• 20 RIBU Hektar Lahan Antam Belum Tergarap

JAKARTA, BP– Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H Ali Mazi SH mengungkapkan bahwa selama ini persoalan Lelang IUP Tambang tidak melibatkan Pemerintah Provinsi setempat.

Hal itu dikemukakannya di hadapan perwakilan Kementrian ESDM, Bapenas, Keuangan, serta Kementrian Perhubungan, dan Wakil Mentri PUPR, dalam Forum Konsultasi Bersama Gubernur se-Indonesia pada Acara Munas APPSI VI, di Jakarta, pekan ini (27/11).

Menurutnya, persoalan ini menjadi masalah pelik yang selalu dihadapi Provinsi Sultra utamanya persoalan lingkungan bagi aktifitas Tambang. Ia mengatakan, setidaknya Kementrian Energi dan Sumber Daya Minera (ESDM) wajib menyertakan pemerintah setempat jika akan melakukan prosesi Pelelangan IUP Tambang yang ada didaerahnya.

” Kita yang punya tambang, disini yang lelang, dan lelangnya tidak libatkan Provinsi. Begitu ada KPK, kita yang didorong masuk, kita hanya jadi sasaran terus, dan orang lain yang dapat nama, sama dengan “telur mata sapi” ayam yang punya telur sapi yang punya nama, tetapi begitu beresiko, gubernur yang dipanggil,” urai Ali Mazi saat diberi sesi Konsultasi oleh moderator dalam kegiatan ini.

Ia memberikan contoh seperti halnya perusahaan BUMN Antam Tbk yang sampai saat ini kurang lebih 20 Ribu Hektar Are lahannya belum tergarap, namun lelang IUP di wilayah lainnya dimenangkan kembali oleh perusahaan Plat merah ini. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan peluang terhadap Perusahaan Daerah (Perusda) Sultra untuk mengelolah wilayah-wilayah yang belum terlelang.

“ Contoh, isinya belum jelas dibawah sana, kita tidak tahu ada isinya atau tidak tetap harus bayar dulu Rp 1 triliun. Belum jelas ini, tapi sudah harus bayar uang jaminanan, karena apa, dipusat ini ada yang sudah ikut nebeng dibelakang sini. Konglomerat yang punya uang juga, sehingga Perusda didaerah menjadi mati tidak berfungsi, buat apa Perusda kita dirikan kalau nda berjalan,” urai Ali Mazi pula.

Terkait permasalahan ini, Ali Mazi berharap kementrian ESDM dapat mengikut sertakan pemerintah setempat dalam melakukan kebijakan pengelolahan pertambangan di daerahnya.

” Tolonglah ESDM itu kalau berbicara soal tambang, kita diundang dulu, kita bicara dulu baik-baik seperti ANTAM. ANTAM ini masih ada 20 ribu IUPnya yang tidak di garap, mau masuk lagi ikut tender, lelang, dimenangkan lagi. Ini saya dengan pak longki ini, ribut ini, jangan kita main-main pak, ini kita mewakili rakyat,” urainya pula.

Diketahui dalam data Dinas ESDM Sultra, kabid Minerba Nining mengatakan bahwa saat ini kurang lebih ada 3 IUP tambang yang sedang dilelang di kementrian terkait yakni Lahan PT Vale yang berada Di Blok Matareape Konut, Blok Sua-Sua, dan Blok Latao Kolaka Utara. Untuk Blok Matarape saat ini telah dimenangkan PT Antam TBK.

” Kalau gubernurnya ngambek ini, bahaya, karena kita pemimpin didaerah pak. Tapi pemimpin di daerah kalau tidak dikasih sesuatu yah mati. Ada senjata tidak ada peluru, jadi tolong bapak-bapak mentri yang mewakili ini perhatikan daerah ini, jangan kami cuman dalam undang- undang mewakili pemerintah pusat, tapi kami kita tidak dihargai,”pungkasnya pula dalam diskusi ini.

Peliput: Risnawati

Pin It on Pinterest