Peliput: Risnawati
GUBERNUR PROVINSI Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Ali Mazi, SH., menyetujui penetapan dirinya sebagai Ketua Umum DPW MAKN Sultra, sekaligus penambahan nama secara tituler sebagai H. La Ode Ali Mazi Puang Kawerang, SH., seusai menerima kedatangan Dewan Pengurus Wilayah Majelis Adat Kerajaan Nusantara (DPW MAKN) Sultra, di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Sabtu 24 April 2021.
Sebagai salasatu tokoh multikulturalis di Indonesia, Gubernur Ali Mazi didaulat sebagai Ketua Umum DPW MAKN Sultra Periode 2021-2026, yang diputuskan dalam rapat pleno lembaga tersebut, seharis sebelumnya, pada Jumat 23 April 2021. Ketua Harian DPW MAKN Sultra dijabat oleh Wakil Gubernur Lukman Abunawas, dengan nama tituler DR. H. Mberiou Mokole Lukman Abunawas, SH., M.Si., sedang Dewan Pembina dijabat oleh Sultan Buton ke-XL Dr. H. La Ode Muhammad Izat Manarfah, M.Sc.
Sekretaris Umum DPW MAKN Sultra dijabat oleh DR (h.c.) Mokole Andi Muslimin Sangia Pusu, MS., dan Bendahara Umum dijabat oleh Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D. (Kadis Dikbud Prov. Sultra).
Menanggapi penetapannya, Gubernur Ali Mazi sangat berterimakasih dan menyambut baik kelembagaan budaya yang diinisiasi Sultan Buton ke-XL La Ode Muhammad Izat Manarfah, serta Kadis Dikbud Asrun Lio, dkk.
“Lembaga semacam ini penting dihadirkan, sehingga bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, bisa bekerja sama untuk menjamin pelestarian adat dan budaya yang dimiliki Sulawesi Tenggara, yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam isu pelestarian, Kebudayaan Sultra harus maju dan setara bersama kebudayaan-kebudayaan lain yang ada di Indonesia.” Demikian inti dari pesan kebudayan Gubernur Ali Mazi.
Gubernur Ali Mazi adalah anak pertama dari tujuh bersaudara, dari pasangan bangsawan keraton Kesultanan Buton, H. La Ode Ali Bina dan Hj. Wa Nazia, yang merupakan garis keturunan langsung Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi (Oputa Yii Ko), Sultan Buton ke-XX (1752–1755) dan Sultan Buton ke-XIII (1760–1763).
Kerajaan Bone, pada tahun 2008, mengangkat dan memberi gelar Puang Kawerang kepada Gubernur Ali Mazi, di Istana Kerajaan Bone Balla Lompoa. Gelar tersebut adalah salasatu yang tertinggi di Kerajaan Bone dan memiliki tanggung jawab sebagai tokoh pemersatu atau tokoh yang mampu menengahi segala perselisihan. Kawerang juga berarti Pengikat Persekutuan Tana Bone, dan secara antropologis, Tana Kawerang merupakan lokasi istana pertama dan cikal-bakal Kerajaan Bone.
Revitalisasi Regalia Kebudayaan
Pembentukan DPW MAKN Sultra bertujuan melestarikan beragam budaya dari beragam suku yang mendiami Sulawesi Tenggara, agar penciri khas, pengetahuan, dan kearifan lokal yang telah dijaga dan dilestarikan turun temurun senantiasa berkelanjutan dan terawat baik pada setiap generasi.
Menurut Sultan Buton ke-XL La Ode Muhammad Izat Manarfah, Sultra memiliki kekayaan budaya, pengetahuan tradisional, dan kearifan lokal, dengan beragam nilai-nilai dan pesan moral masing-masing. Seluruhnya sangat penting dan harus dilestarikan untuk generasi berikutnya.
Sesuai catatan DPW MAKN Sultra, saat ini baru lima kesultanan/kedatuan/kerajaan yang bergabung dalam MAKN Sultra, yakni: Kesultanan Buton, Kedatuan Kabaena, Kerajaan Mekongga, Kerajaan Moronene, dan Kerajaan Wanse. Secara data, jumlah monarki tradisional di Sultra berjumlah 14 kerajaan. Sehingga dari jumlah yang kini bergabung dengan MAKN Sultra, tersisa sembilan kerajaan yang siap dan akan menyusul bergabung.
Dewan Pembina Bidang Revitalisasi Keraton, DPW MAKN Sultra, Pahri Yamsul menyampaikan hasil pleno kepada Gubernur Ali Mazi, bahwa ke depannya lembaga ini memprogramkan melakukan revitalisasi situs keraton, kedatuan, dan kerajaan yang ada di Sultra, agar konstruksi banguan pada situs-situs tersebut tetap kokoh dan terjaga keasliannya.
“Gubernur meminta agar keraton atau situs kerajaan direvitalisasi. Tujuannya mencegah potensi kerusakan ataupun sejenisnya,” jelas Pahri Yamsul.
Sebagai heritage dan regalia suatu komunitas budaya, sejumlah situs yang masih terpelihara dengan baik adalah; Benteng dan Lingkungan Badia di Keraton Kesultanan Buton, Benteng dan Kota Raja Tangkeno di Kebaena, Benteng di Kampung Tua Lohia di Kerajaan Muna, Keraton Liya di Wakatobi, Situs Makam Raja Sangia Nibandera di Kolaka, Makam Raja Lakidende di Konawe, Benteng di Buton Utara, dan beberapa lainnya.
Secara Nasional, saat ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) sedang fokus membantu Pemerintah Pusat menangani Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Ketua Harian DPP MAKN, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Eddy Wirabhumi mengatakan selama masa pandemi, MAKN fokus membantu Pemerintah Pusat dengan sekian gerakan bersama para pemangku kerajaan di Indonesia untuk membantu penanganan Covid-19.
baca juga: Agista Ariany Ali Mazi: TP-PKK Akan Setara OPD dan Masuk dalam Format Penggajian
Menurut KPH Eddy Wirabhumi, DPP MAKN juga ikut dalam gerakan pembagian sembako, patungan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh Nusantara meredakan dampak Covid-19. Dampak besar dari persoalan pandemi Covid-19 ini adalah permasalahan ekonomi, sehingga MAKN juga menyusun rencana untuk membantu pemerintah, dengan gerakan berbasis budaya. Ditekankan oleh KPH Eddy Wirabhumi, pelaksanaanya lebih pada pemanfaatan sumber daya alam yang ada. []