Penerimaan CPNS di Kabupaten Buton Tunggu Surat KemenPAN

Peliput Alyakin

PASARWAJO, BP – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Diklat Daerah (BKPPD) Kabupaten Buton menunggu surat formal dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Untuk merealisasikannya, BKPPD Kabupaten Buton telah mengirimkan Ribuan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di pemerintah Pusat belum lama ini sehingga diharapkan Kabupaten Buton mendapatkan kuota dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)

Kabid Pengadaan Mutasi dan Informasi Kepegawaian BKPPD Kabupaten Buton, Zarmin SE, ketika dikonfirmasi Baubau Post di ruang kerjanya Rabu (23/5) mengatakan penerimaan CPNS dikabupaten Buton ada dan kemarin formasinya sudah dikirim di pemerintah pusat.

“Buton insyaallah ada, tapi belum tau waktunya kapan, belum ada surat dari KemenPAN,” Ungkapnya

Kata dia, Kemarin formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah dikirim hanya saja dikembalikan karena ada petbaikan tetapi semuanya sudah selesai.

“Kemarin sudah dikirim, hanya ada perbaikan perbaikan lagi, Mengisi formasi itu harus ada kriteria yang ditentukan oleh Pusat, Insyaallah, Munda Mundahan sudah bisa terpenuhi, kalau kita sudah selesai,” katanya

Menurutnya, Kuota Pegawai itu secara Nasional sehingga di bagi bagi secara profesional di setiap provinsi dan selanjutnya di bagi bagi di Daerah namun semua itu diatur oleh pemerintah pusat dan formasi CPNS yang terbanyak dikirim di pemerintah pusat yakni tenaga guru dan kesehatan.

“Ajukan Guru dan kesehatan, ada sekitar Ribuan, walaupun ribuan belum tentu semua terakomodir karena pusat yang menentukan, Yang jelas, kuata pegawai secara nasional terbagi provinsi, setelah itu dibagi di beberapa daerah,” terangnya

Selain itu, Meski perekrutan terbesar di Bidang tenaga Kesehatan dan Tenaga Keguruan tetapi tidak menyampingkan tenaga tenaga umum, misalnya Bidang Ekonomi, Hukum dan pertanian.

“Kalau kemarin tidak ada umum, seperti hukum, ekonomi, pertanian, tinggal kekurangan, tenaga guru dan kesehatan,” katanya

Ditambahkan, Dalam perekrutan CPNS di Kabupaten Buton, Tenaga magang dan K2 juga bisa mengikutinya dan tidak akan memengaruhi statusnya jika tidak lulus.

“2018 inikan masih ada formasi CPNS,
Insyaallah K2 itu ada hanya kita belum tau kapan waktunya, K2 bisa mengikuti CPNS, Tidak memengaruhi status K2nya, Kalau dia ikut tes dan berhasil maka K2nya dia lepas, kalau tidak lulus bisa statusnya tetap K2,”




La Bakry Optimis Kabupaten Buton Raih WTP

 

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI telah melakukan pemeriksaan administrasi keuangan dan pekerjaan fisik pembangunan Pemerintah Kabupaten Buton tahun anggaran 2017. Bupati Buton, Drs La Bakry Msi optimis, daerah yang dipimpinnya kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurutnya, pekerjaan yang dilakukan pemerintah daerah sudah memenuhi peraturan administrasi dalam pengelolaan keuangan.
“Kita sudah bekerja secara maksimal dan memenuhi segala peraturan yang berkaitan administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Harapan kita, apa yang kita capai itu bisa seperti tahun lalu,” kata La Bakry di Kantor Bupati, Senin (21/05)
Kata dia, ada temuan dalam pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK RI. Namun temuan tersebut sudah diselesaikan, sehingga diharapakan tahun 2018 pemerintah Kabupaten Buton kembali mendapatkan predikat WTP.
“Misalnya ada ada indikasi temuan kerugian, bisa dikembalikan kerugian negara, kecuali dia tidak mau mengembalikan itu urusannya APH,” ujarnya.
Hasil audit BPK RI dipastikan keluar akhir Mei 2018 sesuai jadwal. Sehingga pemerintah daerah bisa membuat laporan Pertanggung Jawabannya (LKPJ).
Kendati demikian, ditemukan adanya kekeliruan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tetapi persolan itu sudah dapat terselesaikan karena kerugian negara telah dikembalikan.
“Tapi itu sudah dipanggil BPK dan itu sudah dimintai untuk dikembalikan,” tandasnya. (*)




