La Bakry Resmi Jabat Bupati Buton

Peliput Alyakin

KENDARI, BP – Drs La Bakry Msi resmi dilantik menjadi Bupati Buton oleh Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs H Teguh Setyabudi Mpd di Aula Batrehmas kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (14/05).

“Saya pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Drs La Bakry Msi sebagai Bupati Buton,” Kata Pj Gubernur Sultra, H Teguh Setyabudi Mpd saat membacakan sumpah jabatan.

Pengangkatan Drs La Bakry Msi menjadi Bupati Buton sesuai keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No 131. 74-1651 tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati dan pemberhentian Wakil Bupati Buton provinsi Sulawesi Tenggara.

“Saya percaya saudara dapat menjalankan tugas sebaik baiknya, sesuai tanggung jawab yang diberikan,” tandasnya

Sementara itu, Drs La Bakry Msi ketika dikonfirmasi media ini mengatakan, pihaknya tetap meneruskan pembangunan di Kabupaten Buton demi kesejahteraan masyarakat.

“Melanjutkan, meneruskan, kan sudah ada RPJMD, Umar Bakry 2017-2022, itu menjadi patokan, diteruskan,” tegasnya

Dijelaskan, Prioritas pembangunan di Kabupaten Buton yang telah ditetapkan Samsu Umar Abdul Samiun SH terus dilanjutkan dan tidak ada strategi pembangunan lain.

“Strategi perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan bupati yang akan diteruskan,” katanya

Adapun pembangunan yang telah diprioritaskan Umar Bakry yakni pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Perkembangan Perekonomian, Penataan ibu Kota serta pengembangan industri Aspal untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton.

“Prioritas pembangunan, berdasarkan prosedur SDM dan pengembangan perekonomian masyarakat, yang paling penting yang sudah ditetapkan itu industri Aspal, penataan ibu Kota,” Tutupnya

Turut hadir kegiatan tersebut, Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs H Teguh Setyabudi Mpd bersama istri, Bupati Buton, Drs La Bakry Msi beserta isinya, Setda Buton, Ir La Ode Zilfar Djafar MSi, Setda Kota Baubau, Roni Moktar, Bupati Buteng, Samsuddin, Bupati Konsel, sejumlah SKPD Provinsi Sulawesi Tenggara dan SKPD Kabupaten Buton, Anggota DPRD Provinsi dan sejumlah Anggota DPRD Buton.




Busel Raih Penghargaan Icon Terbaik

– Karnaval Tenun HUT Sultra ke 54

Laporan : Hasrin Imi

Icon tokoh Gajah Mada yang ditampilkan kontingen Buton Selatan dalam acara festival tenun dalam rangka HUT Sultra ke 54 di Kendari

KENDARI,BP-Kabupaten Buton Selatan (Busel) dalam mendapat penghargaan sebagai daerah yang dengan Icon Terbaik dalam acara karnaval tenun tahun 2018. Penghargaan ini diberikan langsung Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi yang ditrerima Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Selatan Mukmin SPd MSi saat penutupan HUT Sultra ke 54 di pelataran MTQ Sultra akhir pekan lalu.

Kadis Pariwisata Busel, Mukmin SPd MSi kepada Baubau Post usai menrima penghargaan tersebut mengatakan, icon karnaval tenun dalam rangka peringatan HUT Sultra ke 54 Buton selatan menampilkan tokoh Mahapatih Gaja Mada.

Dikatakan, pemilihan icon Gaja Mada ini karena pihaknya berpikir yang paling menarik untuk ditampilkan adalah tketokohannya. Apalagi, setiap kerajaan di nusantara ini tokoh gaja mada ini masih merupakan misteri yang harus dipecahkan. Seperti di Buton Selatan konon kuburan tokoh ini (Gaja Mada-red) ada isana dan ini menjadi misteri yang harus dipecahkan bersama.

“Alhamdulilah dengan Icon yang kita angkat ini menjadi yang terbaik dalam karnaval tenun tahun ini,”katanya.

Untuk itu, kata Mukmin, dengan penghargaan ini tentunya menjadi tantangan kedepan untuk mengangkat budaya dan partiwisata Busel bisa lebih dikenal baik ditingkat nasional maupun internasional.

