Hari ini 10 juni 2017 merupakan hari yang sangat istimewah dan penuh makna bagi masyarakat abupten Buton. Tepat empat belas tahun Pasarwajo sebagai Ibu Kota Kabupaten Buton. Sejarah mencatat , pembentukan Kabupaten Buton sebagai Ibu Kota Sulawesi tenggara dan perpindahan Ibu Kota dari Baubau ke Pasarwajo bukanlah suatu kebetulan .Tetapi kedua peristiwa ini merupakan jerih payah semua pihak sehingga menjadi intrspeksi apa yang telah diperbuat untuk Buton lebih baik kedepan.
Kepemimpinan Bupati Buton, Samsu Umar abdul Samiun, SH dan Wakil Bupati Buton, Drs La Bakry MSi sejak dilantik untuk periode 2012-2017, telah berkomitmen dengan sungguh sungguh untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyaraat Buton. Bahkan, komitemn tersebut sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 yang memuat visi misi , tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan pembangunan.
Perkembangan pembangunan yang telah dilksanakan sejak tahun 2012 sesungguhnya banyak yang telah di capai. Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM) merupakan bidang yang sangat strategis bagi kemajuan sebuah daerah. Untuk mitu, pembangunan SDM menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah yang direaslisasikan dalam berbagai sektor pembangunan meliputi sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor keagamaan.
indes pembangunan manusia pada tahun 2012 mencapai 61,38 dan tahun 2014 mencapai 62,31 serta tahun 2015 terus mengalami peningkatamn 62,78. Peningkatan angka ini karena bainya kondisi kesehatan , pendidikan dan daya beli masyarakat di Kabupaten Buton.
“”Kita juga memberikan perhatian yang serius terhadap pembangunan mental spritual melalui pembangunan dibidang keagamaan sebagai syarat utamapembentukan keimanan dan ketakwaan,”kata La Bakry saat mebacakan sambutan dalam rapat paripurna istimewah DPRD Buton dalam rangkah HUT Kabupaten Buton ke XIV .
Pada tahun 2013 angka kemiskinan mencapai 15,25 persen mengalami penurunan ditahun 20115 hingga mencapai 13,75 persen. Pertumbuhan ekonomi terus digenjot melalui pemanfaatan SDA secara maskimal..
“Hal ini dilakukan melalui berbagai strategi optimalisasi pengelolaan pemnfaatan aspal buton,”ungkapnya.
Sedangkan dibidang tata kelola pememrintahan yang menerapkan prinsip good governance dan penilaian pengelolaan keuangan daerah dari BPK RIm Kabupaten Buton mendaptan predikat opni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dipertahankan selama empst tahun berturt turut.
” Ini membuktikan bahwa sistem perencanaan, sistem penyelenggaraan akuntabilitas inerja pememrintah daerah dan sisitem pengelolaan keuangan daerah telah berjlan dengan baik.Dan akan menjadi perhatian kita untuk terus dipertahankan dan ditingkatan di masa yang akan datang,”tutupnya. ***