Pileg 2019, 239 DCS Berebut 25 Kursi di DPRD Wakatobi

 

Peliput: Duriani

WAKATOBI, BP – Sebanyak 239 orang memperebutkan kuota 25 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi pada Pemilu 2019 mendatang. Hal itu terlihat dari hasil rapat pleno Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon anggota legislative pada Pemilu 2019 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wakatobi, Sabtu (11/8/2018).
Ketua KPU Kabupaten Wakatobi, Abdul Rajab SPd.MPd, mengatakan DCS tersebut akan segera diumumkan ke publik sesuai jadwal, sehingga masyarakat bisa mengetahui. Karena sesuai ketentuan berlaku, sebelum dilakukan pleno penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT) masih ada beberapa tahapan harus dilalui.
“Hasil pleno DCS ini akan segera kita umumkan ke publik karena jadwalnya 12 – 14 Agustus 2018. Masyarakat bisa memberikan masukan dan tanggapan terhadap seluruh DCS,” ungkap Abdul Rajab usai rapat pleno itu.
Dikatakannya, sekiranya ada masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS. KPU akan meminta klarifikasi kepada parpol bersangkutan. Setelah itu, parpol yang mendapat masukan dan tanggapan melakukan perbaikan. Selanjutnya KPU kembali memberikan hasil klarifikasi kepada parpol terkait.
“Jadwal masukan dan tanggapan publik terhadap DCS yakni 12 – 21 Agustus 2018. Permintaan klarifikasi kepada parpol 22 – 28 Agustus 2018. Penyampaian hasil klarifikasi dari parpol ke KPU 29 – 31 Agustus 2018. Pemberitahuan penggantian DCS jika ada yang bermasalah 1 – 3 September 2018. Jika masukan itu harus diganti maka parpol bisa ajukan pengganti 4 – 10 September 2018,” kata Abdul Rajab.
Menurutnya, semua proses yang telah berjalan akan dilakukan verifikasi ulang KPU. Dimana hasil verifikasi itu akan melahirkan Daftar Calon Tetap (DCT). “Jika ada parpol yang mengusulkan pergantian DCS maka KPU memverifikasinya 11 – 13 September 2018. Setelah itu KPU menyusun semua proses untuk melahirkan DCT yakni 14 – 20 September 2018. Penetapan DCT yakni 21 – 23 September 2018,” tukasnya.
Untuk diketahui, pleno penetapan DCS itu dihadiri perwakilan seluruh parpol peserta Pemilu 2019. (*)




Ketua PGRI Wakatobi Minta Bebaskan Guru Dari Tindakan Diskriminasi dan Intimidasi

