Atlet Road Race Sumbang Medali Emas untuk Buton

 Harap Pemda Buton Adakan Sirkuit Balap

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Atlet Road Race beregu kelas 150cc M Wahyu Putra berhasil menyumbangkan satu medali emas Kabupaten (Pemkab) Buton dalam ajang Porprov Sultra ke XIII di Kabupaten Kolaka, Minggu (09/11).

M Wahyu Putra mengakui saat memasuki final, pesimis untuk mendapatkan juara satu. Karena harus melawan pembalap yang dianggapnya menjadi lawan berat, dari Kabupaten Muna, Kota Baubau, Kabupaten Konawe, Kota Kendari dan tuan rumah. Namun karena dukungan dari Team Barakati Cominity Racing (BRC) Buton dan IMI Kabupaten Buton, menguatkan dirinya untuk meraih yang terbaik.

“Alhamdulilah karena dukungan sahabat dan teman-teman, dan atas restu Allah, saya bisa mendapatkan juara satu, sehingga bisa menyumbangkan satu medali emas pada Kabupaten Buton,” kata M Wahyu ketika dihubungi kemarin.

Setelah berhasil mengaharumkan nama Kabupaten Buton pada ajang Porprov Sultra, pembalap bernomor 28 ini berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton untuk mengadakan sirkuit balap di daerah.

“Kita berharap kepada pemerintah ke depan bisa mengadakan sirkuit balap di Buton, serta mendukung para atlet balap jika mengikuti iven-iven di Sultra,” harap Wahyu.

Menurutnya, jika sirkuit balap di Kabupaten Buton belum ada, dapat mengurangi semangat para pembalap generasi berikutnya. Sehingga dalam menjalani latihan sebelum masuk ke laga Porprov, tim balap Buton menggunakan jalan umum untuk latihan.

“Jalan raya kita gunakan latihan belum terlalu aman,” tandasnya.

Untuk diketahui, M Wahyu putra masuk final dengan nomor lima di pososi star serta rekannya Atlet Road Race, Ilan (16) Nomor star 10 dan Ajang Pro Porprov Sultra asal Pasarwajo. Untuk pertama kalinya atlet road race menyumbangkan medali emas. (*)




Dugaan Rangkap Jabatan Ketua DPRD Buton Bawaslu Putuskan La Ode Rafiun Tidak Melanggar

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buton memutuskan, La Ode Rafiun Spd tidak melakukan pelanggaran administrasi Pemilu seperti yang dilaporkan Luwis Taher SH. Sebelumnya, Rafiun dilaporkan atas dugaan rangkap jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kancinaa Kecamatan Pasarwajo saat mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif.

Sebelum membacakan putusan, terlebih dahulu Ketua Mejelis Hakim, Maman membacakan hasil kesimpulan para terlapor I dalam hal ini KPU Buton, Terlapor II dan Pelapor Luwi Taher SH serta membcakan fakta-fakta di persidangan di aula Bawaslu, Senin (10/12).

“Hari ini, agenda sidang pembacaan putusan, semua yang dilaporkan oleh pelapor dalam fakta persidangan dan pertimbangan kami sebagai majelis bahwa tidak cukup bukti dan terlapor 1 dan 2 melakukan pelanggaran administratif,” jelasnya.

Lanjutnya, pelaporan Luwi taher SH terkait salah satu calon anggota DPRD tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton.

“Menurut pelapor salah satu syarat yang tidak terpenuhi dalam PKPU No 20/2018, di pasal 7 ayat 1 huruf N, caleg wajib mengundurkan diri sebagai ASN, TNI/Polri, BUMN, BUMD, Kades, perangkat desa, dan badan lainnya yang bersumber dari negara,” katanya.

Dengan adanya putusan tersebut, pihaknya memberikan waktu selama tiga hari kepada pelapor Luwi Taher untuk melakukan koreksi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. Jika tidak ada koreksi, maka putusan diterima oleh pelapor.

