Peliput: Iman Supa

RAHA, BP – Ketua Koalisi Masyarakat dan Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMMPH) Kabupaten Muna, Jumat (03/02) kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna untuk melaporkan dugaan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengerjaan proyek jaringan irigasi katangana I, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Tahun Anggaran 2015 dengan anggaran sebesar Rp 6,9 miliar di Desa Parura Jaya Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat.
Ketua KMMPH Muna, Amir Fariki mengatakan, pihak rekanan yang memenangkan lelang proyek tersebut, tidak lain karena kerja sama antara direktur PT Carmelita Waode dan Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Mubar, Laode Amrin alias Muri selaku Panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP). Keduanya diketahui memiliki hubungan kekeluargaan
“Dari hasil investigasi dan data yang kami peroleh bahwa pihak rekanan dalam hal ini direktur PT Carmelita Waode adalah anak Kabag pembangunan Mubar, selaku panitia ULP,” kata Amir saat ditemui wartawan Baubau Post di Kejari Muna, Jumat (3/1)
Selain itu kata Amir Fariki, PT Carmelita Waode, tidak hanya memenangkan lelang proyek jaringan irigasi katangana I, namun juga memenangkan lelang proyek peningkatan jalan poros Lakawoghe-Kasakamu, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD TA 2015 dengan anggaran sebesar Rp 3,9 miliar. Sehingga menurut Amir Fariki, terindikasi telah terjadi konspirasi dalam proses lelang tersebut dimana hal itu merupakan tindakan melawan hukum, yang di atur dalam UU No 28/1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dalam ketentuan umum pasal 1 poin (4) dan (5), serta Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2010, tentang pengadaan barang dan jasa, Pasal 6 poin (g).
“Yang paling mendasar bahwa panita ULP, yang di bidangi oleh Kabag Pembangunan, tidak boleh ada hubungan pertalian darah dari pihak rekanan, karena hal itu sangat bertentang dengan UU anti KKN, dimana dalam proses lelang pekerjaan tersebut sangat kental dengan aroma KKN,” ungkapnya.
Pihaknya akan segera melaporkan dugaan KKN tersebut secara resmi kepada Kejari Muna, serta meminta untuk melakukan pemanggilan terhadap Kabag Pembangunan Pemda Mubar.
“Kasus ini akan saya laporkan secara resmi sore ini atau paling lambat senin pekan depan, saya berharap dari pihak-pihak terkait yang kami laporkan agar kejaksaan segera melakukan panggilan, khususnya Kabag Pembangunan Mubar,” pungkasnya.
Sebelumnya dari hasil investigasi lapangan tim penyidik Kejari Muna, dalam pengumpulan data dan keterangan (Pulbaket), telah menemukan fakta bahwa dalam pengerjaan proyek jaringan irigasi katangana I, yang menelan anggaran mencapai Rp 6,9 miliar tersebut, selain pekerjaannya tidak sesuai speksifikasi, juga tak kunjung selesai. Sebab harusnya berakhir di Desember 2015, dan telah mendapat perpanjangan kontrak 90 hari berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub), yang berakhir di bulan Maret 2016, Namun faktanya sampai di awal tahun 2017 masih nampak, masih adanya aktivitas dalam pengerjaan proyek tersebut. (*)

Pin It on Pinterest