PASARWAJO, BP – Siti Rahmi sebelumnya telah dilantik sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) definitif Kabupaten Buton pada Januari 2020. Karena pelantikannya dinilai inprosedural, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton akan kembali memproses Surat Keputusan (SK) Definitif Kepala Disdukcapil Kabupten Buton, usai berkoordinasi dengan pihak Dirjen Kependudukan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buton Awaluddin, mengatakan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pencatatan Sipil (Capil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu dekat akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) definitif Kadisdukcapil Kabupaten Buton. Beberapa waktu lalu, Pemda Buton telah berkoordinasi dengan pihak Dirjen Kependudukan, dan kemungkinan tidak lama lagi Surat Keputusan (SK) definitif Kadisdukcapil akan keluar.

“Mudah-mudahan SK yang sudah diproses ini dalam segera keluar, Insyaallah bulan ini sudah keluar itu SK,” ungkap dia Rabu (11/03). 

Kata Awaludin, pihaknya sudah memenuhi semua berkas yang dibutuhkan untuk diproses oleh Dirjen Dukcapil. Diantaranya berkas, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Surat Berbadan Sehat dengan Surat Riwayat Jabatan. 

Kendati demikian, pihaknya juga sudah mengusulkan tiga nama untuk disodorkan ke Dirjen Dukcapil. Nama-nama itu termasuk Siti Rahmi, Murtaba Muru dan Wahyudi Nasir. Hanya saja dari tiga nama itu sudah dipastikan nama yang bakal menjadi Kadisdukcapil Buton adalah Siti Rahmi.

“Siti Rahmi sudah memenuhi regulasi untuk menjadi Kepala Dinas Disdukcapil Buton. Karena penilaiannya dilihat saat sebelum mengikuti lelang maupun sampai saat ini, Siti Rahmi tercatat masih menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdukcapil,” tutur Awaludin.

Awaludin mengakui bahwa pelantikan sebelumnya itu tidak berdasarkan mekanisme yang ada, sehingga jadi rumit. Meski begitu kata dia, saat ini berkasnya sudah disampaikan ke Koordinator Dirjen Dukcapil Wilayah Indonesia Timur untuk ditandatangani.

Untuk diketahui, pelantikan Kepala Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Dukcapil) sebelumnya dinilai cacat hukum, karena saat dilantik pada Januari lalu tidak terlebih dahulu diusulkan ke Dirjen Capil Kemendagri atau diproses tidak sesuai dengan mekanisme oleh Pemda Buton.

Hal ini mengundang reaksi sejumlah organisasi masyarakat yakni Dewan Rakyat Oposisi Kepton (DROK) dan Gerakan Penyalur Aspirasi Rakyat (GEPAR) Buton. Massa meminta Bupati Buton, La Bakry segera mencopot Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Buton, Siti Rahmi karena pelantikannya inprosedural atau cacat hukum.

Peliput: Asmaddin

Pin It on Pinterest