Peliput: Darson
BURANGA, BP – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Buton Utara (Butur) mulai mengampanyekan dan mengajak semua partai politik untuk melawan praktik money politik dan politisasi SARA dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sultra, 27 Juni 2018 mendatang.
Sosialisasi tolak politik uang yang dirangkaikan dengan penandatanganan tolak politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan masing-masing perwakilan partai politik peserta pemilu, digelar salah satu hotel di Butur, Rabu (14/2).
Ketua Panwaslu Butur Junaiddin menuturkan, deklarasi lawan politik uang merupakan agenda nasional. Mulai dari Bawaslu RI, provinsi, hingga di tingkat kabupaten dan kota menyelenggarakan kegiatan serupa.
“Semua partai politik sepakat tolak politik uang dan politisasi SARA pada pemilihan kepala daerah dan pemelihan umum,” katanya.
Sosialisasi lawan politik uang terus digaungkan agar praktek tersebut tidak terjadi di Butur. “Saya juga menghimbau kepada seluruh instansi terkait maupun masyarakat, agar dapat mendukung gerakan yang baru saja dideklarasikan,” ujarnya.
Tanpa terkecuali, sambung Junaiddin seluruh stakeholder harus mengambil bagian melawan kecurangan pada pemilihan. Sebabnya, jangkauan pengawas pemilu tingkat kabupaten maupun sampai tingkat bawah, itu sangat terbatas.
“Jika ada temuan praktek money politik laporkan. Semua aduan akan ditindaklanjuti untuk ditelaah secara materil dan formil. Jika kedua alat bukti ada maka bisa dibawah ke ranah hukum,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Butur, Abu Hasan menegaskan, menolak politik uang. Ia menghimbau, semua masyarakat mengambil andil melawan praktik politik uang dan politisasi SARA. “Mari lawan politik uang dan politisasi SARA,” singkat dia
Kegiatan sosialisasi ini ikut dihadiri Ketua DPRD Butur Rukman Basri Zakariah, Sekretris Daerah Muh Yasin dan perwakilan partai politik bersama seluruh stakeholder. (*)