Pemkab Butur Gelontorkan Dana Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu

 

Peliput: Darson

BURANGA, BP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) kembali menggelontorkan bantuan anggaran pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu, baik itu yang menempuh S1 maupun S2 dari berbagai universitas negeri atau pun negeri. Jumlah beasiswa tersebut sebesar Rp 500 juta bersumber dari APBD 2018.

Untuk mendapatkan bantuan tersebut, mahasiswa terlebih dahulu harus mengajukan proposal ke Pemda setempat. Proposal yanf diusulkan itu akan diseleksi. Pasalnya, penerima beasiswa ini diprioritaskan bagi mahasiswa yang benar-benar ekonominya kurang mampu dan masih aktif kuliah.

Sekda Butur Muh Yasin ditemui di kantornya, Kamis (2/8) mengatakan, pihaknya tidak membatasi proposal usulan yang masuk sepanjang syaratnya memenuhi kriteria.” Tapi kita seleksi kembali, mana yang layak diberikan dan mana yang tidak. Kalau orang tuanya PNS kita tidak akan berikan bantuan itu,” katanya.

Untuk saat ini, tambah mantan Kepala Dinas Koperasi Butur ini tercatat kurang lebih 129 orang mahasiswa yang telah mengajukan proposalnya. Itu dengan latar belakang ekonomi yang beragam.

Besaran jumlah yang diterima masing-masing mahasiswa, Yasin belum bisa merincikan secara pasti. Sebabnya, alas dia dana yang tersedia, akan dibagi dengan jumlah usulan diterima.

“Pembagianya juga akan berbeda. Tergantung dengan tingkat pendidikanya,” ujarnya.

Pria yang pernah juga menjabat Kepala Dinas Butur ini mengaku, tak Pemda tak bisa mengakomodir seluruh mahasiwa Butur kurang mampu yang menempuh jalur pendidikan di berbagai Universitas di Indonesia. Dengan demikian, penerima bantuan akan dilakukan secara bergilir. (*)




Pemkab Butur Gelar Sosialisasi Saber Pungli

 

Sekda : Pungutan Tidak Resmi Segera Ditiadakan

Peliput:Darson

BURANGA, BP – Guna menekan biaya tinggi dalam rangka terciptanya Good Governance dan Clean Goverment, Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Pemkab Butur) melalui Inspektorat menggelar sosialisasi Saber Pungutan Liar (Pungli) di Aula Bappeda Butur, Kamis 2 Agustus 2018. Kegiatan ini mengusung tema, “Menghapus Pungutan Liar Guna Menekan Biaya Tinggi (High Cost Economy) Dalam Rangka Terciptanya Good Governance dan Clean Goverment”.

Sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Setda Butur Muhammad Yasin, dan dihadiri Waka Polres Muna Kompol Yusuf Mars, Kasi Intel Kejari Muna La Ode Abdul Sofyan, Pabung Kodim 1416/Muna Mayor Inf Parsetya, Kepala Inspektorat Butur Yuswan Farmanta, sejumlah kepala OPD lingkup Pemda Butur, dan tamu undangan lainnya.

Sekertaris Daerah Butur Muh Yasin dalam sambutanya mengatakan, semoga kegiatan ini dapat terlaksana scara efektif dan efisien serta produktif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, jujur, adil guna meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan terbentuknya Saber Pungli dan sosialisasi yang sedang berjalan ini, maka hal-hal yang berurusan dengan pungutan yang tidak resmi segera ditiadakan.

“Semoga keterpaduan koordinasi dan kerja sama semua pihak diharapkan bisa berjalan secara efektif. Untuk itu saya mengharapkan pada kita semua jajaran pemerintah Buton Utara untuk selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa ada pungutan dalam bentuk apapun,” katanya.

Selain itu, pria yang pernah menduduki kepala Dinas Koperasi Butur ini berharap kepada masyarakat di daerah itu, untuk selalu berperan aktif melaporkan kepada tim Saber Pungli apabila ada oknum aparatur sipil Butur yang melakukan pungutan liar.

Sementara itu, Waka Polres Muna Kompol Yusuf Mars dalam materinya membeberkan awal terbentuknya Saber Pungli sesuai Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016.