Pemkab Buton Sediakan 4250 Sertfikat Tanah Gratis

– La Bakry: Tahun Ini Tuntas

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton bakal menuntaskan program pusat khususnya pembuatan sertifikat tanah gratis demi kesejahtraan masyarakat. Pembuatan sertifikat tanah gratis ini direncanakan tuntas pada tahun ini.
Sebanyak 4250 sertifikat tanah yang disediakan untuk masyarakat Kabupaten Buton. Namun untuk merealisasikannya, Bupati Buton Drs La Bakry Msi telah membahasnya dalam rapat koordinasi internal daerah yang diselenggrakan di Aula Kantor Bupati Buton Senin (05/21).
“Masih kurang 4250 lebih untuk tahun ini dan harus tuntas,” ungkap Drs La Bakry.
Dikatakan, program pertanahan merupakan program pemerintah pusat yang harus disukseskan di daerah. Sehingga semua pihak dilibatkan seperti camat, lurah dan para kepala desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk membuat sertifikat tanahnya.
“Mudah-mudahan kita bisa menggenjot semua sehingga target pusat di daerah kita bisa capai,” katanya.
Pihaknya mengakui, dari tahun ke tahun pengurusan sertifikat tidak mencapai target. Pasalnya masyarakat belum memahami atau kurangnnya kesadaran, sehinggga tidak konsen dalam memperjuangkan haknya.
“Pemerintah sudah memberikan kekeluasaan untuk masyarakat memiliki hak atas tanah, tapi pasti ada masalahnya yang mungkin dialami oleh masyarakat itu sendiri seperti soal pemahaman,” ujarnya.
Menurut orang nomor satu di Kabupaten Buton itu, pembuatan sertifikat tanah dapat membantu perekonomian masyarakat. Pihaknya berharap, pemerintah kecamatan maupun pemerintah lurah dan desa untuk intens dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Pertanahan di Kabupaten Buton, La Ariki SPtnh SH Msi menjelaskan, sertifikat tanah untuk lintas sektor nelayan 100, transmigrasi 350, pertanian 300, UKM 100. Yang telah disalurkan di Kelurahan Kamaru sebanyak 300 dan Desa Sribatara 50 sertifikat tanah.
“Pertengan tahun terbit 127, tetapi Inshaalah karena kegitan yang sifatnya punya terget tentu kami upayakan sebelum tahun anggaran kami sudah selesaikan,” tuturnya.
Dikatakan, jika antusias masyarakat dalam melakukan pengurusan tanah masih kurang. (*)




La Bakry Terget Enam Kursi Di DPRD Buton

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeerah (DPRD) Kabupaten Buton pada 2019 mendatag,ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Buton, Drs La Bakry Msi menargetkan enam kursi di DPRD Buton.

“Dari tiga dapil, kalau bisa dua,” Ungkap Ketua DPD Partai Golkar, Drs La Bakry Msi ketika dikonfirmasi Baubau Post Usai rapat kordinasi di Aula Kantor Bupati Buton Senin (21/05)

Setelah terpilih secara aklamasi menjadi ketua DPD partai Golkar pihaknya mulai menyusun struktur kepengurusannya mulai dari DPD, KOrcam dan Kordes sehingga dilantik secera serenntak dan kepengurusannya dilakukan satu dua hari ini.