Peliput: Duriani
WAKATOBI, BP – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Wakatobi, Asman Hamdi, mengatakan PGRI memiliki kekuatan besar dan sangat berperan dalam memberikan ide-ide segar kepada pemerintah daerah selaku mitra. Terkhusus dalam upaya mendukung visi misi pemerintah daerah seperti pendidikan bersinar.
Untuk itu lanjut Asman Hamdi, PGRI harus bebas dari tindakan diskriminasi dan intimidasi. Sehingga tujuan membangun bangsa melalui pendidikan bisa tercapai.
“PGRI memiliki kekuatan untuk membangun bangsa melalui ide-ide segar baik kepada pemerintah maupun terhadap sesame guru anggota PGRI,” kata Asman Hamdi, dalam sambutannya saat konferensi kerja (Konker) PGRI yang dihadiri Ketua PGRI pusat beberapa waktu lalu.
Menurut Asman Hamdi, PGRI memiliki peran besar dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa melalui proses belajar-mengajar di sekolah. Karena melalui bangku pendidikan bisa tercipta generasi anak bangsa yang cerdas dan terhindar dari tindakan non procedural.
“Guru setiap hari membuka pintu sekolah. Membuka pintu sekolah sama halnya menutup pintu penjara. Karena hanya orang tidak berpendidikan yang melakukan hal criminal,” ungkap Ketua PGRI Wakatobi..
Dikatakannya, di Kabupaten Wakatobi peran guru terkait visi misi pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Hal itu berkaitan dengan program Pemkab Wakatobi yakni pendidikan bersinar.
“PGRI menjadi kekuatan besar dan mampu bermitra dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di daerah seperti pendidikan bersina. Jadi sekali lagi, mulai hari ini PGRI harus bebas dari dari intimidasi dan diskriminasi,” ujar Asman Hamdi.
Ditempat yang sama, Bupati Wakatobi H Arhawi, mengungkapkan jika pemerintah Kabupaten Wakatobi sudah lama merindukan kehadiran PGRI. Karena PGRI merupakan mitra sejajar dalam memikirkan peningkatan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Wakatobi.
“Sudah lama Pemkab Wakatobi merindukan kehairan PGRI. Sudah dua tahun lebih saya menjabat Bupati Wakatobi, baru kali ini ada forum yang begitu besar,” kata Arhawi, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara yang dirangkai dengan dengan Konker PGRI Kabupaten Wakatobi beberapa waktu lalu.
Pemkab Wakatobi lanjut Arhawi, memiliki visi dimana didalamnya memikirkan peningkatan mutu pendidikan. Keterbatasan Pemkab Wakatobi untuk melihat langsung kondisi lapangan, maka peran PGRI sebagai mitra sejajar pemerintah dalam rangka memberikan masukan sangat diharapkan.
“Pemkab Wakatobi sangat serius memikirkan pendidikan. Bupati memeiliki keterbatasan untuk melihat langsung kondisi di lapangan oleh karena itu forum PGRI akan menjadi mitra sejajar pemerintah daerah dalam rangka memberikan masukan dan saran terhadap pendidikan di Kabupaten Wakatobi,” tukasnya.
Cita-cita mulia pemkab Wakatobi daerah dalam kurun waktu lima tahun lanjut Arhawi, bisa dirumuskan dalam berbagai kegiatan di daerah sehingga persoalan pendidikan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pendidikan sangat penting karena bisa mengangkat harkat martabat serta sumber daya manusia di Kabupaten Wakatobi akan menjadi nyata dimasa datang.
“Saya ingin sampaikan bahwa setelah selesai kegiatan ini bisa ditindak lanjuti pengurus PGRI agar menghimpun kembali guru-guru untuk menyatukan persepsi guna memajukan pendidikan di Kabupaten Wakatobi, banyak hal yang jadi PR untuk memajukan pendidikan,” tutup Arhawi.




Lembaga Pendidikan Setingkat PAUD dan PNF di Wakatobi Dilakukan Visitasi Akreditasi

 

