Rusman Emba Benahi Infrastruktur dan Kebersihan Lingkungan

-Menyambut Kedatangan Presiden RI

RAHA, BP – Dalam menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, Bupati Muna LM Rusman Emba akan mempersiapkan dengan membenahi infrastruktur jalan, Kebersihan lingkungan hingga penataan ruang.

Rusman Emba yang ditemui di Rujab Galampano, belum lama ini menjelaskan, berdasarkan pertemuan di Jakarta telah melahirkan butir kesepakatan bahwa Presiden RI akan berkunjung di Kabupaten Muna,

“Insyaallah di tahun ini Presiden RI, Bapak Joko Widodo akan datang di Muna, sehingga mulai saat ini butuhkan persiapan kedatangannya,” ucapnya.

“Ada hal yang sifatnya kekurangan sarana dan prasarana akan ada bantuan dari pusat maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Pertanian dan Industri akan menjadi perhatian Bapak Presiden,” katanya.

Ia menambahkan, beberapa konsep pembangunan di Kabupaten Muna telah ditawarkan pada Presiden RI Joko Widodo dengan harapan bisa memfasilitasi terwujudnya yang diajukan.

“Menyambut kedatangan Presiden, sarana kebutuhan dasar baik jalan, kebersihan, maupun penataan ruang akan dibenahi, namun sebagai ujung tombak Badan Lingkungan Hidup, Camat dan Lurah diharapkan saling membantu dalam menyukseskan kegiatan,” harapnya.(*)




DPRD Kembali Surati Pemda Muna Soal Manajemen RSUD

Peliput; Iman Supa

– Editor: Fardhyn JS

RAHA,BP – Gerakan mahasiswa yang tergabung dari HMI, GMNI dan BEM STIP Wuna Raha kembali mendatangi kantor DPRD Kabupaten Muna. Kedatangan kali ini kembali menyuarakan persoalan manajemen RSUD yang dinilai menelantarkan pasien.

Ketua DPRD Kabupaten Muna, La Ode Dyirun yang ditemui usai mengelar dengar pendapat bersama para mahasiswa, Kamis (02/08), mengungkapkan rasa kesalnya terhadap manajemen RSUD Muna yang tidak menjalankan tugas secara maksimal.

“Pelayanan RSUD tidak bagus, Sehingga perlu dikawal bersama untuk memaksimalkan tugas dalam memberi pelayanan pada pasien,”Katanya.

Tuntutan para pendemo agar Direktur RSUD Muna Agus Susanto turun dari jabatannya. La Ode Dyirun menegaskan bukan domainya untuk menurunkan jabartan Dirut RSUD, DPRD hanya memberikan rekomendasi pada Pemerintah Daerah (Pemda) Muna untuk menata manajemen RSUD.

“Dalam menyikapi manajemen RSUD, Kami (DPRD) Akan menyurati Pemda Muna, Direktur RS, hingga inspektorat sehingga tidak ada lagi keluhan persoalan layanan yang merugikan masyarakat,”ucapnya.

Sementara persoalan para honorer yang belum digaji hingga dana insentifnya belum terbayar, pihaknya akan berusaha menganggarkan di APBD Perubahan tahun 2018.

“Gaji Honorer maupun dana insentif para tenaga kesehatan yang belum terbayar karena tidak masuk di APBD induk 2018, namun telah disempati bersama Pemda Muna akan dianggarkan di APBD Perubahan,” tambahnya.

Ia menyebutkan Keterlambatan pembayaran dana insentif ini merupakan kelalaian pihak RSUD yang ingin mandiri dengan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga anggaran tidak masuk lagi di RSUD.

“Karena dinilai belum bisa mandiri dengan membentuk BLUD, kami desak Pemda untuk memberikan anggaran pada RS,” tutupnya.(*)




Warga “Usir” PT WSA Dari Mubar

Pabrik Gula Terkesan Dipaksakan

Editor: Redaksi

LAWORO, BP – Pendirian PT Wahana Surya Agro (WSA) di Kabupaten Muna Barat (Mubar) mendapat penolakan dari masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Wadaga (AMW). Bahkan AMW menilai, perkebunan tebu dan pabrik gula PT WSA terkesan dipaksakan.

