Peliput: Amirul — Editor: Ardi Toris

BATAUGA,BP-Mekanisme pembentukan pansus hak angket mendapat banyak sorotan dari berbagai kalangan. Bahkan dinilai inprosedural dan terkesan dipaksakan karena ada desakan massa demostran dari Aliansi Kepulauan Buton (Kepton) Barakati saat itu yang menduduki kantor DPRD Busel.

Ketua DPRD Buton Selatan La Ode Armada saat pembentukan bamus maupun pansus hak angket, ia tidak menerima informasi baik komunikasi lewat ponsel oleh wakil ketua DPRD atau dikirimikan undangan lewat whatsapp

DPRD Busel saat ditemui massa demonstran Aliansi Pemuda Kepton Barakati,

“Saya tidak dikomunikasikan bahwa mereka akan mengadakan Bamus atau Pansus itu,” ucap Armada saat ditemui belum lama ini

Tidak dipungkiri jika saat itu ia sedang menghadiri rapat persetujuan Pinjaman Daerah dari Bank Sultra di Kendari, tetapi jika ada rapat sepenting itu semestinya dikomunikasikan sebelumnya, sehinngga pihaknya dapat diberi ruang untuk menghadiri agenda tersebut.

“Saya menilai pembentukan pansus hak angket yang dihadiri 15 anggota DPRD itu terkesan terburu-buru,” katanya

Lanjutnya, didalam tata tertib (tatib) DPRD Busel agenda Bamus bahkan Paripurna Pansus seharusnya sepengetahuan Ketua DPRD.

“Seharusnya tidak begitu harusnya pakai waktu juga tidak langsung paripurna, bahkan jika ada undangan minimal ditelepon lah dan saya juga tidak mengeluarkan mandat,” tuturnya

Ditambahkannya, DPR itu menganut aturan kolektif kolegial, maka paripurna pembentukan pansus hak angket dinilai inprosedural.

Senada dengan kuasa hukum Forum Pemerhati Kebijakan (FPK) Abdul Fariz mengatakan bahwa pembetukan pansus hak angket dinilai inprosedural dan terkesan dipaksakan.

Ia menjelaskan, tugas dan wewenang DPR antara lain menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.

Menurutnya arti kata menampung itu, DPR tidak perlu harus tergesa-gesa. Ada waktu untuk menelaah,memahami untuk mencari solusinya sebelum ditindaklanjuti apa yang disampaikan masyarakat. Bahkan bila perlu menghadirkan ahli sebelum memutuskan paripurna.

“Bisa saja pembentukan pansus itu ditunda sementara sembari menunggu Ketua DPRD balik dari urusan dinas luar daerah, tetapi ini tidak dilakukan bahkan tergesan tergesa-gesa,” tukasnya

Ditambahkannya, semestinya harus ada dalam Bamus atau Paripurna itu ada pandangan pihak ahli terkait kasus yang menjadi angket.

Sementara, wakil ketua DPRD Busel Aliadi menuturkan soal penafsiran sejumlah pihak menilai pansus hak angket DPRD Busel cacat hukum itu hal lumrah. Tapi pansus hak angket DPRD Busel tetap bekerja sesuai mekanisme.

Bahkan kata Aliadi, yang bisa membatalkan hanya melalui sidang paripurna pula.

“Karena mekanisme pembentukan Pansus sudah sesuai prosedur, sudah paripurna. Tidak ada yang dilanggar, undangan rapat Bamus, paripurna ada semua kepada anggota DPRD Busel,” aku Aliadi saat telepon belum lama ini.

“Undangan itu bisa melalui aplikasi pesan Whatsaap. Tidak tau sekretariat DPRD saat dikirim atau tidak, karena saat itu tidak ada staf sekretariat, kelemahanya semua staf sekretariat lari semua,” tambahnya.

Dikatakan, mekanisme undangan kepada anggota DPRD ada. Jika ada anggota DPRD menyebut tidak menerima undangan itu sebuah kebohongan. Jadi undangan rapat Banmus, paripuna terpenuhi. Begitupun syarat kaorum juga sah sesuai Tatib. 15 orang anggota hadir syarat kourum terpenuhi.

Aliadi memastikan rapat paripurna pembentukan hak angket penelusuran dugaan ijazah palsu Bupati Busel sudah sesuai mekanime. Tak ada celah pansus tersebut cacat hukum. Terkait PP 12 tahun 2012 terkait pedoman Tatib. Terkait mandat Ketua DPRD, kata Aliadi, tidak perlu butuh mandat Ketua.

Karena sudah memenuhi kolektif kolegial. Dua unsur pimpinan sudah hadir. Pimpinan DPRD pada pasal 35 pada PP 12 tahun 2018 bahwa sifatnya kolektif kolegial.

Maksud kolektif kolegial adalah tindakan dan atau keputusan rapat paripurna satu atau dua pimpinan DPRD dalam rangka melaksankan tugas dan wewenang pimpinan DPRD sebagai tindakan dan atau keputusan semua unsur pimpinan DPRD.

Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Tanpa ada mandat dari ketua DPRD pun sah. Karena kolektif kolegial.

“Tidak serta merta harus ketua, jadi keliru itu
memahami kolektif kolegial harus ada mandat unsur pimpinan DPRD itu,” katanya.

Ia menambahkan, saat rapat paripurna pembentukan Pansus maupun Bamus telah melakukan komunikasi melalui telefon Ketua DPRD namun tak ada respon. (*)

Pin It on Pinterest