“Ini merupakan langkah awal dari paket reformasi hukum Bapak Presiden Jokowi, yang mana didalamya mengintrusikan tiga hal yang sangat penting pertama adalah penerapan regulasi yang berkualitas,” ujarnya.

Kemudian yang kedua, sambung dia mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum. Selanjutnya, ketiga ialah perlunya kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat sehingga aspek hukum ini untuk menjadikan prioritas tersendiri.

“Olehnya itu pada kesempatan ini saya berharap seluruh peserta betul betul dapat menyerap materi yang telah disiapkan. Jangan sampai setelah sosialisasi ini ada yang di OTT, artinya sosialisasi gagal. Harapan saya setelah kegiatan ini tidak ada yang di OTT,” tegas Yusuf Mars. (*)




Pemkab Butur Gelontorkan Dana Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu

Peliput: Darson

BURANGA, BP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) kembali menggelontorkan bantuan anggaran pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu, baik itu yang menempuh S1 maupun S2 dari berbagai universitas negeri atau pun negeri. Jumlah beasiswa tersebut sebesar Rp 500 juta bersumber dari APBD 2018.

Untuk mendapatkan bantuan tersebut, mahasiswa terlebih dahulu harus mengajukan proposal ke Pemda setempat. Proposal yanf diusulkan itu akan diseleksi. Pasalnya, penerima beasiswa ini diprioritaskan bagi mahasiswa yang benar-benar ekonominya kurang mampu dan masih aktif kuliah.

Sekda Butur Muh Yasin ditemui di kantornya, Kamis (2/8) mengatakan, pihaknya tidak membatasi proposal usulan yang masuk sepanjang syaratnya memenuhi kriteria.” Tapi kita seleksi kembali, mana yang layak diberikan dan mana yang tidak. Kalau orang tuanya PNS kita tidak akan berikan bantuan itu,” katanya.

Untuk saat ini, tambah mantan Kepala Dinas Koperasi Butur ini tercatat kurang lebih 129 orang mahasiswa yang telah mengajukan proposalnya. Itu dengan latar belakang ekonomi yang beragam.

Besaran jumlah yang diterima masing-masing mahasiswa, Yasin belum bisa merincikan secara pasti. Sebabnya, alas dia dana yang tersedia, akan dibagi dengan jumlah usulan diterima.

“Pembagianya juga akan berbeda. Tergantung dengan tingkat pendidikanya,” ujarnya.

Pria yang pernah juga menjabat Kepala Dinas Butur ini mengaku, tak Pemda tak bisa mengakomodir seluruh mahasiwa Butur kurang mampu yang menempuh jalur pendidikan di berbagai Universitas di Indonesia. Dengan demikian, penerima bantuan akan dilakukan secara bergilir. (*)




Pemkab Butur Gelar Sosialisasi Saber Pungli

Sekda : Pungutan Tidak Resmi Segera Ditiadakan

Peliput:Darson

BURANGA, BP – Guna menekan biaya tinggi dalam rangka terciptanya Good Governance dan Clean Goverment, Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Pemkab Butur) melalui Inspektorat menggelar sosialisasi Saber Pungutan Liar (Pungli) di Aula Bappeda Butur, Kamis 2 Agustus 2018. Kegiatan ini mengusung tema, “Menghapus Pungutan Liar Guna Menekan Biaya Tinggi (High Cost Economy) Dalam Rangka Terciptanya Good Governance dan Clean Goverment”.

Sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Setda Butur Muhammad Yasin, dan dihadiri Waka Polres Muna Kompol Yusuf Mars, Kasi Intel Kejari Muna La Ode Abdul Sofyan, Pabung Kodim 1416/Muna Mayor Inf Parsetya, Kepala Inspektorat Butur Yuswan Farmanta, sejumlah kepala OPD lingkup Pemda Butur, dan tamu undangan lainnya.

Sekertaris Daerah Butur Muh Yasin dalam sambutanya mengatakan, semoga kegiatan ini dapat terlaksana scara efektif dan efisien serta produktif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, jujur, adil guna meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan terbentuknya Saber Pungli dan sosialisasi yang sedang berjalan ini, maka hal-hal yang berurusan dengan pungutan yang tidak resmi segera ditiadakan.