“Tim Formatur yamg menysusun kepengurusan, insyaaalah mundah-mundahan satu dua hari ini selesai termaksud penjaringan caleg legislatif pilcaleg 2019,” katanya

Kata dia, Pada prinsipnya pengurus baru dapat bekerja maksimal untuk meyakinkan masyarakat bahwa kapasitas yang diajukan partai golkar layak untuk didukug.

“Masing-masing bekerja maksimal baik dari tingkat korcam dan kordes,” tutupnya




Brigjen Pol Iriyanto: Buton Aman dari Terorisme

Peliput Alyakin

PASARWAJO, BP – Kapolda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Brigjen Pol Iriyanto SIK menilai daerah Buton kondusif dari aksi terorisme.

“Insya Allah kalau disini Aman,” Jelas Kapolda Sultra, Brigjen Pol Iriyanto SIK ketika dikonfirmasi Baubau Post di Polres Buton Selasa (22/05)

Lebih lanjut dikatakan, Pihaknya meyakinkan kepada masyarakat provinsi Sulawesi Tenggara bahwa tidak ada ancaman dari terorisme.

“Walaupun ada fenomena atau kejala kejala ke arah sana, namun yakinlah tidak menjadi ancaman yang Faktual,” Tegasnya

Diwilayah hukumnya, Kapolda Sulawesi Tenggara tetap menjaga Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan melakukan pendekatan pada masyarakat.

“Disini kita mengacu pada Kamtibmas, jadi melalui pendekatan pada masyarakat,” katanya

Kendati Demikian, orang nomor satu di Polda Sulawesi Tenggara beserta anggotanya terus mengawasi dan mengantisipasi sehingga tidak terjadi diwilayahnya.

“Antisipasi, kita sudah ada antisipasi itu, kita sudah mengawasi kalau memang ada beberapa masyarakat atau orang orang ditargetkan, tapi belum ada masih aman,” tandasnya




Anggota Koperasi di Buton Bakal Dibina

 

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buton khususnya di bidang ekonomi, Dinas UKM dalam waktu dekat bakal melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota koperasi di Kabupaten Buton.

Tercatat, sebanyak 178 koperasi di Buton aktif dan berbadan hukum tetapi mempunyai kelemahan khsus di skil. Sehingga dengan diberikan pembinaan, pengawasan dan penghargaan kepada koperasi atau usaha kecil menengah dapat meningkatkan ekonomi.

“Makanya melalui kegiatan pembinaan nanti diharapkan dapat memotivasi koperasi, koperasi berprestasi bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya,” kata Kadis UKM Buton, Murtaba Muru dikonfirmasi Baubau Post belum lama ini.

Dalam memberikan pembinaan akan diisi oleh pemateri yang handal di bidangnya. Diharapkan koperasi mampu menggali potensi yang ada di masing-masing wilayah tiap kecamatan. Koperasi itu berupa, koperasi nelayan, simpan pinjam, pertanian, serba usaha, koperasi PNS, koperasi wanita, koperasi pemuda, koperasi TNI Polri dan koperasi pesantren.

Selain itu, pembinaan awal sudah dilakukan pada 10 koperasi dan anggota koperasi nanti mampu bekerja lebih baik, sehingga bisa memberikan peluang usaha pada anggota dan masyarakat secara umum.

“Koperasi harus mampu memberikan kemandirian ekonomi bagi anggota. Sehingga dapat memberikan peluang kerja bagi mereka dengan usaha yang dikembangkan melalui Koperasi,” Katanya

Pembangunan koperasi di wilayah Kabupaten Buton kata dia, sangat dirasa oleh masyarakat. Pasalnya tiap koperasi sudah memiliki simpanan pokok dan wajib yang dijalankan anggotanya. Bahkan beberapa koperasi seperti Koperasi Rojak sudah memiliki modal hingga Rp 7 Miliar, Koperasi Bunga Mekar Rp 3 Miliar, KMP Bunga Teratai Rp 1 Miliar. (*)




Nelayan di Buton Hilang di Perairan Batu Atas

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Salah seorang nelayan di Kelurahan Wagola Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, La Bunsia (58) dikabarkan hilang di perairan Batu Atas disekitaran Kabupaten Buton

