Peliput: Iman Supa

RAHA, BP – Puluhan warga Desa Sidamangura Kecamatan Kusambi, menuntut pihak Pemerintah Desa (Pemdes) karena tidak melibatkan secara langsung masyarakat dalam pengerjaan proyek Jalan Usaha Tani (JUT), yang bersumber dari APBDes tahun 2016, dengan volume pekerjaan 1350 meter senilai Rp. 192.271.000.
Warga desa sidamangura, sudah cukup geram dengan ulah kepala desanya, baik dari pelayanan terhadap masyarakat maupun dalam pengelolaan APBDes yang terkesan tidak transparan. Hal inilah yang memicu amarah masyarakat Desa Sidamangura, sehingga sejak pukul 10.00 Wita, masyarakat yang kebanyakan ibu dan anak muda ini berkumpul di lokasi proyek JUT, menuntut agar pihak pemdes datang menemui mereka dan memberi penjelasan.
“Beberapa kali kades ditelepon, tapi dia tidak angkat,” ketus seorang warga yang berada ditengah kerumunan masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya.
Masyarakat meminta Pemdes Sidamangura melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengerjaan JUT. Sementara pihak desa, justru menggunakan alat berat dalam pengerjaan JUT.
“Dalam pengerjaan proyek ini, masyarakat inginkan pemberdayaan, dan yang paling di inginkan masyarakat itu pengerjaan hamparannya dikerjakan oleh masyarakat, tapi entah apa persoalannya, sehingga terjadi polemik yang membuat masyarakat mulai marah karena pihak desa justru mendatangkan alat berat untuk penghamparannya. “ujar pemuda, Arif Zailin.
Masyarakat kompak berkumpul dilokasi proyek untuk nekat mengusir alat berat, apapun risikonya. Sehingga pihaknya meminta, agar Pemdes Sidamangura segera menyelesaikan persoalan ini, agar tidak terjadi konflik yang lebih jauh.
Lanjut Arif, masyarakat sidamangura melihat anggaran proyek JUT ini sangat besar, dengan volume pekerjaan 1350 Meter. Sehingga masyarakat menilai adanya potensi besar penyelewengan anggaran.
“Warga pernah menanyakan soal penyelesaian pekerjaan proyek JUT ini, yang pengerjaannya baru berkisar 50 persen, tapi kepala desa menjawab bahwa anggarannya telah habis,” bebernya.
Untuk itu, masyarakat menyoroti APBDes tahun 2015 yang tidak memiliki laporan pertanggung jawaban akhir dalam penggunaan anggarannya. Masyarakat cukup dikesalkan dengan ulah Pemdes Sidamagura yang terkesan tidak transparan dalam pengelolaan anggaran desa.
“Kami belum memiliki data yang valid, untuk mengeluarkan pernyataan ini, namun di masyarakat sejak dulu sudah mempermasalahkan itu karena tidak adanya laporan pertanggung jawaban, yang kemudian kita konfirmasi di BPD memang tidak ada laporan pertanggung jawaban akhir kepala desa dalam penggunaan anggaran APBDes ditahun 2015, itu tidak masuk di BPD,” pungkasnya.
Sementara itu, sampai siang hari sekitar pukul 12.08 Wita, Kepala Desa Sidamangura, tak kunjung datang menemui masyarakatnya. (*)

Pin It on Pinterest