HUT RI ke-73, Dr HAS Tamrin Diundang ke Istana Merdeka

Sebagai Dewan Pembina FSKN, AS Tamrin Kenakan Baju Adat Kesultanan Buton

BAUBAUPOST.COM, JAKARTA- Dr HAS Tamrin menghadiri undangan Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo bersama Ibu Hj Iriana Joko Widodo dalam rangka upacara peringatan HUT RI ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (17/08), di Halaman Istana Merdeka, Jakarta.


Walikota terpilih periode 2018-2023 itu diundang sebagai Dewan Pembina Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN). Disampul undangan tertulis nama Yang Mulia (YM) Dr AS Tamrin. dr Izat Manarfa merupakan Sultan Budaya Buton yang juga hadir dalam peringatan proklamasi RI tahun 2018.

Dalam acara itu, Dr HAS Tamrin terlihat mengenakan pakaian adat kesultanan Buton. Demikian pula dengan Sultan dan raja yang juga hadir sebagai undangan dari Presiden RI mengenakan pakaian khas adat mereka.

Presiden Joko Widodo sendiri mengenakan pakaian adat Aceh saat memimpin Perayaan Upacara Hari Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8).


Tidak ada alasan secara khusus Presiden mengenakan pakaian adat Aceh, dimana dirinya hanya menyebut pakaian adat di Indonesia sungguh sangat banyak.

“Negara kita kan adat dan tradisinya banyak sekali, pakaian adat ada ratusan, bahkan mungkin ribuan, jadi banyak pilihan dan yang kita pilih ini (adat Aceh),” ujar Jokowi. (AT/ISTIMEWA)




Selama 3×24 Jam, KPU Baubau Akan Tetapkan Kemenangan Paslon Tampil Manis

Dr HAS Tamrin MH dan La Ode Ahmad Monianse Jadi Walikota-Wakil Walikota Terpilih

BAUBAUPOST.COM, JAKARTA- Pasca putusan MK yang menolak gugatan Pemohon, maka sesuai dengan aturan yang ada maka paling lambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau akan menetapkan Pasangan Calon (Paslon) terpilih paling lama tiga hari setelah putusan dismissal MK.

Demikian dikatakan Ketua KPU Baubau Edy Sabara yang baru saja mengikuti sidang putusan dismissal di MK, Jumat (10/08). Edi Sabara sebagai pihak termohon mengaku optimis gugatan Paslon HYF-Ahmad dan Paslon Rossy akan ditolak oleh MK.  Edy Sabara menilai MK memang benar-benar konsisten menjalankan empat hal yaitu melihat secara jernih terkait legal standing pemohon, lalu memperhatikan waktu pendaftaran permohonan, kemudian kewenangan MK sendiri, dan terakhir tentu melihat ambang batas suara yang dipersyaratkan.

“Dasarnya jelas mengacu pada pasal 158 terkait jumlah selisih suara antara Paslon peraih suara terbanyak dengan urutan kedua. Kalau untuk Kota Baubau, sudah jelas selisih antara Tampil Manis dan HYF-Ahmad yaitu 4,77 persen,” ucapnya.

Kalau dilihat dari selisih suara, lanjutnya, maka minimal kasus Pilkada Baubau tahun 2018 selisihnya harus mencapai 1.500an. Padahal lanjutnya selisih suara antara Tampil Manis dan HYF-Ahmay sekita 3600an.

Edi Sabara mengatakan, pihaknya akan segera melakukan rapat pleno penetapan Paslon terpilih terhitung tiga hari setrl;ah MK melakukan pembacaan putusaan.
“Kalau dihitung putusan MK pada hari ini (Jumat 10/08-red) maka kami akan menetapkan Paslon Walikota dan Wakil Walikota terpilih paling lambat Senin (13/08). tuturnya. (AT/ISTIMEWA)




MK Tolak Gugatan HYF dan Rossy Karena Selisih Suara Diatas 2 Persen

BAUBAUPOST.COM, JAKARTA- Gugatan perselisihan hasil suara yang dilayangkan Pasangan Nomor urut 4 H Yusran Fahim dan Drs Ahmad (HYF- Ahmad) dan Pasangan nomor urut 1 Hj Roslina Rahim dan La ode Yasin  (Rossy) ditolak Mahkamah Konstitusi, Jumat (10/08).