Kabid pencegahan kesiabsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buton, Muh.rizal djalil, SH ketika dikonfirmasi Baubau Post Sabtu (12/05) pihaknya membenarkan adanya warga Wagola yang berprofesi nelayan hilang di perairan batu Atas

“Keluarga korban, sudah melaporkan pada Polsek dan meminta bantuan sama BPBD Kabupaten Buton untuk melakukan pencarian,” jelasnya

Untuk melakukan pencarian korban BPBD meminta bantuan pada instansi terkait seperti Polres, Polsek, dan Team SAR kota Baubau, kata dia, Perlatan BPBD Buton terbatas dan cuaca laut saat ini ekstrem.

“Jadi kita kerja sama dengan SAR melakukan pencarian korban, dengan instansi terkait Polsek dan Polres Buton, pencarian dilakukan hari ini,” katanya

Dikatakan, Korban pergi melaut pada Rabu (09/05-Red) namun sampai hari ini (Sabtu), korban belum pulang dirumah,

“Korban pulang dirumah sejak pergi melaut,” Katanya

Kendati Demikian, Pihaknya menghimbau kepada masyarakat pesisir diwilayah Kabupaten Buton khususnya para nelayan untuk berhati hati, Pasalnya pada musim mei dan juni cuaca alam kurang begitu bersahabat sehingga kita tidak menginginkan hal hal yang tidak diinginkan seperi tenggelam dan hilang.

“Pada musim timur, mei sampai Juni itu cuacanya ekstrim, Hujan disertai gelombang, angin kencang yang tidak menentu, dengan ketinggian gelombang itu diperkirakan 0,2 sampai dengan dua Meter,” Tutupnya. (*)




Armada Buton Eksen Sebut Inspektorat dan Kades “Main Mata”

– Dugaan Penyelewengan DD

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Masyarakat Desa Lawele yang tergabung dalam Aspirasi Masyarakat Daerah (Armada) Buton Eksen kembali mempertanyakan laporan tentang dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) Lawele pada tahun 2015, 2016 dan 2017 di Polres Buton, Rabu (09/05).

“Kami mempertanyakan ke penegakan hukum persoalan kasus penyalahgunaan Dana Desa di Desa Lawele,” Kata Korlap Armada Buton Eksen, Ikhsan SH, ketika dikonfirmasi Baubau Post di Kantor Polres Buton

Kata dia, masyarakat sebelumnya sudah melaporkan kepala Desa Lawele yang diduga menyalagunakan Dana Desa (DD) pada tahun 2015, 2016 dan 2017 di Polres Buton pada Desember 2017 lalu. Pihaknnya menuding Inspektorat dan kepala desa (Kades) melakukan kongkalingkong untuk meloloskan laporan pertanggungjawabannya.

“Kami menuding ada kerja sama, main mata antara kepala desa dan Inspektorat, untuk kemudian meloloskan laporan pertanggungjawabannya, karena tidak sesuai dengan fakta lapangan,” katanya.

Menurutnya, dalam proses pekerjaan di Desa Lawele yang dilakukan Kepala Desa amburadul, misalnya pekerjaan jembatan yang dilakukan tidak sesuai spesifikasi serta laporan keuangan DD di pihak Inspektorat tidak sesuai dengan fakta lapangan. “Jembatan yang dikerjakan itu tanpa tiang tetapi didalam spek itu ada, nah inilah yang kita lihat tidak tepat guna, karena tujuan pembangunan nasional itu tepat guna, tepat sasaran dan berkesinambungan dan itu harapan masyarakat,” ujarnya.

Untuk mengetahui adanya kerugian negara, Ikhsan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum serta mengharapkan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kembali laporan masyarakat trkait dugaan penyelewengan DD Lawele.

