Peliput: Darson
BURANGA, BP – Polres Muna mulai mengawasi pengelolaan dana desa (DD) di Buton Utara (Butur). Polri sendiri saat ini berperan aktif dalam pengawasan pengelolaan DD. Hal itu, sebagai tindak lanjut MoU antara Menteri Desa PDTT, Mendagri dan Kapolri belum lama ini.
Terkait hal itu, Kapolres Muna AKBP Agung Ramos Paretongan Sinaga mengatakan, proses pengawasan akan melibatkan Babinkamtibmas. Dimana, anggota yang ditugaskan itu akan terus memantau ke lapangan, serta menyerap aspirasi maupun pengaduan masyarakat seputar penggunaan dana tersebut.
“Kita kedepankan pencegahan masalah, dengan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah desa,” kata Ramos saat memberi pengarahan kepada puluhan kepala desa, terkait pengelolaan DD pada acara sosialisasi pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan DD Butur, akhir pekan kemarin di Aula Bappeda setempat.
Meskipun demikian, dirinya tak menampik jika ada yang bermain-main atas pengelolaan DD itu. Pihaknya, akan melakukan penegakan hukum.
“Kawal dulu, jangan sampai ada tekanan-tekanan, jangan sampai ada masalah. Kalau ada kebocoran, maka kita tegakkan hukum, itu uang negara, uang masyarakat,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia berpesan kepada masyarakat, bagi siapapun yang menemukan kepala desa di Butur yang tidak transparan dalam pengelolaan DD, agar kiranya dapat dilaporkan.
Diksempatan itu pula, Ramos menyinggung terkait faktor utama munculnya tindakan korupsi. Penyebab korupsi DD, ujar dia pengaruhi oleh gaya hidup atau kesenangan (Hedonis), dan ingin mengembalikan dana pribadi yang digunakan selama kampanye.
“Kalau sudah ada korupsi terhadap DD, maka sudah tentu berdampak atas perkembangan pembangunan di desa tersebut. Misalnya, pembangunan infrastruktur desa terhambat, sekolah rusak, menurunnya tingkat kesehatan di Desa akibat minimnya program kesehatan di desa itu,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Butur Abu Hasan saat memberikan sambutan menginginkan agar DD benar-benar bermanfaat untuk kemaslahatan Desa itu sendiri. Kemudian, kepala desa untuk selalu bekoordinasi dengan pendamping desa.
Orang nomor satu di Butur itu juga berharap kepada pihak Kepolisisan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap tata kelolaan DD.
“Kalau pengawasan maksimal, maka prioritas pembangunan DD bisa tercapai yakni, peningkatan kesejahteraan desa, pembangunan irigasi, pembentukan BUMDes, serta sarana olahraga dan seni di desa,” ucapnya. (*)