Unit Lantas Polsek Kulisusu Bersama Jasa Raharja Gelar Sosialisasi di Sekolah

Peliput: Darson

BURANGA, BP – Untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran tata tertib berlalu lintas, Unit Lantas Polsek Kulisusu Kabupaten Buton Utara (Butur) menggelar sosialisasi di Sekolah SMAN 3 Kulisusu, akhir pekan kemarin. Sosialisasi itu dihadiri sebanyak 100 orang siswa-siswi sekolah tersebut.

Pembicara dalam kegiatan ini, Unit Lantas Polsek Kulisusu Bripka Ardi Suwarman, Kanit Bimas Polsek Kulisusu Bripka Ladani, SH dan Bripka Abdul Jalil, serta Perwakilan Jasa Raharja Butur Ramdan W. Sosialisasi diselenggarakan selama satu hari di gedung SMAN 3 Kulisusu.

Bripka Ardi Suwarman mengungkapkan, kegiatan sosialisasi yang digelarnya itu sebagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas kepada pelajar.

“Mengajak kepada pelajar akan pentingnya keselamatan dalam berkendara. Memberikan wawasan tentang keselamatan lalu lintas, serta menumbuhkan jiwa pelapor tata tertib berlalu lintas di lingkungan pelajar,” katanya.

Program tersebut, sambung dia akan terus dilakukan secara berkesinambungan di sekolah-sekolah. Dalam giat itu akan selalu bersama pihak Jasa Raharja Butur, untuk bersosialisasi tentang lalu lintas serta fungsi dan peran Jasa Raharja.

Sementara itu, Perwakilan Jasa Raharja Butur Ramdan dalam kegiatan tersebut menjelaskan, tentang peran serta dan fungsi Jasa Raharja dalan Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan No. 22 Tahun 2009.

“Jasa Raharja berperan membayarkan klaim asuransi jika kasus laka lantas tersebut di laporkan pada unit lantas dan di teruskan di Satlantas Polres dan di terbitkan laporan polisinya,” ungkapnya.

Hal-hal yang perlu dipahami, terang Ramdan bagi pelajar itu tentang faktor terjadinya laka lantas yakni, faktor pengemudi, kendaraan faktor jalan dan cuaca.Dalam kegiatan tersebut pihak Jasa Raharja memberikan hadiah berupa 2 buah helm SNI dan buku panduan tentang Jasa Raharja yang berhasil menjawab pertanyaan dari pemateri. (*)




KPU Butur Laksanakan Gerakan Melindungi Hak Pilih

Masyarakat Diharap Proaktif Cek DPT

Peliput: Darson

BURANGA, BP – Dalam rangka upaya penyempurnaan Pendataan dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Utara (Butur) melaksanakan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) Pemilu 2019, Rabu, 17 Oktober 2018.

Selain di Kantor KPU Butur sendiri, posko GMHP dibuka di seluruh sekretariat PPK dan PPS di desa/kelurahan.

Komisioner KPU Butur Miswar Adhi Putra diterima, Rabu (17/10) mengatakan, GMHP dilaksanakan secara serentak se Indonesia. Giat ini berdasarkan tindak lanjut surat edaran Ketua KPU RI nomor : 1099/PL.02-1-SD/01/KPU/IX/2018 yang diteruskan dengan surat KPU Sultra nomor 705/PL.02.1-SD/74/Prov/X/2018.

“Posko GMHP melayani dari tanggal 1-28 Oktober 2018. Tapi untuk kegiatan cek NIK serentak dilaksanakan tanggl 17 Oktober 2018. Puncaknya jam 10.00 waktu setempat,” terang Miswar.

Dengan adanya kegiatan ini, tambah Kordiv Program dan Data KPU Butur ini mengharapkan, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, tokoh politik, masyarakat umum untuk datang berkunjung ke posko GMHP Kantor KPU Butur, PPK dan PPS untuk mengecek namanya, apa sudah masuk didaftar pemilih Pemilu 2019.

“Kami mengharapkan semua pihak termasuk masyarakat secara keseluruhan untuk bersama-sama menyukseskan acara ini, dengan secara suka rela mengecek data pribadi apakah sudah terdaftar sebagai Pemilih Pemilu Tahun 2019 atau belum,” terangnya.

Jika warga belum terdaftar, maka dapat membawa KTP elektronik untuk didaftarkan sebagai wajib pilih. “Jika belum terdaftar maka melapor di KPU, PPK dan PPS setempat dengan membawa KTP elektronik untuk didaftar sebagai wajib pilih Butur. Bersama kita lindungi hak pilih untuk pemilu yang berkualitas,” imbuh dia. (*)




PMI Butur Kirim Logistik Bantuan Korban Gempa Palu, Sigi dan Donggala

 

Peliput: Darson

BURANGA- Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Buton Utara (Butur) mengirim bantuan logistik untuk membantu korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah.

