TNI/Polri di Buton Galang Dana untuk Korban Gempa Lombok

 

Peliput Alyakin

PASARWAJO, BP – Polres Buton bersama TNI melakukan penggalangan dana disejumlah titik di wilayah Kabupaten Buton. Penggalangan dana tersebut bertujuan untuk membantu korban bencana alam “Gempa” di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebagai bentuk kepedulian sesama insan manusia, Jajaran Polres Buton dan bersama anggota TNI turun ke jalan melakukan penggalangan dana disejumlah tempat di Kecamatan Pasarwajo yakni di pasar tradisional dan Triko mulai Jumat, 10 Agustus 2018.

Kapolres Buton Buton dikonfirmasi Media ini mengatakan, penggalangan dana dilakukan selama lima hari. Dana yang terkumpul akan dikirim melalui kantor Pos dan Giro dengan tujuan untuk membantu meringankan, mengurangi beban korban beserta keluarganya.

“Sampai lima hari nanti kita akan turun di jalan menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam di Lombok, NTB, dan dana yang sudah terkumpul di hari pertama sekitar Rp 7,5 juta,” Kata Andi Herman

Ditambahkan, masyarakat Buton sebenarnya banyak yang mau membantu saudara-saudara di Lombok, namun karena kurang mengetahui bagaimana caranya unituk menyalurkannya, sehingga Polres Buton bersama TNI berinisiatif turun ke jalan untuk melakukan penggalangan dana.

Selain itu, Orang nomor satu di Polres Buton tidak mempunyai target untuk penggalangan dana, namun pihaknya berharap kepada masyarakat Buton yang memiliki rezeki lebih dapat menyumbangkan sembako seperti beras dan sarung serta barang-barang lainnya yang bisa meringankan beban korban di Lombok.

“Bantuan yang akan dikirim itu, baik berupa uang, sembako dan barang-barang lainnya. kita kirim melalui PT Pos dan Giro, karena kebetulan pada tanggal 31 nanti pengiriman melalui Pos untuk bencana di Lombok,” tandasnya. (*)




Pelelangan Paket Proyek di Buton Capai 100 Persen

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Pelelangan Proyek di Kabupaten Buton dipastikan minggu ini rampung seluruhnya. Khusunya proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai anggaran Rp 200 juta.

“Terutama kegiatan DAK, sudah hampir rampung semua dilelang dan sudah dimasukan dalam RUP,” kata Kabag Pembangunan Setda Buton, Sunardin Dani dikonfirmasi Baubau Post.

Namun kata Sunardin, masih ada beberapa proyek yang belum dilelang. Sehingga pihaknya berharap, dalam minggu ini jadwal tahap tayang lelang sudah rampung.

“Alhamdulillah, rata rata lancar semua, SKPD sudah menyampaikan proses lelangnya di ULP,” katanya.

Untuk kegiatan yang dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU), Sunardin menambahkan, masih tahap persiapan seperti kegiatan di Sekretariat DPRD dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

“Belum ada satu kegiatan disana dan di PU juga masih ada beberapa kegiatan yang belum di lelang,” Tutupnya




Alumni SMANSAPAS 013, Gelar Baksos Literasi di Bajo Bahari

 

Peliput: Arianto W

PASARWAJO, BP – Alumni SMAN 1 PASARWAJO, angkatan tahun 2013 yang terhimpun dalam forum SMANSAPAS 013 PEDULI, menggelar program Bakti Sosial (Baksos) dengan membawakan materi LITERASI WEEKEND CARE.

Koordinator Lapangan (Korlap), Andini Claudia saat dikonfirmasi Baubau Post, Sabtu (23/06), mengatakan kegiatan yang diselenggarakan pada hari sabtu, pukul 01.00 sampai 04:30 WITA, merupakan bentuk kepedulian teman-teman angkatan 2013 untuk melalukan bakti sosial untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikan di Desa bajo Bahari, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton.

