– Dikhawatirkan Jadi Kendala Pada Serapan Anggaran 2017
Peliput: Anton
LABUNGKARI, BP – Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah saat ini dikhawatirkan mengalami kendala terberat pada proses serapan anggaran tahun 2017. Hal ini disebabkan pimpinan Dinas tersebut yang masih berstatus sebagai Pelaksana tugas (Plt, red), sehingga hal ini berdampak pada proses pengusulan administrasi pencairan anggaran di Dinas Keuangan dan Aset Daerah yang berpatokan asas legalitas formal.
“Kendala terbesar yang kami hadapi saat ini, juga terkait dengan proses serapan anggaran, yang jelasnya semua orang atau pimpinan SKPD itu berharap supaya akselarasi percepatan tiap program kegiatan itu tidak mengalami kendala,” kata Sekretaris Dinas Pertanian Ir H Samilu La Bigo MM.
Dijelaskan, ketidakpastian status pimpinan Dinas Pertanian Buteng selaku Pejabat Pengambil Komitmen (PPK) yang mempunyai tanggung jawab untuk membuat komitmen, turut mempengaruhi lambatnya pencairan di Dinas Pertanian, untuk itu Sekdin Pertanian ini mengharapkan agar ada upaya dan langkah solutif dari pemerintah dalam menyikapi persoalan ini.
“Ternyata kendala berat itu justru pencairan dana, karena dengan alasan bahwa, ketidakpastian dari pimpinan-pimpinan SKPD itu tadi yang merangkap sebagai PPK, yang diberi tanggung jawab sebagai pembuat komitmen, mereka-mereka itukan yang mestinya ketika tiba di Keuangan itu tidak menjadi masalah, kita harapkan pemerintah bisa mengambil langkah bijak sebagai solusi dalam masalah ini,” jelasnya.
Dipaparkan, masa transisi pergantian antara waktu dilingkup pimpinan SKPD pada beberapa waktu lalu turut menjadi masalah. Sesuai aturan, pihak Dinas Keuangan dalam hal proses pencairan anggaran menginginkan agar pimpinan SKPD yang bersangkutan memiliki SK definitif, bukan sebatas Plt.
“Memang kendalanya itu belum bisa pencairan dana karena pimpinan kami disini masih Plt, sehingga seperti kegiatan di Aceh baru-baru ini saja itu staf kami yang berangkat kesana masih pakai biaya pribadi masing-masing, nanti kalau sudah ada proses pencairan baru akan digantikan dana pribadi yang mereka keluarkan itu sesuai dengan besaran pos-pos kegiatannya mereka masing-masing,” paparnya.
Ditambahkan, belum dapat dicairkannya anggaran di Dinas Pertanian ini dikhawatirkan dapat menjadi kendala besar terkait dengan masalah serapan anggaran.
“Anggaran Dinas yang belum bisa dicairkan ini kami khawatir nanti bisa menjadi kendala besar dalam hal serapan anggaran kedepan ini, karena bagaimana kita mau dipacu supaya bergerak cepat, kalau tanpa dibarengi dana yang sesuai target,” tandasnya.(*)