“Komitmen saya kedepan bagaimana bidang kepariwisataan Busel lebih eksis dan dikenal baik itu bidang kebudayaan termasuk keindahan pulau pulau yang ada di Busel bisa menjadi objek wisata yang menjadi tujuan wisatawan nasional maupun mancanegara,”ungkapnya.

Ditambahkan, dengan rencana dan program kepariwisataan yang dirancang kedepan bisa berhasil. Apalagi, dengan dukungan Bupati Busel Agus freisal Hidayat serta masyarakat bersama sama membangun komitmen untuk membangun pariwisata di Busel.

“Saya yakin kita bisa memajukan pariwisata di busel dengan segala potensi yang ada. Dan yang paling penting adalah dukungan bersama pememrintah dan masyarakat sehingga pariwisata Busel bisa lebih maju lagi,”tutupnya.(***)




PWI Sultra Ajukan Mosi Tidak Percaya Dewan Pers

KENDARI – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Tenggara mengajukan mosi tidak percaya kepada Dewan Pers karena adanya inisiasi untuk mengubah tanggal dan bulan peringatan Hari Pers Nasional.

Ketua PWI Provinsi Sultra Sarjono di Kendari, Kamis menyatakan, usulan perubahan HPN merupakan upaya pengaburan luhurnya perjuangan Pers Indonesia, melukai nilai perjuangan organisasi PWI yang telah ikut berjuang pada masa merebut kemerdekaan bangsa ini.

“Ini merupakan pernyataan sikap PWI se-Sultra setelah dilakukan rapat pada Selasa (17/4) malam di Kendari menyikapi usulan untuk ingin mengubah waktu peringatan HPN,” kata Sarjono.

Sarjono juga menyebut, pihak yang mengusulkan perubahan tanggal HPN, sama dengan `kacang yang lupa kulitnya`.

Penolakan atas usulan itu, menurut Sarjono didasari atas perjuangan masyakarat Pers untuk negeri ini sejak zaman kemerdekaan bahkan jauh sebelum itu, telah ditunjukkan para pendahulu pers di Indonesia.

Kemudian, tanggal 9 Februari telah melekat sebagai HPN berdasarkan Kepres Nomor 5 Tahun 1985 Tanggal 23 Januari 1985 jauh hari sebelum lahirnya Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, yang mana semangat mendorong lahirnya UU Pers diprakarsai pendahulu pers tersebut.

Dalam pernyataan bersama Dewan Kehormatan PWI Sultra itu, juga mendesak dilakukan revisi statuta Dewan Pers agar kuota keanggotaan proporsional, yakni 1 (satu) anggota mewakili 1000 wartawan.

Selanjutnya, mendesak PWI Pusat mengusulkan verifikasi ulang konstituen dewan pers dan mempersilahkan organisasi AJI dan IJTI untuk merayakan sendiri hari jurnalis sesuai keyakinan mereka.

Surat PWI Sultra yang mengajukan mosi tidak percaya ke Dewan Pers itu ditandatangi dan stempel oleh ketua/sekertaris PWI Sultra Sarjono/Mahdar Tayong, serta ketua dan sekertaris Dewan Kehormatan Dearah (DKD) PWI Sultra Sudirman Duhari dan Zakaria Sidik.(Antaranews Sultra)




PWI Minta Dewan Pers Verifikasi Ulang Anggota Organisasi Wartawan

JAKARTA: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengajukan permintaan kepada Dewan Pers agar seluruh organisasi wartawan yang menjadi angggota Dewan Pers diverifikasi ulang jumlah anggotanya.

Hal tersebut dikemukan delegasi PWI dalam rapat yang selenggarakan Dewan Pers hari ini di Jakarta. “Semua wartawan AJI, IJTI dan PWI diverifikasi sesuai aturan perundang-undangan dan Peraturan Dewan Pers,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWI, Hendri CH Bangun.

PWI meminga agar dalam verifikasi ulang ini, hanya mereka yang memenuhi persyaratan sebagai wartawan yang sesuai peraturan Dewan Pers saja yang dihitung sebagai anggota organisasi wartawan. Di antara syarat itu harus bekerja pada perusahaan pers yang berbadan hukum.

” Sedangkan yang tidak memenuh syarat, tidak dapat lagi dihitung sebagai anggota sebuah organisasi wartawan,” tambah Hendry.