“Semoga keterpaduan koordinasi dan kerja sama semua pihak diharapkan bisa berjalan secara efektif. Untuk itu saya mengharapkan pada kita semua jajaran pemerintah Buton Utara untuk selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa ada pungutan dalam bentuk apapun,” katanya.

Selain itu, pria yang pernah menduduki kepala Dinas Koperasi Butur ini berharap kepada masyarakat di daerah itu, untuk selalu berperan aktif melaporkan kepada tim Saber Pungli apabila ada oknum aparatur sipil Butur yang melakukan pungutan liar.

Sementara itu, Waka Polres Muna Kompol Yusuf Mars dalam materinya membeberkan awal terbentuknya Saber Pungli sesuai Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016.

“Ini merupakan langkah awal dari paket reformasi hukum Bapak Presiden Jokowi, yang mana didalamya mengintrusikan tiga hal yang sangat penting pertama adalah penerapan regulasi yang berkualitas,” ujarnya.

Kemudian yang kedua, sambung dia mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum. Selanjutnya, ketiga ialah perlunya kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat sehingga aspek hukum ini untuk menjadikan prioritas tersendiri.

“Olehnya itu pada kesempatan ini saya berharap seluruh peserta betul betul dapat menyerap materi yang telah disiapkan. Jangan sampai setelah sosialisasi ini ada yang di OTT, artinya sosialisasi gagal. Harapan saya setelah kegiatan ini tidak ada yang di OTT,” tegas Yusuf Mars. (*)




Kantor Setda Butur Mulai Berlakukan Absensi Sidik Jari

Peliput: Darson

BURANGA, BP – Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) terus berupaya menegakan disiplin ASN ataupun Pegawai Tidak Tetap (PTT). Belum lama ini, kantor sekretariat daerah setempat mulai memberlakukan absensi sidik jari.

Absensi sidik jari ini diprogram sesuai jam masuk kantor dan jam pulang kantor. Dengan demikian, akan diketahui pasti berapa ASN maupun pegawai PTT yang malas masuk kantor.

Sekretaris Daerah Butur Muh Yasin ditemui di kantornya, Selasa (31/7) mengatakan, pemberlakuan absensi sidik jari pastinya ada sanksi yang menunggu para pegawainnya jikalau dilihat masih malas .

Tentunya ujar dia, ada penegakan aturan disiplin pegawai, baik penundaan gaji untuk ASN, dan pemberhentian gaji untuk pegawai PTT malas. “Dengan pemberlakuan absen sidik jari ini dapat memonitor langsung tingkat kehadiran ASN,” katanya.

Dirinya berharap, dengan adanya pemberlakuan absensi sidik jari, maka tingkat kehadiran ASN di kantor mulai stabil. Tentunya, ucap mantan kepala Dinas Koperasi Butur ini akan berdampak pada kualitas kerja.

Dari pantauan awak media ini, tampak ASN maupun pegawai PTT di Kantor Setda Butur itu pada jam pulang sedang antri untuk melakukan Scan sidik jari pada absen elektronik melalui alat perekam sidik jari. (*)




Dinkes Butur Gelar Pencanangan Imunisasi Measles Rubella

BURANGA, TRIBUNBUTON Pemerintah Kabupaten Buton Utara melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Buton Utara (Butur) mengelar pencanangan imunisasi Measles Rubella (MR). Pencanangan ini ditandai dengan sosialisasi dan sekaligus permulaan imunisasi Measles Rubella (MR) kepada sejumlah anaka sekolah, di aula Dinkes Butur, Rabu (1/8/2018). Kegiatan dihadiri Asisten III Bidang Administrasi dan Keuangan Sekertariat Daerah Butur Zunaini, Kepala Dinkes Butur dr Kasrul Tiu, para medis dan sejumlah tamu undangan lintas sektoral lingkup Pemda Butur.