Sementara itu, Kuasa Hukum La Ode Rafiun Spd Aprilludin SH, mengapresiasi putusan Bawaslu Kabupaten, pihak terlapor satu dan pelapor. Karena menurutnya, semua pihak yang terlibat taat hukum.

“Hasil keputusan itu menyatakan penetapan La Ode Rafiun Spd sebagai caleg sudah sesuai UUD. Artinya semua yang dilakukan terlapor I dalam hal ini KPU Buton dalam rangka menetapkan saudara La Ode Rafiun sudah sesuai dengan UU No 7/2017 tentang pemilu dan PKPU No 20/2018,” jelasnya

Lanjutnya, terkait dengan pencalonan BPD tidak wajib mengundurkan diri, karena karena tidak disebutkan dalam UU No 7/2017 khususnya di pasal 240 PKPU no 20 tahun 2018. Selain itu, dalam kasus dugaan pelanggaran adminstrasi Pemilu, dimana kuasa hukum La Ode Rafiun Spd tidak masuk dalam ranah kode etik DPRD maupun undang-undang Desa. (*)




Pembangunan Drainase di Pasarwajo Tak Dipasangi Papan Proyek

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP– Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten tidak memasang papan informasi proyek dalam pembangunan drainase di Kelurahan Wakoko, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.

Salah satu pekerja proyek drainase yang tidak mau dikorankan namanya, mengakui sejak masuk bekerja, mereka tidak melihat papan proyek yang dipanjang di lokasi. Bahkan mereka tidak mengetahui pasti siapa kontraktor proyek.

“Kita tidak tahu siapa kontraktornya,” katanya dengan nada kesal sambil menatap tajam wartawan, Sabtu (08/12).

Pihaknya mengarahkan wartawan untuk bertanya kepada kepala tukang. Karena menurutnya, dirinya baru bekerja dua minggu menggantikan pekerja sebelumnya.

“Yang lama sudah istrahat, coba tanya kepala tukangnya, tapi sekarang tidak ada dia,” ujarnya.

Saat masuk bekerja, dirinya hanya melihat papan yang menuliskan keterangan jika proyek ini dalam pengawalan dan pengamanan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Buton yang disandarkan di dinding rumah warga.

“Hanya itu yang ada,” akunya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabuputen Buton belum dapat dikonfirmasi Baubau Post. Ketika dihubungi telepon selulernya tidak aktif dan kepala tukang saat dikonfirmasi tidak berada di tempat.

Pantauan Baubau Post, pekerjaan drainase di Kelurahan Wakoko, Kecamatan Pasarwajo memiliki panjang sekitar 500 meter. Sebagian telah terselesaikan dan sebagian lagi belum rampung. (*)




Warga Wakoko Keluhkan Debu Proyek Drainase

Kesehatan Masyarakat Terganggu

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP- Pengerjaan proyek drainase di Kelurahan Wakoko Kecamatan Pasarwajo dikeluhkan warga. Sebab, debu dari proyek diduga telah mengganggu kesehatan masyarakat setempat.

Bahkan, salah seorang bayi berusia 10 bulan diserang penyakit gangguan pernapasan. Nenek bayi Wa Isa mengungkapkan, debu proyek drainase yang dikerjakan tersebut masuk hingga ke rumahnya.

“Mana cucu flu terus, anak panas tinggi, dan anak saya, mengantar cucu saya di Puskesmas,” ungkapnya saat ditemui di kediamannya, Sabtu (08/12).

Dirinya yakin, penyakit yang menyerang cucunya Kirana karena sering terpapar debu proyek pengerjaan drainase. Dirinya berharap agar pelaksana proyek rutin menyiram lahan yang dikerjakan agar ketika mobil material melintas, debu tidak bertebaran hingga ke rumah warga.

“Kalau sudah lewat mobil besar yang muat aspal, mobil truk, debu masuk dalam rumah, biar saya kadang jadi batuk-batuk, itu karena debu diterbangkan angin. Saya sudah sakit kepala dan kita mandi debu,” kesalnya.

