Peliput: Darson
BURANGA, BP – Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Buton Utara (Butur) sebesar Rp 4 miliar oleh pemerintah pusat. Hal itu, seperti termuat dalam Draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Butur.
Akibat pemangkasan tersebut, berimbas menghambat proses penyusunan dan penyusaian anggaran perubahan tahun 2017.
Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Butur La Ode Siam saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin mengatakan, pemangkasan DAU disebabkan terjadi defisit keuangan negara. Pemotongan itu terjadi di semua daerah tak hanya di daerah paling utara pulau Buton ini.
“Penyusunan draf KUA-PPAS APBD Perubahan sempat molor disebabkan ada pemotongan DAU dari pusat. Nilainya sekitar Rp 4 miliar,” katanya.
Pemangkasan itu terjadi, jelas dia karena penerimaan negara bersih di APBN 2017 tidak sesuai dengan proyeksi awal. Sehingga dampaknya, DAU untuk semua daerah akhirnya dilakukan penyesuaian dengan pemangkasan 2 persen.
Imbas dari kebijakan pemotongan DAU tersebut, daerah harus menghitung ulang program yang akan dilaksanakan.
“Terpaksa akan ada pos-pos kegiatan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah yang harus dicoret atau dilakukan penyesuaian pada APBD-Perubahan 2017,” jelas La Ode Siam yang juga menjabat Asisten II Setda Butur ini.
La Ode Siam membeberkan, anggaran yang diusulkan kurang lebih berkisar Rp 600 miliar. Semuanya itu, ucapnya drafnya sudah rampung disusun dan telah diserahkan ke DPRD 22 September 2016 lalu oleh Bappeda.
Setelah itu, sambungnya tinggal menunggu jadwal pembahasan yang ditentukan oleh pihak legasltif. (*)