Kepala Dinas Kesehatan Buton Utara dr Kasrul Tiu mengtakan, tujuan kegiatan hari ini adalah kampanye bagaimana seluruh tempat pelayanan utamanya di sekolah-sekolah agar melakukan imunisasi pencegah virus MR. “Mulai hari ini sampai tanggal 31 Agustus 2018 sasaran kita adalah sekolah-sekolah, sesudah itu baru tempat pelayanan Posiandu. Jadi mulai hari ini seluruh sekolah yang menjadi sasaran pemberian vaksin campak Rubella dan ini baru permulaan, ” ujar Kasrul saat ditemukan usai kegiatan.

Kasrul menambahkan, sebetulnya kegiatan ini sudah di sosialisasikan dua Minggu dalam rangka mengkampanyekan imunisasi campak Rubella. “Kita tau persis penyakit ini sangat berbahaya dan sangat menular, dan penularanya itu melalui udara sehingga anak-anak terutama pada anak usia sekolah rentang terjadi penularan penyakit campak Rubella,”jelasnya. Menurut dia, hal ini perlu disampaikan di sekolah-sekolah dan di tempat Posiandu. “Target 95 persen, tapi saya inginkan seluruh sasaran usia mulai 9 bulan sampai 19 tahun harus mendapatkan vaksin Rubella ini, “tandasnya. Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi dan Keuangan Sekertariat Daerah Butur Zunaini saat ditemui usai kegiatan mengatakan, pemerintah daerah sangat mendukung program nasional ini dengan menindaklanjuti melalu RPJMD Kabupaten Buton Utara.

“Kita tindaklanjuti di RPJMD Kabupaten Buton Utara lewat dinas kesehatan, itu ada Renja masuk diprogram tahun anggaran 2018 kemarin. Makanya kita harap dari 21 ribu itu wajib imunisasi 95 persen, “ujarnya. Dijelaskan, untuk mencapai hal itu harus dilakukan melalui sekolah-sekolah. Karena itu, kata Zunaini, penyakit campak Rubella ini adalah penyakit menular disebabkan oleh virus. Olehnya itu, ia berharap para kepala sekolah memberikan motivasi kepada peserta didiknya yang sehat di sekolah. “Jadi yang sehat saja di imunisasi, nanti yang dituduh bilang orang sakit disebabkan oleh imunisasi campak Rubella, padahal memang sakit. Untuk itu saya meminta kepada kepala sekolah untuk tidak di imunisasi bagi anak yang tidak sehat dan lain sebagainya dan kita berharap di seluruh sekolah muridnya dalam keadaan sehat,” terangnya.(*/DARMAWAN/YHD)




Kunjungi Butur, Mentan Bawa Bantuan Alat Pertanian

Peliput: Darmawan

BURANGA, BP- Menteri Pertanian, Dr Ir Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan sejumlah alat pertanian. Bantuan itu diserahkan secara simbolis kepada kelompok tani di Desa Dampala Jaya, Kabupaten Buton Utara (Butur), Kamis 26 Juli 2018.

Bantuan itu berupa alat Rice Miling (RMU) 1 unit kapasitas 1,5 ton/jam, Excavator Mini 1 unit, Traktor roda empat multiguna 1 unit, Traktor roda empat 3 unit dan Traktor roda dua 10 unit. Sementara bantuan lain dijanjikan dalam waktu dekat ini antara lain Excavator besar seharga 3 M, Traktor besar 4 unit, Hand Traktor 13 unit, pompa air 5 unit, benih organik, alat perontok padi dan tiga ekor sapi bunting yang ditunjuk langsung oleh Mentri Pertanian saat dialog.

Andi Amran dalam sambutannya mengatakan, setelah empat tahun menjabat menteri pertanian baru hari ini ditakdirkan hadir di tengah-tengah masyarakat Buton Utara. “Kami minta maaf baru sempat hadir, tapi kiriman bantuannya setiap tahun”, katanya.

“Pilih mana orangnya atau bantuannya. Terpenting ada ekskafator ukuran kecil atau sedang. Benar pak kadis? Tolong dari pertanian dari pusat. BPTP mana you yang berjanji kirim Excafator besar ke Buton Utara, minta paling lambat dua minggu sudah tiba. Harganya, Rp 2-3 miliar”, katanya.