Sesuai Peraturan Dewan Pers orang yang dikatagorikan sebagai wartawan diatur harus masih aktif melakukan pekerjaan jurnalistik dan tergabung dalam perusahaan pers yang berbadan hukum. Sebuah organisasi wartawan sekurang-kurangnya harus memiliki 500 wartawan yang masih aktif. Dalam verifikasi ulang PWI minta dilakukan secara menyeluruh baik verifikasi administratif maupun verifikasi faktual.

Keangggota Proposional

Selain meminta diadakan verifikasi ulang, untuk meneggakkan keadilan PWI juga meminta agar sistem keanggotan Dewan Pers diatur secara proposional berdasarkan jumlah anggota. Dengan demikian organisasi wartawan yang lebih besar tidak disamakan dengan organisasi wartawan yang lebih kecil, apalagi yang benar-benar kecil. Sistem keanggotaan yang proposional akan membawa perubahan dalam jumlah suara organisasi wartawan di Dewan Pers.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ilham Bintang, mengemukakan sebagai anggota Dewan Pers dengan jumlah anggota terbesar, sudah sewajarnya PWI mempunyai suara di Dewan Pers yang sebanding dengan jumlah anggotanya.

” Selama ini kami sudah sangat toleransi dan tidak pernah mengusik organisasi wartawan lainnya,” kata Ilham.

Tetapi agar lebih demokratis dan mencerminkan kenyataan, sudah saatnya keanggotan organisasi wartawan diatur secara proposional berdasarkan jumlah anggota organisasi wartawan tersebut.*




Danrem, Gelar Pisah Sambut Kasrem dan Sejumlah Pejabat Korem 143/HO

Peliput : Prasetio M

Kendari, BP – Bertempat di Aula Gedung Tamalaki Makorem 143/HO menggelar pisah sambut Kepala Staf Korem (Kasrem) 143/HO dan melepas Pejabat Kepala Seksi Teritorial, Kepala Seksi Personel serta menyambut pejabat baru Kepala Seksi Logistik Korem 143/Ho.

Letkol Kav Agus Waluyo, S.I.P selaku pejabat lama Kasrem 143/Ho akan digantikan oleh Letkol Inf Arif Susanto pejabat Kasrem 143/Ho yang baru.

Letkol Kav Agus Waluyo, S.I.P selanjutnya akan bertugas di Kodam XIV/Hasanuddin selaku Wakil Asisten Teritorial (Waaster), sementara Letkol Inf Arif Susanto sebelumnya bertugas sebagai pejabat Komandan Detasemen Markas (Dandenma) Kodam XIV/ Hasanuddin.

Komandan Korem 143/Ho, Kolonel Arm Dedi Nurhardiman, S.I.P. pada sambutannya, selasa (17/04) mengatakan, penyerahan tugas dan tanggung jawab Kasrem 143/Halu Oleo memiliki arti penting, selaian bagi pribadi yang bersangkutan, maupun bagi organiasai TNI AD itu sendiri, dimana pergantian pejabat merupakan wujud kaderisasi dan regenerasi dalam organisasi TNI AD.

Dikatakan, jabatan Kepala Staf Korem merupakan jabatan yang strategis dijajaran TNI AD, pasalnya jabatan tersebut mempunyai tugas pokok membantu Danrem dalam menyelenggarakan pembinaan kemampuan kekuatan dan gelar kekuatan serta menyelenggarakan pembinaan teritorial, guna menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayahnya, dalam rangka mendukung tugas pokok Korem 143/Halu Oleo.

Lanjut, Kolonel Arm Dedi Nurhadiman memberikan apresiasi kepada Letkol Agus Waluyo yang sudah menjabat Kasrem 143/Ho selama kurang lebih 3 tahun dan menyambut Letkol Inf Arif Susanto selaku Kasrem yang baru di Korem 143/HO.

“Selaku pribadi dan atas nama komando kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada Letkol Agus Waluyo beserta Ibu atas dedikasinya selama ini dalam membangun dan membesarkan Korem 143/Ho dan kepada Letkol Inf Arif Susanto beserta Ibu selamat bergabung di Korem 143/Ho semoga dengan bekal pengalaman yang telah dilalui mampu mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Kasrem 143/Ho ” kata Dedi Nurhadiman.

Sebelum menutup sambutannya, Kolonel Arm Dedi Nurhardiman, S.I.P, juga mengucapkan, selamat jalan dan selamat bertugas kepada pejabat yang dilepas, serta mengucapkan selamat bergabung di Korem 143/Ho kepada para pejabat baru di Makorem 143/Ho.

