Peliput: Alan
LABUNGKARI, BP – Pada pelatihan pemberdayaan masyarakan Desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Buton Tengah (Buteng) pada beberapa waktu lalu di Kota Baubau, menggunakan anggaran Dana Desa tahun 2017.
Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Garansi Unitas Demokrasi (LSM Garuda), Rahim Buton saat ditemui usai aksi pada Senin, (18/12) mengatakan, DPMD Buteng tidak pantas memberikan pemberdayaan masyarakat desa dengan menggunakan anggaran Dana Desa.
“Tujuh pelatihan teknis desa yang digelar DPMD Buteng, jelas melanggar banyak ketentuan dan pihaknya hanya mengejar untung semata tanpa mempertimbangkan pemberian edukasi bagi para pesertanya,” jelasnya.
Dijelaskan, DPMD Buteng diduga telah melanggar ketentuan yang berlaku seperti, UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendes nomor 9 tahun 2016 tentang pelatihan masyarakat, Permendes nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, permendes nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2017 serta Permendes nomor 96 tahun 2017 tentang tata cara kerjasama desa dibidang Pemerintah Desa.
“Sesuai dengan permendes nomor 9 itu harusnya ada penjaminan dan pengendalian mutu dilakukan melalui standarisasi, akreditasi lembaga, sertifikasi, dan evaluasi. BPM bisa saja melakukannya jika mengantongi akreditasi Komite Standar Pelatihan Masyarakat,” jelasnya.
Lanjutnya, jika pihak dinas ingin membantu memberdayakan masyarakat desa harusnya tujuh kegiatan tersebut berasal dari anggaran Dinas DPMD bukan memungut semua dari anggaran Dana Desa disetiap desa. “Jelas, DPMD Buteng hanya kejar untung dari dana desa,” imbuhnya.
Ditempat terpisah, salah satu peserta kegiatan (Sekdes) yang enggan menyebutkan namanya, membeberkan, kegiatan tersebut hanya buang-buang anggaran. dimana materi kegiatan yang dibawakan oleh pematerinya tidak lengkap dan kondisi forumnya tidak kondusif.
“Terus terang kegiatan kemarin itu buang buang anggaran, materinya saja lebih baik saya cari di online baru saya baca, forumnya tidak kondusif banyak yang keluar masuk malahan banyak yang tidak ikut materi hanya ngopi-ngopi diluar, terus kalau kita tidur harus 7-8 orang perkamar tidak sesuai dengan yang kami bayar, Rp 1 juta perorang,” keluhnya.
Untuk diketahui, tujuh pelatihan itu menghabiskan anggaran hingga Milayaran Rupiah yang bersumber dari Dana Desa tahun 2017.(*)