Dikutip dari tribunbuton.com, aspirasi masyarakat di Kecamatan Wadaga, dalam hal ini pemilik lahan yang selama ini bersikeras menolak perusahaan pabrik gula, tidak diakomodir oleh Pemerintah Daerah.

Koordinator aksi Laode Tando Wuna mengatakan, keinginan Bupati Muna Barat La Ode M Rajiun Tumada dalam menghadirkan pabrik tebu tidak berdasarkan kajian yang matang. Acuan yang menjadi dasar masuknya PT WSA berbanding terbalik dengan kondisi ril di lapangan

Tando menguraikan, dasar aturan PT WSA adalah Keputusan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor :11/1/PKH/PNDM/2016 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Tebu Atas Nama PT Wahana Surya Agro di Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara 4.003,45 Hektar. Pada poin 6 huruf b, PT Wahana Surya Agro dilarang menebang pohon dengan radius atau jarak sampai dengan 500 meter dari tepi waduk atau danau, 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 meter, dari kiri kanan tepi anak sungai dan atau dua kali kedalaman jurang dari tepi jurang.

Padahal menurutnya, berdasarkan fakta di lapangan, di areal lahan pembangunan perkebunan tebu dan pabrik gula tersebut, terdapat 17 titik mata air dan rawa. Jadi, dokumen yang digunakan, munculnya aturan tersebut tidak sesuai dengan fakta.

“Ini akan aneh. Makanya kita duga dokumen yang dipakai sangat disangsikan keakuratan datanya,” jelasnya.

Tando menegaskan, PT WSA segera angkat kaki dari Mubar. Ia juga menyayangkan langkah Bupati Mubar, yang kebijakannya dinilai tidak solutif.

“Aksi kami hari ini ingin mengeluh dan menyampaikan aspirasi kami dalam hal ini mempertahankan hak-hak kami. Harusnya Pak Bupati menjadi sosok yang solutif dan tidak menutup diri dengan kondisi ini,” tuturnya.

Untuk diketahui, ratusan masyarakat yang tergabung dalam AMW menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Mubar, untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan perkebunan tebu, dan pembangunan pabrik gula di Kecamatan Wadaga.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Bupati Mubar Laode M Rajiun Tumada menerima masyarakat dengan baik. Rajiun juga menfasilitasi masyarakat dan meluruskan ketakutan masyarakat Wadaga selama ini.

Rajiun menyampaikan kepada masyarakat soal keuntungan ketika pabrik gula masuk di Kecamatan Wadaga. Bahwa, areal perkebunan tebu dan pembangunan pabrik gula membutuhkan lahan 4003 hektar tersebut masuk wilayah peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutam dan perubahan antar kawasan hutan.

“Jadi tidak benar, kalau kita menyerobot lahan masyarakat di Wadaga. Itu semua masuk kawasan, dan kami turunkan statusnya untuk kepentingan masyarakat. Malah dari 4003 hektar tersebut saya mengupayakan 20 persen lahan tersebut diserahkan kepada masyarakat. Jadi semua yang kita lakukan semua untuk kesejahteraan masyarakat kedepan. Karena pasti menyedot ribuan tenaga kerja lokal,” ungkap Rajiun dihadapan masyarakat.

Usai penjelasan tersebut Rajiun langsung menutup pertemuan. Namun sikap Rajiun yang tidak membuka sesi dialog, mendapat protes keras dari pengunjuk rasa.

“Kami kecewa dengan pertemuan hari ini, karena tujuan kami datang disini, selain untuk mendengarkan pernyataan Pak Bupati, juga menyampaikan aspirasi dan keluhan kami terkait dampak ketika masuknya pabrik tebu di Kecamatan Wadaga,” keluh warga Lakanaha, Abdul Samad. (#)




Anggota DPRD Muna, Ributkan Soal Dana Pinjaman 100 Milyar

 

Peliput: Iman Supa

RAHA, BP – Dalam sidang paripurna persetujuan pinjaman Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna senilai 100 Miliar dari Bank Sulawesi Tenggara (Sultra) maupun Bank Jawa Tengah (Jateng), beberapa anggota DPRD Muna ributkan persoalan dana pinjaman.

Rapat yang di gelar di aula sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, La Ode Dyrun turut di hadiri Sekda Muna, Nurdin Pamone hingga beberapa OPD. Senin, 9 Juli 2018.