Selain itu, pihaknya merasa kecewa dengan pihak Inspektorat dan DPRD Buton. Pasalnya saat ingin bertemu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tidak kesampaian.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Buton, AKP Sugiri SH Sik dikonfirmasi Baubau Post membenarkan bahwa ada masyarakat sebelumnya sudah melaporkan dugaan dana desa Lawele pada Desember 2017 lalu.

“Saudara Ikhsan Kita terima disisi, memang sudah ada laporannya Desember 2017 lalu, Memang banyak kendala yang kita hadapi, bukan cuma Desa Lawele saja yang melaporkan, ada beberapa desa di Buton ini, terus dan Busel,” katanya.

Otomatis secara prioritas ditentukan kata dia, kita sudah menyurati pihak Inspektorat untuk investastigasi dilapangan setelah ada hasil dari pihak Inspektorat maka kepolisian akan menindak lanjuti dugaan penyelewengan DD Lawele.

“Investastigasi lapangan, setelah ada hasilnya baru ditindak lanjuti. Kita terkendala, ini tadi, ada laporan-laporan terlebih dahulu, seperti Rejosari, itu 2017 lalu, itu kan mengantri, proses tindak pidana korupsi beda dengan tindak pidana umum,” jelasnya.

AKP Sugiri menegaskan, dalam proses penyelidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum berbeda. Tindak pidana korupsi dalam proses penyelidikan membutuhkan proses yang lama, Poles Buton sudah berhasil menuntaskan kasus korupsi DD dan sekarang masuk tahap dua.

“Pihak Inspektorat sampai hari ini belum ada melaporkan ke pihak Polres hasil auditnya, diharapkan Inspektorat dalam hal ini mengenai dana desa tolong koperatif, tolong kerja sama, sehingga enak kita layani masyarakat tidak dengan aksi unjuk rasa,” tandasnya.

Ditempat terpisah, Kepala Desa Lawele Samsuddin dikonfirmasi Baubau Post Rabu (09/05) membantah dengan tegas. Menurutya laporan Armada Buton Eksen semuanya bohong dan yang melakukan unjuk rasa bukan dari masyarakat Lawele.

“Hanya karena politik, masyarakat siapa, tidak ada masyarakat Lawele itu, masyarakat dari luar Desa Lawele, hanya mereka itu provokator dan ada yang danai dari Lawele,” katanya.

Selain itu dirinya menuding, provokator yang diduga dilakukan oknum masyarakat Desa Lawele bakal diusir dari Desa Lawele. Pasalnya dari dulu hingga saat ini mereka hanya mencari masalah.

Kepala Inspektorat Kabupaten Buton, La Halimu juga membantah melakukan kongkalingkong dengan kepala Desa Lawele. Menurutnya kalau pekerjaan yang dilakukan kepala Desa Lawele tidak benar, Inspektorat akan turun langsung untuk melakukan investigasi.

“Inspektorat melakukan pemeriksaan, tapi tentu ada hasilnya dari Inspektorat, sementara kami melakukan pemeriksaan, Untuk dana desa 2017 masih dalam proses,” jelasnya.

Dijelaskan, Inspektorat melaksanakan pekerjaan menggunakan standar pemeriksaan dan standar audit. Sehingga jika pekerjaan telah selesai, Inspektorat akan memeriksa. Jika pekerjaan tidak sesuai standar akan dikatakan tidak sesuai standar.

Untuk hasil pemeriksaan DD Lawele pada 2015 dan 2016, pihak Inspektorat tidak bisa menjelaskan secara terinci. Pasalnya Inspektorat adalah mata dan telinga Bupati, sehingga bila ada pekerjaan yang tidak terarah maka dilaporkan kepada Bupati bukan pada masyarakat.

“2015 dan 2016 saya tidak bisa berikan penjelasan karena saya masih lihat data datanya, kalau 2017 sementara kami proses kerugian negara secara terinci. Saya tidak dapat penjelasan karena saya harus melihat dulu dokumen-dokumen, saya belum bisa memberikan penjelasan,” katanya.