“Selamat jalan dan selamat bertugas ditempat yang baru, serta selamat bergabung di Korem 143/Ho, semoga keberhasilan, kesehatan dan kesejahteraan lahir dan bathin, senantiasa menyertai kita semua,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Danrem 143/Ho Kolonel Arm Dedi Nurhadiman, SIP, juga melepas Pejabat Kepala Seksi Teritorial Letkol Inf Oo Sahrojat, S.Ag MT.Han dan Kepala Seksi Personel Letkol Inf Friando Karim. Letkol Inf Oo Sahrojat, S.Ag MT.Han, selanjutnya akan bertugas sebagai Dandim 1424/Sinjai Korem 141/Todopuli Bone, sedangkan Letkol Inf Friando Karim, akan menempati posisi baru selaku Pabandya Lid Sintel Paspamres. sementara itu pihaknya juga menerima pejabat baru Kepala Seksi Logistik Korem 143/Ho, Mayor Inf Rusydy Kasim, S.E, yang sebelumnya adalah Kepala Seksi Media Sosial Penerangan Kodam XIV/Hasanuddin.

Pada kegiatan tersebut, turut hadir Letkol Czi Seniman Zega, SH (Dandim 1412/Kolaka), Letkol Inf Davy Darma Putra (Dandim 1413/Buton), Letkol Inf Idris Hasan (Dandim 1416/Muna), Letkol Kav Eko Hermawan Yuniarso, SIP (Dandim 1417/Kendari), Letkol Cpm Rus’an S.Sos (Dandenpom XIV/3 Kendari),Letkol Ckm Jonaedi (Danden Kesyah Kendari), Letkol Inf Henry Ginting (Danyonif 725/Wrg),Mayor Chb Marlinus (Wadan Denhubrem 143), Para Kasi dan Pasi Korem 143/HO, Para Kabalak, Kadisjan Jajaran Korem 143/HO dan Ibu Ketua Persit KCK Koorcab Rem 143 serta Ibu – ibu Pengurus Persit Koorcab Rem 143.




La Renda Cs Divonis Satu Tahun Penjara

Denda Rp 50 Juta

Peliput : Prasetio M
Editor: Hasrin Ilmi

KENDARI,BP-Terbukti bersalah oleh Pengadilan Tipikor kendari, terdakwa La Renda Cs dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda sebesar Rp 50 Juta. Putusan tersebut di bacakan oleh majelis Hakim kamis (12/04).

Imam Ridho Angga Yuwono, SH selaku Penasihat Hukum mengatakan, dalam putusannya majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp 50 juta.

“Apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka di ganti dengan pidana kurungan selama satu bulan,”kata Angga saat dikonfirmasi via
Whatsappnya kemarin.

Dikatakan, kliennya terbukti bersalah melanggar pasal 3 ayat (1) Jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan ditambahkan dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
“Hal-hal yang meringankan terdakwa, karena terdakwa sopan dipersidangan serta tidak berbelit-belit, dan telah mengembalikan uang kerugian Negara sebesar Rp. 192.057.724,”ungkapnya.

Sementara itu juga Ahmad Fajar Adi, SH mengatakan, jika putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan dan telah sesuai dengan keinginan kliennya serta turun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.” Sudah sesuai dengan keinginan klien kami dan turun 2/3 dari Tuntutan JPU” kata Ahmad Fajar.

Sebelumnya La Renda, Cs di Tuntut 1 Tahun 6 bulan oleh Kejaksaan Negeri Pasarwajo. Dan Ahmad Fajar Adi, SH dan Imam Ridho Angga Yuwono, SH selaku Penasihat Hukum Terdakwa.(*)




Terjaring OTT, Walikota dan Mantan Walikota Kendari Diperiksa KPK

Peliput: David Editor: Hasrin Ilmi

Walikota Kendari ADP dan mantan Walikota Kendari Asrun saat meninggalkan Polda Sultra menuju Jakarta

KENDARI,BP- Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan mantan Walikota Kendari dua periode Asrun terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rabu (28/02) disalah satu ruko dijalan Syech Yusuf Kelurahan Kecamatan Mandonga sekitar pukul 05.00 wita.