Untuk meminimalisir debu proyek, anak dari Wa Isa harus menyiram sendiri tanah yang sedang digarap Dinas Pekerjaan Umum ini setiap pagi hari.

Menurut Wa Isa, seorang pekerja proyek pernah menyampaikan kepada warga jika proyek drainase dikerjakan hanya dalam jangka tiga bulan. Namun hingga memasuki bulan keempat proyek tersebut belum juga terselesaikan dengan maksimal.

“Padahal belum kelar-kelar sampai sakarang, barapa bulan ini, sudah mau empat bulan dan barang kali sudah lebih,” katanya.

Kendati demikian, Wa Isa berharap kepada pemilik proyek agar secepatnya menyelesaikan proyek drainase agar kesehatan warga tidak terganggu. Namun warga sekitar tetap mendukung pengerjaan drainase tersebut.

Hal senada dikeluhkan salah seorang warga yang enggan dikorankan namanya. Diakui jika debu yang masuk rumah warga menyebabkan batuk-batuk.

“Debu masuk dalam rumah, mana pung anak sekarang lagi hamil, debu masuk malam su seng bisa tidur, bagaimana mau tidur batuk-batuk terus,” ujarnya dengan sedikit dialeg Ambonnya.

Bukan hanya mengganggu kesehatan, pakaian warga yang sudah dicuci dan dijemur juga harus kotor terkena debu proyek.

Pantauan Baubau Post, alat dan material untuk pembangunan drainase di Kelurahan Wakoko, Kecamatan Pasarwajo seperti batu gunung, batu kerikil, pasir, drum air, dan mesin pencampur semen dan pasir disimpan menutupi sebagian badan jalan. (*)




Kampung Pelangi Bajo Bahari akan Diikutkan dalam Lomba Inovasi Nasional

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP– Desa Bajo Bahari, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton akan dijadikan destinasi wisata baru di Kabupaten Buton. Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman Kabupaten Buton menyulap Desa Bajo Bahari menjadi kampung pelangi.

Kampung pelangi di Desa Bajo Bahari rencananya akan diikutkan dalam lomba inovasi tingkat nasional.

Proyek perubahan kampung pelangi sebagai tugas akhir dalam mengikuti Diklatpim II Angkatan XV tahun 2018 di Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan. Proyek Perubahan pelangi di Bajo Bahari menjadi peserta terbaik ke dua dari 58 peserta utusan kabupaten/kota di Indonesia.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Muhamad Rajulan mengatakan, Desa Bajo Bahari dijadikan kampung pelangi, karena awalnya desa tersebut terlihat kumuh. Pihaknya berinisiatif merubah desa tersebut menjadi salah satu destinasi wisata di wilayah Kabupaten Buton.

Menurutnya, proyek perubahan kampung pelangi di Desa Bajo Bahari tidak berhenti sampai pada jangka pendeknya saja. Akan tetapi berlanjut pada jangka menengah dan jangka panjang, agar pola pikir masyarakat tentang prilaku kebersihan dan kesehatan akan lebih baik lagi dari sebelumnya.

“Jadi ada kesadaran masyarakat. Ke depan diharapakan di sana akan menjadi salah satu destinasi wisata, tentu akan mengangkat kesejahteraan mereka, misalanya dari segi ekonomi,” katanya.

Untuk pengadaan fasilitas pendukung seperti WC dan tempat sampah, akan dikoordinasikan dengan Bupati Buton. Tempat sampah dan WC sebagai fasilitas pendukung kebersihan dan kesehatan di Desa Bajo Bahari.

“Kemudian nanti jalannya diperbagus supaya orang masuk lebih nyaman,” tandasnya. (*)




Dugaan Rangkap Jabatan Bawaslu Buton Tentukan Nasib Rafiun Pekan Depan

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buton Bakal memutuskan Sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu pada 10 Desember 2018 terkait dugaan Rangkap Jabatan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Buton Laode Rafiun.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton menyelenggarakan sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu di Aula Kantor Bawaslu jum’at (07/12) yang dimulai sekitar pukul 16.00 wita yang dipimpin langsung Ketua Bawaslu Buton Maman.