Dalam amar putusannya MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan benar, dan tetap berlaku Keputusan Komisi Umum Kota Baubau Nomor 71 / PL.03.6-Kpt / 7472 / Kota / VII / 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018.

Hakim mahkamah konstitusi mengatakan sangat kuat alasan untuk menolak gugatan para penggugat karena tidak memenuhi syarat formil. Sementara itu, MK juga tetap berpatokan pada Pasal 142 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 Yang masing-masing menyatakan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 ,“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan cadangan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan pemulihan suara dilakukan jika ada angka paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara hasil yang benar penghitungan suara akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten / Kota.

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 ,“Pemohon solusi dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c ajukan permohonan dengan ketentuan: a. Kabupaten / kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan kebebasan suara dilakukan jika jumlah dua orang dari total suara
hasil akhir penghitungan akhir yang ditentukan oleh Termohon”.

Angka penduduk penduduk Kota Baubau berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian
Dalam Negeri tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641 / Dukcapige bawah Nomor 43 / BA / VII / 2017 bertanggal 31 Juli 2017 adalah 154.487 jiwa. Pembagian suara bersama dengan pasangan peraih terbanyak adalah maksimal sebanyak 2% dari total suara sah hasil penghitungan akhira yang ditentukan oleh KPU Kota Baubau

Angka yang digunakan pasangan calon untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018
adalah paling banyak 2% x 75.773 suara (total suara sah) = 1.515 suara;

Kebenaran hasil suara penggugat atau Paslon nomor 4 adalah 19.959 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak meraih 23.573 suara. Suara alternatif antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (23,573 suara – 19,959 suara) = 3,614 suara (4,77%) suara atau lebih dari 1.515 suara.

Karena itu, hakim MK menimbang bahwa berdasarkan pendapat hukum di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan dalam dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017.

“Baik Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan pihak  Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permintaan a quo adalah beralasan menurut hukum.  sebagai kesimpulannya berdasarkan fakta dan uraian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo,” kata hakim MK.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,
I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo dan dibacakan dalam sidang Dismissal MK untuk putusan gugatan HYF-Ahmad putusan NOMOR 20/PHP.KOT-XVI/2018, setebal 153 halaman. Sementara gugatan  Pasangan Rossy putusan nomor 20/PHP.KOT-XVI/2018 setebal 78 halaman. (AT/ISTIMEWA)




Session I Dismissal, MK Decided 34 Regions Denied Claims

Baubau Regional Election Disputes The Meeting Was Decided This Morning

BAUBAUPOST.COM, JAKARTA – In accordance with the stages of the session agenda of disputes in the simultaneous phase III elections in 2018, the Constitutional Court (MK) of the Republic of Indonesia has held the 2018 PHPKADA session or the dismissal session with the pronouncement of the ruling and stipulation, Thursday (09/08). Based on the official website of the Constitutional Court, of the 70 regions that filed a lawsuit for the election of regional heads, in the first session the Constitutional Court determined the results of the Regional Election in 34 regions. While the rest was tried on Friday (09/10).

Tampil Manis  Law Attorney Imam Ridho Angga Yuwono SH

The trial was held from 09.00-17.04 WIB, 34 cases were tried by the Constitutional Court judges to decide that all applicant requests were not acceptable. The Constitutional Court Judge constituted by Dr. Anwar Usman, Prof. Dr. Aswanto, Prof. Dr. Maria Farida Indrati, Prof. Dr. Saldi Isra, Prof. Dr. Arief Hidayat, I Gede Palaguna, Wahiduddin Adam, Suhartoyo, Manahan Perdamean Sitompul with the Panitera Kasianur Sidauruk, SH.

Law Attorney Tampil Manis Imam Ridho Angga Yuwono SH The Constitutional Court consistently analyzed that the Regional Election lawsuit filed by 34 regions was rejected with the first reason that it did not fulfill the formal requirements, secondly, the difference between the vote acquisition was above 2 percent. There was also a lawsuit over disputes over the vote because the reason for registering a lawsuit had exceeded the registration deadline.