Bersama Asrun dan Adriatma, diduga ada empat sampai lima orang lainya, di antaranya, salah satu pengusaha pemilik distributor cat di Kendari, bersama sekuriti, serta dua orang perempuan.

KPK masih memeriksa mantan Walikota Kendari Asrun dan Walikota kendari ADP, yang juga selaku anak kandung mantan walikota kendari itu di gedung Reskrimsus Polda Sultra.

Menurut informasi dari salah satu anggota KPK mereka sudah satu bulan berada di Kota Kendari dan memantaunya sebelum OTT ini terjadi. Selain itu, KPK juga turut mengamankan mobil suzuki DT 1121 yang diduga digunakan oleh Asrun. Terkait penangkapan ini, belum banyak diperoleh infromasi karena masih dalam penyidikan dan pemeriksaan.

Menurut humas polda sultra AKBP Sunarto mengakui jika KPK sudah beberapa waktu berada di Kota Kendari dan meminjam kantor di Polda Sultra dalam penyidikan tersebut.

“Iya mereka sudah bebera lama berada di Kendari dan lebih jelasnya silahkan tanya humas KPK,”kata Sunarto.

Pantaun Baubau Post, usai diperiksa maraton di gedung Reskrimsus Polda Sultra, Walikota Kendari ADP dan mantan Walikota Kendari dua periode Ir Asrun keduanya langsung digiring ke Jakarta rabu malam (28/02) sejitar pukul 20.00 wita dengan menggunakan pesawat via Bandara Haluoleo.(*)




Saleh La Sata Lantik Hado Hasina Sebagai Penjabat Walikota Baubau

Peliput: David Editor: Hasrin Ilmi
KENDARI, BP – Plt Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H Saleh La Sata resmi melantik Kadis Perhubungan Sultra Dr Ir H Hado Hasina MT sebagai penjabat Walikota Baubau rabu (31/01) di Aula Kantor Gubernur Sulltra. Pelantikan Hado Hasina dilakukan setelah masa jabatan Walikota Baubau Dr H AS Tamrin selesai masa jabatannya periode 2013-2018.

Plt Gubernur Sultra H Saleh La Sata pada kesempatan tersebut mengatakan, wewenang penjabat Walikota dan Bupati sudah diatur dalam Permendagri, dimana memimpin pelaksanaan tugas pemerintahan berdasarkan ketentuan yang ada. Termasuk bersama DPRD untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

“Tugasnya memfasilitasi penyelenggaraan Pilwali serta menjaga netralitas ASN. Dan yang harus digaris bawahi penjabat Walikota tidak boleh melakukan pergantian atau mutasi pejabat di bawahnya,”ungkapnya.

Sementara itu, Pj Walikota Baubau Hado Hasina kepada sejumlah wartawan usai dilantik mengatakan, sebagai penjabat Walikota Baubau hanya ada tiga yang harus dilakukan. Pertama melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, memfasilitasi pelaksanaan Pilkada serentak dan yang ketiga menjaga netralitas ASN.

“Artinya tugas kita itu hanya melaksanakan pekerjaan yang telah dilakukan oleh walikota sebelumnya. Kecuali ada masyarakat yang menginginkan kita membuat hal yang strategis,”ungkapnya.

Salah satu problem di Kota Baubau kata Hado Hasina, yang paling rumit adalah transportasinya. Kecil jalannya, banyak orangnya sehingga dalam berkendara itu tidak akan nyaman. Namun masalah ini bisa diselesaikan selama satu bulan dengan program rekayasa jalan seperti yang dilakukan di Mandonga dengan menerapkan sistem satu arah.

“Kebetulan sudah dilakukan studinya sehingga akan dipilih mana jalan jalan yang akan kita atur agar masyarakat menjadi nyaman. Sebagai contoh di Jalan Braga Bandung dan Somba Opu Makassar jalannya lebih kecil. Namun, dengan pengaturan satu arah semua itu bisa diatasi ,”ungkapnya.

Yang kedua kata Hado, Dinas Perhubungan Provinsi sudah mulai membangun program terminal tipe B yang akan dibangun di 17 Kota /Kabupaten yang ada. Kebetulan Kota Baubau menjadi salah satu prioritas. Dimana termina tipe B yang dibangun oleh propinsi dan dikelolah oleh propinsi di satu kota.

