Peliput: Iman Supa Editor: Zaman Adha

RAHA, BP – Setelah menerima amanat SK kepemimpinan dari Bupati Muna untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Akademi Keperawatan (Akper) Muna, La Ode Ondo AMK SE menegaskan, tidak ada polemik dualisme dalam kepemimpinan Akper Muna. Pasalnya, direktur Akper Muna sebelumnya, Santhy SKep NS terlah berhenti sesuai SK Bupati.
“Tidak ada masalah dalam jabatan yang telah diamanatkan kepada saya. Pada tanggal 3 Februari saat saya mendatangi kampus Akper dengan memperlihatkan SK Bupati Muna, tindakan mantan direktur (Santhy) menunjukan respon yang tidak baik, hingga membawa aset-aset Akper. Parahnya lagi dia mengarahkan para mahasiswa untuk pindah ke yayasan Sowite di kampus Akbid Paramata,” jelas La Ode Ondo saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan para orangtua dan mahasiswa, Rabu (8/2).
Ia menjelaskan, kedatangannya dengan tujuan baik untuk membicarakan serah terima jabatan. Namun responnya berlebihan, bahkan Santhy menangis, seakan-akan kedatangan kami tidak diakui.
“Status kampus tetap berdasarkan SK Akper Pemda Muna, bisa dicek di Dikti daftar perguruan tinggi swasta. Dengan keluarnya peraturan Dikti larangan Pemda untuk mengelola kampus, maka kewenangan Pemda hanya terbatas pada pendidikan dasar. Khusus perguruan tinggi, diberi waktu sampai bulan mei, Insyaallah kami bisa menyelesaikan,” ujarnya.
Untuk persiapan membentuk yayasan, pihaknya menyerahkan pada Pemda dengan mendorong DPRD untuk segera melakukan rapat paripurna. Pihaknya belum menentukan nama yayasan yang akan dipergunakan secara resmi.
Lanjutnya, terkhusus mahasiswa persoalannya akan segera diselesaikan. Sehingga perkuliahan akan tetap berjalan seperti biasanya.
“Mahasiswa tidak perlu ragu, semua persoalan akan segera kami selesaikan, sehingga perkuliahan tetap berjalan normal,” katanya.
Sementara itu, salah satu mahasiswa Akper tingkat , Aslin yang akan melakukan praktek di Bandung merasa bimbang dengan adanya polemik yang terjadi di kampusnya. Dia bingung harus tetap kuliah di Akper Muna atau yayasan Sowite yang diarahkan oleh mantan direktur Akper Muna.
“Kalau ikut salah satunya jangan sampai keluar ijazah palsu. Saya jadi bingung mau ikut yang mana apalagi terjadi dualisme kepemimpinan direktur Akper,” ungkapnya.
Aslin berharap, konflik internal yang terjadi di kampusnya dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Muna. Sehingga para mahasiswa tidak kebingungan dalam menjalankan perkuliahannya. (*)

Pin It on Pinterest