Untuk itu, berdasarkan hasil kesepakatan bersama seluruh angkatan 013 membuat program yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya dengan menggelar program Baksos, Literasi disejumlah Desa yang minim akan SDM.

“Kita membuat program yang bisa bermanfaat untuk orang lain, maka dari itu kita coba fokus di Literasi karena meilihat kondisi anak-anak masyarakat bajo agak kurang baca tulisnya,” jelasnya.

Dikatakannya, sejumlah anak Desa Bajo Bahari memiliki semangat belajar yang sangat tinggi namun minim akan fasilitas sarana pra-sarana yang memadai. Untuk itu, sebagai bentuk kepdulian forum SMANSAPAS 013 Peduli telah menyiapkan sejumlah fasilitas sarana pembelajaran yaitu berupa papan tulis, Buku, Pensil dan Penghapus untuk dibagikan kepada sejumlah anak sebagai sala satu media pembelajaran.

“Melalui program ini kita dapat memberikan beberapa materi ilmu untuk dipelajari oleh mereka, serta menghadiakan beberapa bingkisan yang berisi alat tulis dan snack,” ungkapnya.

Lanjut Andini, program Baksos Literasi, tidak hanya berjalan satu kali melainkan secara reguler dan membawa nama angkatan untuk lebih meningkatkan semangat literasi masyarakat.

“Teman-teman sangat mendukung program ini, terbukti dengan terkumpulnya anggaran sampai Rp2 Juta, dan menggunakan dana pribadi,” ujarnya.

Ia berharap agar anak-anak bisa lebih mengetahui bahwa cara memperoleh ilmu pengetahuan tidaklah monoton, melainkan masih ada sejumlah cara yang bisa digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan serta mampu mengasa kemampuan yang dimiliki.

Ia juga akan menjalin kerja sama dengan aparat desa yaitu karang taruna untuk memaksimalkan program tersebut, sehingga akan terus berjalan, bahkan lebih meningkat lagi.

“Kita akan bekerja sama dengan karang taruna desa untuk melanjutkan kegiatan kurang lebih 1 minggu sekali, sehingga kami akan mencari tempat lain lagi untuk dikunjungi,” tutupnya (#)




Maksimalkan Pembangunan Desa, Balitbang Lakukan Pendampingan Plus

 

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Buton melaunching proyek perubahan optimalisasi sistem keuangan desa melalui pendampingan plus di Aula Kecamatan Pasarwajo, beberapa waktu lalu. Program ini untuk mengoptimalkan program pembangunan desa di Kabupaten Buton.

Kepala Balitbang Kabupaten Buton Alimani mengatakan, sebagai peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat dua nasional, pihaknya mengambil tugas pokok, dan fungsi, finas atau jabatan yang lama di BPMPD dan bahkan sudah dilakukan penelitian dan kajian di lapangan.

“Kegiatan saya selaku Diklat Pim dua, kenapa itu yang diambil karena terkait tupoksi jabatan lama di BPMD,” kata Alimani

Kurang lebih 14 bulan menjabat sebagai Kepala BPMPD, Alimani memahami betul permasalahan permasalahan yang ada di desa. Sehingga diharapkan sistem keuangan di desa berjalan dengan baik dan optimal.

“Dalam rangka proyek perubahan Diklat kepemimpinan tingkat dua, dan selaku mantan kepala BPMD, saya mengoptimiliasasi penggunaan dana desa, program optimalisasi sistem keuangan desa, melalui pendampingan plus” Tegasnya

Menurutnya, kemampuan aparatur desa belum maksimal. Olehnya perlu adanya komitmen bersama untuk mengoptimalkan aplikasi sistem keuangan desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan evaluasi pembangunan program di Desa.

“Para kepala desa dan aparatnya dari sisi kemampuan sangat minim, apalagi dengan aturan yang sering berubah-ubah. dalam arti penyempurnaan perpajakaan, maka dibutuhkan pendamping plus,” ujarnya.