For the Baubau Regional Election dispute, the plan will be tried this morning, Friday (10/08), at 08.30 WIB. The invitation was received by the couple, Dr. HAS Tamrin MH and La Ode Ahmad Monianse (TAMPIL MANIS) as related parties. TAMPIL MANIS ‘Attorney Imam Ridho Angga Yuwono SH all the disputes over the results which were decided on August 10 at the Constitutional Court, will also experience the same fate.

“Well, the application for the dispute over the results of the election of the mayor and deputy mayor of Baubau requested by Rossy and Hyf-Ahmad was also decided tomorrow, it could be decided the same, namely that the Petitioners’ Petition was Not Received because it did not meet the formal requirements. But this is only a possibility, we will hear the certainty, “he said.

The following is a list of areas that have been decided in the Dismissal session as released from the official website of the Indonesian Constitutional Court, namely

1. Bantaeng Regent.
– No: 17 / PHP.BUP-XVI / 2018
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
2. Regent of Padang Lawas.
– No: 65 / PHP.BUP-XVI / 2018,
– Decision: Application for the Falling Petitioner.
3. Sinjai Regent.
– No: 45 / PHP.BUP-XVI / 2018
– Decision: Application for the Falling Petitioner.
4. Regent of Kolaka.
– No: 50 / PHP. BUP-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
5. Konawe Regent.
– No: 54 / PHP.BUP-XVI / 2018
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
6. Regent of Parigi Moutong.
– No: 55 / PHP. BUP-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
7. Regent of Cirebon.
– No: 15 / PHP. BUP-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
8. Regent of Tabalong.
– No: 26 / PHP. BUP-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
9. Mayor of Subulussalam.
– No: 57 / PHP. KOT-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
10. Regent of South Aceh.
– No: 66 / PHP. BUP-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
11. Regent of Rote Ndao.
– No: 22 / PHP. BUP-XVI / 2018.
– Decision: Petition for Falling Petitioners.
12. Regent of Banyuasin.
– No: 10 / PHP. BUP-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
13. Mayor of Palembang.
– No: 25 / PHP. KOT-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
14. Regent of North Tapanuli
– No: 40 / PHP. BUP-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
15. Regent of North Tapanuli.
– No: 42 / PHP. BUP-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
16. Pamekasan Regent.
– No: 69 / PHP. BUP-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
17. Kapuas Regent.
– No: 70 / PHP. BUP-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
18. Mayor Palopo.
– No: 43 / PHP. KOT-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
19. Regent of Sinjai.
– No: 11 / PHP. BUP-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
20. Dairi Regent.
– No: 63 / PHP. BUP-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
21. Regent of Talaud Islands.
– No: 33 / PHP. BUP-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
22. Mayor Pare-Pare.
– No: 2 / PHP. KOT-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
23. Deiyai ​​Regent.
– No: 44 / PHP. BUP-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
24. Mayor of Bekasi.
– No: 27 / PHP. KOT-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
25. Bogor Regent.
– No: 28 / PHP. BUP-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
26. Governor of SOUTH SUMATERA.
– No: 34 / PHP. GUB-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
27. District Head and Deputy Regent of Kerinci Regency.
No: 39 / PHP. BUP-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
28. PAPUA Governor.
– No: 48 / PHP. GUB-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
29. Lahat Regent.
– No: 58 / PHP. BUP-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
30. Bangkalan Regent.
– No: 4 / PHP. BUP-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
31. Bangkalan Regent.
– No: 5 / PHP. BUP-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
32. Mayor of Padang Panjang
– No: 9 / PHP. KOT-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
33. Regent Rote Ndao.
– No: 14 / PHP. BUP-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
34. Regent Rote Ndao.
– No: 23 / PHP. BUP-XVI / 2018.
– Decision: Applicant’s Application Can Not Be Accepted.
(AT / SPECIAL)




Sidang Dismissal Sesi I, MK Putuskan 34 Daerah Ditolak Gugatannya

Perselisihan Pilkada Baubau Sidangnya Diputuskan Pagi Ini

BAUBAUPOST.COM, JAKARTA- Sesuai tahapan agenda sidangb perselisihan Pilkada serentak gelombang III tahun 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) RI telah melaksanakan sidang PHPKADA 2018 atau atau sidang dismissal dengan acara sidang pengucapan putusan dan penetapan, Kamis (09/08). Berdasarkan situs resmi MK, dari 70 daerah yang mengajukan gugatan Pemilihan kepala daerah, pada sesi pertama MK menetapkan hasil Pilkada pada 34 daerah. Sedangkan sisanya disidangkan Jumat (10/08).

