Peliput Alyakin

PASARWAJO, BP – Pada pembangunan Jutaan Rumah PNS, TNI, Polri dan masyarakat anggota BPJS, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buton tidak berani mengeluarkan izin prinsip yang dimohonkan oleh PT Kosgoro Solidaritas Internasional cabang Baubau.

Hal ini disebabkan anggaran pembangunan sejuta rumah tersebut di atas Rp 10 miliar, sehingga izin prinsip bukan kewenangan pemerintah Kabupaten Buton melainkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kabid Perizinan DPMPTSP, Waode Asri saat ditemui Baubau Post, Senin (18/12) mengatakan, pihaknya membenarkan bahwa PT Kosgoro Solidaritas Internasional cabang Baubau sudah dua kali bermohon untuk mengurus izin prinsip, namun DPMPTSP tidak mengeluarkan izin prinsip tersebut

“Dua kali mereka kesini, kewenangan Kabupaten Buton untuk mengeluarkan izin prinsip pembangunan anggarannya dibawah Rp 10 miliar,” jelasnya.

Sebelum peletakan batu pertama, pihaknnya sudah melakukan permohonan dan mengarahkan untuk mengurus di Kota Kendari, bahkan pihak PT Kosgoro Solidaritas sudah mengambil berkas untuk mengurus di Kota Kendari.

“Tetapikan untuk syaratnya mereka harus ke Provinsi, memang mereka ngotot tapi tetap kita tidak memberikan izin sebab itu bukan kewenangan kami,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya saat ini menunggu izin prinsip dari Dinas Perizinan Sultra, yang dibawakan oleh PT Kosgoro kemudian mengeluarkan izin lainnya dan bersurat kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum sebagai pelaksana teknis dilapangan.

“Jika Izin prinsipnya sudah ada baru kita keluarkan izin yang lain, setelah masuk surat permohonan kemudian bersurat kepada teknis dan teknis bisa menegur langsung karena kalau kita tidak punya kewenangan, karena kita hanya administrasi saja,” tutupnya.(*)

Pin It on Pinterest