Peliput: Duriani

WAKATOBI, BP – Tim Asesor BAN Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sulawesii Tenggara (Sultra) beberapa waktu lalu melakukan visiitasi akreditasi untuk delapan lembaga setingkat PAUD dan PNF di pulau Tomia Kabupaten Wakatobi.
La Umuri, satu dari dua tim asesoris yang ditugaskan di Kabupaten Wakatobi mengungkapkan jika delapan lembaga pendidikan yang dilakukan visitasi akreditasi itu terdiri dari dua kelompok yakni Taman Kanak-Kanak (TK) dan PNF.
“Ada delapan lembaga yang dilakukan visitasi akreditasi yakni setingkat PAUD seperti TK/RA, Kelompok bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan Paud Sejenis (SPS). Kemudian setingkat PNF yakni lembaga Kursus, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB),” ungkap La Umuri, di Wangi-Wangi Rabu (1/8/2018).
Dari semua lembaga pendidikan setingkat PAUD dan PNF itu lanjut La Umuri, tidak semua dilakukan visitasi akreditasi. Tergantung pengusulan lembaga pendidikan bersangkutan, karena terkait dengan kesiapan dokumen standaru dibutukan.
“Di Wakatobi, lembaga pendidikan setingkat PAU dan PNF ini ada 100 lebih. Namun yang mengusul untuk dilakukan visitasi akreditasi hanya 87 lembaga. Dari 87 lembaga itu dilakukan verifikasi sehingga yang lulus administrasi tahap pertama hanya 30 lembaga. Ini semua akan diverifikasi sehingga memenuhi delapan standar pendidikan nasional,” ucap La Umuri.
Menurut La Umuri, kesiapan pengelola lembaga pendidikan setingkat PAUD dan PPNF di pulau Tomia untuk dilakukan visitasi akreditasi sangat luar biasa. Pasalnya saat tim asesoris tiba di pulau Tomia, penyambutan oleh setiap lembaga pendidikan menyerupai kunjungan kepala daerah.
“Untuk pulau Tomia, pengelola lembaga pendidikan semangatnya luar biasa. Kita disambut dengan tarian tradisonal yang dilakonkan peserta didik dan disaksikan seluruh dewan guru dan orang tua peserta didik. Ini salah satu indicator bahwa pengembangan lembaga pendidikan setingkat PAUD dan PNF di pulau Tomia berkembang,” ujarnya.
Untuk diketahui, lembaga pendidikan setingkat PAUD di Kabupaten Wakatobi terdiri dari 111 gedung TK, 49 KB, 1 TPA. Untuk PNF terdiri dari 9 lembaga kursus, 9 PKBM dan 1 SKB. Dan satu-satunya lembaga kursus yang sudah terakreditasi di Kabupaten Wakatobi yakni LKP Yayasan Nurul Jadid Wakatobi. (*)