Salah satu Anggota Legislator dari Partai PDIP, Mahmud Muhamad dalam memberikan tanggapannya soal dana pinjaman, menegaskan dana pinjaman 100 miliar telah dievaluasi Propinsi, hingga Ketua DPRD (Mukmin Naini) sudah menjatuhkan palu dalam sidang putusan mengenai pinjaman yang telah dianggarkan di APBD 2018.

“Saya (Mahmud,red) tidak berbicara konten mengapa sampai jatuh 3 kali palu sidang mengenai dana pinjaman yang telah dianggarkan melalui APBD 2018, namun perlu saya tegaskan jangan membuat keputusan dua kali dalam satu tujuan yang sama,”Tegasnya.

Menurutnya, karena persoalan ini sudah diputuskan, yang perlu diminta keberanian Mukmin Naini diatas hitam putih dalam mengeluarkan surat persetujuan sebagai syarat untuk kelancaran pinjaman.

“Saat ini harus menunggu surat yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD yang dibuktikan diatas hitam putih, dan saya hormati kebijakan Bupati persoalan dana pinjaman namun prosesnya harus prosedural,”Tegasnya.

Sementara La Ode Naftahu dari partai PKB menambahkan mengenai dana pinjaman harus diketahui apa subtansi kebutuhan dengan dana pinjaman senilai 100 Milyar.

“Sampai hari ini belum ada subtansi kebutuhan dalam penganggaran dari dana pinjaman, lembaga ini harus di jaga, sepakat dana pinjaman di masukkan dalam APBD perubahan, kalau saya mengusulkan rapat diskorsing supaya kita konsultasikan terlebih dahulu baru di paripurnakan,”Ungkapnya.

Namun menurut, dr. H. Abdul
Radjab legislator Partai PAN menyebutkan dana pinjaman 100 Milyar dari Bank Sultra dan Bank Jateng telah diputuskan dalam APBD 2018, pinjaman ini kita setuju diimplementasi namun terlebih harus ada konsultasikan.

“Mau dikemanakan ini uang, harus ada lembaran persetujuan dari DPRD, ada keabsahan, pinjaman ini setuju diimplementasi namun terlebih dikonsultasikan oleh anggota DPRD atau pimpinan,supaya dana pinjaman menyentuh kepentingan publik baik mengenai RSUD dan pasar, kita pikirkan pasar dan RSUD harus tuntas tahun ini,”Katanya.

La Ode Dyrun sebagai pimpinan sidang paripurna persetujuan pinjaman mengetuk palu sembari membacakan hasil sidang bahwa Dana Pinjaman 100 Milyar dari Bank Sultra dan Jateng disetujui implementasi kegiatan perlu dikonsultasikan pada pemegang kekuasaan tertinggi.

Untuk diketahui sidang paripurna yang dihadiri 17 Anggota DPRD dari 30 Anggota yang ada, sidang sedikit tegang hingga 3 Anggota DPRD yakni Mahmud MD dari Partai PDIP, La Sali dari PKS, dan Naftahu PKB melakukan aksi walk out dari sidang. (*)




Dana Pinjaman Pemda Muna 100 Milyar

 

-DPRD Segera Gelar Paripurna Persetujuan

Peliput: Iman Supa

RAHA,BP
– Mengenai peminjaman uang sebesar 100 Milyar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna pada Bank Sultra, Wakil ketua DPRD menegaskan akan segera diparipurnakan persetujuannya dalam waktu dekat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muna,
La Ode Dyrun yang ditemui diruangannya belum lama ini, mengungkapkan tidak ada anggota DPRD yang tidak menyetujui dana pinjaman. Karena dokumen peminjaman telah masuk di APBD tahun 2018 dan regulasinya telah dilaksanakan.

“Pinjaman ini telah di bahas di Badan Anggaran sebagai penyeimbang dan masuk senilai 100 Milyar. Lalu telah melakukan rapat pimpinan fraksi-fraksi sehingga masuklah dianggaran paripurna II dan masuk di komisi-komisi, terlebih komisi telah menyetujui pinjaman tersebut. Hari ini hanya ada satu tambahan untuk persetujuan,”Katanya.