Andi berharap bantuan alat pertanian itu dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Bupati Butur Abu Hasan dalam sambutanya mengatakan bersyukur dan berterimakasih karena sejak Buton Utara menjadi daerah Otonomi baru pertama kalinya dikujungi mentri. “Pak menteri saya laporkan sudah dua hari kebatinan masyarakat Butur suasana kebatinan sangat senang sekali mendengar berita Mentan berkunjung ke wilayah daerah terpelosok Indonesia karena berada diujung utara pulau Buton Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Dijelaskan, sudah menjadi relaitas bahwa sektor pertanian menjadi penggerak roda perekonomian nasional. Dan hari ini, dibawah kepemimpinan pak menteri sejumlah komuditas unggulan pangan strategis sudah mampu memenuhi hajat masyarakat Indonesia tidak terkecuali di BUtton Utara.

“Saya kira kita membaca berita-berita di media bahwa sektor pertanian sudah ikut mendongkrak citra Indonesia di mata dunia internasional. Ini semua tidak terlepas dari tangan dinging pak menteri dari kemampuan mengorganisir semua potensi yang ada,” ungkapnya.

Abu Hasan menambahkan, Potensi pertanian, perikanan, dan peternakan diwilayah Indonesi sangat besar. Buton Utara memiliki potensi yang cukup besar disektor pangan. Padi sawah, ladang organik, jagung dan kedelai. Disektor perkebunan juga daerah ini kelapa dalam, cengke, lada, kakao, dan jambu mente.

Di sektor perternakan masyarakat sangat antusias meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka melalui peternakan sapi, kambing, dan ayam. Tak kalah pentingnya, masyarakat petani di Butur sangat mengucapkan terimah kasi kepada pak menteri atas bantuan yang sudah diberikan.

Dan selanjutnya, kata Abu Hasan, bantuan itu sudah dimanfaatkan semaksimal mungkin. Walaupun memang wilayah Buton Utara sangat luas dan petaninya cukup banyak. Tentu, bantuan yang ada diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat bisa menikmati secara bergilir.

Sejak dua tahun lalu Kabupaten Buton Utara sudah dicanangkan sebagai kabupaten organik. “Ini baru awal dan langkah permulaan. Saya berharap ada langkah-langkah berikutnya. Kerja-kerja besar yang masa akan datang di Kabupaten Buton Utara terkait perkembangan pertanian organik,” jelas Abu Hasan.

“Sekali lagi atas nama pribadi mengucapkan selamat doakan. Selama di Buton Utara sehat wal afiat seluruh rombongan kembali ke tempat tugas. Tanpa kurang,” terangnya. (*)




Dinas Perumahan Butur Kembali Dapat 120 Unit RTLH

Peliput: Darson

BURANGA, BP- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buton Utara (Butur) kembali mendapatkan jatah rumah tak layak huni (RTLH) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. Sebanyak 120 unit bantuan rumah khsusus diberikan untuk daerah otoritas Abu Hasan itu.

Rinciannya, sebanyak 50 sampai 70 unit rumah khusus di bangun di Labuan Bajo Kecamatan Wakorumba Utara. Sedangkan, 50 unit rumah khusus lainnya dibangun di Petetea Kecamatan Kulisusu Utara.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Butur, Armin saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin mengungkapkan, bantuan rumah khusus di Labuan diperuntukan untuk mengganti rumah warga yang tergusur akibat pembangunan terminal penyeberangan Amolengo-Labuan. Kemudian, di Desa Petetea khusus untuk nelayan.

Armin mengakui, tim dari Kementerian PUPR telah meninjau lokasi pembangunan rumah khusus sudah masuk base line. Proyek pembangunan rumah khusus tersebut dianggarkan Rp 130 juta per satu rumah.

“Jadi rumah yang dibangun itu permanen. Target rampung tahun 2019,” kata Armin.