Untuk diketahui, sejumlah masyarakat Desa Lawele yang mengatasnamakan Armada Buton Eksen menggelar unjuk rasa di Kantor Inspektorat Buton, DPRD Buton dan berakhir di Polres Buton untuk memperjelas persoalan kasus dugaan penyelewengan Dana Desa Lawele pada tahun 2015, 2016 dan 2017. (*)




Diancam Dibunuh Ibu Rumah Tangga Diperkosa Anak Muda di Kebun

Peliput Alyakin Editor: Hasrin Ilmi

PASARWAJO, BP – Seorang pemuda Desa Hilimombo Jaya, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Inisial LJ (25) terpaksa berurusan dengan polisi, Pasalnya lelaki bejat tersebut memperkosa ibu rumah tangga sebut saja Melati (33) di kebun.

Kapolres Buton, AKBP Andi Herman Sik melalui Kasat Reskrim Polres Buton, AKP Sugiri SH Sik dikonfirmasi Baubau Post diruang kerjanya Rabu (09/05) mengatakan, terungkap aksi bejat tersebut berawal dari adanya laporan korban, sebut saja korbannya melati yang merupakan suami dari sepupu tersangka mengaku diperkosa dikebun tepatnya Desa Hilimombo Jaya.

“Kejadiannya diperkirakan pada Pukul 18.00 Wita, sore hari pada Kamis (03/05),” katanya

Dikatakan, Awalnya Korban bersama tetangga rumahnya atau saksi Inisial, WM sedang berbincang dipinggir jalan, kemudian datang tersangka lalu mengajak korban pergi ketempat yang sepi untuk membicarakan hal yang penting tentang suaminya.

“Untuk membicarakan suami korban, kemudian saksi mengatakan kenapa tidak disini, ini rahasia kata tersangka, Jadi karena rahasia, berita penting, korban mengikuti keinginan tersangka ini,” Kata Sugiri

Dari situ, lanjutnya, Korban dan tersangka berjalan ditempat yang sepi dari rumah yang jaraknya sekitar 300 meter di sekitaran Desa Hilimombo Jaya Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton.

“Setelah tempat sepi, tersangka mengajak korban untuk tidur bersama dengan dibayar Rp 700 ribu, tetapi korban menolak, ternyata tersangka mendekati dengan mencekek leher korban dengan kata kata intimidasi, Membunuh,” katanya

Kendati Demikian, Korban dicekek lehernya dan tersangka mengancam membunuhnya sehingga korban terpaksa mengikuti keinginan tersangka demi memuaskan hasratnya.

Atas perbuatannya, tersangka terjerat pasal 285 tentang UUD pemerkosaan dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara. (*)




Hujan, Pedagang Ikan Alami Kecelakaan Lalulintas

 

Peliput: Zul Editor: Zaman Adha

PASARWAJO, BP – Naas nasib La Sufi, saat hendak mengantar ikan dagangannya di salah satu pasar tradisional di Kota Baubau dirinya mengalami kecelakaan di Desa Wanguangu Kecamatan Pasarwajo, Selasa (08/05). Kecelakaan yang dialaminya disebabkan jalan yang licin karena hujan gerimis.

Saat diwawancarai Koran ini, La Sufi mengungkapkan, dirinya tetap berusaha mengantar ikannya meski hujan. “Saya juga pelan-pelan bawa motor, karena jalan yang licin dan penurunan mengakibatkan motor terpeleset.” ungkapnya sambil memungut ikan yang berhamburan di jalan.

Sementara itu, salah seorang saksi mata La Ade mengatakan, hujan yang turun menyebabkan jalanan menjadi licin. Apalagi menurutnya, jalan poros Baubau-Pasarwajo ini dibangun sudah cukup lama.

“Hujan begini, jalan licin apa lagi aspal ini sudah kelihatan lama,” ujarnya.

Amatan koran ini, beberapa masyarakat yang melihat hal naas ini ikut membatu La Sufi memungut ikan yang berserakan di jalan. Ikan yang berserakan berjumlah dua jumbo.