Peliput: Alyakin Editor: Hasrin Ilmi

PASARWAJO, BP – Tuntutan tenaga honorer Kabupaten Buton yang menginginkan upah atau gaji yang layak ditanggapi Plt Bupati Buton La Bakry. Menurutnya, pemberian gaji terhadap tenaga honorer tidak diperbolehkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI.

Hal ini diungkapkan Plt Bupati Buton, Drs La Bakry MSi ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan di Kantor Bupati Buton kemarin.

Dikatakan, Kemenpan-RB RI sesungguhnya tidak memperbolehkan tenaga honorer melainkan tenaga magang.

“Daerah dilarang terima tenaga honorer itu, tapi Soal kebijakan honorer itu sebenarnya tidak ada sudah dilarang oleh Menteri,” jelas La Bakry

Kata dia, ada beberapa tenaga honorer yang berkaitan dengan tenaga teknis dan operator, seperti tenaga honor di Dinas Kebersihan. Upahnya dianggarkan melalui anggaran daerah. Terhadap mereka diberi upah sebesar Rp 400 ribu hingga Rp 600 ribu per bulan disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

“Kalau honorer itu tidak banyak, hanya beberapa saja, paling yang berkaitan dengan tenaga teknis, operator dan sebagainya,” katanya.

Pemerintah setempat menerima tenaga magang. Padahal tidak dapat dianggarkan oleh daerah, namun pihaknya tidak bisa menolak hal tersebut.

“Masa orang mau mengabdikan dirinya untuk daerah kita larang, kalopun mereka dikasih uang transpor, itu kebijakan masing-masing instansi,” tutupnya. (*)

Pin It on Pinterest