Pengiriman awal dilakukan sejak Kamis, (4/10) pagi, dengan
menggunakan truk untuk selanjutnya bergabung ke PMI Provinsi Sultra.

“Logistik itu dari hasil sumbangan warga Butur yang dikumpulkan melalui posko PMI Butur berupa bahan makanan, minuman, pakaian, selimut, perlengkapan bayi, dan uang, ” kata Sekertaris PMI Butur Khaidhar Ma’ruuf.

Selain bantuan logistik, PMI Butur juga akan mengirim sejumlah relawan untuk bertugas mengevakuasi korban di Palu dan Donggala.

“Tentunya bantuan ini bukan yang terakhir, nantinya akan ada lagi bantuan selanjutnya yang akan dikirim,” terang dia. (*)




CPNS Urus Administrasi Kependudukan, Disdukcapil Terapkan Pelayanan Ekstra

 

Peliput: Darson

BURANGA, BP – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buton Utara (Butur) menerapkan pelayanan ekstra selama masa pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Para calon aparatur sipil negara itu kebanyakan mengurus berkas kependudukan, baik e-KTP, kartu keluarga (KK) dan akte kelahiran.

Kepala Disdukcapil Butur Asri ketika ditemui di ruang kerjanya, kemarin mengatakan, terbukanya rekrutmen CPNS mengakibatkan jumlah warga yang mengurus KTP-e meningkat dibandingkan hari biasanya.

“Kami memberikan pelayanan ekstra untuk melayani masyarakat yang datang mengurus kartu tanda penduduk eletroniknya dan keperluan lainnya. Pekerjaan belum tuntas dikerjakan siang hari, dilanjutkan pada malam hari,” kata Asri.

Mantan Sekwan DPRD Butur ini menjelaskan, selain itu yang membuat banyak masyarakat datang ke Disdukcapil disebabkan menjelang pemilu 2019, yang salah satu syarat bisa menyalurkan hak pilihnya harus mengantongi KTP-e.

Asri menerangkan, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan ultimatum akan memblokir data kependudukan jika masih ada masyarakat belum merekam kartu tanda penduduk elektronik hingga Desember 2018 mendatang.

“Kami sudah turun ke desa-desa melayani. Bahkan kita surati agar datang merekam,” tegasnya.

Asri menambahkan, stok blanko e-KTP aman. Hanya saja, stok tinta ribon tinggal satu. Proses pemesanan telah dilakukan 9 botol. “Satu botol hanya bisa mencetak 350 keping KTP elektronik. Server pernah mengalami kerusakan, tapi sudah diganti dengan yang baru, “terang Asri. (*)




Dinas PUPR Butur Tinjau Progres Pembangunan Bendungan

 

Peliput: Darson

BURANGA, BP – Untuk memastikan pengerjaan proyek pembangunan Bendungan di Kecamatan Kulisusu Barat sesuai prosedur dan tepat waktu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton Utara (Butur) meninjau langsung progres penyelesaian pembangunan infrastruktur tersebut. Bendungan ini memakan biaya Rp 12 miliar tersebut ditargetkan rampung November 2018 mendatang.

“Progres pengerjaan bendungan sudah mencapai 80 persen. Jika ini rampung bisa mengairi 815 hektar sawah petani,” kata Kepala Dinas PUPR Butur, Wawan Wardaya, kemarin.

Wawan Wardaya menambahkan, infrastruktur pengarian sawah petani dibangun sebagai upaya untuk mendukung program disektor pertanian organik. ” Untuk pembangunan saluran ke lahan pertanian akan diprogramkan tahap II tahun depan,” ujarnya.

Mantan Kepala Bidang Bina Marga Butur itu memerikasa secara detail proses pengerjaan. Mulai campuran semen dan hasilnya harus rapi. Tak dikerja asal-asalan sehingga kontruksi bendungan berkualitas tak mudah rusak.

“Konsultan juga diuntruksilan untuk mengawasi pembangunan bendungan yang biaya pengerjaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp 12,7 miliar,” imbuhnya. (*)




Pemkab Butur Upayakan Pembentukan Polres, Kejari dan Kodim

 

Peliput: Darson

BURANGA, BP – Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) terus berupaya untuk menghadirkan instansi Polres, Kejari dan Kodim. Usaha tersebut dilakukan, mulai dari penyediaan lahan untuk rencana pembangunan kantor, hingga gedung yang sementara telah disiapkan.

