Iis Eliyanti resmi jabat Wakil Bupati Buton

Laporan: Hasrin Ilmi

KENDARI,BP-Iis Elianti resmi menduduki jabatan Wakil Bupati Buton periode 2017-2022 setelah dilantik Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H Ali Mazi SH di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra selasa (15/01).

Pelantikan Iis Elianti ini berdasarkan SK Mendagri Nomor 132.74- 8827 tahun 2018. Iis Eliyanti, dilantik bersamaan dengan Bupati Kolaka danWakil Bupati Kolaka terpilih periode 2019-2024, H Ahmad Syafei SH MH dan Muh Jayadin SE.

Gubernur Sultra Ali Mazi usali pelantikan dalam sambutannya berpesan agar seluruh kepala daerah yang telah dilantik dapat menjaga amanah dalam menjalankan tugas.

“Tidak ada lagi perbedaan pandangan, dan harus menerima kepala daerah yang baru dilantik. Semua masyarakat Kolaka maupun Buton harus dukung kepala daerah demi kemajuan daerah dan percepatan pembangunan,” ungkapnya.

Khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, Ali Mazi menekankan agar keduanya dapat lebih profesional, transparan dan akuntabel dalam memimpin daerah. Selain itu ia juga meminta kepala daerah agar bekerja maksimal di daerahnya termasuk menanggulangi kemiskinan masyarakat.

“Untuk Wakil Bupati Buton semoga secepatnya dapat menyesuaikan diri, dan segera bekerja bersama bupatinya La Bakry. Intinya semua yang baru dilantik agar bekerja dengan baik dan membangun daerah,” tutupnya.

Untuk diketahui Iis Elianti terpilih menjadi Wakil Bupati Buton dilakukan oleh DPRD Buton tanggal 19 november 2018 lalu. Dengan pelantikan ini maka tercatat ia (Iis Elianti-red) sebagai perempuan pertama yang menduduki jabatan tersebut. (***)




Pekan Depan Bawaslu Buton Bakal Tertibkan APK

Laporan: Hasrin Ilmi

PASARWAJO,BP-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buton pekan depan akan melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK). Termasuk semua benda dalam bentuk lain yang tidak memenuhi unsur kampanye.

Demikian diungkapkan Ketua Bawaslu Buton Maman kepada Baubau Post via telepon selulernya jumat (04/01).

Dikatakan, penertiban APK atau bahan kampanye serta alat peraga atau semua benda dalam bentuk lain yang tidak memenuhi unsur kampanye yang dibuat dan dipasang peserta pemilu akan ditertibkan. Pasalnya, banyak APK dan alat kampanye terpasang tidak sesuai pada tempatnya.

“Sesuai jadwal kita mulai tanggal 7 Januari,”katanya.

Lebih lanjut dikatakan, yang menjadi sasaran penertiban Bawaslu melakukan penindakan berdasarkan pada lokasi, estetika lingkungan, izin pemasangan dan materi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

Apalagi, sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi dan himbauan kepada peserta pemilu untuk menurunkan APK yang tidak sesuai aturan.

“Kita juga sudah pernah menghimbau dan sosialisasi kepada peserta pemilu,”katanya.

Selain APK kata Maman, pihaknya juga akan menertibkan stiker atau branding yang memuat citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karateristik peserta pemilu yg terpasang pada kendaraan transportasi umum dan kendaraan milik pemerintah.

“Harapan kita pelaksanaan kampanye berjalan dengan baik dan penempatan APK sesuai dengan aturan sehingga semua peserta pemilu mendapat porsi yang sama dalam penempatan lokasi kampanye,”tutupnya. (***)




Tingkatkan Status RSUD Buton, Bappeda Siapkan Rp 200 Juta

Peliput Alyakin

PASARWAJO, BP – Untuk meningkatkan status rumah sakit, Pemerintah Kabupaten Buton melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah menyiapkan anggaran Rp 200 Juta guna persiapan izin lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Izin lingkungan RSUD Buton yang direncanakan Bappeda untuk melengkapi syarat akreditasi, sehingga masyarakat bisa menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Insya Allah pelayanan BPJS bisa. Mudah-mudahan dengan anggaran yang ada meski belum maksimal, akreditasi bisa dilakukan,” jelas Kepala Bappeda Buton, Ahmat Mulia Ketika dikonfirmasi Baubau Post belum lama ini.