Sidang dengan agenda mendengar langsung kesimpulan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buton sebagai terlapor satu dan terlapor dua Ketua DPRD Buton yang diduga rangkap jabatan oleh Pelapor.

Setelah terlapor satu, terlapor dua dan pelapor membacakan kesimpulan dari hasil sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu, Ketua Bawaslu Buton menyampaikan akan membacakan putusan perkara pada 10 Desember

“Kami akan jadwalkan kembali sidang Senin (10/12) pukul 13.00 wita dengan agenda putusan dari majelis sidang,” kata Maman sambil mengetuk Palu sidang.

Luwi Taher SH sebagai pelapor dikonfirmasi Baubau Post usai pembaca sidang pelanggaran administrasi pemilu, mengatakan pihaknya sebagai pelapor baik dari ahli maupun keterangan saksi-saksi.

“Yang sekarang menjadi persoalan adalah kedudukan BPD dengan pemilihan Umum yang itu belum terjawab. Karena disisi lain, KPUD Kabupaten Buton juga memperlakukan BPD harus memundurkan diri dibuktikan dari caleg dari Partai Hanura dan PKB,” Katanya

“Yang kemudian persoalan ini timbul bahwa saksi ahli yang menerangkan BPD tidak harus mengundurkan diri, karena tidak masuk dalam PKPU,” Katanya

Padahal ini bertentangan, tambahnya, dengan daerah daera lain baik dari Bawaslu maupun KPU,

“Makanya saya minta, sebelum memutuskan ini, agar berkordinasi dengan KPU RI dan Bawaslu di daerah lain untuk memastikan untuk memastikan kedudukan BPD,

Kata dia, dugaan administrasi pemilu, karena KPUD dalam hal ini terlapor dua dalam hal ini La Ode Rafiun Spd, tidak mencantumkan namanya sebagai anggota BPD Desa Kancinaa dan itu diakui KPU

Jika dulu dicantumkan, Menurutnya La Ode Rafiun akan sama diberlakukan dengan caleg dari Partai Hanura dan Partai PKB untuk mengundurkan diri dan menyerahkan surat pemberhentian

Dalam ketentuan PKPU dituangkan tidak, lanjutnya, Kalau secara tegas tidak disebutkan di BPD, tapi di situ ada disebut Badan pendukung,

“Organisasi pendukung kebijakan kepala desa, dan kedua ada badan lainya yang sumber anggarannya dari keuangan negara. Yang itu masih dalam penafsiran, tapi mencontoh daerah lain pasti mundur,” tegasnya.

Sementara itu, Pengacara La Ode Rafiun Spd, Aprilluddin SH, mengatakan rangkap jabatan yang dituduhkan oleh pelapor (Luwi Taher SH-Red), terkait dengan dia bahwa La Ode Rafiun merangkap sebagai anggota BPD dari 2013-2018 Itu tidak benar Karena La Ode Rafiun pada tahun 2015 sudah menyatakan mengundurkan diri sesuai surat Bupati Buton.

“Kemudian ada surat buapti Buton, No 114/379 itu sudah jelas, saudara La Ode Rafiun terkait dengan surat pengunduran La Ode Rafiun,” katanya

Menurutnya, laporan yang diajukan oleh Luwi Taher berdasarkan yuridis seharusnya mereka tanyakan ke Buapti Buton.

“Karena Bupati Buton adalah yang memberhentikan anggota BPD, karena SK itu di angkat Bupati Buton yang seharusnya dinyatakan kepada Bupati Buton, Karena surat putusan sudah menjelaskan, bahwa Saudara La Ode Rafiun sudah diberhentikan dari anggtota BPD Desa Kancinaa, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton tahun 2015,” jelasnya

Kendati Demikian, Pengacara La Ode Rafiun Spd berharap kepada Ketua Majelis hakim untuk menolak dalil-dalil pelapor.