Dari tiga instansi yang diusulkan, pihaknya sudah mendapat respon positif. Belum lama ini, lahan yang disiapkan untuk Polres, Kodim, dan Kejari, sudah ditinjau oleh masing-masing instansi terkait.

Sejak menjadi daerah otonomi baru 11 tahun silam, di Butur belum terbentuk Polres, Kejari, Kodim. Untuk urusan instansi-instansi tersebut masih bergantung dengan Kabupaten Muna.

Bupati Butur Abu Hasan ditemui di kantornya, kemarin mengatakan, selain ketiga instansi itu, kini tengah menyusun rencana pembangunan pengadilan dan rumah tahanan. Sebab, kedua lembaga ini harus terbentuk berbarengan dengan hadirnya Kejari di Butur.

“Pengadilan juga minimal kita punya gedung sidang. Supaya persidangannya di sini, kemudian penuntutnya juga di sini, kemudian kalau mau ditahan, juga ditahan di sini,” kata Abu Hasan.

Abu Hasan mengakui, masih akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan pembangunan rutan, dan Mahkamah Agung terkait dengan pengadilan.

“Saya sudah bersurat ke Kemenkum HAM dan Mahkamah Agung. Kita tinggal tunggu kelangsungannya,” imbuhnya. (*)




Pemkab Butur Upayakan Pembentukan Polres, Kejari dan Kodim

Peliput: Darson

BURANGA,BP – Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) terus berupaya untuk menghadirkan instansi Polres, Kejari dan Kodim. Usaha tersebut dilakukan, mulai dari penyediaan lahan untuk rencana pembangunan kantor, hingga persiapan gedung yang sementara telah disiapkan.

Dari tiga instansi yang diusulkan, pihaknya sudah mendapat respon positif. Belum lama ini, lahan yang disiapkan untuk Polres, Kodim, dan Kejari, sudah ditinjau oleh masing-masing instansi terkait.

Sekedar informasi, sejak menjadi daerah otonomi baru 11 tahun silam, di Butur belum terbentuk Polres, Kejari, Kodim. Untuk urusan instansi-instansi tersebut masih bergantung dengan Kabupaten Muna.

Bupati Butur Abu Hasan ditemui di kantornya, kemarin mengatakan, selain ketiga instansi itu, kini tengah menyusun rencana pembangunan pengadilan dan rumah tahanan. Sebabnya, kedua lembaga ini harus terbentuk berbarengan dengan hadirnya Kejari di Butur.

“Pengadilan juga minimal kita punya gedung sidang. Supaya persidangannya di sini, kemudian penuntutnya juga di sini, kemudian kalau mau ditahan, juga ditahan di sini,” kata Abu Hasan.

Abu Hasan mengakui, masih akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan pembangunan rutan, dan Mahkamah Agung terkait dengan pengadilan.

“Saya sudah bersurat ke Kemenkum HAM dan Mahkamah Agung. Kita tinggal tunggu kelangsungannya,” imbuhnya. (*)




Pengeboman Ikan di Perairan Butur Marak Terjadi

 

-DKP Akui Tak Ada Anggaran Pengawasan

Peliput: Darson

BURANGA, BP – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Buton Utara (Butur) tak berdaya mengatasi maraknya pengeboman ikan di wilayah perairan paling utara pulau Buton itu. Salah satu faktornya, sejak tahun 2017 kewenangan pengawasan wilayah perairan menjadi tanggung jawab DKP Provinsi Sultra.

Dengan adanya regulasi tersebut, berimbas dari anggaran pengawasan di kabupaten ditiadakan. Atas kondisi itu, DKP Butur mengaku kesulitan untuk melakukan pengawasan wilayah perairan.

“Jadi persoalanya adalah regulasi yang tidak mendukung. Otomatis anggaran juga ditiadakan,” kata Kepala Seksi Pengawasan DKP Butur Aswan, ditemui di kantornya, kemarin.

Menurut Aswan, banyak hal yang perlu diawasi. Selain pengeboman ikan, persoalan lain adalah kegiatan perikanan yang tidak ramah lingkungan. Diantaranya adalah penangkapan ikan menggunakan racun dan penggunaan jaring trol.

Aswan mengungkapkan, perikanan Butur sebenarnya sangat kaya potensi. Namun pendapatan asli daerah (PAD) dari kegiatan perikanan sangat minim. Padahal, eksploitasi sumber daya perikanan harusnya bisa diikuti dengan PAD yang besar.