Meski Anggaran yang telah disiapkan pemerintah Kabupaten terbatas, namun pihaknya berharap untuk syarat izin lingkungan dapat di bantu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buton.

“Alhamdulillah lingkungan hidup siap membantu, Kami siapkan anggaran dalam rangka diakreditasi,” terang Ahmad Mulia

Dijelaskan, akreditasi di RSUD Kabupaten Buton harus dilakukan, sebab izin lingkungannya merupakan salah satu syarat pada fasilitas kesehatan yang wajib dipenuhi sehingga dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

“Mulai Juni 2019 seluruh rumah sakit yang melayani BPJS kesehatan harus memiliki akreditasi,” jelasnya

Kata dia, sesuai hasil rapat terakhir dengan tim akreditasi, ada beberapa izin yang harus dipenuhi diantaranya izin lingkungan termasuk izin alat pembakaran hasil limbah rumah sakit. (*)




Polres Buton Berhasil Turunkan Gangguan Kamtibmas

Peliput Alyakin

PASARWAJO, BP – Adanya cipta kondsi serta operasi singkat yang dilakukan anggota Polres Buton pada tahun 2018 dengan sasaran Minuman Keras (miras) dan Senjata Tajam (Sajam), gangguan Kamtibmas di Kabupaten Buton untuk tahun 2018 menurun drastis jika dibandingkan dengan tahun 2017.

“Secara umum untuk situasi Kamtibmas selama tahun 2018 relatif menurun dibanding dengan kriminalitas yang terjadi pada tahun 2018,” Terang Kapolres Buton, AKBP Andi Herman Sik saat melakukan Konfrensi Pers di Aula Polres Buton belum lama ini

Adapun tren ganguan Kamtibmas, kata dia, kejahatan kovesional yang terjadi ditahun 2017 sebanyak 382 tindak pidana dengan jumlah penyelesaian 258 kasus sebanyak 68 persen. Sementara di tahun 2018 jumlah tindak pidana menurun sebanyak 182 kasus dan diselesaikan 136 atau 75 persen.

Kejahatan kekayaan pada tahun 2017 terjadi tujuh perkara namun tiga diselesaikan dan pada tahun 2018 terjadi satu perkara dan diselesaikan tiga.

“Jadi jumlah kasus turun enam kasus, sedangkang jumlah penyelesaiannya 0 Persen, kejahatan Kontinjesi untuk 2017 satu perkara selesai tiga kemdian 2018 itu tidak ada kejadian, jadi jumlah keseluruhan 2017 sebanyak 394 kasus sementara 2018 sebanyak 268 kasus jadi turun 208 kasus,” Jelasnya

Untuk Indeks Ganguan Kamtibmas Selama tahun 2018 untuk kasus perjudian sebanyak lima kasus selesai dua, perizinan sebanyak lima kasus dan diselesaikan tiga, pengrusakan 10 kasus diselesaikan empat kasus, curi biasa sembilan kasus diselesaikan enam kasus, penganiyaan biasa 62 diselesaikan 53 kasus, pengkroyokan 15 diselesaikan sembilan, sajam 12 diselesaikan 14, pengancaman delapan diselesaikan semuanya KDRT delapan kasus diselesaikan lima dan pencabulan 17 diselesaikan enam.

Sementara itu, dikonfirmasi Baubau Post usai konfrensi Pers, Kapolres Buton mengatakan meski perkara kasus ringan telah menurun, namun di tahun 2018 ini untuk kasus pencabulan masih lumayan tinggi sehingga pihaknya pada tahun 2019 akan memprioritas kembali sehingga kasus tersebut menurun.