Sidang yang dumlai dari Pukul 09-17.04 WIB, 34 perkara yang disidangkan hakim MK memutuskan semua permohonan pemohon tidak dapat diterima. Peleno Hakim konstitusi terdiri dari DR Anwar Usman , Prof DR Aswanto, Prof DR Maria Farida Indrati, Prof DR Saldi Isra, Prof DR Arief Hidayat, I Gede Palaguna, Wahiduddin Adam, Suhartoyo, Manahan Perdamean Sitompul dengan Paniteranya Kasianur Sidauruk, SH.

Kuasa Hukum Tampil Manis Imam Ridho Angga Yuwono SH

MK konsisten menganalisis bahwa gugatan Pilkada yang diajukan oleh 34 daerah itu ditolak dengan alasan pertama tidak memenuhi syarat formil, kedua, dari selisih perolehan suara selisihnya diatas 2 persen. Ada juga gugatan perselisihan hasil suara itu digugurkan karena alasan saat mendaftarkan gugatan sudah melebihi batas waktu pendaftaran alias sudah kadaluwarsa.

Untuk perselisihan Pilkada Kota Baubau, rencananya akan disidangkan pagi ini, Jumat (10/08), pukul 08.30 WIB. Undangannya sudah diterima Pasangan Dr HAS Tamrin MH dan La Ode Ahmad Monianse (TAMPIL MANIS) sebagai pihak terkait. Kuasa Hukum TAMPIL MANIS Imam Ridho Angga Yuwono SH seluruh permohonan perselisihan hasil yang diputus dissmisal pada tanggal 10 Agustus di MK, juga akan mengalami nasib yang sama.

“Nah, permohonan perselisihan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota Baubau yang dimohonkan oleh Rossy dan Hyf-Ahmad juga diputus besok, bisa jadi diputus sama yaitu dinyatakan Permohonan Pemohon Tidak Diterima karena tidak memenuhi syarat formil. Tapi ini baru kemungkinan, kepastiannya kita dengar sendiri,” ucapnya.

Berikut daftar daerah yang sudah diputusk perkaranya pada sidang Dismissal sebagaimana dirilis dari situs resmi MK RI yaitu

1. Bupati Bantaeng.
– No : 17/PHP.BUP-XVI/2018
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
2. Bupati Padang Lawas.
– No : 65/PHP.BUP-XVI/2018,
– Putusan : Permohonan Pemohon Gugur.
3. Bupati Sinjai.
– No : 45/PHP.BUP-XVI/2018
– Putusan : Permohonan Pemohon Gugur.
4. Bupati Kolaka.
– No : 50/PHP.BUP-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
5. Bupati Konawe.
– No : 54/PHP.BUP-XVI/2018
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
6. Bupati Parigi Moutong.
– No : 55/PHP.BUP-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
7. Bupati Cirebon.
– No : 15/PHP.BUP-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
8. Bupati Tabalong.
– No : 26/PHP.BUP-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
9. Walikota Subulussalam.
– No : 57/PHP.KOT-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
10. Bupati Aceh Selatan.
– No : 66/PHP.BUP-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
11. Bupati Rote Ndao.
– No : 22/PHP.BUP-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Gugur.
12. Bupati Banyuasin.
– No : 10/PHP.BUP-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
13. Walikota Palembang.
– No : 25/PHP.KOT-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
14. Bupati Tapanuli Utara
– No : 40/PHP.BUP-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
15. Bupati Tapanuli Utara.
– No : 42/PHP.BUP-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
16. Bupati Pamekasan.
– No : 69/PHP.BUP-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
17. Bupati Kapuas.
– No : 70/PHP.BUP-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
18. Walikota Palopo.
– No : 43/PHP.KOT-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
19. Bupati Sinjai.
– No : 11/PHP.BUP-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
20. Bupati Dairi.
– No : 63/PHP.BUP-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
21. Bupati Kepulauan Talaud.
– No : 33/PHP.BUP-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
22. Walikota Pare-Pare.
– No : 2/PHP.KOT-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
23. Bupati Deiyai.
– No : 44/PHP.BUP-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
24. Walikota Bekasi.
– No : 27/PHP.KOT-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
25. Bupati Bogor.
– No : 28/PHP.BUP-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
26. Gubernur SUMATERA SELATAN.
– No : 34/PHP.GUB-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
27. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci.
No : 39/PHP.BUP-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
28. Gubernur PAPUA.
– No : 48/PHP.GUB-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
29. Bupati Lahat.
– No : 58/PHP.BUP-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
30. Bupati Bangkalan.
– No : 4/PHP.BUP-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
31. Bupati Bangkalan.
– No : 5/PHP.BUP-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
32. Walikota Padang Panjang
– No : 9/PHP.KOT-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
33. Bupati Rote Ndao.
– No : 14/PHP.BUP-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
34. Bupati Rote Ndao.
– No : 23/PHP.BUP-XVI/2018.
– Putusan : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
(AT/ISTIMEWA)




