Peliput: Darson
BURANGA, BP – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengeluhkan, kinerja eksekutif yang lamban. Pasalnya, hingga memasuki penghujung September ini, draf usulan anggaran perubahan tak kunjung diserahkan sehingga pembahasan belum bisa dilakukan.
Ketua DPRD Butur, Rukman Basri Zakaria menegaskan, draf APBD Perubahan belum sampai di mejanya sehingga badan musyawarah belum menetapkan jadwal pembahasan.
“Sampai hari ini saya belum melihat dokumen draf KUA-PPAS Perubahan 2017. Harusnya di bulan Juli, draf tersebut sudah masuk ke DPRD, agar dalam pembahasan APBD perubahan bisa terealisasi secepatnya. Apalagi Butur sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran tahun 2018,” kata Rukman Basri saat ditemui di kantornya, Rabu (27/9).
Ketua Banggar itu mengaku, telah dihubungi Kepala Badan Pembangunan Dearah Butur bahwa draf KUA-PPAS sudah diserahkan ke Sekretariat DPRD . Herannya, hingga kini belum sampai di mejanya.
“Kami DPRD tinggal menunggu, kalau memang tidak ada draf KUA-PPAS perubahan. Maka pembahasan anggaran perubahan tahun ini ditiadakan saja,” cetus Rukman.
Pengajuan Raperda tentang perubahan APBD kepada DPRD paling lambat diserahkan minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan. “Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Sekretaris Daerah Butur, La Ode Siam menyampaikan, draf APBD perubahan telah diserahkan ke dewan sejak 22 September 2017 lalu.
“Draf APBD-P sudah rampung disusun dan telah diserahkan ke DPRD 22 September 2016 lalu oleh Bappeda. Setelah itu, tinggal menunggu jadwal pembahasan yang ditentukan oleh pihak legasltif,” imbuh dia (*)