Arhawi Buka Rakor Pimprov PGRI

Peliput: Duriani
WAKATOBI, BP – Bupati Wakatobi, H Arhawi, mengatakan pemerintah Kabupaten Wakatobi sudah lama merindukan kehadiran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Karena PGRI merupakan mitra sejajar dalam memikirkan peningkatan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Wakatobi.
“Sudah lama Pemkab Wakatobi merindukan kehairan PGRI. Sudah dua tahun lebih saya menjabat Bupati Wakatobi, baru kali ini ada forum yang begitu besar,” kata Arhawi, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara yang dirangkai dengan dengan Konker PGRI Kabupaten Wakatobi, di Wangi-Wangi Jumat (3/8/2018).
Kata Arhawi, Pemkab Wakatobi memiliki visi dimana didalamnya memikirkan peningkatan mutu pendidikan. Keterbatasan Pemkab Wakatobi untuk melihat langsung kondisi lapangan, maka peran PGRI sebagai mitra sejajar pemerintah dalam rangka memberikan masukan sangat diharapkan.
“Pemkab Wakatobi sangat serius memikirkan pendidikan. Bupati memeiliki keterbatasan untuk melihat langsung kondisi di lapangan oleh karena itu forum PGRI akan menjadi mitra sejajar pemerintah daerah dalam rangka memberikan masukan dan saran terhadap pendidikan di Kabupaten Wakatobi,” katanya.
Cita-cita mulia pemkab Wakatobi daerah dalam kurun waktu lima tahun lanjut Arhawi, bisa dirumuskan dalam berbagai kegiatan di daerah sehingga persoalan pendidikan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pendidikan sangat penting karena bisa mengangkat harkat martabat serta sumber daya manusia di Kabupaten Wakatobi akan menjadi nyata dimasa datang.
“Saya ingin sampaikan bahwa setelah selesai kegiatan ini bisa ditindak lanjuti pengurus PGRI agar menghimpun kembali guru-guru untuk menyatukan persepsi guna memajukan pendidikan di Kabupaten Wakatobi, banyak hal yang jadi PR untuk memajukan pendidikan,” ujar Arhawi.
Menurutnya, hamper semua daerah khususnya di Kabupaten Wakatobi masih banyak hal yang harus dibenahi demi kesejahteraan guru. Untuk itu, diharapkan melalui forum PGRI bisa merumuskan sebuah program yang kemudian disinkronkan dengan visi daerah sehingga keluhan guru bisa perlahan terjawab.
“Saya memahami bahwa semua daerah khususnya di Wakatobi, yang menjadi keluhan guru adalah kesejahteraan yang tidak kunjung turun dari kebijakan pemerintah daerah. Jika forum PGRI bisa dimanfaatkan dengan merumuskan dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah, bisa saja di APBD akan ada kebijakan memberikan kesejahteraan. Initnya adalah koordinasi,” harapnya.
Sementara itu Ketua PGRI Pusat, DR Unifah Rosyidi MPd, mengungkapkan jika PGRI dan pemerintah daerah adalah mitra sejajar. Sehingga koordinasi merupakan alternative kaitannya peningkatan mutu pendidikan. Ketua PGRI pusat, meyakini jika pengurus PGRI Sultra dan Wakatobi memiliki niat besar membangun bangsa melalui forum PGRI.
“Saya telah menggaris bawahi sambutan ketua PGRI Wakatobi dan Sultra. Keduanya memiliki pikiran yang maju dan niatan baik bagaimana PGRI membangun sebuah bangsa yang dilahiirkan jauh sebelum revolusi kemerdekaan,” ungkap Ketua PGRI pusat Dallam sambutannya.
Menurut Ketua PGRI pusat, perjuangan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI serta mengawal dan tunduk pada Pancasila merupakan cita-cita PGRI sejak terbentuk. “Selain memperjuangakan apa yang menjadi aspirasi guru, PPGRI juga mengembangkan budaya baru yakni keterbukaan terhadap perjuangan,” ucapnya.
Dijelaskannya, guru harus mengutamakan kepentingan terbaik anak didiknya dan mmbagun daerah melalui visinya. Harus tampil menjadi mitra dialog dari pengambil kebijakan. Serta mengedepankan duduk bersama karena pendidikan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah.
“Kita harus berikan dukungan kepada pengurus yang telah bangun dari tidurnya untuk membangun daerah. Kedepankan budaya saling menghormati, dengan begitu perasaan diskriminaif akan hilang. Bangun nilai dan semangat berkarya dan bersama dalam kandungan ibu pertiwi,” tutupnya.




Dua Desa di Wakatobi Gugat Hasil Pilkades Serentak 2018

Peliput: Duriani
WAKATOBI, BP – Dua desa di Wakatobi menggugat hasil pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 15 Juli 2018 lalu. Gugatan didasari atas adanya indikasi permasalahan dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak , Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3A & PMD) Kabupaten Wakatobi, La Ode Husnan, mengungkapkan jika penetapan DPT disetiap desa telah melalui proses panjang. Sehingga sangat naïf jika mempersoalkan DPT.
“DPT ini kan sebelum ditetapkan terlebih dahulu ada daftar pemilih sementara (DPS). Disitu semua pihak terkait termasuk masyarakat bisa melihat siapa saja yang terdaftar dalam DPS dan ditempel di tempat umum. Jika sudah dilakukan proses dengan melibatkan pihak terkait maka langsung ditetapkan sebagai DPT. Jadi durasi waktunya panjang,” ungkap La Ode Husnan, ditemui di kantornya Selasa (24/7/2018).
Namun gugatan itu merupakan hak semua calon sesuai ketentuan berlaku lanjut La Ode Husnan, maka dalam waktu dekat pihaknya akan turun lapangan guna melakukan uji petik dan mengambil data untuk dibahas dalam kepanitiaan pilkades serentak 2018.
“Rencana besok (Rabu 25/7/2018) kita akan ke lapangan melakukan uji petik dan mengambil data . hasil uji petik itu nanti akan kami serahkan ke panitia disck pilkades 2018 untuk selanjutnya dibahas,” ucap La Ode Husnan.
Kata La Ode Husnan, penyelesaian persoalan gugatan hasil pilkades oleh dua desa itu ditarget satu bulan akan selesai. Mengingat dalam jadwal pelaksanaan pilkades serentak, bulan September 2018 akan dilakukan pelantikkan kepala desa terpilih.
“Persoalan ini akan segera kita selesaikan karena bulan September 2018 adalah jadwal pelantikan kades terpilih hasil pilkades serentak 201,” katanya.
Untuk diketahui, dua desa yang melakukan gugatan hasil pilkades serentak 15 Juli 2018 itu yakni Desa Kahianga Kecamatan Tomia Timur dan Desa Sombano Kecamatan Kaledupa. Keduanya mempersoalkan DPT. Pilkades serentak 2018 di kabupaten Wakatobi diikuti 15 desa. Ditambah enam desa merupakan pemilihan antar waktu. (*)