Dijelaskan, diperlukan keterlibatan antara Badan Perencanaan Pembangunan yang merupakan otoritas perencanaan, Inspektorat yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang memiliki otoritas, regulasi tentang aturan aturan pencairan dana desa.

Sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di desa dapat dilakukan secara transparan melalui sistem keuangan desa, dikarenakan perencanaan sering terlambat, tidak tepat waktu, itu akibat laporan pertanggung jawaban juga sering terlambat. (*)




Dugaan Ijazah Palsu Plt Bupati Busel Belum Mauk Kejari Buton

Peliput Alyakin

PASARWAJO, BP – Dugaan Kasus ijazah palsu SMP yang melibatkan Plt Bupati Busel H La Ode Arusani belum masuk di Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton, Pasalnya kasus tersebut ditangani Polda Sultra.

“Belum ada laporan,” Kata Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton Ardiansyah SH MH ketika dikonfirmasi Baubau Post diruang kerjanya Rabu (06/07)

Kata dia, Polda yang menangani Dugaan kasus terkait ijazah palsu SMP yang menjerat Plt Bupati Busel H La Ode Arusani

“Polda yang tangani, tapi bukannya Dihentikan dimimika,” Kata Ardiansyah

Meskipun kalau ada rekapnya nanti akan dikirim di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi sulawesi Tenggara, tetapi untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton sebab kasus tersebut masuk wilayah hukum Kejari Buton.

“Walaupun ada rekapnya nanti dikirim di Kejati, karena Polda yang mentangani bukan disini, Nanti mungkin disini disiapkan JPU, Meskipun laporannya di Polda,” Tutupnya




Operasi Ketupat Anoa, Polres Buton Terjunkan 110 Personil

 

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Pada operasi ketupat Anoa 2018, menerjunkan 110 personil dan menyiapkan 12 pos pengamanan (Pospam). Tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat selama Idul Fitri 1439 H

Kapolres Buton, AKBP Andi Herman Sik melalui Kabg Ops Polres Buton Kompol Daniel Rante dikonfirmasi usai apel operasi ketupat 2018 di halaman Polres Buton Rabu (06/06) mengatakan, pospam ditempatkan dititik strategis di Kabupaten Buton.

“Di ibu kota kabupaten, Kecamatan Pasarwajo yang akan ditempatkan di Pasar Sabho, Kaloko dan pertigaan simpangan tugu nanas, sisanya di setiap Polsek satu Pospam yang akan kita siapkan,” jelasnya

Pelaksanaan Operasi ketupat Anoa 2018 dilaksanakan selama 14 hari. Tujuh hari sebelum lebaran dan tujuh hari sesudah lebaran.

Selain itu lanjut Daniel, berdasarkan arahan Kapolri ada empat faktor yang perlu diwaspadai dalam pelaksanaan operasi ketupat, seperti ketersediaan pangan, keamanan, keselamatan dan penanggulangan terorisme serta pelaksanaan mudik yang aman.

Menurutnya, di wilayah hukum Polres Buton tidak ada istilah tidak rawan. Pasalnya setiap wilayah semua diutamakan pencegahan teroris.

“yang pasti polres buton, sudah siap mengamankan kegiatan kali ini. Tidak ada tempat-tempat yang diutamakan semua sama, karena dalam wilayah hukum polres buton ini kita utamakan selalu dalam keadaan aman dan kondusif,” tutupnya. (*)




Maksimalkan Pembangunan Desa, Balitbang Lakukan Pendampingan Plus

 

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Buton melaunching proyek perubahan optimalisasi sistem keuangan desa melalui pendampingan plus di Aula Kecamatan Pasarwajo, beberapa waktu lalu. Program ini untuk mengoptimalkan program pembangunan desa di Kabupaten Buton.

Kepala Balitbang Kabupaten Buton Alimani mengatakan, sebagai peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat dua nasional, pihaknya mengambil tugas pokok, dan fungsi, finas atau jabatan yang lama di BPMPD dan bahkan sudah dilakukan penelitian dan kajian di lapangan.