MK Schedules Dismissal Session of Baubau Regional Election on August 10 2018

Imam Ridho Angga Yuwono: LOOKING SWEET God willing, Win

BAUBAUPOST.COM, JAKARTA – The Constitutional Court (MK) through its official website announced the dismissal decision schedule or interlocutory decision related to the disputed Regional Head Election (Pilkada) 2018. Especially for Baubau Regional Election, the lawsuit filed by HYF-Ahmad Couples and Couples Rossy will be read out on the verdict on Friday (08/10) at 08.30 WITA.

The pair H Yusran Fahim and Ahmad MM (HYF-Ahmad) filed a lawsuit with case number 20 / PHP. KOT-XVI / 2018, while the pair Hj Roslina Rahim and La Ode Yasin (Rossy) filed a lawsuit with case number 19 / PHP. KOT- XVI / 2018. Where this case has been tried in the early stages on July 26, 2018, and the parties concerned and the defendant have also been heard about at the follow-up hearing at the end of July.

Legal Counsel of Dr HAS Tamrin MH – La Ode Ahmad Monianse (Sweet Appearance) Imam Riddho Angga Yuwono SH said he remained optimistic that the lawsuit of the two candidate pairs (Paslon) would be rejected in dismissal’s decision. He argued that based on the previous experience of simultaneous elections in the second phase of 2016, claims that did not meet formal requirements and did not have legal standing would be rejected.

“Moreover, based on the next schedule, which is on 16 August to 10 September 2018, the Constitutional Court scheduled a follow-up examination, meaning that the trial at that time was a verification session. While the dismissal trial scheduled for August 9-15, 2018 has been scheduled which areas have been scheduled in the Constitutional Court, meaning the Constitutional Court will reject the lawsuit that does not meet the formal requirements, “he said.

According to Angga, the nickname of Imam Ridho Angga Yuwono, Baubau City had been scheduled for its official hearing on August 10, 2018, meaning that the great opportunity for HYF-Ahmad and Rossy’s lawsuit would be rejected by the Constitutional Court. In other words, the Constitutional Court did not accept the petitioners’ requests. (AT/SPECIAL)




MK Jadwalkan Sidang Dismissal Pilkada Baubau 10 Agustus 2018

Imam Ridho Angga Yuwono: TAMPIL MANIS Insya Allah Menang

BAUBAUPOST.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) RI melalui situs resminya mengumumkan jadwal putusan dismissal atau putusan sela terkait gugatan perselisihan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018. Khusus untuk Pilkada Kota Baubau, gugatan yang dilayangkan oleh Pasangan HYF-Ahmad dan Pasangan Rossy akan dibacakan putusannya, Jumat (10/08), pukul 08.30 WITA.