“Harapan kami, bahwa apa kesimpulan kami bahwa dalil pelapor harusnya ditolak oleh majelis hakim, dan menyatakan sah persyaratan La Ode Rafiun sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Buton,” harapnya




KPU Buton Terima Logistik Pemilu 2019 dari Pusat

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton telah menerima logistik Pemilu 2019 dari KPU RI. Hal ini diungkap Ketua KPU Buton Burhan, ketika ditemui Baubau Post di ruang kerjanya, Kamis (06/12).

“Sejak 28 November KPU RI sudah mengirimkan logistik tersebut. Tiba tanggal 29 November dan segel kita terima tanggal 3 Desember. Semua yang dikirim KPU RI sudah sampai di Kabupaten Buton,” akunya.

Dijelaskan, logistik yang dikirim terdiri dari 82 bilik suara, 1872 kotak suara, 718 botol tinta, dan 37628 segel. Sementara untuk penyalurannya melalui PT Pos sebagai pemenang tender.

Burhan menambahkan, untuk pengadaan logistik pada Pemilu 2019 tidak hanya dilakukan KPU RI, namun juga dilakukan KPU provinsi dan kabupaten/kota. Salah satunya formulir dari KPU Provinsi.

“Semua formulir diadakan KPU provinsi, mudah-mudahan sebelum akhir Desember sudah sampai di KPU Buton,” ujarnya.

Selain it, untuk kebutuhan surat suara, saat ini tengah divalidasi oleh KPU RI dan pengadaannya bakal dilakukan pada tahun 2019. Dalam hal ini dua anggota KPU Buton yang ikut serta.

“Saat ini sudah selesai penyusunan drafnya, tinggal menunggu jangan sampai tanggal 12 Desember ada perubahan,” tutupnya. (*)




Miris, Kantor DPRD Buton Tutup Saat Jam Kerja

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton tutup saat jam kerja. Seluruh anggota dewan beserta staf maupun pegawai magang tidak berada di kantor.

Pantauan Baubau Post, mulai pukul 11.00 sampai pukul 15.30 Wita, Kamis (06/12) baik pintu depan, belakang, samping kiri dan kanan di Kantor DPRD setempat terkunci rapat.

Salah satu penjual di sekitar Kantor DPRD Buton enggan disebutkan namanya mengaku, sebelumnya melihat dua orang yang diduga pegawai DPRD. Keduanya mengenakan pakaian dinas datang ke kantor sekitar pukul 08.30 Wita.

“Tadi pagi, ada dua perempuan yang datang, tapi sekarang saya tidak lihat lagi,” akunya.

Sementara itu, salah satu Anggota Satpol PP yang juga enggan dikorankan namanya mengungkapkan, sepinya kantor DPRD Buton bukan hanya saat ini, melainkan juga pada hari-hari lainnya.

“Sudah biasa sepi seperti ini, kecuali ada rapat baru ramai,” ungkapnya.

Meski begitu, menurut pantauan media ini, sejumlah anggota Satpol PP Kabupaten Buton siap siaga di pos pengamanan dan di bagian belakang kantor DPRD. (*)




Mutasi Jabatan, Kinerja DLH Buton Tidak Maksimal

 Tujuh Jabatan Kepala Seksi Kosong

Peliput: Alyakin

PASARWAJO, BP– Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buton Edy Sunarno, menilai pemutasian jabatan teknis di Kabupaten Buton pada tahun 2018 oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Buton tidak maksimal. Pasalnya dalam pemutasian tersebut berdampak pada turunnya kualitas pelayanan di organisasi yang dipimpinnya.

Dijelaskan, kinerja PNS tidak membawa dampak positif bagi pelayanan SKPD. Beberapa kegiatan yang menjadi gawean DLH Kabupaten Buton tidak berjalan maksimal.