Ciptakan Pemilu Berintegritas, KPU Wakatobi Gelar Sosialisasi

 

Peliput: Duriani

WAKATOBI, BP – Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Wakatobi menggelar sosialisasi pemtakhiran data pemilih dengan mengundang seluruh perangkat penyelenggara ditingkat bawah.
Sosialisasi yang dihadiri anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Wakatobi tersebut, dimaksudkan menciptakan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang berintegritas, Sabtu (21/7/2019).
Ketua KPU Kabupaten Wakatobi, Abdul Rajab, mengungkapkan substansi dari kegiatan itu untuk menyatukan persepsi dalam melaksanakan seluruh kegiatan strategis. Terkhusus tugas pokok dan fungsi penyelenggara disetiap tingkatan sehingga pelaksanaan pemilu berintegritas bisa tercapai.
“Ini juga bagian dari konsolidasi kelembagaan antara KPU, PPK, PPS. Sehingga masing-masing penyelenggara disetiap tingkatan bisa sinergitas selama tahapan hingga pemungutan suara. Termasuk kondisi penyelenggara ditingkat bawah hingga saat ini,” ungkap Abdul Rajab, dalam sambutannya.
Menurut Abdul Rajab, sebagai penyelenggara tentu harus memiliki wawasan dan pengetahuan terkhusus pedoman pelaksanaan proses penyelenggaraan Pemilu. Dengan begitu, akan terhindar dari segala intervensi hal-hal lain yang bisa mencederai proses pelaksanaan pemilu.
“PPK dan PPS dalam melaksanakan tugasnya di lapangan harus memperbanyak membaca pedoman yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018. Jika dipahami maka proses akan berjalan tanpa ada hambatan,” ucapnya.
Abdul Rajab, pada kesempatan itu juga menekankan kepada seluruh penyelenggara ditingkat bawah untuk selalu sigap dalam melaksanakan tahapan. Pasalnya, pelaksanaan proses penyelenggaraan pemilu berbeda dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati.
“Tahapan pemilu ini berbeda dengan Pilgub atau Pilbup. Karena disini ada lima kotak yakni pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD serta Presiden dan Wakil Presiden. Jadi tugas kita sebagai penyelenggara sangat berat. Jika tidak merasa tidak mampu sebaiknya mengundurkan diri sehingga KPU bisa mencarikan solusi,” tutup Abdul Rajab.




Tes CPNS, Ini Penjelasan BKD Wakatobi

 

Peliput: La Ode Samsudin Editor: LM Irfan Mihzan

WAKATOBI, BP – Masyarakat Kabupaten Wakatobi yang ingin mengikuti tahap seleksi perekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 ini harus bersabar. Pasalnya, Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan- RB) belum mengumumkan secara resmi formasi CPNS, yang telah diusulkan Pemkab Wakatobi beberepa bulan lalu. Hal ini diungkap kan Plt Kepala Dina Kepegawaian Daerah (BKD) Wakatobi La Ode Saharumu.