Mengenai perjanjian peruntukan penggunaan anggaran hingga pengembalian pinjaman telah ada kesempatan yang diajukan oleh pemda ke pihak bank.

“Peruntukan penggunaan anggaran masuk di DPRD di akhir bulan 5, ini sesuai permintaan teman-teman anggota DPRD, Persetujuan mengenai pinjaman, kalau tidak ada halangan akan di paripurna minggu ini,” tambahnya

Ia berharap, dengan adanya dana pinjaman 100 Milyar, Pemda dapat memanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat, terutama persoalan rumah sakit dan pasar.

“Inilah yang sangat vital hari ini, DPRD yang melihat kondisi keuangan Pemda Muna minum dalam proses pembangunan sehingga Pemda mengajukan pinjaman, DPRD menyetujui sepanjang untuk kepentingan rakyat baik rumah sakit, pasar, akses jalan menuju Bandara Sugimanuru, akses menuju objek wisata hingga memenuhi kebutuhan air di Kecamatan Lohia maupun Kontunaga,” ucapnya.

Wakil DPRD dari partai Golkar ini, menegaskan pinjaman 100 M tidak membebani daerah walaupun telah ada pinjaman 91 miliar dalam pembangunan RSUD yang baru.

“Tidak akan membebani, Karena sudah ada kalkulasi Pemda yang masuk di meja kami (DPRD-red). Mengenai pengembalian setiap tahun berkisar 12 atau 13 Milyaran, itu sudah termasuk bunganya,” jelasnya. (*)




DPRD Gelar Sidang Paripurna HUT Muna

 

Peliput: Iman Supa

RAHA,BP – BP

DPRD Kabupaten Muna mengelar rapat istimewa dalam memperingati HUT Kabupaten Muna ke-59 yang di gelar di aula DPRD.
Sidang Paripurna dihadiri Bupati Muna LM Rusman Emba, Wakil Bupati Muna, Ir H Abdul Malik Ditu, Forkopinda hingga seluruh OPD. Namun sidang kali ini dipimpin oleh wakil Ketua DPRD Muna, La Ode Dyrun, Sementara Ketua DPRD, Mukmin Naini tak hadir karena berada diluar daerah.

Sekretaris Dewan DPRD Muna, Edi Ridwan menyampaikan ketidak hadiran Ketua DPRD dan sejumlah anggota DPRD dan Ketua DPRD sendiri dikarenakan sedang berada diluar daerah.

“Ketua DPRD lagi di Kendari sedang mengurus tes kejiwaan. Yang jelasnya kami sudah menyampaikan undangan secara keseluruhan,”Singkat ,Edi Ridwan. (*)




Lagi, Pasien BPJS RSUD Raha Diduga Ditelantarkan Hingga Meninggal

 

RAHA – Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mendapat keluhan. Kali ini keluhan itu muncul dari keluarga pasien bernama Umar Sain Sidik (25), warga Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano.

Pasien BPJS ini menderita sesak napas sejak masih berada di Morowali. Hingga ia pulang ke Raha untuk berobat dengan cara tradisional, penyakit itu juga tak kunjung sembuh. Penyakitnya pun semakin parah.
Pada akhirnya Ia dibawa ke RSUD Muna oleh sanak keluarganya untuk mendapatkan perawatan medis, pada Rabu (4/7) sekira pukul 22:30 Wita.

Sayangnya Umar belum mendapatkan penanganan dari Dokter ahli yang tahu pasti soal penyakit yang dideritanya itu. Ia hanya dipasangi infus dan oksigen oleh perawat yang bertugas ketika memasuki ruang Unit Gawat Darurat (UGD).

“Kita bermalam di UGD, karena katanya perawat semua kamar sudah penuh. Tapi kenapa ada pasien umum yang masuk setelah kita, malah dapat kamar?,” keluh isteri Umar, Anti, saat ditemui di RSUD Raha, pada Kamis (5/7).

Ironisnya lagi, hingga Umar dipindahkan ke ruang rawat inap, ia belum juga mendapatkan kunjungan dari dokter ahli untuk memeriksa kondisi kesehatannya itu.

“Nanti sudah ada yang ribut ribut di rumah sakit, baru datang dokternya,” kata Anti.