“Penurunan jauh sekali perkara kasus ringan ditahun 2017 itu jauh menurun, ada satu kasus di tahun 2018, kasus pencabulan masih lumayan tinggi dan itu masi prioritas untuk bagaimana menekan agar kejaian tersebut agar tidak kembali,” katanya

Kapolres Buton Kembali menjelaskan, menurunnya kejadian kamtibmas di tahun 2018 karena tidak terlepas dengan upaya Pelaskaanaan operasi cipta kondisi, operasi singkat dengan prioriotas minumnan keras (Miras) dan Senjata Tajam (Sajam).

“Meamang selama 2018 hasil operasi ,terhitung januari hampir 10 ton, jika miras terlepas dimasyarakat luar biasa signifikan akan meninggkat,” tandasnya.(*)




Pemilu Damai 2019, Kapolres Buton Sebut Kontribusi Media Besar

Peliput Alyakin

PASARWAJO, BP – Insan pers dan media mempunyai kontribusi besar terhadap damainya pemilu di tahun 2019. Hal ini diungkapkan Kapolres Buton, AKBP Andi Herman Sik ketika dikonfirmasi sejumlah awak media usai mendeklarasikan pemilu damai dan sejuk
di Aula Polres Buton pada Senin 31 Desember 2018.

“Karena damainya pemilu ini sangat besar kotribusihnya dari rekan rekan media, terkait dengan pemberitaan berimbang kemudian, penyebaran beritah hoax,” kata AKBP Andi Herman Sik

Jelang pemilu 2019, kata dia, diharapakan rekan rekan media untuk bersama-sama menangkal pemberintaan hoax atau berita berita bohong yang tersebar di masyarakat.

Orang nomor satu di Polres Buton ini menjelaskan, jelang pemilu 2019 kondisi Kamtibmas masih tetap terjaga dan relatif kondusif

“Alhamdulilah setelah memasuki tahapan kampanye, untuk situasi kamtibmas menjelang pemilu belum ada gangguan mungkin akan dan sampai saat ini masih tetap terjaga dan relatif kondusif,” katanya

Pihaknya selalu memanfaatkan momen untuk mendeklarasikan pemilu damai misalnya saat melakukan upacara upacara maupun momen momen tertentu.

“Selama menjelang pemilu ini, setiap momen selalu kami manfaatkan untuk melakukan deklarasi, upacara upacara, kumpul masyarakat momen tertentu, harapannya masyarakat yang ada dimensednya itu damai,” tandasnya.(*)




DPRD Tetapkan APBD Buton Tahun 2019 Capai Rp 750 Miliar

Peliput : Alyakin

PASARWAJO,BP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Buton menetapakan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton pada tahun 2019 sebesar Rp 750,934 Miliar di Aula kantor Eks Bupati Buton, Senin (31/1/18).

Sidang piripurna istimewa penetapan peraturan daerah tentang anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton pada tahun 2019 dipimpin langsung ketua DPRD Buton, La Ode Rafiun SPd dan turut hadir Bupati Buton, Drs La Bakry Msi, Setda Buton, Sejumlah Anggota Dewan, Para Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), perwakilan polres Buton dan TNI.

Pada Kesempatan itu, Bupati Buton, Drs la Bakry Msi mengatakan dipenghujung tahun 2018 telah mengukir sejarah diakhir tahun dalam rangka perbaikan dan pembangunan kabupaten Buton di tahun 2019.

Setelah mendengarkan pandangan fraksi, lanjutnya, bahwa penyelanggara pembangunan di tahun 2019 akan sukses seperti di tahun 2018. Tentunya semua itu bisa tercipta karena antar pihak eksekutif dan legislatif telah seiring dan sejalan pemahaman dalam semangat yang sama dalam membangun Kabupaten Buton.