Ia menjelaskan, dalam rapat BKN se Indonesia terkait penerimaan CPNS, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men- Pan) belum menyinggung Formasi CPNS.

“Kemarin kami mengikuti rakornas BKN antara seluruh Kepala BKD dan Sekda se Indonesia di Tangerang. Secara tekhnis sambutan Kepala BKN sudah menyatakan persiapan untuk penyelesaian seleksi CPNS 2018 sudah siap. Ternyata diacara terakhir Men- Pan belum menyinggung masalah formasi CPNS,” jelasnya.

Lanjut Saharumu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyiapkan semua tahapan seleksi, minimal pada awal Mei, dan selambat-lambatnya Juni ini. Hanya saja kata dia, karena satu dan lain hal yang jadi pertimbangan Pemerintah pusat, sehingga Men- Pan belum mengumumkan Formasi CPNS tersebut.

“Sebenarnya dalam rapat kemarin itu, seandainya Men- Pan sudah mengumumkan kemarin sekaligus tahap untuk itu. Tetapi Men- Pan masih ada pertimbangan formasi dengan masalah keuangan oleh Menteri Keuangan. Meski begitu MenPan berjanji akan mengumumkannya. dalam waktu dekat ini,” tutupnya.
(#)




Imigrasi Wakatobi Undang Timpora Gelar Rapat Koordinasi

 

Peliput: Duriani

WAKATOBI, BP – Kantor Imigrasi Kabupaten Wakatobi menggelar rapat terkait Pengawasan Orang Asing. Rapat yang diikuti Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tersebut, bersifat sharing informasi lintas anggota dalam menjalankan tupoksi bertempat di Aula Kantor Imigrasi Wakatobi, Jumat (6/7/2018).
Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Wakatobi, DR Saroha Manullang, mengungkapkan sharing informasi antara sesama anggota Timpora sangat diharapkan. Apalagi perhatian pemerintah pusat terhadap Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan sebagai salah satu daerah destinasi pariwisata unggulan di Indonesia. Sehingga peran dan sinergitas lintas institusi yang tergabung dalam Timpora sangat urgen.
“Pemerintah pusat menetapkan Wakatobi sebagai salah satu top ten destinasi pariwisata di Indonesia. Maka tugas Timpora sangat diharapkan. Terutama dalam memahami tugas pokok dan fungsi sehingga keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Wakatobi bisa terpantau. Dan tidak menimbulkan kerugian bagi daerah dan negara dalam pelanggaran administrasi,” ungkap Saroha Manullang.
Menurut pria asal Sumatera Utara tersebut, dalam wadah Timpora sinergitas harus selalu terjaga. Sehingga tujuan terbentuknya Timpora dapat tercapai sesuai perintah undang-undang. Melalui rapat itu, Saroha Manullang berharap semua institusi yang tergabung dalam Timpora dapat mengemban misi besar Timpora dan meninggalkan ego sesuai kewenangannya.
“Semua institusi yang tergabung dalam Timpora harus meninggalkan ego mamsing-masing sesuai kewenangannya. Kita semua harus mengemban misi besar Timpora. Sehingga semua keberadaan dan aktivitas orang asing di Wakatobi dapat terkontrol,” ucap Saroha Manullang.
Saroha Manullang, juga mengatakan jika kedepan tidak menutup kemungkinan semua anggota Timpora akan turun lapangan melaksanakan operasi gabungan. Itu semua sebagi bentuk melihat secara riil kondisi lapangan terkait keberadaan dan aktivitas orang asing.
“Melalui wadah Timpora ini, sharing informasi antar anggota sangat perlu. Kedepan akan kita turun lapangan lakukan operasi gabungan. Guna melihat secara riil aktivitas orang asing. Apalagi wilayah Kabupaten Wakatobi 97 persen adalah laut,” tutupnya. (*)