“Kegiatan saya selaku Diklat Pim dua, kenapa itu yang diambil karena terkait tupoksi jabatan lama di BPMD,” kata Alimani

Kurang lebih 14 bulan menjabat sebagai Kepala BPMPD, Alimani memahami betul permasalahan permasalahan yang ada di desa. Sehingga diharapkan sistem keuangan di desa berjalan dengan baik dan optimal.

“Dalam rangka proyek perubahan Diklat kepemimpinan tingkat dua, dan selaku mantan kepala BPMD, saya mengoptimiliasasi penggunaan dana desa, program optimalisasi sistem keuangan desa, melalui pendampingan plus” Tegasnya

Menurutnya, kemampuan aparatur desa belum maksimal. Olehnya perlu adanya komitmen bersama untuk mengoptimalkan aplikasi sistem keuangan desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan evaluasi pembangunan program di Desa.

“Para kepala desa dan aparatnya dari sisi kemampuan sangat minim, apalagi dengan aturan yang sering berubah-ubah. dalam arti penyempurnaan perpajakaan, maka dibutuhkan pendamping plus,” ujarnya.

Dijelaskan, diperlukan keterlibatan antara Badan Perencanaan Pembangunan yang merupakan otoritas perencanaan, Inspektorat yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang memiliki otoritas, regulasi tentang aturan aturan pencairan dana desa.

Sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di desa dapat dilakukan secara transparan melalui sistem keuangan desa, dikarenakan perencanaan sering terlambat, tidak tepat waktu, itu akibat laporan pertanggung jawaban juga sering terlambat. (*)




Pencairan Gaji 13 dan 14, Pemkab Buton Tunggu Intruksi Kemenkeu

Kurang Lebih Rp 20 miliar dianggarkan untuk PNS

Peliput Alyakin

PASARWAJO, BP – Pencairan gaji 13 dan 14 di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menunggu instruksi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Anggaran yang disiapkan kurang lebih 20 Miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), H Taslim melalui Kabit pembendharaan dan Akuntansi, Wa Ode ST Raymuna SE ketika dikonfirmasi Baubau Post di Kantornya belum lama ini mengatakan gaji 13 dan 14 tinggal menunggu instruksi dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkeu

“Anggaran sudah ada, Kita itu tinggal menunggu saja, kalau sudah ada instruksi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tetap dicairkan,” katanya

Dikatakan, kurang lebih 20 Miliar anggaran yang disiapkan berdasarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2863 dan besaran gaji yang diterima sesuai pangkat dan jabatannya.

Menurutnya, pencairan gaji 13 dan 14 dilakukan secara bertahap dan gaji PNS langsung dibayarkan melalui rekening masing masing dan pencairan tidak pernah terlambat.

“Gaji 13-14 diterima secara bertahap, setelah pencairan 13 mungkin besoknya baru gaji 14, pemanfaatan Untuk lebaran,
14 itu tunjangan lebaran, Anggaran sudah ada, karena dia menyatu dengan gaji,” katanya

Selain itu, Gaji 13 dan 14 tidak diperuntukkan kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Tengah Honorer Pasalnya, tengah Honorer dibayar secara suka rela oleh Pemerintah Daerah sehingga mereka tidak menerimanya.

“Honorer tidak, karena mereka bukan gaji, yang dibayarkan hanya gaji saja, PTT tidak, hanya PNS saja,” Tutupnya




Penerimaan CPNS di Kabupaten Buton Tunggu Surat KemenPAN

Peliput Alyakin

PASARWAJO, BP – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Diklat Daerah (BKPPD) Kabupaten Buton menunggu surat formal dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Untuk merealisasikannya, BKPPD Kabupaten Buton telah mengirimkan Ribuan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di pemerintah Pusat belum lama ini sehingga diharapkan Kabupaten Buton mendapatkan kuota dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)

Kabid Pengadaan Mutasi dan Informasi Kepegawaian BKPPD Kabupaten Buton, Zarmin SE, ketika dikonfirmasi Baubau Post di ruang kerjanya Rabu (23/5) mengatakan penerimaan CPNS dikabupaten Buton ada dan kemarin formasinya sudah dikirim di pemerintah pusat.

