Site icon BAUBAUPOST.COM

DPRD Buton Belum Terima SK Pemberhentian Umar Samiun

F01.5 Anggota DPRD Buton Dudi Iskandar baju silver saat menrima aksi unjuk rasa yang meminta percepatan pemberhentian Umar Samiun sebagai Bupati

Anggota DPRD Buton, Dudi Iskandar (baju silver) saat menrima aksi unjuk rasa yang meminta percepatan pemberhentian Umar Samiun sebagai Bupati

 

Peliput: Alyakin Editor: Hasrin Ilmi

PASARWAJO, BP – Meski Secara resmi Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang pemberhentian permanen Bupati Non Aktif Samsu Umar Abdul Samiun SH dan pengangkatan Wakil Bupati, Drs La Bakry Msi menjadi Bupati devenetif belum masuk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton, Namun salah satu Anggota DPRD Buton, Dudi Iskandar optimis SK Resmi pemberhentian Umar Samiun dan pengangkatan Bupati Buton Devenetif La Bakry Msi sudah ada.

“Surat keputusan Mendagri sudah ada, sayakan ambil foto copinya dari dia (Ali Akbar-Red),”jelas Anggota DPRD Buton, Dudi ketika dikonfirmasi Baubau Pos melalui telpon selulernya Rabu (28/82)

Dijelaskan, Pihaknnya telah konfirmasi berkomunikasi dengan kepala Biro pemerintahan Provinsi Sulawesi, Ali Akbar dan akan mempercepat proses pemberhentian Bupati Buton Non Aktif dan mengangkat Bupati devenetif di Buton.

“Keterangan waktu dijakarta begini, dia tibh hari minggu, hari senin melaporkan di Gubernur, selesai dia melapor dia kukuhkan, kemudian dia konsepkan surat, Untui diwilayah Buton, kalau bisa dia selesaikan senin atau selasa langsing berangkat (Jakarta-red),” Terangnya

Untuk mempercepat prosesnya, pihaknya mencoba menghubungi Kepala Biro pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ali Akbar, tetapi yang bersangkutan belum bisa di hubungi sehingga senin depan baru dikonfirmasi kembali.

“Kemarin kita konfirmasi, dihubungi, Kepala Biro, Ali Akbar sibuk karena ada rapat disana, dan Sejauh ini belum ada informasi,” tutupnya.

Pemberhentian Bupati Buton non aktif Samsu Umar Abdul Samiun SH terus menajdi perhatian masyarakat Buton. Bahkan, sejumlah LSM di Buton mendesak DPRD Buton untuk mempercepat proses tersebut. (*)

This website uses cookies.

This website uses cookies.

Exit mobile version