Laporan: Hasrin Ilmi

BAUBAU, BP- Koalisi Advokasi Kebijakan Publik (KAKP) kembali melaporkan dugaan penyalahgunaan APBD Kota Baubau tahun 2019 yaitu dugaan mengenai penyertaan modal PDAM Kota Baubau tahun 2019 sebesar Rp 3.9 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan KAKP kali ini dilayangkan di Kejaksaan Negeri Baubau diterima langsung Kasubsi Intelejen Kejaksaan Baubau Armin Arupa. Dalam dokumen surat pengaduan KAKP bernomor 02/KAKP.VII/2020 yang diadukan ada dua perkara yaitu pertama, kasus anggaran tidak ada alokasi pernyataan modal PDAM dalam APBD 2019 namun terhadap laporan realisasi anggaran ada realisasi sebesar Rp 4.5 miliar. Kedua, kasus PDAM Baubau ketika terealisasi penyertaan modal Rp 4.5 miliar, PDAM hanya mencatat nilainya sebesar Rp 595.044.873,00.

KAKP melaporkan dugaan penyalahgunaan APBD 2019 terkait penyertaan modal Pemkota Baubau ke PDAM Baubau

“Artinya untuk kasus yang kedua itu ada anggaran sekitar Rp 3.9 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sementara kasus pertama bertentangan dengan PP No. 12/2019 tentang pengelolaan keuangan dasrah pada Bab VI pasal 124 ayat (1), (2), dan (3). Serta melanggar Permendagri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada Bab VII tentang pelaksanaan APBD pasal 122 ayat (5), (6), dan (9),” terang Koordinator KAKP Ishaq Anshari, didampingi perwakilan KAKP Pariama yang melaporkan surat pengaduan itu di Kejaksaan Negeri Baubau, Senin (06/07).

Ishaq Ansari menjelaskan bahwa pada tahun 2019 Pemkot Baubau tidak mengalokasikan penyertaan modal pemerintah Kota Baubau yang disajikan dalam Bagan Akun Standar (BAS) pada komponen pengeluaran pembiayaan dengan kode rekening (Korek) 3.2.2.

“Namun selanjutnya diketahui bahwa ada pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam BAS dengan Korek 3.2.2 terdapat realisasi anggaran sebesar Rp 4.5 miliar. Realisasi penyertaan modal ini rupanya direalisasikan pada PDAM Kota Baubau. Ini diketahui dari dokumen laporan arus kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan arus keluar kas yang disajikan dalam BAS pada kode catatan 5.5.3.2 sebesar Rp 4.5 miliar,” jelas Ishaq Anshari.

Selanjutnya, kata Ishaq Anshari, dalam dokumen pertanggungjawaban Pemkot Baubau Tahun Anggaran (TA) 2019 pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pemkot Baubau TA 2019 jumlah penyertaan modal Pemkot Baubau per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp 86.278.398.304.00 dan Rp 85.683.344.4312.00. Hal ini berarti, kata Ishaq Anshari, saldo penyertaan modal Pemkot Baubau per 31 Desember 2019 lebih tinggi Rp 595.044.873.00 dibanding per 31 Desember 2018.

“Maksudnya PDAM Kota Baubau hanya mencatat pernyataan modal Pemkot itu sebesar Rp 595.044.873,00 bukan mencatat realisasi yang sebenarnya yaitu Rp 4.5 miliar. Sehingga catatan atas laporan keuangan penyertaan modal pada PDAM Baubau mengalami kerugian sebesar Rp 3.9 miliar lebih,” ucapnya.

Hal senada diungkapkan rekannya dari KAKP Pariama, bahwa dalam catatan atas laporan keuangan Pemkot Baubau TA 2019 saldo penyertaan modal Kota Baubau per 31 Desember 2018 untuk PDAM Baubau sebesar Rp 85.683.344.431,00 naik sebesar Rp 170.575.373.00 sehingga menjadi Rp 85.853.919.804 per 31 Desember 2019.

“Berdasarkan hasil audit BPK angka itu lebih kecil dibanding dengan realisasi pernyataan modal TA 2019 sebesar Rp 4.5 miliar. Dengan kata lain menurut audit BPK ada dugaan kerugian keuangan daerah/negara sebesar Rp 4.3 miliar lebih. Angka kerugian yang diduga oleh BPK ini hampir sama dengan investigasi yang dilakukan KAKP yaitu diduga ada kerugian sekitar Rp 3.9 miliar lebih. Bahkan hasil audit BPK itu lebih tinggi dari temuan KAKP,” jelas Pariama.

Berdasarkan Permendagri No 13/2006 Bab VII pasal 122 ayat (9), lanjut Pariama, disebutkan bahwa ‘setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD’. Artinya, kata Pariama, kalau tidak dialokasikan pernyataan modal Pemda, maka jangan ada realisasi.

“Makanya KAKP mengajukan surat pengaduan ini ke Kejaksaan Negeri Baubau karena memang diduga ada dua kasus yang yang dilanggar dalam penyenggaraan APBD 2019 kaitannya dengan pernyataan modal PDAM Baubau tahun 2019,” tutupnya. (*)

Pin It on Pinterest