Peliput: Darson
BURANGA, BP – Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) tahun ini menargetkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Butur, Tasir mengatakan, target tersebut merupakan intruksi kepala daerah untuk menargetkan laporan keuangan diganjar WTP oleh BPK.
“Kami sudah melakukan rapat bersama seluruh organisasi perangkat daerah untuk membahas persiapan menjelang pelaksaan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Catatan, menyebabkan Butur selalunya meraih laporan keuangan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) mulai dibenahi,” ujar Tasir.
Dari hasil rapat itu, unsur pimpinan OPD menyatakan telah siap untuk diaudit. Data yang dibutuhkan pun telah disiapkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan periksa keuangan.
Meskipun sudah siap untuk diaudit, Tasir mengakui bukanlah mudah mencapai WTP.
“Tidak mudah untuk mencapai WTP, namun bukan pula sebuah hal yang mustahil,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Butur, Yuswan Farmanta menguraikan, semua laporan keuangan organisasi perangkat daerah sebelum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan diserahkan dulu ke Inspektorat untuk diverifikasi dan validasi.
“Jadi sebelum diperiksa BPK, berkas diserahkan dulu ke kami, diverikasi dulu, apakah masih ada yang kurang atau sudah lengkap,” ujarnya.
Yuswan mengungkapkan, ada yang masih menghabat peningkatan status Butur dari WDP naik jadi WTP. Persoalan aset, ucap dia masih menjadi kendala.
“Aset organiasi perangkat daerah yang dihiliangkan seperti Dinas Pertambangan, dan Dinas Kehutanan belum jelas aset dialihkan kemana. Kita sekarang sementara identifikasi,” terang dia.
Seperti diketahui, BPK Sultra segera menurunkan tim untuk mengaudit laporan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2017 disemua daerah pada Februari 2018 mendatang. Tanpa terkecuali, termaksud Pemkab Butur. (*)