Peliput: Sacril

MUBAR, BP – Ratusan mahasiswa yang menyatakan diri sebagai pendukung Pasangan Calon (Paslon) Ikhsan-Lanika menggelar konvoi di Kabupaten Muna Barat (Mubar) menyuarakan dukungannya, Sabtu (17/12).
Salah satu mahasiswa, Abdul Rajab dalam orasinya menyatakan dukungan penuh terhadap Paslon Ikhsan-Lanika agar maju memimpin kabupaten yang baru seumur jagung ini. Pihanya menilai, Ikhsan-Lanika memiliki kredibilitas dan pantas memimpim Mubar.
“Kami yang tergabung dari Mahasiswa Mubar hadir disini untuk menyatakan dan menyuarakan pilihan kami mendukung Paslon Ishan-Lanika pada Pilkada 2017 nanti,” serunya.
Lanjutnya, pilihan mereka bukanya tanpa alasan dan tanpa dasar. Pihaknya telah melakukan diskusi, analisis dan kajian-kajian, sehingga diambil kesimpulan untuk menyatakan dukungan terhadap Ikhsan-Lanika.
Sementara itu, Kuasa Hukum Paslon Rajiun-Achmad Lamani, Rusman Malik SH mengungkapkan, keberatan dengan konvoi yang digelar mahasiswa. Pasalnya, menurut dia aksi ini menyalahi aturan KPU dan Panwaslu.
“Kami dari kuasa hukum nomor urut dua sangat keberatan dengan konvoi mahasiswa, apalagi disertai dengan orasi politik serta membawa atribut kampaye. Ini jelas mendiskreditkan salah satu pasangan calon. Apalagi kegiatan tersebut sangat bertentangan dengan aturan, yang mana izin konvoi itu hanya imbauan kepada masyarakat tentang pilkada damai, tapi mereka menyalahinya, sehingga kami sangat menyanyangkan pihak kepolisian karna ada pembiaran,” paparnya.
Sesuai pasal 66 ayat 1 PKPU No 12/2016, konvoi yang dilakukan mahasiswa melanggar peraturan. Selain itu, konvoi yang mengandung unsur kampanye ini, tidak sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU.
“Kami sangat menyayangkan panwas Kabupaten Mubar, karena tidak tanggap dengan hal ini. Padahal jelas dalam aturan ketika salah satu pasangan calon melakukan kampaye diluar jadwal maka panwas berhak membubarkan dan menghentikan kegiatan itu,” jelasnya.
Pihaknya meminta kepada Panwaslu Mubar untuk memberi sanksi kepada Paslon nomor urut satu. Jika tidak, maka pihaknya akan melaporkan hal ini kepada DKPP terkait indikasi Panwalsu tidak bekerja secara proffesional dan adanya indikasi keberpihkan kepada salah satu Paslon.
Izin konvoi pun tidak luput dari sorotan Rusman. Pihaknya mempertanyakan izin kegiatan dan pengawalan dari pihak kepolisian, sementara konvoi jelas melanggar UU No 10/2016 yaitu ASN, TNI, Polri dan peyelenggara tidak boleh bertindak atau membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.
“Dalam izinnya hanya pengawalan untuk menyampaikan imbauan Pilkada damai, bukan kampanye atau orasi politik.Yang jelas ini melanggar PKPU dan tidak boleh ada pembiaran, ketika ada pembiaran maka indikasi konflik besar sangat dimungkinkan. (#)

Pin It on Pinterest