Selanjutnya, kata Hado, Kota Baubau harusnya berkembang sebagai kota jasa sehingga harus bersaing dengan daerah lainnya. Untuk itu, daya saingnya yang harus ditingkatkan. Kemudian daya saing yang paling menonjol itu adalah kota dagang dan jasa.

“Jadi di Baubau itu hanya butuh manager karena uang itu ada di masyarakat sehingga memimpinnya harus dengan manajerial,”tutupnya.

Untuk diketahui, penunjukkan Hado Hasina sebagai penjabat walikota Baubau itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 131-74-116 Tahun 2018 pada 24 Januari 2018.

Sedangkan SK Mendagri tentang pemberhentian Walikota Baubau AS Thamrin bernomor 131-74-114 Tahun 2018 pada 24 Januari dan SK Mendagri pemberhentian Wakil Walikota Baubau Waode Maasra Manarfa 2018 adalah Nomor 132-74-115 Tahun 2018 pada 24 Januari.

Rangkaian pelantikan dan pengambilan sumpah penjabat Walikota Baubau, selain dihadiri Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh, para pejabat utama TNI-Polri, angota dan pejabat eselon dua Kota Baubau dan hadir pula mantan Gubernur Sultra Ali Mazi, Walikota Baubau periode 2013-2018 Dr H AsTamrin MH termasuk lembaga instansi vertikal lainnya(*)




Kolaka Jadi Tuan Rumah Porprov XIII

Peliput: Zaman Adha

BAUBAU, BP – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan Kabupaten Kolaka sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke XIII. Penunjukkan ini disampaikan melalui surat Plt Gubernur Sultra Saleh Lasata kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka tertanggal 29 Januari 2018.

Penetapan ini didasarkan pada Surat Gubernur Sultra No 426.3/3848 tanggal 24 Agustus 2015 tentang penunjukkan dan penetapan Kabupaten Kolaka Utara sebagai tuan rumah Porprov ke XIII. Dikutip dari antarasultra.com, Pemerintah Provinsi Sultra sebelumnya telah menunjuk Kolaka Utara sebagai penyelenggara Proprov ke XIII.

“Tahun 2014 lalu atau setelah penyelenggaraan Porprov XII di Buton Utara sudah ditetapkan Kolaka Utara sebagai tuan rumah Porprov XIII/2018,” kata Saleh Lasata.

Kabupaten Kolaka merupakan cadangan pertama jika Kolaka Utara mundur. Sehingga Pemerintah Provinsi Sultra menetapkan Kabupaten Kolaka sebagai tuan rumah Proprov ke XIII.

Dalam surat Plt Gubernur tersebut Pemerintah Provinsi berharap, agar Pemerintah Kabupaten Kolaka mematangkan persiapan perhelatan akbar olahraga tingkat Sultra ini. Selain itu, Kabupaten Kolaka juga diminta untuk menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sultra. (**)




Penerimaan CPNS Dimulai April 2018

Editor: Zaman Adha

KENDARI, BP – Kabar baik bagi para pencari kerja di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra). Pasalnya, tahapan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 akan dimulai April.

Demikian diungkapkan, Sekda Sultra Lukman Abunawas seperti dikutip dari antarasultra.com. Berdasarkan informasi dari Kemenpan-RB kata Lukman, seluruh provinsi di Indonesia mendapatkan kuota CPNS temasuk Sultra.

“Kami sudah ada informasi dari Kemenpan kita akan mendapatkan kuota untuk rekrutmen CPNS. Untuk tahapan itu akan dimulai pada April sampai Mei,” ungkapnya.

Disebutkan, untuk wilayah Sultra akan diprioritaskan kebutuhan tenaga medis dan guru. Sementara sisanya diperuntukkan bagi tenaga teknis dan umum.

“Sebagaian besar itu 60 persen untuk kebutuhan guru, 30 persen untuk tenaga medis, dan sisanya tenaga teknis atau umum,” sebutnya.

Menurut mantan Bupati Konawe dua periode itu, baik penerimaan jalur umum maupun honorer akan mengikuti ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT). Namun bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi, akan ada pertimbangan.

Di wilayah Sultra, beberapa daerah yang akan diprioritaskan untuk penerimaan CPNS yakni Konawe Kepulauan, Muna Barat, Kolaka Timur, Buton Selatan, Buton Tengah dan selebihnya akan menyesuaikan sesuai kebetuhan. (**)