Pasangan H Yusran Fahim dan Ahmad MM (HYF-Ahmad) melakukan gugatan dengan nomor perkara  20/PHP.KOT-XVI/2018, sementara pasangan Hj Roslina Rahim dan La Ode Yasin (Rossy) mengajukan gugatan dengan perkara nomor 19/PHP.KOT-XVI/2018. Dimana perkara ini sudah disidangkan pada tahap awal pada tanggal  26 Juli 2018, serta pihak terkait dan pihak termohon juga sudah didengarkan penjelasannya pada sidang lanjutan akhir bulan Juli lalu.

Kuasa Hukum Pasangan Dr HAS Tamrin MH – La Ode Ahmad Monianse (Tampil Manis) Imam Riddho Angga Yuwono SH mengatakan tetap optimis bahwa gugatan dua pasangan calon (Paslon) itu akan ditolak pada putusan dismissal. Dia berpendapat bahwa berdasarkan pengalaman yang sebelumnya yaitu Pilkada serentak tahap dua tahun 2016, gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan tidak memiliki legal standing akan ditolak.

“Apalagi berdasarkan jadwal selanjutnya yaitu tanggal 16 Agustus sampai 10 September 2018 MK menjadwalkan ada pemeriksaan lanjutan, artinya sidang pada masa itu adalah merupakan sidang pembuktian. Sementara sidang dismissal diagendakan tanggal 9-15 Agustus 2018 sudah dijadwalkan daerah mana saja yang sudah terjadwal di MK artinya MK akan menolak gugatan yang tidak memenuhi syarat formil tadi,” tuturnya.

Menurut Angga, sapaan akrab Imam Ridho Angga Yuwono, Kota Baubau sudah dijadwalkan sidang pembacaan dismissalnya pada tanggal 10 Agustus 2018, berarti peluang besar untuk gugatan HYF-Ahmad dan Rossy akan ditolak MK, dengan kata lain MK tidak menerima permohonan para pemohon.(AT/ISTIMEWA)




Baubau, The Second Highest Inflation in Eastern Indonesia July 2018

Ali Hasan: The Government Can Still Control the Price of Basic Foods in the Market

BAUBAUPOST.COM, BAUBAU- Baubau City, Southeast Sulawesi Province (Southeast Sulawesi), known as the City of 1000 fortresses, experienced the second highest inflation in the Eastern Indonesia Region (KTI) in July 2018. The inflation rate was in a double digit position at 1.20 . The highest inflation rate in the first place in KTI was experienced by the City of Sorong, West Papua Province, which amounted to 1.47.

Together with the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia, the Economic Head of the City of Baubau Ali Hasan SE MSi attended the meeting of the acceleration of the Bansos rice to prepare for Eid. PRIVATE PHOTO
The economic head of the Baubau City Secretariat Ali Hasan SE MSi said the high inflation rate in July 2018 was caused by two things, first, the high price of airplane tickets and second, the rising prices of basic foods in the form of vegetables. Ali Hasan explained that the limitations of airlines make ticket prices up to 300 percent or three times compared to Kendari City.

Tim pengendali Inflasi Kota Baubau meninjau stok beras di Gudang Bulog Sub Divre Kota Baubau, Foto Ardi Toris

He pointed out the difference in ticket prices for the purpose of Baubau-Makassar and Kendari-Makassar in July is very different. “For Baubau-Makassar the price reaches Rp. 900 thousand, while the Kendari-Makassar route is only Rp. 300 thousand. So the price of the ticket can differ threefold. So that the highest contributor to inflation in Baubau City in July was 50 percent donated from air flights, “Ali Hasan said on Wednesday (08/08)

The high ticket prices, he continued, were due to the market mechanism, where the number of requests was more than the available airline tickets. “Just imagine in Baubau it will serve four other districts around it, so there must be a concrete step so other airlines should be able to enter Baubau such as citylink or Sriwijaya Air airline,” he said again. On the other hand, he said, the Betoambari airport must immediately be extended to its base so that large-bodied aircraft can already enter Baubau City.

While the price of basic foods in the form of vegetables which triggered high inflation was due to the products coming from outside the city of Baubau such as carrots, curly chili, chicken eggs, milkfish, cabbage and mustard greens, most of which were still imported from South Sulawesi and Surabaya.

