat bacanya.

“Program ini harus berjalan kembali, karena bernilai edukasi dan memperoleh pengetahuan baru bagi yang baca,” ungkapnya.

Melalui program itu, pihak perpustakaan berharap agar masyarakat dapat berpartisipasi, minimal mendukung pelaksanaan program adopsi dan KBK.

“Masyarakat harus mendukung program ini karena program ini berdedikasi dan banyak manfaatnya, tutupnya (#)




Warga Minta Bupati Buton Copot Lurah Wasaga

 

Peliput Alyakin

PASARWAJO, BP – Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Wasaga (AMPW) melakukan aksi unjuk rasa di Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton Senin (01/18). Dalam orasinya mereka meminta Bupati Buton agar memberhentikan Lurah Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Senin (01/10).

Diperkirakan pada Pukul 09.30 wita kantor kelurahan Wasaga disegel, dan penyelegelan terus dilakukan apa bila Lurah Wasaga, La Sia tidak di Copot atau diberhentikan sebagai Kepala Kelurahan.

“yang pasti, apabila dalam tempo 7 kali 24 jam setelan diserahkannya surat pernyataan ini ke Bupati Buton dan tidak diindahkan maka penyegelan tetap kami lakukan dan memboikot seluruh aktifitas pemerintahan Kelurahan Wasaga,” tegas Koordinator Lapangan (Korlap) Sardi Daud di Depan Kantor Kelurahan Wasaga

Menurutnya, Lurah Wasaga, La Sia telah bertindak sewenang-wenang dalam pengangkatan Ketua LPM karena telah mengabaikan dan melecehkan hasil keputusan panitia pemilihan ketua LPM Kelurahan Wasaga yang sebelumnya telah dibentuk dan disepakati oleh masyarakat Wasaga.

“Sebelumnyakan sudah ada rapat musyawarah umum dan sudah ada panitianya, tapi kenapa tiba-tiba dia (La Sia) malah menunjuk sendiri ketua LPM, dan yang ditunjuk ini sudah bekerja selama 12 tahun tidak pernah mempertanggungjawabkan tugasnya,” katanya

Selain itu, La Sia juga dituding kerap melakukan pungutan liar kepada masyarakat seperti pengurusan surat izin kayu dan pengurusan-pengurusan lainnya. Parahnya, kata mereka Lurah Wasaga sering melakukan eksploitasi kayu di Hutan Adat Wasaga untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya tanpa diketahui oleh Parabela dan/atau Sara Wasaga sebagai pimpinan masyarakat adag.

“Dan beberapa pengolah kayu ketika ditangkap masyarakat kerap kali mengandalkan surat sakti Lurah Wasaga, Lurah Wasaga juga sangat diskriminatif dan nepotisme dalam pelayanan kepada masyarakat terutama menyangkut masalah kesejahteraan” bebernya.

Tidak hanya itu, Tambahnya, Kepala Kelurahan Wasaga, La Sia juga telah menghinakan para kepala lingkungan (kepala kampung) yang dijadikan sebagai tukang buka kantor lurah dan cleaning serviks.

Untuk diketahui, hingga berita ini diterbitkan belum Kepala Kelurahan Wasaga, La Sia belum dapat dikonfirmasi pasalnya Pihaknnya tidak berada di Kantor kelurahan. (*)




Setda Buton Tidak Adakan Proyek Fisik

– Sunardin: Sementara Menunggu Penetapan APBD-P

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Dalam Anggaran Perubahan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018, Sekretariat Daerah (Setda) Buton tidak mengadakan proyek fisik. Pasalnya anggaran kegiatan fisik tahun ini nilainya di bawah Rp 200 juta.

“Tidak ada kegiatan fisik yang ditender, karena anggaran tidak ada yang mencapai 200 juta ke atas. Sambil menunggu penetapan APBD-P,” ungkap Kabag Pembangunan Setda Buton, Sunardin ketika dikonfirmasi Baubau Post.

Kata dia, kemungkinan besar pada APBD-P sudah tidak ada kegiatan fisik yang anggarannya di atas Rp 200 juta di Setda Buton.

Sunardin mengaku belum mengetahui secara pasti total anggaran perubahan di Setda. Pihaknya masih menunggu penetapan APBD-P di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton.(*)