“Masuknya kapal hanya menghasilkan sebagian kecil PAD. Banyak kapal dari luar yang masuk, hanya menampung ikan dan pergi. Mereka tidak pernah membongkar di Butur. Itulah sebabnya PAD dari perikanan sangat minim,” ujarnya.

Kondisi tersebut, terang dia disebabkan tidak adanya pelabuhan perikanan. Sehingga kapal-kapal yang masuk hanya datang menampung ikan dan pergi. (*)




DPMD Butur Gelar Sosialisasi P2KTD

 

Peliput: Darson

BURANGA, BP- Dalam rangka meningkatkan inovasi desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buton Utara (Butur) menggelar sosialisasi Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dan rapat koordinasi Tim Inovasi Kabupaten (TID) di Hotel Mulia Kulisusu, Kamis (13/9).

Sosialisasi dan rapat koordinasi dibuka langsung oleh Bupati Butur Abu Hasan didampingi Kadis DPMD Butur La Ode Muh Syafri bersama tim gabungan organisasi perangkat daerah teknis inovasi desa.

Peserta kegiatan diikuti oleh Tim Inovasi Kabupaten 8 orang, TPID 12 orang, pendamping desa 10 orang, dan pendamping lokal desa 20 orang. Rencananya kegiatan ini diselenggarakan tanggal 12 sampai 15 September 2018.

Tujuan kegiatan yakni dapat meningkatan kapasitas teknis desa, meningkatkan kapasitas tim inovasi kabupaten TPID, pendamping desa dan pendamping lokal desa terhadap program inovasi desa, serta tersusunya rencana tindaklanjut di masing-masing tim.

Dalam sambutanya, Bupati Butur Abu Hasan menegaskan, di desa harus ada kepemimpinan yang memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.

“Tidak ada kesejahteraan kalau tidak ada peningkatan pendapatan. Tudak ada peningkatan kalau tidak mampu mengkapitalisasi program-program unggul yang ada di desa,” kata Abu Hasan.

Hal seperti itu, terang mantan Karo Humas Pemprov Sultra ini bisa saja terus menerus terjadi kalau potensi-potensi yang ada di desa tidak bisa dikapitalisasi.

Oleh sebab itu, sambung dia, setiap era selalu ada upaya untuk menjadikan desa itu sebagai basis ekonomi permanen dengan menghadirkan koperasi-koperasi dan usaha-usaha lainnya.

“Jadi di desa harus ada kepemimpinan, apakah kepemimpinan formal atau non formal. Harus ada figur-figur di desa untuk mendorong akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, “tuturnya.

Abu Hasan mengharapkan dengan selesainya kegiatan tersebut, kedepanya semakin membaik perekonomian dan pembagunan di desa. “Kita juga berharap dengan adanya program membangun desa di Buton Utara semakin inovatif sehingga akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa, “harapnya. (*)




Kuota CPNS Butur 275 Orang

Bupati Butur Imbau Tak Percaya Calo

Peliput: Darson

BURANGA, BP -Kabupaten Buton Utara (Butur) tahun 2018 ini mendapatkan kuota rukretmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 275 orang. Formasi guru dan tenaga kesehatan terbanyak dibutuhkan.

275 kuota CPNS Butur itu terdiri dari, tenaga guru baik SD dan SMP kurang lebih 150 orang, tenaga kesehatan kurang lebih 65 orang. Kemudian, tenaga teknis 55 orang. Selain dari jalur umum, Butur juga kebagian jatah dari jalur K2 untuk guru sebanyak 5 orang.

“Kuota yang diberikan tersebut lebih banyak jika dibandingkan usulan diserahkan KemenPAN RB hanya 250 orang. “Jumlah ini sudah cukup dan bahkan melebihi kuota diusulan,” kata Bupati Butur Abu Hasan, Rabu (12/9).

Khusus untuk kuota honorer K2, ungkap dia harus mengantongi ijasah S1 sebelum November 2013. Terkait, lokasi tempat pelaksanaan tes, Ketua KONI BUtur itu belum bisa memastikan apakah diselenggarakan di setiap daerah atau dipusatkan satu tempat. “Terkait penetapan lokasi tes sementara dibahas, Kamis ini,” imbuhnya.

Mantan Karo Ortala Pemrpov Sultra ini menambahkan, masyarakat yang memilii hasrat untuk menjadi aparatur sipil negara agar giat belajar. Pasalnya, proses seleksi tak ada ruang untuk dibantu, semua pelaksanan berbasis komputer dan jangan percaya adanya tawaran calo tertentu menawarkan kelulusan.

“Pelaksanan tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB) dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT),” tegasnya (*)