Ali Hasan revealed that rising inflation in the City of Baubau every July or approaching the atmosphere of Eid and the student and student holidays are a trend that always happens every year. Even so, Ali Hasan said that inflation could still be controlled by the local government as evidenced by the non-rising prices of other goods on the market such as rice and the types of fish whose stock could be prepared from local Baubau.

“So this inflation if viewed from month to month will experience fluctuations (up and down). After Eid is usually the trend of inflation will go down even to the lowest point. So that if averaged over 12 months inflation in the city of Baubau usually later includes the lowest. Baubau City has experienced the lowest inflation in Indonesia, namely 2016-2017 and received an award directly from President Jokowi. (AT / SPECIAL)




Baubau Inflasi Tertinggi Kedua di KTI Bulan Juli 2018

Ali Hasan: Pemerintah Masih Bisa Kendalikan Harga Sembako di Pasaran

BAUBAUPOST.COM, BAUBAU- Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dikenal dengan Kota 1000 benteng mengalami inflasi tertinggi kedua di Kawasan Indonesia Timur (KTI) pada bulan Juli 2018. Angka inflasi itu berada pada posisi dua digit yaitu sebesar 1,20. Angka inflasi tertinggi urutan pertama di KTI dialami oleh Kota Sorong, Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 1,47.

Bersama Mensos RI, Kabag Ekonomi Kota Baubau Ali hasan SE MSi mengikuti rapat rapat percepatan beras Bansos untuk persiapan lebaran. Foto ISTIMEWA

Kabag ekonomi Sekertariat Kota Baubau Ali Hasan SE MSi mengatakan tingginya angka inflasi pada bulan Juli 2018 disebabkan karena dua hal yaitu pertama, mahalnya harga tiket pesawat dan kedua, naiknya harga Sembako berupa sayur-mayur. Ali Hasan menjelaskan keterbatasan maskapai penerbangan membuat harga tiket naik sampai 300 persen atau tiga kali lipat bila dibandingkan dengan Kota Kendari.

Dia mencontohkan perbedaan harga tiket untuk tujuan Baubau-Makassar dan Kendari-Makassar pada bulan Juli sangat jauh berbeda. “Untuk Baubau-Makassar harganya mencapai Rp 900 ribu, sementara rute Kendari-Makassar hanya Rp 300 ribu. Jadi harga tiket itu bedanya bisa mencapai tiga kali lipat. Sehingga memang penyumbang inflasi tertinggi di Kota Baubau itu pada bulan Juli 50 persen disumbangkan dari penerbangan udara,” kata Ali Hasan, Rabu (08/08)

Tingginya harga tiket, lanjutnya, dikarenakan mekanisme pasar, dimana jumlah permintaan lebih banyak dari tiket pesawat yang tersedia. “Bayangkan saja di Baubau ini kan melayani empat kabuten lain disekitarnya, sehingga memang sudah harus ada langkah kongrit agar maskapai lain seharusnya bisa masuk di Baubau seperti citylink atau maskapai Sriwijaya Air,” ucapnya lagi. Disisi lain, katanya, bandara Betoambari harus segera diperpanjang landasannya sehingga pesawat berbadan besar sudah bisa masuk di Kota Baubau.

Sementara harga Sembako berupa sayur-mayur yang memicu tingginya inflasi disebabkan karena produknya berasal dari luar Kota Baubau misalnya wortel, cabe keriting, telur ayam, ikan bandeng, kol dan sawi, sebagian besar masih didatangkan dari Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Surabaya.

Ali Hasan mengungkapkan naiknya inflasi di Kota Baubau setiap bulan Juli atau mendekati suasana lebaran dan masa libur mahasiswa dan siswa merupakan trend yang selalu terjadi setiap tahunnya. Meskipun begitu, Ali Hasan mengatakan inflasi itu masih bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan tidak naiknya harga barang lain di pasaran seperti beras dan jenis ikan yang stoknya bisa disiapkan dari lokal Baubau.