“Kita telah menyelesaikan tugas bersama dalam mengawal pembangunan,” katanya

Kata dia, berdasarkan hasil evaluasi yang lalu terhadap rancangan APBD tahun 2019, maka dapat disampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp 750,934 Miliar yang bersumber dari PAD sebesar 19,157 Miliar, Dana Perimbangan sebesar 620,293 Miliar serta dari lain lain pemdapatan daerah yang sah sebesar 111,483 Miliar.

“Sedang pada belanja daerah mencapai 758,472 miliar, dimana di alokasikan pada belanja tidak langsung sebesar 407,056 Miliar dan belanja langsung sebesar 351,415 miliar, tentunya dampak dari besarnya belanja dibandingkan pendapatan daerah harus ditutupi oleh penerimaan pembiayaan agar terjadi keseimbangan antar pendapatan dan belanja daerah,” Katanya

Dengan terbatasnya anggaran tersebut, Orang nomor satu di kabupaten Buton menegaskan untuk manfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga dapat lebih bermanfaat kepada masyarakat sebab tantangan kedepan yang akan dihadapi semakin kompleks dalam mewujudkan kesejahtraan masyarakat.

“Banyaknya tantangan dan hambatan baik yang berasal dari internal pemerintah maupun eksternal dapat berpengaruh nyata manakala tidak di menage dengan baik, kerja sama yang harmonis merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan, peran pengawasan yang intensif utamanya dari dewan sangat dibutuhkan sehingga dapat mengantar pada terwujudnya pemerintah profesional dan pembangunan pro sumberdaya serta akuntabel,” Ujarnya

Menurutnya, perencanaan pembangunan yang dilakukan tentuhnya harus membutuhkan masukan baik secara empiris maupun kajian akademik guna penyempurnaannya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pendapatan asli daerah, perbaikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas perempuan, sektor pertanian, perrikanan.

“Akan memperkaya strategi dan akan dikaji secara tehnis sehingga penerepannya akan dapat dilaksanakan dan memuaskan kita bersama, dan semua hal itu membuhtuhkan penanganan yang serius guna dapat mengantar masyarakat pada gerbang kesejahtraan yang kita cita citakan bersama,”

Sementara itu, Bupati Buton, Drs La Bakry Msi ketika dikonfirmasi Baubau Post usai sidang rapat paripurna istimewa tentang penetapan rancangan APBD Tahun 2019 mengatakan Pencapaian pembangunan di tahun 2018 sudah sesuai dengan harapan.

“Pasti, kita capai targetnya sesuai dengan harapan kita,” Tutupnya

Untuk diketahui, Pembangunan infrastruktur yang telah direalisasikan oleh Pemerintah kabupaten Buton diantarahnaya jalan ibu kota kecamatan Pasarwajo, Jalan setiap kelurahn/Desa, troktoar, drainase dan pembenahan kawasan takawa, dan pada tahun 2019 di upayakan untuk disempurnakan kembali.(*)




Bupati Buton Terkesan Memaksakan Pelantikan Kepala Desa

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Pelantikan para kepala desa khususnya di wilayah Kabupaten Buton terkesan dipaksakan oleh pemrintah Kabupaten Buton, Pasalnya Surat Keputusan (SK) Bupati Buton ditangguhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, Kamis 27 Desember 2018.

“Mestinya belum ada pelantikan, karena SK Bupati Buton telah ditanggukan oleh majelis hakim, tidak bisa, pelantikan dilakukan bila sudah ada putusan ingkra di PTUN, Menunggu hasil ingkrahnya,” Jelas Gusman SH selaku kuasa hukum para kepala desa yang menggunggat di PTUN ketika ditemui Baubau Post disalah satu tempat di kecamatan Pasarwajo, Jumat (28/12)

Bupati Buton Drs la Bakry Msi mestinya patuh terhadap hukum karena Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan yang kami rasa sudah menangkan. Kata dia, Pelantikan para kepala desa yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Buton akan menimbulkan perkara hukum yang baru.