Hingga ditemui oleh dokter Wahid yang merupakan dokter ahli dalam, umar pun diarahkan untuk dirujuk ke rumah sakit Bahteramas Kota Kendari, pada Kamis malam (5/7) sekira pukul 22:00 Wita.

“Tiba-tiba malah mau dirujuk. Kenapa nanti sudah semakin parah baru datang diperiksa?,” kesalnya.

Sementara itu, Dr Wahid mengatakan, jika pelayanan rumah sakit yang dipimpin Agus Santoso itu masih kurang maksimal akibat kekurangan dokter. Sedangkan soal penyakit Umar, pihaknya masih mendapatkan kendala untuk memperoleh hasil lab dari pemeriksaan fungsi ginjal pasien, hingga harus dirujuk.

“Disini tidak ada Dokter jaga. dan pasien harus dirujuk karena kita tidak bisa dapat hasil lab fungsi ginjal,” ucap Wahid.

Naas, ketika hendak berangkat menuju Kota Kendari dengan menumpangi kapal malam, Umar menghembuskan nafas terakhirnya di pertengahan jalan sekitar pukul 23:00 Wita. Ia lalu dipulangkan kembali ke Raha menuju rumah duka untuk dimakamkan.(mediakendari)




Peringati HUT Muna, OPD Pakai Baju Adat Muna

 

Peliput: Iman Supa

RAHA, BP

– Dalam memperingati hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Muna Ke-59 tahun 2018, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memakai pakaian adat Muna.

Upacara yang dihadiri Bupati Muna, LM Rusman Emba, Wakil Bupati. Ir H Abdul Malik Ditu, Kapolres Muna AKBP Agung Ramos Paretongan Sinaga SIK, Dandim 1416 Muna, Letkol Inf Idris Hasan, Sekda Muna, Nurdin Pamone, Wakil Ketua DPRD Muna, La Ode Dyrun maupun seluruh OPD.

Upacara dimulai pukul 08:30 wita di halaman kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.

Bupati Muna, LM Rusman Emba usai mengelar upacara mengatakan Peringatan HUT Muna sebagai refleksi atas terbentuknya Kabupaten Muna jauh sebelum Indonesia merdeka. Ada hal yang perlu dibangkitkan dan banyak yang menjadi harapan dijadikan spririt perkembangan Kabupaten Muna.

Dalam pencapaian visi dan misi setelah dilantik sebagai Bupati Muna yang kini hampir 2 tahun menjabat, Bupati Muna Lm Rusman Emba bersama Wakil Bupati, Ir H Abdul Malik Ditu menegaskan, dalam tahun pertama penganggaran proses sudah berjalan. Namun banyak terdapat kendala, yakni persoalan keadaan anggaran yang minim sementara kebutuhan sarana dan prasarana jalan sementara digenjot. Persoalan tata ruang kota maupun hal-hal mengenai pelayanan publik, baik persoalan Pasar maupun Rumah sakit.

“Dalam menyelesaikan masalah jalan, tata ruang, pelayanan publik baik pasar dan rumah sakit, tahun ini akan menjadi target akan diselesaikan,”Ungkapnya.

Lanjutnya, masalah yang dihadapi dilapangan menjadi perhatian serius, sebab penyelesaian itu tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun.

“Tahun ini kita benahi, dan tahun depan masalah itu akan diselesaikan, Sehingga tidak ada lagi masalah,” katanya.

Perjalanan kabupaten Muna sudah cukup lama, Muna yang memiliki peradaban yang khas sehingga berusaha untuk meraih pembangunan yang fundamental.

“Kita berusaha semaksimal mungkin untuk meraih pembangunan Kabupaten Muna yang fundamental,” tandasnya. (*)




Tak Tahan Penyakit yang Diderita, IRT Gantung Diri

Peliput: Iman Supa

RAHA, BP – Diduga karena faktor penyakit yang diderita, salah satu warga Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna menghabisi nyawanya sendiri dengan gantung diri di salah satu rumah kebun yang kosong.

Ibu rumah tangga (IRT) berinisial HS (33) ditemukan tak bernyawa di pondok milik Wa Nuriah dengan tergantung digelagar Pondok dengan menggunakan sarung batik.