“Jadi memang inflasi ini kalau dilihat dari bulan ke bulan akan mengalamai fluktuasi (naik-turun). Setelah lebaran biasanya trend inflasi itu akan turun bahkan bisa sampai pada titik terendah. Sehingga kalau dirata-ratakan selama 12 bulan inflasi di Kota Baubau biasanya nanti termasuk yang terendah. Kota Baubau pernah mengalamio inflasi terendah di Indonesia yaitu tahun 2016-2017 dan mendapat penghargaan langsung dari Presiden Jokowi. (AT/ISTIMEWA)




UM Buton Lecturer Scopus International Publication Journal Workshop

LPPM UM Buton collaborated to do a Workshop for the Journal of Scop international publication b in collaboration with NNHAS Makassar Photo of Ardi Toris

Present Resource Persons From PMNC Hasanuddin University Makassar

BAUBAUPOST.COM, BAUBAU- The Research and Community Service Institute of the University of Muhammadiyah Buton held a Manuscript Construction Workshop for Scopus International Publication. The speakers present were Muhammad Arsyad, Ph.D. Head of the Unhas Publication Management Center (PMC), Makassar, who is also the Accreditation Assessor of the Kemristekdikti Scientific Journal.

Arsyad explained that the purpose of this activity, First is to provide skills to lecturers to conduct international publications in reputable publications. Second, helping to target the university to get a good rating / level by increasing publication instrumental, so that it will contribute to the development of science. Third, we want to establish an Authorship Joined pattern between universities in a publication.

“So we hope that in international publications, between universities collaborate. so that we will move forward together, not leaving each other either through the International Conference or journal, “Arsyad explained.

Arsyad further reminded that it is true that SCOPUS is not playing destination, but if we can be indexed by them, then it is a form of international nomination that our journal meets international standards. Although we need not argue, because if a journal is nationally accredited “A” and indexed by DOAJ Green Thick, then it is equivalent to a Reputable International Journal.

If nationally accredited “B”, but DOAJ Green Thick indexed, then it is equivalent to international journals. That we can have “A” National Accreditation as well as SCOPUS, then both will be a magnet for both domestic and foreign writers. So it will not be less paper.

“So we hope UM Buton lecturers can enter Scopus and joint authorship with lecturers with Unhas affiliates,” said Arsyad who is also a reviewer of Scopus indexed journalists and this Japanese Kyoto Ryukoku University Alumni.

UM Chancellor Buton Suriadi, SP, MM added that through this interactive Workshop with the lecturer quarantine system can produce output in the form of manuscripts that can be published discopus and existing lecturers can teach back to other lecturers and God willing will support the accreditation process in the future and hopefully there collaboration between the UNHAS and Muhammadiyah University of Buton to create an academic climate in the campus environment that remains focused on the University’s Dharma Chess.

Chairman of LPPM UM Buton Hardin, SP, MM explained that this activity is certainly to increase the capacity of the lecturers so that they are more familiar with their Autonomy not only to conduct teaching but also moral responsibility to improve the welfare of the community through research and community service especially before Workshop on making ID Sinta, ID ORCID and ID Researcher.

Where the lecturers are expected to be easier to register in international journals because they already have a clear identity and the second stage of the workshop is the lecturer can prepare manuscripts that are in accordance with the request of the international journal SCOPUS which later if the writings of lecturers are accepted God willing, will get SCOPUS ID.

“Simply put, the lecturer not only has an ID card but there are other IDs as I have explained, and our target in the future, God willing, will host an international seminar at the University of Muhammadiyah Buton in collaboration with Hasanuddin University in Makassar and this certainly can benefit the government area, “he said

hadrdin said that his target is to be able to present approximately 100 people in Baubau City both from abroad and domestically and of course the tourism object of Baubau City is one of the references of this activity and this work will certainly start from this year to prepare all the devices and God willing in June or July 2019 can be realized.

“This can be followed by universities in Southeast Sulawesi and we plan a multidisciplinary International Journal and we have also conducted training on journal indexation so that the quality of the journals we administer can be trusted by the scientific community to include their writing in the journal that we are currently kelolah, consisting of 8 journals, namely 7 research journals and 1 community service journal, we hope that in the future the University of Muhammadiyah Buton will be increasingly trusted by the public to recommend their sons and daughters to study at the University of Muhammadiyah Buton and we also prepare intellectual property rights for research results and INNOVATION products, ” close it. (Ardi Toris/SPECIAL)