“Kurang lebih satu bulan itu baru ada putusan ingkra dari majelis hakim. Alhamdulilah kami menang dipengadilan kemarin dari hasil sidang lanjutan perkara dengan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTUN.KDI, Sifatnya ini adalah wajib dilaksanakan oleh tergugat, dan harusnya dia (La Bakry-Red) tunduk terhadap penetapan ini yang dilakukan oleh majelis hakim, karena sudah ada putusan penetapan penundaan dari pelaksanaan Pilkades serentak,” katanya

Atas dasar itu, pihaknya menilai pelantikan para kepala desa di sejumlah wilayah Kecamatan Kapuntori, Kecamatan Siotapina, Kecamatan Lasalimu oleh Bupati Buton Drs La Bakry adalah cacat hukum karena Pemerintah Kabupaten Buton terlalu
tergesa-gesa untuk melantik kepala desa terpilih.

“Pelantikan para kepala desa terpilih yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pada tahun 2018 mestihnya dilakukan setelah memiliki kekuatan mengikat atau sudah ada putusan ingkra dari majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kami sebagai kuasa hukum penggugat semakin yakin bahwa SK yang dikeluarkan Bupati Buton terkait Pilkades serentak tahun 2018 adalah syarat akan cacat hukum,” tegasnya

Kendati demikian, Pihaknya mengharapkan kepada Bupati Buton untuk bersabar dan menunggu sampai dengan adanya putusan ingkra di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Kota Kendari

“Kita harapkan Pak Bakry menunggu sampai dengan adanya putusan ingkra dari PTUN, dan pastinya dia sangat memahami soal hukum administrasi,” tandasnya

Untuk diketahui, Pemilihan kepala Desa (Pilkades) Serentak pada tahun 2018 di ikuti sebanyak 55 Desa dan sekitar 32 Desa di Kecamatan Kapuntori, Kecamatan Siotapina, Kecamatan Lasalimu sudah dilakukan pelantikan oleh Bupati Buton Drs La Bakry Msi dan Kepala Desa yang melakukan gugutan di PTUN Kendari yakni Kepala Desa (Kades) Bahari, Kades Wolowa, Kades Sukamaju,Kades Kondowa, Kades matawia dan Kades Kancinaa. (*)




Pria Gantung Diri di Pasarwajo Murni Kerena Bunuh Diri

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Satuan Reskrim Polres Buton memastikan korban La Yudi (20) yang ditemukan tergantung di Pohon nangka di Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton pada Kamis (13/12) lalu murni karena bunuh diri.

“Dia meninggal gantung diri bukan dibunuh,”Jelas Kasatreskrim Polres Buton, Iptu Najamuddin SH ketika dikonfirmasi Baubau Post di ruang kerja Sabtu (22/12).
Penyebab bunuh diri, lanjutnya, diduga karena urusan asmara. Berdasarkan hasil penyelidikan sebelum kejadian korban masih bersama rekan perempuannya.

Kata dia, korban diduga gantung diri sejak pagi hari dan sekitar pukul 15.30 wita, korban bawa ke rumah sakit umum daerah kabupaten Buton untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dokter Jari tangan korban telah kaku dan tidak bisa diluruskan, Bekas lilitan tali pada leher korban dan kondisi lidah menjulur keluar. Keluarga korban menolak dilakukan autopsi karena telah mengikhlaskan serta menganggap kematian korban meninggal karena bunuh diri.

“Saat kejadian kami juga langsung melibatkan dokter untuk memeriksa, dan kemaluan korban terdapat bercak sperma yang sudah mengering, ini membuktikan korban bunuh diri,” tandasnya

Sebelumnya di beritakan, Salah seorang warga dari Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, La Yudi (20) ditemukan tewas dalam kondisi tergantung di pohon nangka pada Kamis (13/12) lalu.

Sekitar pukul 13.00 Wita, korban yang akrab dipanggil La Umpa ditemukan tewas tepatnya di RT 5, Dusun Batuhau, Kelurahan Saragi oleh salah seorang warga Rais yang hendak pergi ke kebun.

Setelah melihat ada jenazah yang tergantung, Rais langsung menyampaikan pada masyarakat Dusun Batuhau. Kemudian warga berbondong-bondong melihat korban di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

“Saya berlari untuk menyampaikan pada masyarakat di kampung,” ungkap Rais.

