Peliput Alyakin

PASARWAJO, BP – Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) Wasempala Kecamatan Wabula Kabupaten Buton tahun 2015-2016 dalam pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) sesuai dengan Perencanaan RAB. Hal ini dibuktikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton setelah melakukan klasifikasi terhadap aparatur Desa dan pihak terlibat.

“Atas laporan yang disampaikan (FPDW-Red) , dua kilo tidak benar, Didalam Perencanaan RAB hanya satu kilo,” Ungkap Kasi Intel, Tabrani SH ketika ditemui Baubau Post di Kantornya Kamis (21/12)

Laporan masyarakat atas dugaan pembangunan pondasi dilahan mantan kepala Desa dalam pembangunan Tambatan Perahu, itu tidak dibenarkan oleh kasi Intel, Tabrani SH, setelah dilakukan klasifikasi terhadap pihak terlibat. “Kedua, ada pondasi yang di indikasi punya kepala Desa, itu masuk dalam Area tanah dalam reklamasi dana Desa, itu tidak benar,” Jelasnya

Dari Pihak kejaksaan Negeri Buton, sudah 80 persen sudah melakukan klasifikasi terhadap pihak terkait atas dugaan penyelewengan dana Desa Wasempala yang dilaporkan oleh masyarakat. “Intinya, klasifikasi terkait laporan mereka, sudah melakukan klasifikasi termasuk mantan kepala Desa” tandasnya.

Untuk diketahui, Sebelumnya, Masyarakat Forum Penyelamat Desa Wasempala (FPDW) mendatangi Kejari Buton beberapa waktu lalu untuk melaporkan dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) Desa Wasempala. Salah satu orator, Asri, dalam orasinya mengatakan, Kepala Desa Wasempala diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait penggunaan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015-2016.

Anggaran Dana Desa tahun 2015 untuk pembangunan Tambatan Perahu, Namun hingga saat ini, pembangunan Tambatan Perahu belum rampung bahkan tidak kelihatan lagi bentuk fisiknya. “Mestinya anggaran itu digunakan untuk Tambatan Perahu, tapi kenyataannya, lokasi itu sudah dibuatkan pondasi untuk persiapan pembangunan rumahnya,” Terangnya

Anggaran Dana Desa tahun 2016, Kata dia, itu digunakan untuk pembangunan jalan tani sepanjang 2 KM, namun yang baru direalisasikan sekitar 1 KM. Sementara itu, mantan Kepala Desa, La Karudini, mengatakan kami sebagai Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan teknis dilapangan itu sesuai dengan RAB dengan perencanaan yang ada.

“Jadi dalam proses perencanaan pembangunan jalan tani itu sudah sesuai, jika tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan itu bisa di korcek langsung, dan saya akan cocokan dengan dokumennya sesuai dengan perencanaan yang dilakukan,” Jelasnya

Menurutnya, Jalan Tani itu dilibatkan seluruh masyarakat, dan ada daftar HOK yang ditawarkan pemerintah PPK, Masyarakat itu terdaftar semua dan kurang lebih 1 KM jalan tani itu Ada alat bukti sebab Kita mengacu RAB dan termasuk perencanaan dalam proses kontrak ADD itu.

Pin It on Pinterest