Kapolres Muna, AKBP Agung Ramos Paretongan Sinaga, SIK yang ditemui di ruangannya, Jumat (29/06) menceritakan Kronologisnya. Pada hari Kamis (28/06) Sekitar pukul 22.00 Wita, korban bersama suaminya Jabarudin dan anaknya perempuan yang masih berusia 7 tahun tidur bersama di kamar, sekitar pukul 05.00 Wita (Jumat, 29 Juni 2018), suami korban melihat korban bangun dari tempat tidurnya kemudian suamianya kembali tidur. Sekitar pukul 06.00 Wita suaminya bangun dari tempat tidurnya lalu ia mencari istrinya di dalam rumah namun tidak ketemu, sehingga suaminya keluar rumah guna mencari istrinya.

“Suaminya pergi mencari ke kebun miliknya namun tidak ketemu juga sehingga suami korban kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang bertemu dengan La Lati dan Wa Paru yang menyampaikan bahwa istrinya gantung diri di pondok rumahnya Wa Nuriah,”Jelasnya.

Mendapat kabar tersebut suami korban bersama beberapa orang masyarakat menuju TKP. Saat tiba suaminya melihat Istrinya dalam kondisi leher tergantung di gelagar Pondok.

“Anggota Polsek Kabawo tiba di TKP langsung melakukan pemotretan dan olah TKP,”Jelasnya.

Tim Medis dari Puskesmas Kabawo melakukan pemeriksaan terhadap Korban. Hasil dari pemeriksaan medis tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan pada diri Korban, hanya terdapat luka lecet pada leher diduga akibat lilitan sarung.

“Jabaruddin (suami Korban), menjelaskan bahwa Istrinya 6 (enam) bulan terakhir ini mengalami maag Akut dan sesak Napas (komplikasi beberapa jenis penyakit). Akibat penyakit tersebut, korban selalu ketakutan (khawatir terhadap segala sesuatu) dan Medis di Puskesmas Kabawo dan RSUD Kabupaten Muna sudah menyarankan untuk membawa ke Kendari untuk berobat, namun karena faktor ekonomi sehingga Korban selalu menolak,”Ucapnya.

Sementara Kepolisian melakukan outopsi pada almarhumah namun
Suami dan Keluarga korban tidak mengizinkan. (*)




Miris, Jenazah Bayi Ditahan 8 jam Di RSUD Muna

Orang Tua Tidak Uang

Peliput: Iman Supa

RAHA, BP-Sangat Miris penerapan manajemen RSUD Kabupaten Muna, akibat orang tua tak memiliki dana untuk membiayai perawatan bayi yang telah meninggal dunia, terpaksa harus ditahan selama 8 jam.

Wartawan Baubau Post saat menemui orang tua bayi
Muhammad Olo (20) dan istrinya Asrina (18) warga Desa Banggai, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Selasa (5 Juni 2018) menjelaskan bayi yang dilahirkan di Klinik Bunda Amud Jl. Kartika kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu, terpaksa dibawah di RSUD karena persoalan berat badan yang tak seperti bayi pada umumnya.

“Dirawat di ruangan Teretai RSUD Muna, selama 6 hari, namun nyawanya tidak terselamatkan karena penyakit yang diderita,”Jelasnya.

Anak pertama dari pasutri Muhamad Olo dan Asrina tidak melunasi biaya perawatan selama 6 hari terpaksa mayat bayinya harus ditahan selama 8 jam.

“Bayi saya meninggal dunia, Selasa (5 Juni) pukul 01:00 wita dan nanti jam 9 pagi baru bisa dibawah pulang di rumah, ini karena persoalan tidak ada biaya untuk melunasi biaya perawatan senilai 8.070.000,- “Katanya.

Ia menceritakan untuk mendapatkan uang senilai 8.070.000,- harus modar mandir meminta tolong sama keluarga hingga kerabat.

“Saya sangat kecewa dengan manajemen RSUD, padahal RSUD milik pemerintah, kenapa tidak ada keberpihakan padahal kita keluarga yang tidak mampu, dan lebih mirisnya lagi bayi saya diantar di rumah tidak menggunakan mobil Ambulance, namun bonceng sendiri,”Ceritanya.

Wartawan Baubau Post
saat menemui direktur RSUD, Direktur berada diluar daerah, dan ketika berusaha menelponnya tidak aktif. (*)