Peliput: Darson

BURANGA, BP – Setelah melalui pembahasan, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buton Utara (Butur) setempat, akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 sebesar Rp 626 miliar.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatangan nota kesepakatan atau MoU antara Bupati Buton Utara, Abu Hasan bersama unsur pimpinan wakil rakyat di daerah di Gedung DPRD Butur, Senin (11/12). Dalam KUA PPAS APBD 2018, Pemda Butur masih memprioritaskan pembangunan disektor pertanian dan infrastruktur.

“Setelah disepakati KUA PPAS APBD 2018, akan dilanjutkan proses rancangan peraturan daerah pembahasan APBD 2018 yang diproyeksikan sebesar Rp 626 miliar,” kata Bupati Butur Abu Hasan saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan MoU tersebut.

Selain itu sektor pertanian, Abu Hasan juga memprioritaskan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan kebudayaan daerah. “Pembangunan skala prioritas tetap pro rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan, perekonomian meningkat dan angka pengangguran dapat ditekan,” ungkapnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua DPRD Butur Rukman Basri Zakariah menguraikan, KUA-PPAS telah tuntas dibahas dan telah diparipurnakan. Pembahasannya, ucap dia cukup alot dan menguras waktu.

“Itu tak lain untuk menghasilkan rancangan ABPD yang berkualitas. Saya harap draf rancangan peraturan APBD 2018 segera diserahkan agar segera dibahas mengingat waktu menyisahkan tak cukup satu bulan lagi,” tuturnya. (*)

Pin It on Pinterest