Sementara itu, salah satu warga yang enggan dikorankan namanya mengakui kedatangannya di TKP untuk melihat korban yang diduga tergantung di Pohon Nangka. Dirinya cukup terkejut mendengar ada penemuan mayat tersebut.

“Saya masih potong kayu, saya dengar ada yang gantung diri, langsung saya pergi lihat,” katanya singkat.

Pantauan media ini, korban tergantung dengan menggunakan tali nilon warna biru. Disekitar TKP, pihak penyidik Polres Buton menemukan sebilah pisau dan handphone dan jarak lokasi penemuan mayat dan permukiman warga sekitar satu kilometer.(*)




Berkas 11 Orang Pembakar Kendaraan Polres Buton Dinyatakan Lengkap (P21)

Dua Anak di Bawah Umur Divonis 1 Tahun

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Kasus Pembakaran kendaraan roda empat dan roda dua milik Polres Buton yang dilakukan Warga Desa Lawele, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Mingggu 21 Oktober 2018, kini masuk tahap dua di Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton. Polisi mengamankan 11 orang dewasa dan dua orang anak di bawah umur yang diduga merupakan pelaku.

“Sudah tahap dua, kemarin (19 Desember 2018- Red) kita sudah limpahkan ke Kejaksaaan Negeri” Kata Kasat Reskrim Polres Buton, Iptu Najamuddin, SH ketika dikonfirmasi Baubau Post di ruang kerjanya, Sabtu (22/12)

Kata dia, pelimpahan tersangka dilakukan setelah berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap oleh pihak Jaksa Penunut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton.

“Sepenuhnya sudah menjadi kewengan Kejaksaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Pasarwajo, ada 11 tersangka dewasa. ” Katanya

Adapun tersangka dewasa yang telah dilimpahkan berkasnya di Kejari Buton diantaranya inisial (AI), (RN), (SA), (HO), (SN), (IN), (FRD), dan (SUP). Atas perbuatanya pelaku dikenakan pasal 187, pasal 170, dan pasal 160 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Untuk diketahui, dua anak di bawah umur yang menjadi tersangka pembakaran sembilan unit roda dua (Motor) dan satu unit roda empat (mobil) kendaraan milik Polres Buton telah divonis satu tahun penjara oleh PN Pasarwajo pada 29 November 2018. Anak yang berstatus pelajar itu telah dibawa ke lapas Kelas II A Kota Baubau.(*)




Mantan Kades Rejosari Diamankan Polisi

Editor:Fardin JS

PASARWAJO, BP – Diduga melakukan tindakan korupsi dana desa (DD) tahun 2016 lalu,Aparat Kepolisian Polres Buton mengamankan mantan Kepala Desa (Kades) Rejosari, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton Afaruddin (68).

Kasat Resktrim Polres Buton, Iptu Najamudin SH, mengatakan pada 18 Desember lalu, pihaknya mengamankan tersangka Afrudin di Kabupaten Konawe Selatan. Sebelumnya tersangka telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang(DPO) Polres Buton, pasalnya saat dilaksanakan penyelidikan serta akan dilakukan klarifikasi tersangka meninggalkan daerah ke Konawe Selatan untuk berkebun.
“Kami telah gelar perkara di Polda untuk menetapkan sebagai tersangka pada 17 Desember dan disepakati dengan dua alat bukti,” katanya.
Setelah dilakukan penangkapan Kata Najamudin, pihaknya akan melakukan pemeriksaan dan dilakukan penahanan agar yang bersangkutan tidak meninggalkan tempat untuk menghilangkan barang bukti. Ia diamankan pihak kepolisian atas dugaan kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran dalam pekerjaan dan pengelolaan dana desa 2016 lalu.

“Dari hasil audit BPKP pada kasus tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 297 juta,” jelasnya.
Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU RI tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman 15 hingga 20 tahun pidana penjara.(*)