“Buton insyaallah ada, tapi belum tau waktunya kapan, belum ada surat dari KemenPAN,” Ungkapnya

Kata dia, Kemarin formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah dikirim hanya saja dikembalikan karena ada petbaikan tetapi semuanya sudah selesai.

“Kemarin sudah dikirim, hanya ada perbaikan perbaikan lagi, Mengisi formasi itu harus ada kriteria yang ditentukan oleh Pusat, Insyaallah, Munda Mundahan sudah bisa terpenuhi, kalau kita sudah selesai,” katanya

Menurutnya, Kuota Pegawai itu secara Nasional sehingga di bagi bagi secara profesional di setiap provinsi dan selanjutnya di bagi bagi di Daerah namun semua itu diatur oleh pemerintah pusat dan formasi CPNS yang terbanyak dikirim di pemerintah pusat yakni tenaga guru dan kesehatan.

“Ajukan Guru dan kesehatan, ada sekitar Ribuan, walaupun ribuan belum tentu semua terakomodir karena pusat yang menentukan, Yang jelas, kuata pegawai secara nasional terbagi provinsi, setelah itu dibagi di beberapa daerah,” terangnya

Selain itu, Meski perekrutan terbesar di Bidang tenaga Kesehatan dan Tenaga Keguruan tetapi tidak menyampingkan tenaga tenaga umum, misalnya Bidang Ekonomi, Hukum dan pertanian.

“Kalau kemarin tidak ada umum, seperti hukum, ekonomi, pertanian, tinggal kekurangan, tenaga guru dan kesehatan,” katanya

Ditambahkan, Dalam perekrutan CPNS di Kabupaten Buton, Tenaga magang dan K2 juga bisa mengikutinya dan tidak akan memengaruhi statusnya jika tidak lulus.

“2018 inikan masih ada formasi CPNS,
Insyaallah K2 itu ada hanya kita belum tau kapan waktunya, K2 bisa mengikuti CPNS, Tidak memengaruhi status K2nya, Kalau dia ikut tes dan berhasil maka K2nya dia lepas, kalau tidak lulus bisa statusnya tetap K2,”




La Bakry Optimis Kabupaten Buton Raih WTP

 

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI telah melakukan pemeriksaan administrasi keuangan dan pekerjaan fisik pembangunan Pemerintah Kabupaten Buton tahun anggaran 2017. Bupati Buton, Drs La Bakry Msi optimis, daerah yang dipimpinnya kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurutnya, pekerjaan yang dilakukan pemerintah daerah sudah memenuhi peraturan administrasi dalam pengelolaan keuangan.
“Kita sudah bekerja secara maksimal dan memenuhi segala peraturan yang berkaitan administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Harapan kita, apa yang kita capai itu bisa seperti tahun lalu,” kata La Bakry di Kantor Bupati, Senin (21/05)
Kata dia, ada temuan dalam pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK RI. Namun temuan tersebut sudah diselesaikan, sehingga diharapakan tahun 2018 pemerintah Kabupaten Buton kembali mendapatkan predikat WTP.
“Misalnya ada ada indikasi temuan kerugian, bisa dikembalikan kerugian negara, kecuali dia tidak mau mengembalikan itu urusannya APH,” ujarnya.
Hasil audit BPK RI dipastikan keluar akhir Mei 2018 sesuai jadwal. Sehingga pemerintah daerah bisa membuat laporan Pertanggung Jawabannya (LKPJ).
Kendati demikian, ditemukan adanya kekeliruan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tetapi persolan itu sudah dapat terselesaikan karena kerugian negara telah dikembalikan.
“Tapi itu sudah dipanggil BPK dan itu sudah dimintai untuk dikembalikan,” tandasnya. (*)