KPU Wakatobi Gelar Sosialisasi dan Bimtek Pencalonan

Peliput: Duriani
WAKATOBI, BP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wakatobi menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) mekanisme dan persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019. Bertempat disalah satu hotel di Wakatobi, Selasa (3/7/2018).
Ketua KPU Kabupaten Wakatobi, Abdul Rajab SPd.MPd, mengungkapkan jika proses pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota berbeda dengan pemilu tahun-tahun sebelumnya. Sehingga Partai Politik (Parpol) harus bisa memahami regulasi dmaksud.
“Kalau pemilu sebelumnya seperti 2014, bakal calon anggota melakukan proses pendaftaran secara kolektif di internal Parpol melaluii Kantor KPU setempat. Untuk pemilu 2019, calon harus mendaftar secara online melalui aplikasi sistim informasi pencalonan (silon) yang telah disiapkan KPU,” ungkap Abdul Rajab, usai sosialisasi dan bimtek tersebut.
Menurut Abdul Rajab, kegiatan sosialisasi dan bimtek dimaksud mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018. Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal pemilu tahun 2019. Serta PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Dengan kegiatan itu, Abdul Rajab, berharap kepada seluruh parpol peserta pemilu tahun 2019 agar dalam proses pendaftaran online selalu ada koordinasi dengan pihaknya. Bilamana ada item-item yang tidak sepenuhnya belum dipahami. Serta selalu berpedemoan pada PKPU Nomor 20 tahun 2018.
“Kami berharap agar parpol dalam melakukan proses pendaftaran online bisa berkoordinasi dengan KPU jika ada hal-hal yang tidak dpahami. Karena pendaftaran ini secara online, namun berkasnya harus diserahakn ke KPU untuk dilakukan pencocokan data dan lain sebagainya. Intinya itu koordinasi dengan KPU jika ada kendala,” harap Abdul Rajab.
Dia menambahkan, proses pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dimulai 4 hingga 17 Juli 2018. Hari terakhir akan ditutup 17 Juli 2018 pukul 24.00 Wita.
Untuk diketahui, hadir dalam sosialisasi dan bimtek itu yakni pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2019. Serta para operator setiap parpol.




Pilgub, Paslon AMAN Menang di Wakatobi

Peliput: Duriani
WAKATOBI, BP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wakatobi menetapkan pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi – Lukman Abunawas, sebagai peraih meraih suara terbanyak di Kabupaten Wakatobi.
Kemenangan paslon dengan symbol Aman tersebut, dipastikan setelah KPU Kabupaten Wakatobi melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 tingkat Kabupaten Wakatobi, Rabu (4/7/2018) malam.
Paslon yang diusung beberapa partai politik (parpol) koalisi meraih suara 26.020. Peraih suara terbanyak kedua diraih paslon nomor urut dua Asrun – Hugua sebesar 21.931. Paslon Rusda Mahmud-Syafei Kahar menempati posisi ketiga dengan raihan suara 3.229.
Ketua KPU Kabupaten Wakatobi, Abdul Rajab, mengatakan partisipasi pemilih di Kabupaten Wakatobi dibawah target nasional. Sementara pihaknya jauh hari telah melakukan berbagai macam sosialisasi bahkan masyarakat kategori pedalaman pun dilakukan.
“Partisipasi pemilih di Pilgub tahun 2018 ini hanya 67.75 persen. Ini dibawah target secara nasional yakni 75 persen. Animo masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya sangat menurun. Kita juga telah melakukan sosialisasi jauh sebelum pelaksanaan Pilgub,” kata Abdul Rajab.
Untuk diketahui, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Wakatobi sesuai model A3-KWK berjumlah 77.143. Sedangkan pemilih dalam PPL model A4-KWK sebanyak 227. Jumlah itu bertambah dengan pemilih PTh/KTP-el/surat keterangan model A.Tb-KWK sebanyak 800. Dari jumlah tersebut total yang menyalurkan hak suara sebesar 51.726.