Peliput: Darson
BURANGA, baubau post.com- Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) dinilai melakukan diskriminasi dalam mendistribusikan program pembangunan. Desa Pongkowulu Kecamatan Kambowa tahun 2017 lalu tak tersentuh sama sekali pembangunan infrastruktur dari pemerintah daerah setempat.
Atas kondisi seperti itu, warga Desa Pongkowulu merasa dianaktirikan oleh Pemda Butur.
Warga Desa Pongkowulu, La Sempe mengatakan, tak ada satu pun kegiatan yang masuk di desa Pongkowulu dari semua program pemerintah tahun ini. Padahal, anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 13 miliar lebih masuk di kecamatan kambowa.
“Desa lain justru mendapatkan lebih dari satu kegiatan. Saya menilai kebijakan pemerintah tak adil dan condong mendeskritkan desa tertentu entah apa alasannya. Beda halnya dengan desa tetangga, justru mendapatkan program yang ditempatkan di desa itu lebih dari satu,” kata La Sempe di temui di Ereke, Selasa, (6/2).
Kecewaaan itu telah dilampiaskam pada saat pelaksaan musrembang tingkat kecamatan di hadapan kepala organisasi perangkat daerah yang diutus bupati Butur hadir pada saat menyerap aspriasi dan keluhan masyarakat itu.
“Desa Pongkowulu membutuhkan pembangunan infrastruktur khususnya jalan tani, dan tambatan perahu untuk para nelayan,” tuturnya.
Menurut dia, perlakuan ini sangat disayangkan. Warga desa merasa Desa Pongkowulu seperti tak dianggap dari bagian dari Butur.
Herannya juga, terang Sempe justru program yang tak diusulkan dalam musrembang masuk di desa lainnya. Seperti Lumbung Pangan, jalan tani, dan sumur tada dalam.
Sempe mengingatkan, kepada pemerintah agar berlaku adil jangan hanya memetingkan desa tertentu dengan mengeyampingkan kebutuhan desa lain. “Percuma ada musrembang, program yang diusulkan tak diakomodir juga. Pemerintah harus adil dalam mengambil kebijakan,” tegasnya.(*)