“Khususnya pada penggelolaan sampah, dan penggelolaan lingkungan hidup. Dengan mutasi ini sudah pasti mengurangi kualitas kinerja organisasi,” jelasnya saat ditemui, Selasa (5/12).

Terdapat beberapa pejabat teknis yang kosong di DLH yakni Seksi penggelolaan sampah, Seksi limbah B3, Seksi peningkatan kapasitas, Seksi kerusakan lingkungan, seksi pemeliharaan lingkungan, Kasubag Tata Usaha (TU) dan kepala UPTD Laboratorium lingkungan.

“Kekosongan pejabat pada sejumlah jabatan yang dianggap teknis. Ada tujuh jabatan tidak memiliki pejabat sebagai kepala seksi,” jelasnya.

Bahkan, ada salah satu bidang sama sekali tidak memiliki kepala seksi yakni seksi penggelolaan sampah, seksi limbah B3, seksi peningkatan kapasitas. Padahal, bidang ini sehari-hari mengurusi persampahan di wilayah ibu kota Kabupaten Buton

Lebih ironisnya lagi, selain tidak memiliki kepala seksi ternyata beberapa jabatan ini juga tidak memiliki staf. Sehingga, dengan kondisi tersebut kepala bidang harus bekerja sendiri mengurusi pelayanan.

“Saat ini DLH buton hanya memiliki empat kepala seksi dari tiga kepala bidang yang ada. Seharusnya dari tiga kepala bidang tersebut memiliki sembilan kepala seksi,
kan tidak mungkin suatu SKPD hanya ada kepala dinas, kepala bidang maupun PTT saja,” ujarnya dengan nada datar.

Pihaknya berharap, sebelum melakukan mutasi jabatan, BPPKD terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, mestinya tidak semua permohonan pegawai untuk pindah bisa dikabulkan dan BKPPD harusnya melihat terlebih dahulu sejauh mana kemampuan organisasi atau kebutuhan pegawai.

“Kok justru ini dikeluarkan tanpa ada penggantinya dan tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu ke kami. Harusnya kita diberitahu supaya tidak terkesan ada kelemahan organisasi,” katanya.

Pihaknya akan melapor kepada Bupati Buton melalui Sekertaris Daerah (Sekda) agar kekosongan jabatan yang dianggap teknis tidak dibiarkan begitu saja.

“Karena jika hal tersebut dibiarkan maka akan menurunkan kualitas pelayanan masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah,” tandasnya. (*)




Hentikan Gaji La Renda, BPKAD Tunggu Putusan BKPPD DAN BKN

Peliput Alyakin

PASARWAJO, BP – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton bisa menghentikan gaji Mantan Dinas Pendidikan (Disdik), Cs La Renda yang kini Tersandung Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pemberhentian gaji terbit jika BKPPD sudah menerima surat putusan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Hal ini dikatakan Kasubid Belanja Bidang Pembendaharaan dan Akutansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Buton, Muh Ikhsan Syukri ketika dikonfirmasi Media ini di ruang kerjanya, Selasa (4/12)

“Kami menunggu surat dari BKN, tapi kalau memang untuk sementara ada surat dari BKD untuk pemutusan sementara maka kita lakukan tapi sampai sekarang secara pribadi belum tiba disaya. Bisa diputus itu,” kata Muh Ikhsan Syukri

Kata dia, Surat putusan gaji Cs LA Renda dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum masuk di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Buton

Selain itu, Pihaknya mengakui Mantan Kepala Disdik itu hingga kini masih menerima gaji pokoknya untuk setiap bulan sebesar Rp 4.569.900, namun untuk tunjangan jabatan tidak diterima.

“Gajinya sampe sekarang masih terima, Gajinya setiap bulan itu sebesar 4.569.900 rupiah sebagai staf golongan empat di Dinas Pendidikan,” katanya

Untuk diketahui, La Renda telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana pembukaan lahan transmigrasi dan pengadaan sarana air bersih tahun 2015 yang menggunakan Anggaran APBN kurang lebih Rp 1 Miliar. (*)