Dijelaskannya, untuk mendapatkan bantuan rumah khusus harus mengajukan proposal yang berisi gambaran umum penerima manfaat, lokasi tanah siap bangun. Kemudian, jumlah kebutuhan rumah dan usulan bantuan, surat dukungan dari pemerintah Provinsi dan surat pernyataan kesanggupan dari penerima bantuan

“Adapun peruntukan bagi program rumah khusus buat para anggota TNI/Polri, masyarakat di daerah pedalaman, daerah tertinggal, nelayan, perumahan transmigrasi, korban bencana, rumah sosial untuk menampung orang lansia dan masyarakat miskin, yatim piatu dan anak terlantar,” jelas Mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi itu. (*)




Dinas Perumahan Butur Kembali Dapat 120 Unit RTLH

 

Peliput: Darson

BURANGA, BP- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buton Utara (Butur) kembali mendapatkan jatah rumah tak layak huni (RTLH) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. Sebanyak 120 unit bantuan rumah khsusus diberikan untuk daerah otoritas Abu Hasan itu.

Rinciannya, sebanyak 50 sampai 70 unit rumah khusus di bangun di Labuan Bajo Kecamatan Wakorumba Utara. Sedangkan, 50 unit rumah khusus lainnya dibangun di Petetea Kecamatan Kulisusu Utara.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Butur, Armin saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin mengungkapkan, bantuan rumah khusus di Labuan diperuntukan untuk mengganti rumah warga yang tergusur akibat pembangunan terminal penyeberangan Amolengo-Labuan. Kemudian, di Desa Petetea khusus untuk nelayan.

Armin mengakui, tim dari Kementerian PUPR telah meninjau lokasi pembangunan rumah khusus sudah masuk base line. Proyek pembangunan rumah khusus tersebut dianggarkan Rp 130 juta per satu rumah.

“Jadi rumah yang dibangun itu permanen. Target rampung tahun 2019,” kata Armin.

Dijelaskannya, untuk mendapatkan bantuan rumah khusus harus mengajukan proposal yang berisi gambaran umum penerima manfaat, lokasi tanah siap bangun. Kemudian, jumlah kebutuhan rumah dan usulan bantuan, surat dukungan dari pemerintah Provinsi dan surat pernyataan kesanggupan dari penerima bantuan

“Adapun peruntukan bagi program rumah khusus buat para anggota TNI/Polri, masyarakat di daerah pedalaman, daerah tertinggal, nelayan, perumahan transmigrasi, korban bencana, rumah sosial untuk menampung orang lansia dan masyarakat miskin, yatim piatu dan anak terlantar,” jelas Mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi itu. (*)




 

Peliput: Darson

BURANGA- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buton Utara (Butur) mencatat sebanyak 41.143 jiwa atau 94, 83 persen telah melakukan perekaman dan mengantongi tanda pengenal berbasis elektronik. Jumlah yang cukup tinggi itu bisa dicapai karena dinilai kesadaran masyarakat untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik cukup tinggi.

Kepala Disdukcapil Asri ditemui di ruang kerjanya, kemarin mengatakan, untuk saat ini ketersedian blanko e-KTP elektronik cukup aman.

“Kesadaran warga cukup tinggi untuk memiliki E-KTP. Untuk jumlah blanko tersedia saat ini 10 ribu keping,” katanya.

Kemudian, jumlah masyarakat belum mengurus e-KTP sebanyak 2.241 orang. Setelah dicek, ke lapangan 1.612 identitas orangnya tidak ada.

Olehnya itu, Asri mengharapkan kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman segera mendatangi instansinya itu. Diungkapkannya, pelayanan dibuka setiap jam kantor Senin-jJumat pukul 08.00-16.00 wita.

Asri mengungkapkan, pihaknya menemukan sebanyak 325 identitas ganda. Selain itu, 304 masih mengantongi identitas surat keterangan (suket).

Untuk menekan jumlah masyarakat belum memiliki e-KTP, Asri menambahkan anggotanya turun langsung ke desa-desa. Meskipun, ujar dia tak setiap bulan hanya dalam waktu tertentu.

“Warga yang datang merekam akan tak akan pernah habis. Olehnya itu, stok blanko harus terus tersedia. Setiap hari pasti ada warga telah berusia 17 tahun. Jadi pasti akan mengurus KTP,” imbuhnya. (*)